investigasinews.com

investigasihukumkriminal, JAKARTA UTARA — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., turun langsung menemui masyarakat di RW 022, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam kegiatan Jaga Jakarta On The Spot (JJOTS) Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran kepolisian untuk berdialog langsung dengan warga sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari banjir, pembangunan tanggul dan pipanisasi PAM Jaya, rencana pembangunan rumah susun, bedah rumah, hingga persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua RW 022 Muara Angke, Bani Sadar, menyampaikan bahwa wilayahnya masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan sinergi berbagai pihak.

“Wilayah RW 22 ini masih banyak persoalan dan isu yang dapat mengancam keamanan wilayah. Kami berharap apa pun persoalannya dapat diselesaikan dengan kepala dingin sehingga RW 22 ke depannya tetap aman dan kondusif,” ujar Bani Sadar.

Ia juga menyampaikan perkembangan penanganan banjir yang sebelumnya menjadi salah satu persoalan utama warga.

“Pada tahun 2024 terjadi banjir bandang yang datang pada waktu subuh. Alhamdulillah, permasalahan banjir sudah sekitar 80 persen teratasi dengan adanya tanggul mitigasi, meskipun masih ada sekitar 20 persen persoalan banjir di beberapa RT,” katanya.

Selain persoalan banjir, warga turut menyoroti isu pertanahan serta rencana pembangunan hunian di kawasan Muara Angke. Warga berharap setiap kebijakan pembangunan dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa kehadiran kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kemitraan yang kuat.

“Polisi itu tercipta karena adanya masyarakat. Kami adalah operator masyarakat, pelaksana dari apa yang diinginkan masyarakat, khususnya dalam ranah keamanan,” ujar AKBP Alrasyidin.

Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Diperlukan kerja sama antara polisi, masyarakat, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya keamanan itu tidak bisa tercipta dari pihak tunggal. Polisi bukan Superman. Kami membutuhkan bantuan masyarakat dan stakeholder. Kami akan mengupayakan yang terbaik,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian apabila menghadapi persoalan di lingkungan masing-masing.

“Kita sebagai teman harus saling berbagi. Kalau bukan masalah keamanan tetapi masih bisa dikomunikasikan, insyaallah akan kami bantu dan kami laksanakan sesuai dengan kewenangan kami,” tuturnya.

Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat dan warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Muslimin selaku LMK RW 022 menyoroti rencana pembangunan tanggul serta wacana pembangunan rumah susun yang telah berkembang sejak beberapa tahun lalu.

Sementara itu, tokoh agama RW 022, Ustad Suleni, berharap komunikasi antara tokoh agama, masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin secara berkelanjutan.

“Kalau bisa, tokoh agama jangan hanya dilibatkan ketika mendekati tahun-tahun politik saja. Kami berharap komunikasi dan silaturahmi dengan kepolisian dapat terus berjalan,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 digelar kegiatan istighosah untuk mendoakan para pejuang bangsa.

Aspirasi lain disampaikan Ibu Imas, Ketua RT 09 RW 022, yang mengusulkan program bedah rumah bagi keluarga yang membutuhkan.

“Kalau ada acara lagi, saya ingin mengusulkan keluarga saya untuk mendapatkan program bedah rumah. Saya berharap bisa di-ACC,” katanya.

Ia juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang dinilai berhasil membantu menekan aksi tawuran di wilayah Muara Angke.

“Alhamdulillah, tawuran di RW 22 sudah berkurang. Terima kasih kepada Pospol Muara Angke yang sudah membantu mengurangi kegiatan tawuran tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh nelayan Suherman menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi kelompok masyarakat pengawas ketika menemukan jenazah di wilayah perairan.

“Kalau ada kejadian seperti menemukan mayat di wilayah kami, kami sebagai pokmaswas sering bingung. Kalau kami mengambil atau mengevakuasi, kami takut justru menjadi saksi. Kami mohon solusinya,” ungkapnya.

Kapolres menjelaskan bahwa apabila masyarakat menemukan jenazah atau kejadian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, masyarakat dapat segera menghubungi kepolisian melalui layanan 110 agar proses penanganan dapat dilakukan sesuai prosedur.

“Kalau menemukan mayat, bisa telepon 110. Kalau sebagai saksi, memang harus diperiksa karena harus ada proses hukum. Kita tidak boleh menutup kemungkinan apabila kejadian tersebut berkaitan dengan tindak pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian memahami kekhawatiran masyarakat dan akan berupaya mempercepat proses sesuai prosedur apabila terdapat laporan maupun temuan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan komitmennya untuk membantu meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak terkait, termasuk mengenai program bedah rumah.

