Editorial

investigasihukumkriminal JAKARTA | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung An-Nur Jakarta di kawasan Pantai Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026). Masjid yang berdiri di atas laut ini diharapkan menjadi destinasi wisata religi baru sekaligus ikon kebanggaan Jakarta yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan arsitektur modern.

Peresmian Masjid Apung An-Nur bukan sekadar penambahan fasilitas di Ibu Kota, melainkan bagian dari upaya menghadirkan Jakarta sebagai kota yang inklusif, manusiawi, dan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini diharapkan berfungsi sebagai ruang silaturahmi, pendidikan, pembinaan umat, serta penguatan nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Berlokasi di kawasan wisata Ancol, Masjid Apung An-Nur juga diharapkan memperkaya pengalaman spiritual para pengunjung. Kehadirannya menjadi simbol Jakarta yang religius sekaligus modern.

Terinspirasi Bahtera Kapal dan Filosofi Lima Rukun Islam
Masjid Apung An-Nur Jakarta memiliki luas bangunan 2.241 meter persegi dan dirancang oleh arsitek Andra Matin. Arsitekturnya terinspirasi dari siluet bahtera kapal yang merepresentasikan kekayaan maritim Indonesia.

Konsep tersebut diwujudkan melalui tiga elemen utama, yakni badan kapal, layar kapal, dan tiang-tiang kapal. Secara keseluruhan, bangunan masjid dianalogikan sebagai bahtera besar yang membawa dan menyebarkan syiar Islam.

Jika dilihat dari siluet denahnya, bangunan masjid menggambarkan bentuk bulan dan bintang yang menjadi salah satu simbol dalam agama Islam.

Sementara itu, bentuk dasar bangunan yang merepresentasikan bintang memiliki lima sudut, terinspirasi dari lima rukun Islam. Komposisi bangunannya juga dibagi menjadi lima bagian sebagai simbol lima waktu salat dalam sehari.

Masjid ini mulai dibangun pada 1 Mei 2024 dan dinyatakan selesai pada 29 Juli 2026. Bangunannya berada di area pengelolaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Dari sisi kapasitas, masjid dapat menampung 600 jamaah di area utama, terdiri atas 460 jamaah pria dan 140 jamaah wanita. Ditambah area plaza yang mampu menampung 300 jamaah, total kapasitas Masjid Apung An-Nur mencapai 900 jamaah.

Ancol Gratiskan Akses Masuk hingga 31 Oktober 2026
Kehadiran Masjid Apung An-Nur merupakan bagian dari komitmen manajemen Ancol untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi pengunjung. Masjid ini tidak hanya ditujukan sebagai fasilitas ibadah, tetapi juga diharapkan mempererat hubungan antara masyarakat, wisatawan, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, manajemen Ancol memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengunjungi sekaligus beribadah di masjid tersebut dengan akses masuk gratis ke kawasan Ancol melalui Pintu Gerbang Utama pada 16–31 Oktober 2026.

Kesempatan tersebut berlaku setiap hari pukul 16.00 hingga 23.00 WIB. Namun, fasilitas gratis hanya berlaku untuk tiket masuk orang, tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket unit rekreasi lainnya.

Pengunjung juga dapat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi ancol.com. Bagi masyarakat yang melakukan reservasi melalui situs tersebut, tersedia voucher diskon untuk layanan makanan dan minuman (FnB) di kawasan Ancol.

Sebagai salah satu BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ancol berharap pengembangan kawasan wisata tidak hanya menghadirkan daya tarik rekreasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Keberadaan Masjid Apung An-Nur diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ruang publik, kehidupan sosial, ekonomi kreatif, budaya, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan perpaduan fungsi ibadah, nilai sosial, dan arsitektur yang khas, Masjid Apung An-Nur Jakarta kini hadir sebagai destinasi baru yang memperkaya wajah wisata religi di Ibu Kota.

investigasihukumkriminal BANTEN | Perjalanan ibadah umrah 31 peserta dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah, Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, bersama PT Zam Zam Indah Abadi menyisakan pengalaman spiritual yang mendalam. Selain menjalankan ibadah di Tanah Suci, rombongan juga mengunjungi berbagai lokasi bersejarah di Madinah, Makkah, dan Thaif.

Dalam keterangan kepada awak media, Kamis (15/10/2026), KH. Zamzami selaku Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah sekaligus ketua rombongan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan yang penuh pengalaman tersebut. Ia juga mengapresiasi pelayanan PT Zam Zam Indah Abadi di bawah pimpinan H. Iriawan, terutama ketika rombongan menghadapi perubahan jadwal penerbangan.

