Kasus Johnny Kalwani, Asal-usul Dokumen Tanah Dipersoalkan

Saksi Dhiraj Kumar Danny Shyam Jethnani selaku korban. Saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim

investigasihukumkriminal JAKARTA – Perkara dugaan penyebaran dokumen elektronik milik Shyam Rupchand Janimal dengan terdakwa Johnny Kalwani kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Dalam sidang lanjutan tersebut, pemeriksaan menyoroti dokumen pertanahan dan data pribadi yang diduga disebarkan melalui grup WhatsApp Sindhi Seva Community. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Kamis (29/10/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi korban.

Perkara ini berawal dari dugaan penyebaran sejumlah dokumen elektronik yang disebut berkaitan dengan Shyam Rupchand Janimal. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), peristiwa tersebut diduga terjadi pada Selasa, 12 November 2024, di Restoran Paramount, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan disebutkan, Johnny merupakan salah satu admin sekaligus anggota grup WhatsApp Sindhi Seva Community yang memiliki sekitar 851 anggota. Perkara mencuat setelah Dhiraj Kumar Danny Shyam Jethnani, anak Shyam, menemukan dokumen elektronik atas nama ayahnya di dalam grup tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan meliputi potongan akta jual beli tanah, surat keterangan notaris tertanggal 5 Juli 2007, surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sertifikat hak milik atas nama Shyam dan pihak lainnya.

Jaksa mendalilkan dokumen tersebut disebarkan tanpa persetujuan pemiliknya dan memuat informasi pribadi yang seharusnya dilindungi. Penyebaran itu juga disebut memicu percakapan sejumlah anggota grup yang dinilai menyudutkan Shyam, sehingga keluarganya merasa dipermalukan dan khawatir dokumen tersebut disalahgunakan.

NIK dan NPWP Jadi Sorotan dalam Pemeriksaan

Dalam sidang Kamis (22/10/2026), pembahasan mengarah pada data identitas yang tercantum dalam dokumen, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemeriksaan juga menyinggung asal-usul dokumen, kebenaran informasi yang tercantum, serta status kepemilikannya.

Persoalan tersebut menjadi penting untuk menguji bagaimana dokumen diperoleh, siapa yang mengunggah atau menyebarkannya, serta apakah tindakan yang didakwakan kepada Johnny memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam catatan pemeriksaan, pihak terdakwa menyatakan bahwa dokumen jual beli yang diunggah berkaitan dengan kepentingan perhimpunan dan para anggotanya. Sementara itu, pemeriksaan saksi turut membahas hubungan dokumen dengan organisasi, termasuk status keanggotaan dan kepengurusan.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian yang perlu diperjelas melalui pembuktian. Klaim bahwa dokumen berkaitan dengan kepentingan perhimpunan tidak dengan sendirinya menentukan apakah penyebarannya telah dilakukan sesuai kewenangan atau memenuhi ketentuan hukum.

Majelis hakim juga mengarahkan agar pemeriksaan tetap berfokus pada pokok perkara. Pembahasan mengenai persoalan internal organisasi harus ditempatkan sesuai relevansinya dengan dugaan penyebaran dokumen elektronik yang didakwakan.

Johnny Didakwa dengan Ketentuan UU ITE dan UU PDP

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan tiga alternatif ketentuan pidana yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.

Pertama, Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Kedua, alternatif dakwaan mengenai dugaan pemindahan atau transfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik milik orang lain yang tidak berhak.

Ketiga, Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa mendalilkan penyebaran dokumen tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi pemilik data. Namun, seluruh unsur pidana yang didakwakan tetap harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti lain yang sah.

Saksi Korban Dijadwalkan Bersaksi Pekan Depan

Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung Kamis (29/10/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban.

Keterangan korban diharapkan memperjelas asal-usul dokumen yang dipersoalkan, keberatan atas penyebarannya, dampak yang diklaim dialami, serta hubungan antara dokumen tersebut dan perbuatan yang didakwakan kepada Johnny.

Pemeriksaan itu juga menjadi kesempatan bagi majelis hakim untuk mendalami persoalan persetujuan, status dokumen, dan konteks penyebarannya melalui grup WhatsApp.