“Semoga seiring berjalannya waktu, keinginan masyarakat ini dapat Allah jaga dan kabulkan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Untuk bedah rumah, nanti akan kami upayakan untuk disegerakan,” katanya.

Kapolres menegaskan bahwa jabatannya bukanlah ajang untuk menunjukkan kehebatan, melainkan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kesempatan menjadi Kapolres ini bukan ajang hebat-hebatan. Saya ingin kesempatan ini menjadi jalan untuk membuat pahala jariyah yang terus mengalir. Pada akhirnya, sehebat apa pun manusia, kita semua akan kembali ke tanah,” tutur AKBP Alrasyidin.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang selama ini dinilai aktif membangun kedekatan dengan masyarakat Muara Angke.

“Terima kasih kepada IPTU Sardi dan AKP Yudi yang sudah dekat dengan masyarakat di Muara Angke. Kedekatan seperti ini harus terus dijaga,” ujarnya.

Kegiatan JJOTS kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako secara simbolis kepada masyarakat serta peninjauan Rumah Apung Muara Angke oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Program Jaga Jakarta On The Spot (JJOTS) Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026 merupakan bagian dari upaya menghadirkan polisi secara langsung di tengah masyarakat melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan kolaboratif.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membuka ruang dialog agar berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan dicarikan solusi bersama.

investigasihukumkriminal, JAKARTA – Beredarnya dokumen berstatus “Sangat Rahasia” yang berisi usulan rotasi dan promosi pejabat eselon I Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi perbincangan luas. Dokumen bernomor SR-5/IA/JA/07/2026 tertanggal 13 Juli 2026 itu memuat usulan sejumlah nama pejabat tinggi yang akan mengisi posisi strategis di Korps Adhyaksa.

Surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai bagian dari proses pengisian jabatan pimpinan tinggi madya menyusul adanya pemberhentian, mutasi, maupun pengunduran diri sejumlah pejabat.

Dalam surat itu, Asep Nana Mulyana diusulkan mengisi jabatan Wakil Jaksa Agung menggantikan Feri Wibisono. Posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) kemudian diusulkan ditempati Leonard Eben Ezer Simanjuntak, sementara jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabandiklat) diusulkan diberikan kepada Harli Siregar.

Surat tersebut juga memuat usulan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyusul surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan tersebut tertanggal 11 Juli 2026.

Selanjutnya, posisi Kepala Badan Pemulihan Aset diusulkan diisi oleh Patris Yusrian Jaya, yang saat ini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Jaksa Agung dalam suratnya menegaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut merupakan posisi strategis yang membutuhkan kompetensi, pengalaman, integritas, serta rekam jejak panjang sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap usulan disertai daftar riwayat hidup sebagai bahan pertimbangan Presiden.

Rekam Jejak Kembali Menjadi Perhatian

Di tengah beredarnya surat tersebut, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada proses promosi jabatan, tetapi juga pada rekam jejak beberapa nama yang diusulkan.

Nama Harli Siregar misalnya, sempat menjadi perhatian publik ketika dimutasi dari jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada April 2026. Saat itu, mutasi Harli terjadi setelah polemik penanganan perkara Amsal Christy Sitepu mencuat dan menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI.

Berbagai pemberitaan kala itu mengaitkan perpindahan jabatan tersebut dengan dinamika penanganan perkara. Namun hingga kini, Kejaksaan Agung tidak pernah menyatakan bahwa mutasi tersebut merupakan bentuk sanksi ataupun konsekuensi atas pelanggaran hukum. Harli justru dipercaya mengemban tugas sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), yang merupakan salah satu posisi penting dalam sistem pengawasan internal Kejaksaan.

Perhatian serupa juga mengarah kepada Patris Yusrian Jaya. Sebelum menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris pernah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Saat itu, Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap Patris sebagai ASN Kejaksaan RI. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi DJKA yang telah menjerat sejumlah tersangka.

Namun hingga saat ini, tidak terdapat informasi resmi yang menyatakan Patris Yusrian Jaya berstatus tersangka. Berdasarkan keterangan resmi KPK yang dipublikasikan saat itu, Patris diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Dinilai Menjadi Ujian Kepercayaan Publik

Beredarnya surat usulan promosi pejabat tinggi Kejaksaan Agung memunculkan beragam tanggapan.

