Suara Publik

investigasihukumkriminal, Cianjur – Selama lebih dari tiga tahun, warga di sekitar Jembatan Cikamunding, perbatasan Desa Hegarmanah dan Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, terpaksa menembus kegelapan malam. Kondisi ini dipicu oleh robohnya tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang hingga kini tak kunjung diperbaiki. Akibatnya, akses vital antar-desa tersebut berubah menjadi jalur rawan kecelakaan dan tindak kejahatan.

Tiang PJU yang dulunya menerangi jalur Jembatan Cikamunding kini hanya menjadi besi tua yang tergeletak tak berdaya di tepi jalan. Menurut penuturan warga setempat, tiang tersebut roboh akibat beban tambang spanduk yang terikat bertahun-tahun lalu. Namun sejak ambruk, tidak pernah ada tindakan perbaikan dari pihak berwenang.
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim investigasi justru menemukan benang kusut birokrasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa tiang PJU tersebut bukan milik maupun kewenangan mereka. Penelusuran berlanjut ke pemerintah desa setempat, namun jawaban yang didapat justru mengejutkan—pihak desa mengaku tidak mengetahui keberadaan tiang PJU tersebut.

Kondisi jalur yang gelap gulita setiap malam membuat pengendara sepeda motor dan pejalan kaki terus diselimuti rasa takut. Warga menilai pemerintah seolah lepas tangan, padahal Jembatan Cikamunding merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Desa Hegarmanah dan Desa Sukasirna.

Tiang PJU yang tumbang di Jembatan Cikamunding kini menjadi simbol nyata lemahnya koordinasi antarinstansi. Kini, masyarakat hanya bisa menanti kepastian: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab, dan kapan penerangan jalan ini kembali menyala demi menjamin keselamatan warga.
Dari Cianjur, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.

investigasihukumkriminal, Cianjur – Media sosial kembali diramaikan oleh unggahan seorang pengguna yang memperlihatkan karcis parkir dengan nominal Rp5.000. Unggahan tersebut memicu beragam reaksi netizen, sebagian menilai tarif tersebut terlalu tinggi, sementara lainnya menganggapnya wajar sebagai bentuk penataan parkir yang lebih tertib.(12/07)

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan perparkiran di kawasan Salakopi, Cianjur, dikelola secara resmi oleh organisasi kepemudaan Karang Taruna Badak Putih Unit Kerja RW 14. Mereka aktif mengatur lahan parkir sepeda motor bagi masyarakat yang beraktivitas di area tersebut.

Dalam operasionalnya, pengelola menerapkan tarif resmi Rp5.000 per unit sepeda motor. Sebagai bukti pembayaran sah, setiap pengendara menerima karcis fisik yang mencantumkan nomor polisi kendaraan. Sistem ini sekaligus menjadi bagian dari pengamanan dan pendataan.

Selain itu, karcis juga memuat sejumlah aturan penting, di antaranya:

• Karcis hilang wajib menunjukkan STNK sebagai bukti kepemilikan.
• Pemilik kendaraan diimbau mengunci ganda motor untuk mencegah tindak kejahatan.
• Pengelola parkir menegaskan segala bentuk kerusakan maupun kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab mereka.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menjadi wadah kegiatan produktif bagi para pemuda RW 14 Salakopi.

Namun, di jagat maya muncul komentar pedas dari sejumlah netizen. Salah satunya menulis dalam bahasa Sunda: “Ges mh gede mayar parkirna, katambah mun ka lengitan te daek tanggung jawab, ripuhh” yang berarti keluhan atas tarif yang dianggap mahal dan aturan yang dinilai memberatkan.

Komentar lain menyoroti aturan karcis dengan nada kritis: “Wah, luar biasa ya sistemnya. Karcis hilang harus nunjukin STNK karena dianggap bukti kepemilikan. Tapi giliran motornya hilang, malah lepas tangan karena katanya ‘di luar tanggung jawab pengelola’. Jadi ini karcis gunanya buat bayar parkir atau buat biaya ‘asuransi’ yang nggak menjamin apa-apa nih?”

Fenomena ini memperlihatkan dinamika antara kebutuhan penataan parkir yang tertib dengan persepsi masyarakat terhadap biaya jasa yang dikenakan.(*)

investigasihukumkriminal, Cianjur – Seorang nasabah Bank BRI atas nama Ibu Een, istri dari Bapak Amad yang beralamat di Kampung Pasir Terong RT 01 RW 08 Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, mengeluhkan sulitnya mendapatkan kembali sertifikat tanah yang dijadikan agunan pinjaman.

Pinjaman yang diajukan atas nama Bapak Amad sebesar Rp20 juta dengan tenor 24 bulan, semula memiliki kewajiban cicilan Rp900 ribu per bulan. Namun, karena kesulitan ekonomi, pada cicilan ke-7 pihak bank memberikan keringanan dengan menurunkan cicilan menjadi Rp700 ribu per bulan, tetapi diperpanjang menjadi 35 bulan.

Menurut pengakuan Ibu Een, pinjaman tersebut kini sudah lunas. Namun saat ia mempertanyakan sertifikat tanah, pihak bank menyebutkan adanya denda sebesar Rp5 juta yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Kondisi ini semakin memberatkan karena ekonomi keluarga sedang terhimpit, ditambah suaminya tengah sakit stroke.

Setelah menyampaikan keluhan, pihak BRI memberikan keringanan dengan syarat pembayaran setengah dari jumlah denda, yakni Rp2,5 juta, agar sertifikat tanah bisa dikembalikan.

Saat tim investigasi mendatangi Kantor Cabang BRI Cianjur Unit Ciranjang Baru untuk meminta klarifikasi, petugas tidak berada di tempat dan hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak bank.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan perlindungan hak nasabah dalam layanan perbankan, terutama ketika menyangkut agunan berupa aset berharga seperti sertifikat tanah.