Sebelumnya, majelis hakim sempat menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak. Penasihat hukum Johnny, Hartono Tanuwidjaja, menyatakan kliennya sejak awal memilih jalur perdamaian, tetapi upaya tersebut belum mencapai kesepakatan.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan persidangan. Majelis hakim akan menilai dakwaan, keterangan para pihak, dan alat bukti yang diajukan sebelum menentukan putusan.

Pakar Hukum Pidana Nilai JPU Bakal Hadapi Tantangan Berat dalam Pembuktian Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa

Pakar Hukum Pidana Nilai JPU Bakal Hadapi Tantangan Berat dalam Pembuktian Kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa

investigasihukumkriminal JAKARTA – Sidang perkara yang menyeret nama Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali menjadi sorotan publik. Pakar hukum pidana, Gandjar Laksmana, menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpotensi menghadapi kesulitan yang cukup besar dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana di persidangan.

Menurut Gandjar, kasus hukum terkait dugaan ijazah palsu ini sebenarnya merupakan persoalan yang sederhana. Ia bahkan berpandangan bahwa kasus yang menempatkan Roy Suryo sebagai tersangka seharusnya tidak perlu terjadi karena secara hukum tidak memenuhi unsur perbuatan yang dituduhkan.

Pokok permasalahan dari kasus ini berakar pada pernyataan Roy Suryo yang menyebut bahwa ijazah milik Presiden Joko Widodo adalah palsu, bukan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Gandjar menegaskan bahwa kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Menuduh seseorang memiliki barang palsu tidak secara otomatis sama dengan menuduh orang tersebut melakukan perbuatan memalsukan barang, yang mana dalam konteks hukum pidana harus dibuktikan sebagai suatu perbuatan nyata.

Selain itu, Gandjar menyoroti aspek pencemaran nama baik yang sering dikaitkan dalam perkara ini. Ia menjelaskan bahwa ijazah bukanlah simbol kehormatan, melainkan bentuk kebanggaan akademis seseorang. Oleh karena itu, klaim atau tudingan terkait ketidakaslian ijazah seharusnya dikembalikan pada pembuktian uji forensik laboratorium, alih-alih langsung diarahkan sebagai tindak pidana penghinaan nama baik.

Terkait dengan prosedur penahanan terhadap tersangka, Gandjar juga mengingatkan agar penegak hukum lebih berhati-hati dan objektif dalam menerapkan aturan. Penahanan, menurutnya, merupakan langkah hukum yang sifatnya membatasi kebebasan dan harus memenuhi syarat-syarat objektif maupun subjektif yang ketat agar tidak menyalahi prosedur hukum yang berlaku. (86)

Pelajar di Sukaluyu Cianjur Jadi Korban Pembacokan, Tiga Orang Terduga Pelaku Diamankan Polisi

investigasihukumkriminal CIANJUR – Seorang pelajar berinisial R (16) mengalami luka serius akibat dugaan pembacokan menggunakan senjata tajam di Kampung Babakanjati, Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Kamis (15/10/2026) malam. Polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.


Peristiwa bermula saat korban sedang nongkrong sambil bermain telepon genggam bersama temannya di sebuah warung pinggir jalan sekitar pukul 20.15 WIB. Tak lama kemudian, dua unit sepeda motor yang masing-masing ditumpangi oleh dua orang berhenti di lokasi kejadian.


Salah seorang dari kelompok tersebut diduga langsung mengayunkan senjata tajam ke arah korban, mengakibatkan luka serius pada bagian kepala. Suasana di sekitar lokasi mendadak mencekam saat korban berteriak meminta pertolongan.


Sejumlah warga yang berada di sekitar warung mengaku kaget mendengar teriakan korban. Menurut kesaksian warga setempat, aksi penyerangan tersebut terjadi begitu cepat sehingga warga sempat kesulitan mengenali para pelaku secara jelas di tengah kondisi malam hari.


“Kami kaget dengar suara teriakan minta tolong dari arah warung. Warga yang melihat kejadian langsung berhamburan keluar untuk menolong korban dan mengejar para pelaku yang sempat panik,” ujar salah seorang warga di lokasi kejadian.