Program yang semula direncanakan berlangsung selama 20 hari itu mengalami penyesuaian akibat sejumlah kendala perjalanan. Meski demikian, pihak rombongan menyebut pelayanan dan upaya pencarian solusi dari penyelenggara membantu mereka melanjutkan agenda ibadah serta ziarah yang telah direncanakan.

Berdasarkan keterangan pihak rombongan, keberangkatan yang semula dijadwalkan pada 7 September 2026 mengalami perubahan dan dijadwalkan ulang menjadi 23 September 2026. Perubahan tersebut disebut berkaitan dengan kendala akibat erupsi dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kendala kembali terjadi saat rombongan hendak pulang ke Indonesia. Pihak rombongan menyebut adanya gangguan penerbangan yang dikaitkan dengan dampak serangan kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh dan dampaknya terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi, termasuk Jeddah dan Madinah.

Jadwal kepulangan yang disebut semula direncanakan pada 13 September kemudian mengalami perubahan menjadi 16 September 2026. Untuk mengatasi situasi tersebut, rute perjalanan disesuaikan dengan menggunakan maskapai Saudia dari Jeddah menuju Dubai, kemudian dilanjutkan dengan Emirates dari Dubai menuju Jakarta.

Di tengah perubahan jadwal dan pembatalan penerbangan, KH. Zamzami menilai PT Zam Zam Indah Abadi telah berupaya memberikan solusi bagi rombongan agar perjalanan tetap dapat dilanjutkan.

Perjalanan rombongan dimulai dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan tiga unit bus dan sejumlah mobil pribadi.

Dari Jakarta, rombongan melakukan penerbangan melalui Dubai sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Setelah tiba di Arab Saudi, para peserta meneruskan perjalanan darat menggunakan bus menuju Madinah.

Selama tujuh hari berada di Madinah, para santri menjalani rangkaian ibadah dan ziarah. Salah satu pengalaman yang paling disyukuri adalah kesempatan memasuki Raudhah sebanyak dua kali.

Rombongan juga mengunjungi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud. Agenda wisata religi kemudian diperluas dengan kunjungan ke kawasan Badar dan Jabal Malaikat.

Kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi para santri untuk mengenal secara langsung sejumlah tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Islam. Pengalaman itu diharapkan memperkuat pemahaman agama sekaligus menambah keimanan para peserta.

Usai menyelesaikan agenda di Madinah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Makkah menggunakan bus. Para peserta mengambil miqat pertama di Bir Ali untuk memulai rangkaian ibadah umrah sebelum menuju tempat penginapan, Hotel Snood di kawasan Ajyad.

Selama berada di Makkah, rombongan mengikuti city tour ke sejumlah lokasi bersejarah, antara lain Jabal Tsur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Mina, dan kawasan sekitarnya.

Rombongan juga mengambil miqat kedua di Masjid Aisyah, Tan’im, untuk melaksanakan ibadah umrah berikutnya.

Perjalanan dilanjutkan ke Thaif. Di kawasan tersebut, para santri menikmati pengalaman wisata menggunakan kereta gantung dan mencicipi hidangan nasi mandi. Rombongan juga mengambil miqat melalui Qarnul Manazil untuk rangkaian umrah ketiga.

Selama perjalanan, para peserta didampingi mutawif PT Zam Zam Indah Abadi, Ustaz Enjang. Menurut pihak rombongan, ia dikenal ramah, rendah hati, dan setia mendampingi para jemaah selama beribadah maupun mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

Pendampingan juga mencakup kunjungan ke Gua Hira dan Jabal Khandamah. Pihak rombongan turut mengatur waktu agar para santri dapat berdoa di Multazam dan Hijir Ismail serta berupaya memperoleh kesempatan mencium kiswah Ka’bah.

Selain menjalankan ibadah dan wisata religi, para santri melaksanakan kegiatan kultum secara langsung dari Madinah dan Makkah.

Kegiatan tersebut menjadi pengalaman tersendiri karena para santri berkesempatan menyampaikan pesan-pesan keagamaan dari dua kota suci umat Islam. Selain memperkaya dokumentasi perjalanan, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri serta semangat para santri dalam menyampaikan nilai-nilai Islam.

Bagi keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah, perjalanan ini tidak hanya menjadi sarana menunaikan ibadah, tetapi juga pembelajaran langsung mengenai sejarah Islam, kebersamaan, dan pentingnya rasa syukur.