Sebagian masyarakat memandang rotasi tersebut sebagai proses regenerasi yang lazim dilakukan dalam organisasi penegak hukum. Mereka menilai promosi merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung dengan mempertimbangkan kebutuhan institusi.

Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa pengisian jabatan strategis harus mempertimbangkan rekam jejak secara menyeluruh. Menurut sejumlah pemerhati hukum, integritas pejabat publik merupakan salah satu modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Perbincangan di media sosial juga menunjukkan beragam respons. Ada yang berharap pejabat yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas dan pengalaman dalam menangani perkara besar, sementara sebagian lainnya meminta agar proses seleksi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa pemberitaan mengenai pemeriksaan seseorang atau sorotan terhadap suatu jabatan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan hukum. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menanti Sikap Resmi Pemerintah

Hingga berita ini disusun, Presiden belum mengumumkan keputusan terkait usulan nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut. Demikian pula Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai beredarnya dokumen yang berstatus “Sangat Rahasia” tersebut.

Publik kini menantikan keputusan akhir pemerintah sekaligus berharap proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung dilakukan secara objektif, profesional, dan mengedepankan integritas guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

investigasihukumkriminal, JAKARTA – Sebuah dokumen yang disebut sebagai surat instruksi internal Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan beredar di kalangan internal aparat penegak hukum. Informasi tersebut diperoleh redaksi dari narasumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Berdasarkan dokumen yang diterima, surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, selaku penyidik.

Dalam surat tersebut, seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia diminta menghentikan kegiatan pengumpulan data maupun keterangan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Perintah itu juga diteruskan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing.

Instruksi tersebut sekaligus mengubah kebijakan sebelumnya. Pada 15 Juni 2026, melalui surat bernomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026, Kejaksaan Agung justru meminta jajaran Kejaksaan Tinggi melakukan inventarisasi serta menghimpun berbagai informasi mengenai pelaksanaan Program MBG di daerah.

Menurut narasumber, perubahan kebijakan tersebut menjadi perhatian karena terjadi dalam waktu kurang dari satu bulan sejak instruksi pendataan pertama diterbitkan.

Meski demikian, dokumen yang beredar tidak menjelaskan alasan mengapa kegiatan pengumpulan data tersebut dihentikan. Surat hanya memuat perintah administratif agar seluruh kegiatan pendataan tidak lagi dilaksanakan hingga ada arahan berikutnya.

Apabila benar instruksi tersebut merupakan kebijakan yang berasal dari Jaksa Agung, sejumlah pihak menilai langkah tersebut bisa saja merupakan bagian dari evaluasi internal, penyelarasan mekanisme kerja, maupun penataan kembali pola koordinasi antarinstansi. Namun, hingga kini seluruh kemungkinan tersebut masih sebatas dugaan karena belum ada penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyerap anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, pelaksanaannya sejak awal mendapat perhatian luas dari masyarakat, termasuk terkait aspek pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan.

Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan, sebagian masyarakat berpandangan bahwa pengumpulan data oleh aparat penegak hukum merupakan langkah preventif untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Sebaliknya, ada pula pandangan bahwa pengawasan terhadap program nasional perlu dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun mengganggu pelaksanaan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Beredarnya surat penghentian pengumpulan data tersebut akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan. Publik mempertanyakan apakah penghentian itu hanya bersifat sementara, apakah mekanisme pengawasan akan diubah, atau justru merupakan bagian dari kebijakan baru dalam sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

Sejumlah pemerhati hukum menilai penjelasan resmi dari Kejaksaan Agung penting segera disampaikan. Menurut
mereka, keterbukaan informasi akan menghindarkan munculnya berbagai spekulasi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pengawasan terhadap program strategis nasional tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang berharap penghentian pengumpulan data tersebut tidak diartikan sebagai berkurangnya komitmen terhadap pengawasan penggunaan anggaran negara. Sebab, prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai tetap menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai dokumen yang beredar maupun alasan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis.

Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Kejaksaan Agung guna memastikan keaslian dokumen tersebut serta mendapatkan penjelasan resmi mengenai latar belakang diterbitkannya instruksi dimaksud. Dengan demikian, informasi yang diterima publik tetap memenuhi prinsip cover both sides, akurat, dan berimbang.