Dalam pengejaran tersebut, berkat kesigapan warga bersama orang-orang di sekitar lokasi, tiga orang terduga pelaku berhasil diamankan. Sementara itu, dua orang lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor.


Anggota Trantib Kecamatan Sukaluyu, Asep Toni, mengungkapkan bahwa petugas bersama unsur terkait segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengamankan situasi sekaligus mengevakuasi korban.
“Korban kami evakuasi ke Puskesmas Sukaluyu. Karena mengalami luka serius, korban kemudian dirujuk ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” ujar Asep.


Polisi Dalami Dugaan Janjian via Media Sosial
Kapolsek Sukaluyu IPTU Mulyadi melalui Kanit Reskrim AIPDA Yudha Widianto menyampaikan, hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan adanya kesepakatan atau perjanjian melalui media sosial sebelum peristiwa terjadi.


“Untuk sementara, hasil interogasi singkat dengan terduga yang diamankan, ada perjanjian melalui media sosial, Instagram, antara sekolah di Cilaku dan Sukaluyu,” papar Yudha, Jumat (16/10/2026).


Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan motif maupun rangkaian peristiwa secara pasti. Penyidik masih mendalami keterangan dari berbagai pihak serta mengumpulkan alat bukti guna memastikan peran dan keterlibatan masing-masing terduga pelaku.


Korban diketahui merupakan pelajar SMK kelas X berusia 16 tahun. Sementara itu, tiga orang yang berhasil diamankan terdiri atas dua orang dewasa dan satu orang anak di bawah umur.


Ketiganya langsung digelandang ke Polsek Sukaluyu guna mengantisipasi potensi aksi massa serta mencegah terjadinya aksi lanjutan di sekitar lokasi kejadian.


“Pada malam itu, mereka langsung kami amankan ke Polsek karena ada aksi massa dan kami khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan,” tambah Yudha.


Kasus ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan dikaitkan dengan aksi geng motor. Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan masih terus menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mendalami dugaan provokasi yang bermula dari media sosial Instagram. (86)

Satreskrim Polres Cianjur Gerebek Vila Markas Judi Online KICAU99, Sembilan Tersangka Ditangkap

Press Release Polres Cianjur

investigasihukumkriminal CIANJUR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil membongkar operasional situs judi online jaringan KICAU99. Penggerebekan tersebut dilakukan di sebuah vila yang berlokasi di Kampung Babakan Ngantay, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur.

Operasi penindakan yang dipimpin langsung oleh jajaran Satreskrim Polres Cianjur ini dilaksanakan pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sembilan orang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan di Mapolres Cianjur.

Pengungkapan kasus ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/A/19/X/2026/SPKT/Polres Cianjur/Polda Jawa Barat/Satreskrim tertanggal 11 Oktober 2026.

Peran Terbagi dan Omzet Capai Ratusan Juta Rupiah

Dalam menjalankan aksinya, kesembilan tersangka memiliki peran dan tugas yang terstruktur. Mulai dari menghubungi calon pemain secara masif melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, hingga memberikan layanan harian kepada para pengguna situs judi online tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas ilegal ini meraup perputaran uang atau omzet yang cukup besar.

“Berdasarkan keterangan awal, aktivitas ini menghasilkan omzet sekitar Rp14 juta per hari atau mencapai Rp294 juta selama kurang lebih tiga minggu. Angka tersebut masih dalam pendalaman penyidik,” ujar pihak kepolisian dalam rilis resminya.

Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut dan belum bisa disebut sebagai keuntungan bersih ataupun total uang tunai yang telah berhasil disita sebagai barang bukti.

Polisi Buru Satu DPO

Hingga saat ini, kesembilan tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan proses hukum lebih lanjut di Mapolres Cianjur guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Sementara itu, aparat kepolisian juga terus bergerak cepat memburu satu orang pelaku lainnya berinisial YN alias J yang diduga berperan sebagai pengendali jaringan. Saat ini, YN alias J telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

(Kontributor/Humas Polres Cianjur)

Mahfud MD Sebut “Penyelundupan Pasal” Syarat Capres-Cawapres Kejahatan Moral Luar Biasa, Desak Seluruh Komisioner KPU Diseret ke Pengadilan

investigasihukumkriminal JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyoroti dugaan manipulasi aturan melalui tindakan yang ia sebut sebagai “penyelundupan pasal” dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam siniar (podcast) Terus Terang yang diunggah pada Minggu (11/10/2026). Menurutnya, tindakan oknum penyelenggara pemilu itu bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan sebuah bentuk kejahatan moral yang berdampak luar biasa bagi masa depan bangsa.