KH. Zamzami menyampaikan terima kasih kepada PT Zam Zam Indah Abadi, khususnya H. Iriawan dan Ustaz Enjang, yang telah mendampingi rombongan selama perjalanan.

“Alhamdulillah, perjalanan umrah kami penuh berkah, amanah, dan sangat memuaskan. Terima kasih kepada PT Zam Zam Indah Abadi, khususnya Bapak H. Iriawan dan Ustaz Enjang, yang telah mendampingi rombongan kami. Semoga seluruh kebaikan ini menjadi amal ibadah dan PT Zam Zam semakin sukses serta berkah,” ungkap KH. Zamzami.

Ia berharap PT Zam Zam Indah Abadi terus berkembang sebagai penyelenggara perjalanan umrah yang amanah dan profesional serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci.

Pihak rombongan juga mengajak masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk mengenal layanan PT Zam Zam Indah Abadi.

Perjalanan 31 peserta tersebut menjadi kenangan berharga bagi keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah. Berbagai pengalaman selama berada di Madinah, Makkah, dan Thaif diharapkan semakin memperkuat keimanan serta mendorong para santri untuk memperdalam ilmu agama dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

investigasihukumkriminal JEDDAH | Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) bersama Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mempersiapkan pelaksanaan sidang isbat nikah bagi 77 pasangan warga negara Indonesia (WNI) di Jeddah, Arab Saudi, pada 16–17 Oktober 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan peradilan bagi WNI di luar negeri, khususnya pasangan yang membutuhkan kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Kepastian tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil, administrasi kependudukan, dan dokumen keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal jauh dari tanah air.

Pelaksanaan sidang isbat nikah di Jeddah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap proses hukum yang diperlukan tanpa harus menghadapi seluruh kendala yang mungkin timbul apabila penyelesaian perkara dilakukan di Indonesia.

Dukungan terhadap program tersebut turut disampaikan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Reza Faraby Eddy Haryadi. Ia mengapresiasi keterlibatan Mahkamah Agung, Badilag, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan layanan hukum bagi WNI di luar negeri.

Menurutnya, program isbat nikah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan keadilan bagi masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh kepastian status perkawinan.

Keberlanjutan program ini memerlukan koordinasi antarlembaga, termasuk dalam perencanaan dan dukungan pelaksanaannya, agar pelayanan hukum dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan serupa disampaikan perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Wahyu Permana, dari Direktorat Perlindungan WNI (PWNI). Kerja sama antara lembaga peradilan dan perwakilan diplomatik dinilai penting untuk memfasilitasi kebutuhan hukum warga negara Indonesia di wilayah kerja perwakilan RI di Arab Saudi.

Sementara itu, Arief Hidayat, Sesditjen/Plt. Dirbit Ganis Badilag MA RI, menyampaikan apresiasi atas koordinasi Mahkamah Agung dengan KJRI Jeddah dan Direktorat PWNI dalam mempersiapkan persidangan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari tersebut.
Ia berharap seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap 77 perkara permohonan isbat nikah dapat berlangsung tertib dan lancar.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., menyampaikan terima kasih atas dukungan Mahkamah Agung, Badilag, Bappenas, dan KJRI Jeddah dalam mempersiapkan pelaksanaan sidang isbat nikah tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menyiapkan tim yang terdiri atas hakim dan tenaga kepaniteraan untuk menangani persidangan tersebut.

Pengalaman pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap perkara ditangani secara cermat, terlebih dengan jumlah permohonan yang mencapai 77 perkara.

Kesiapan personel, kelengkapan dokumen, serta ketelitian dalam memeriksa keterangan para pemohon menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas proses peradilan.

Di balik perluasan akses pelayanan hukum tersebut, prinsip kehati-hatian dan independensi hakim tetap menjadi aspek mendasar. Sidang isbat nikah bukan sekadar proses administratif, melainkan pemeriksaan yudisial untuk menilai apakah suatu perkawinan memenuhi persyaratan hukum untuk ditetapkan oleh pengadilan.

Karena itu, keikutsertaan dalam program tidak serta-merta menjamin permohonan dikabulkan. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan, fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penetapan pengadilan selanjutnya menjadi dasar bagi proses administrasi yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sidang isbat nikah bagi 77 pasangan WNI di Jeddah pada 16–17 Oktober 2026 diharapkan memperkuat pelayanan peradilan yang inklusif dan menjangkau masyarakat Indonesia di luar negeri.
Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga oleh ketepatan pemeriksaan, kepastian hukum, akuntabilitas proses, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Awak media menegaskan bahwa pelayanan peradilan yang berintegritas harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum, transparansi proses, serta penghormatan terhadap independensi hakim dalam memutus setiap perkara.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pengamanan dan pengawasan kegiatan debarkasi penumpang Kapal Motor (KM) Kelud yang tiba dari Batam di Pelabuhan Tanjung Priok (1610/2026) kegiatan tersebut tercatat sebanyak 1.415 penumpang turun dari kapal, ujar Kapolsubsektor Pelni IPTU Ramli. Jumat (16/10/2026).

Personel Polsubsektor Pelni melaksanakan pengamanan di area kedatangan penumpang guna memastikan proses debarkasi berjalan aman, tertib, dan lancar. Petugas juga memberikan imbauan kepada para penumpang agar senantiasa memperhatikan keselamatan, mengikuti arahan petugas, serta menjaga ketertiban selama berada di lingkungan terminal.

Saat para penumpang secara bertahap keluar dari kapal dan memasuki ruang tunggu terminal, petugas mengarahkan pergerakan penumpang agar berjalan tertib melalui jalur yang telah ditentukan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang serta menjaga kelancaran arus kedatangan.

Selain melakukan pengamanan, personel juga mengarahkan para penumpang untuk memasukkan barang bawaan ke dalam mesin X-Ray guna mendukung pemeriksaan keamanan dan mencegah masuknya barang-barang terlarang ke area pelabuhan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pengamanan dan pemeriksaan debarkasi KM Kelud dari Batam berlangsung aman, tertib, dan lancar, dengan hasil pemeriksaan nihil temuan. Selanjutnya, KM Kelud dijadwalkan kembali bertolak menuju Batam pada pukul 23.00 WIB.

Melalui kegiatan pengamanan ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut serta memastikan seluruh rangkaian aktivitas di kawasan pelabuhan berjalan dengan tertib dan kondusif.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan pelabuhan. (86)

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka memastikan keamanan dan kualitas pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan food safety terhadap makanan yang diproduksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Wanasari, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan pangan guna memastikan makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat dalam kondisi baik, bersih, dan layak dikonsumsi.

Pelaksanaan program MBG di SPPG Polri Wanasari bekerja sama dengan Yayasan Kamala Bhayangkari, dengan penanggung jawab Kepala SPPG, Rahmad Redha.

Pemeriksaan Organoleptik dan Uji Keamanan Pangan
Dalam kegiatan tersebut, petugas pemeriksa Haidar Ghifari, S.Gz., melakukan pemeriksaan makanan menggunakan metode organoleptik, meliputi pengamatan terhadap aroma, rasa, warna, kebersihan, serta kondisi wadah penyajian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, makanan tidak menunjukkan adanya aroma busuk, rasa yang menyimpang, maupun perubahan warna yang tidak semestinya. Selain itu, tidak ditemukan kontaminan berupa jamur, serangga, ataupun kotoran. Makanan juga disajikan menggunakan wadah tertutup dan dalam kondisi bersih.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian terhadap kandungan bahan berbahaya pada makanan, meliputi arsen, sianida, nitrit, formalin, dan boraks.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diperiksa dinyatakan negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sampel makanan yang diuji dinyatakan layak konsumsi.

“Pemeriksaan keamanan pangan merupakan langkah penting untuk memastikan makanan yang disalurkan melalui program Makan Bergizi Gratis memenuhi aspek kebersihan dan keamanan, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh para penerima manfaat.”

Menu MBG Memenuhi Kebutuhan Asupan Gizi
Menu MBG yang disiapkan pada hari tersebut terdiri atas nasi putih, ayam mentega, sambal goreng tahu, sup kering, dan buah anggur.

Berdasarkan analisis kandungan gizi, porsi kecil mengandung energi sebesar 447,45 kkal, protein 19,76 gram, lemak 17,56 gram, karbohidrat 55,69 gram, dan serat 1,61 gram.

Sementara itu, porsi besar mengandung energi sebesar 534,95 kkal, protein 21,26 gram, lemak 17,76 gram, karbohidrat 75,59 gram, dan serat 1,71 gram.

Penyediaan menu tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi para penerima manfaat melalui makanan yang disiapkan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kandungan gizinya.