“Tindakan tersebut merupakan kejahatan moral luar biasa yang merusak peradaban demokrasi,” ujar Mahfud dalam siniarnya.

Ia menegaskan, akibat dari pelanggaran yang mencederai integritas pemilu ini, sembilan komisioner KPU beserta pihak-pihak lain yang terbukti terlibat harus segera diseret ke pengadilan untuk diproses secara hukum demi menegakkan keadilan.

Peran Strategis Presiden Prabowo Subianto

Selain mendesak pengusutan tuntas terhadap KPU, Mahfud juga menyoroti pentingnya kepemimpinan nasional dalam mengawal penegakan hukum di tanah air. Ia menilai bahwa masa depan peradaban hukum dan demokrasi kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud berpandangan, sebaik apapun program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, semuanya harus berjalan seiring dengan komitmen penegakan hukum yang tegas. Presiden, lanjutnya, memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk memimpin jalannya penegakan hukum.

Langkah tegas tersebut dinilai krusial guna memastikan kekuasaan tidak berjalan secara sewenang-wenang, sekaligus menjadi langkah preventif yang efektif untuk mencegah terulangnya manipulasi hukum di masa depan.

“Penegakan hukum yang berkeadilan adalah kunci agar demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.

Redaktur / Jurnalis: YUSWO WIYOTO Sumber: Siniar “Terus Terang” (11/10/2026)

Investigasi Hukum & Kriminal Aceh Siap Bentuk Tim Khusus Sokong Polres Nagan Raya, Gempur Habis Narkoba


investigasihukumkriminal.com NAGAN RAYA – 11/10 – Ajakan perang terhadap barang haram kembali digaungkan . Menanggapi Instruksi Operasi Serentak yang dikeluarkan Kapolri pasca-pelantikannya pada 1 Oktober 2026, Investigasi Hukum dan Kriminal Provinsi Aceh menyatakan siap memberi dukungan maksimal untuk menghancurkan jaringan peredaran gelap narkotika.
Kepala Regional Investigasi Hukum & Kriminal Provinsi Aceh, Yu Salim A.Rachman menegaskan pihaknya siap melibatkan timnya untuk mebantu kepolisian . Langkah ini diambil untuk merealisasikan perintah langsung Kapolri terkait gerakan sapu bersih ” narkoba”.
“Instruksi Kapolri sudah sangat jelas: Gempur Habis Sarang Narkoba. Kami dari Investigasi Hukum dan Kriminal Aceh tidak akan tinggal diam. Tim yang dibentuk akan memperkuat fungsi pengawasan, pemetaan jaringan, dan mendukung tindakan tegas Polres Nagan Raya di lapangan,” ujar Yu. Salim A.Rachman
Sinergi ini diharapkan menjadi pukulan telak bagi para pengedar dan bandar narkoba yang beroperasi di wilayah Nagan Raya, sekaligus mempersempit ruang gerak peredaran barang haram demi melindungi masa depan generasi muda Aceh. (Red_Aceh)

Denny Indrayana Peringatkan Publik soal Adanya Penipuan dan Permintaan Dana Mengatasnamakan Perjuangannya

investigasihukumkriminal Jakarta – Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengeluarkan peringatan keras kepada publik agar berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan yang mencatut namanya serta perjuangannya di Mahkamah Konstitusi terkait langkah-langkah lanjutan pemakzulan Gibran.

Dalam sebuah video yang dibagikan, Denny menegaskan bahwa perjuangan yang tengah ia lakukan bersama para pemohon lainnya berlandaskan pada integritas dan moralitas, serta menegaskan bahwa perjuangan tersebut “tidak untuk dijual” (this is not for sale) dan tidak boleh dijadikan komoditas politik.