Menjangkau Ribuan Penerima Manfaat
Dalam pelaksanaan kali ini, SPPG Polri Wanasari mencatat total produksi MBG sebanyak 2.273 porsi, sesuai jumlah yang dilaporkan, untuk didistribusikan kepada sejumlah posyandu dan satuan pendidikan.

Penerima manfaat yang tercantum dalam data distribusi meliputi Posyandu Arum Sari 4, Posyandu Sari Indah 3, Posyandu Sari Kemuning 1, Posyandu Sari Kemuning 2, Posyandu Sari Kemuning 3, Posyandu Sari Mekar 1, Posyandu Sari Mekar 2, Posyandu Sari Mekar 3, Posyandu Sari Mekar 4, Posyandu Sari Permata 1, Posyandu Sari Tulip 2, dan Posyandu Sari Mekar 6.

Selain itu, distribusi juga mencakup RA PLUS RMB, MI PLUS RMB, MTS PLUS RMB, dan MA PLUS RMB.

Pelaksanaan pemeriksaan food safety ini menjadi bagian penting dari pengawasan terhadap kualitas makanan dalam program MBG, mulai dari kondisi fisik makanan hingga pengujian kandungan bahan berbahaya.

Melalui kegiatan tersebut, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendukung upaya menjaga keamanan pangan serta mendorong terselenggaranya program Makan Bergizi Gratis yang berkualitas, higienis, dan berorientasi pada kesehatan para penerima manfaat.

Keamanan pangan dan kualitas gizi merupakan dua aspek penting yang harus senantiasa diperhatikan dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.(86)

investigasihukumkriminal JAKARTA – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si.,  mengatakan, dari sembilan tersangka, tujuh orang ditahan.

“Kami sampaikan juga pada hari ini bahwa dari dugaan tindak pidana perdagangan orang yang kami lakukan penyelidikan maupun penyidikan, kami telah menetapkan sembilan tersangka. Di mana kita lakukan tujuh penahanan terhadap para tersangka tersebut,” ucap dia dalam konferensi pers di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (15/10/2026).

Satu tersangka yang merupakan kapten kapal kini ditahan oleh Polres Kepulauan Aru terkait dugaan penganiayaan terhadap ABK. Sementara itu, satu tersangka tersangka lainnya yang berusia 72 tahun tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan. “Namun untuk pemberkasan tetap kita lakukan dan tetap kita tetapkan sebagai tersangka,” tegas dia.

Alrasyidin menjelaskan, sembilan tersangka tersebut memiliki peran berbeda dalam tiga klaster, yakni pemilik kapal dan pengurusan dokumen, perekrutan ABK, serta kapten kapal.

Pada klaster pertama, polisi menetapkan tersangka berinisial S selaku direktur PT Anugerah Maritim Indonesia Raya yang disebut sebagai pemilik KM Maulana 23. Tak hanya itu, terdapat tiga tersangka lainnya yaitu AB, K dan S yang mengurus dokumen keberangkatan kapal. “Jadi tanda tangan para ABK ini dipalsukan. Lalu pemilik kapal dugaannya dia memberikan jeratan utang kepada para ABK-ABK ini sehingga ABK ini tertarik untuk melakukan pekerjaan di dalam kapal penangkap cumi tersebut,” tutur dia.

Klaster kedua terdiri atas AR, AS, K, dan RD yang diduga memiliki peran dalam perekrutan, penampungan, pengawasan, dan penyaluran ABK. “Klaster kedua adalah perekrut. Di perekrut ini ada empat orang juga. Yang pertama adalah penyedia, ada juga yang mengiklankan. Selain itu, ada juga yang menjaga pada saat ABK ini dilakukan penampungan, dia ada yang menjaga agar ABK ini tidak keluar atau tidak menghubungi orang-orang yang berhubungan dengan keluarganya, misalnya. Jadi ada yang menjaga,” ujarnya.

Sementara itu, klaster ketiga merupakan S selaku kapten KM Maulana 23. Ia diduga menerima para ABK untuk dieksploitasi dalam pekerjaan penangkapan cumi-cumi. Alrasyidin mengatakan, penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa manifest kapal, saksi-saksi, serta menelusuri lokasi perekrutan dan penampungan ABK.

Polisi juga mengumpulkan dokumen yang diduga dipalsukan sebagai barang bukti.

“Setelah kita mendalami adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, kita lakukan pemeriksaan terhadap manifest. Dari manifest tersebut kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi di mana menunjukkan orang-orang yang merekrut, tempat ditampungnya, juga tempat untuk menyerahkan uangnya, dan dokumen-dokumen yang dipalsukan sebagai alat bukti kita nanti di pengadilan,” ujar Alrasyidin.

Ia menambahkan, penyidik akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pemulihan kondisi korban serta pemenuhan hak mereka, termasuk restitusi atau ganti kerugian.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat Pasal 455 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana perdagangan orang.

“Adapun dari sembilan tersangka ini, kita lakukan penerapan Pasal 455 Ayat (1) KUHP, di mana ancaman pidananya maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda paling maksimal golongan VII, yakni sebesar Rp 5 miliar,” tambah dia.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, berhasil mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,68 triliun hingga 12 Oktober 2026 pukul 07.30 WIB. Angka tersebut mencapai 101,88 persen dari target PNBP tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah.

Capaian tersebut sekaligus menghasilkan surplus sebesar Rp510 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025. Di tengah tahun anggaran yang masih berjalan, Imigrasi optimistis penerimaan negara dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP/IMI/10/2026/06 tertanggal 12 Oktober 2026, sektor visa dan izin keimigrasian menjadi sumber penerimaan terbesar yang menopang capaian tersebut.

Pendapatan dari visa tercatat mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 55 persen dari total penerimaan. Sementara itu, sektor paspor menyumbang Rp2,1 triliun, izin keimigrasian dan re-entry permit sebesar Rp1,52 triliun, serta layanan keimigrasian lainnya mencapai Rp270 miliar.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kebijakan keimigrasian yang mendukung kedatangan wisatawan berkualitas turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia juga tercatat masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi versi majalah CEO World.

“Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah,” kata Hendarsam.

Pengawasan WNA Diperketat, Ribuan Orang Dikenai Tindakan
Di balik peningkatan penerimaan negara, Imigrasi menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) tetap menjadi prioritas. Sepanjang 2026, pengawasan keimigrasian terus ditingkatkan untuk memastikan setiap orang asing yang masuk dan beraktivitas di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, sekitar 5.310 WNA telah dideportasi, sedangkan 3.950 WNA dimasukkan ke dalam daftar cegah.

Hendarsam mengatakan, tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan tidak menyurutkan minat pelancong internasional untuk berkunjung ke Indonesia.

“Di tahun 2026 ini, pengawasan keimigrasian terus kami gencarkan. Sekitar 5.310 WNA telah kami deportasi dan 3.950 di antaranya kami masukkan dalam daftar cegah. Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia,” ujarnya.

Digitalisasi Jadi Strategi Peningkatan Pelayanan
Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, Imigrasi terus mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satunya melalui platform evisa.imigrasi.go.id, yang memungkinkan pemohon melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit secara langsung tanpa melalui agen atau penjamin.

Selain itu, Imigrasi menambah fasilitas autogate di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi utama. Hingga Oktober 2026, sebanyak 298 unit autogate tercatat telah beroperasi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan serta membangun ekosistem perlintasan yang terintegrasi.

Menurut Hendarsam, kemudahan dan kecepatan layanan menjadi kebutuhan penting bagi pelintas internasional yang datang ke Indonesia.

“Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi. Kami menghadirkan kemudahan tersebut melalui ekosistem yang seamless, dari penerbitan visa/izin tinggal hingga sistem perlintasan yang terintegrasi,” tuturnya.

Layanan Paspor Menjangkau Masyarakat
Di sektor pelayanan paspor, Imigrasi memperluas akses masyarakat melalui program jemput bola Paspor Ceria yang diselenggarakan di ruang publik, termasuk pada kegiatan Car Free Day (CFD) di akhir pekan.

Imigrasi juga menambah kantor imigrasi baru di berbagai daerah serta mengoperasikan unit pelayanan keimigrasian baru. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, termasuk melalui pelayanan di luar hari dan jam kerja reguler.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hendarsam menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan akan terus berjalan beriringan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penjagaan kedaulatan negara.

“Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang seamless namun tetap memiliki marwah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan,” tegasnya.

Ia memperkirakan realisasi PNBP Imigrasi pada akhir 2026 dapat mencapai Rp10,9 triliun hingga Rp11 triliun.
Dengan realisasi Rp8,68 triliun per 12 Oktober 2026, Ditjen Imigrasi menargetkan peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi layanan visa, paspor, izin keimigrasian, serta layanan lainnya. Di saat bersamaan, digitalisasi pelayanan, perluasan akses layanan paspor, dan pengawasan terhadap orang asing akan terus diperkuat.