“Perjuangan ini tidak dijual, this is not for sale. Ini adalah perjuangan yang tidak boleh dijadikan komoditas, yang dasarnya adalah integritas dan moralitas,” ujar Denny dalam video tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir dirinya mendapat informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dan meminta pendanaan logistik dengan mengatasnamakan dirinya atau para pemohon. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk waspada dan memastikan bahwa segala bentuk permintaan dana yang mengatasnamakan perjuangannya adalah tindakan penipuan.

Denny menjelaskan bahwa pendanaan untuk perjuangan mereka dikumpulkan secara transparan dan selektif dari orang-orang yang peduli dengan nominal yang terbatas dan telah dilaporkan secara internal kepada para pemohon. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan konfirmasi jika menemukan pihak-pihak yang mencoba menjadi makelar politik atau mentransaksikan perjuangan tersebut.

“Mari kita jaga bersama kemurnian perjuangan ini, perjuangan untuk menjaga pemilu kita yang lebih jujur dan adil, serta perjuangan untuk menjaga Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. (YW)

Polsek Sunda Kelapa Mediasi Kesalahpahaman ABK di Muara Angke hingga Damai

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, berhasil menyelesaikan perselisihan antarwarga melalui pendekatan problem solving dan mediasi secara kekeluargaan pada Sabtu (26/9/2026).

Insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi di jembatan pintu masuk Jalan Muara Angke, Jakarta Utara, pada Kamis (24/9/2026) sore sekitar pukul 15.00 WIB.

Saat itu, Rahmad Dwi Lutfianto (24) sempat meneriaki Agung Sanjaya (22) dengan sebutan “maling” karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri dari rekrutmen Anak Buah Kapal (ABK).

Aksi teriak tersebut membuat warga sekitar sempat mengamankan Agung sebelum akhirnya dibawa ke Polsubsektor Muara Angke dan dirujuk ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk penanganan lebih lanjut.

Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kanit Binmas Polsek Kawasan Sunda Kelapa IPTU Sumarjono, S.H., bersama Bhabinkamtibmas AIPDA Achmad Affandi.

Kanit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa, AKP Ery Suroto, membenarkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menempuh jalur hukum.

“Dari hasil mediasi, diperoleh beberapa poin kesepakatan bersama yakni kedua belah pihak menyadari adanya kesalahpahaman serta saling memaafkan,” kata AKP Ery.

Kemudian, lanjut AKP Ery, Agung Sanjaya sepakat mengundurkan diri dari rekrutmen ABK dan memilih untuk pulang ke daerah asal tanpa mengajukan tuntutan apa pun.

Kedua belah pihak sepakat secara sadar bahwa kejadian tersebut merupakan kekhilafan murni dan mufakat menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani di atas materai serta disaksikan oleh para saksi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila salah satu pihak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari, mereka bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Viral Pria Misterius Berbaju Hitam di Tengah Barisan Polisi Saat Demo Hari Tani di Bengkulu, Ini Tanggapan Polda

invesitigasihukumkriminal BENGKULU — Video seorang pria misterius mengenakan baju hitam yang berdiri tepat di tengah barisan aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Bengkulu mendadak viral di media sosial, Kamis (24/9/2026).


Pria tersebut mendadak menjadi sorotan publik dan menuai beragam komentar usai terekam melakukan sejumlah gestur mencolok. Dalam rekaman yang beredar luas, ia tampak menjulurkan lidah, menyeringai, hingga memberikan isyarat tangan ke arah massa aksi. Gestur-gestur tersebut memicu spekulasi dan tuduhan dari warganet yang menduga pria itu bertindak sebagai provokator di tengah memanasnya situasi demonstrasi.


Menanggapi kehebohan dan berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu akhirnya angkat bicara.


Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan apa peran pasti dari pria berbaju hitam yang ada di dalam video viral tersebut.


Menurutnya, jajaran kepolisian saat ini masih fokus melakukan pendalaman serta evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian unjuk rasa yang sempat berujung ricuh tersebut.


“Kami masih melakukan pendalaman dan evaluasi atas seluruh rangkaian unjuk rasa kemarin,” ujar Kombes Pol Imam Wijayanto.
Polda Bengkulu mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.