Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam upaya mendukung program prioritas Kapolri sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) melalui pembukaan pelatihan dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Muara Angke.

Kegiatan tersebut bertempat di Rusun Budha Tzu Chi, Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., serta dihadiri jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, unsur instansi terkait, perwakilan organisasi nelayan, tokoh masyarakat, dan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa program POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan.

“Keamanan dan keselamatan merupakan dua hal yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan usaha dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Kapolres.

Ia menjelaskan bahwa program POLIRAN dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, serta menyalurkan tenaga kerja kepada para pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan.

“Harapan kami, melalui program ini masyarakat dapat memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Kepala KSOP Muara Angke, Cahyo Eko Putranto, S.T., M.T. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa sektor pelayaran memiliki berbagai peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sektor pelayaran terdapat beberapa kelompok profesi dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Kami siap membantu masyarakat yang berminat untuk mendapatkan informasi dan kesempatan bekerja,” ungkap Cahyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan dan melengkapi dokumen serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pendaftaran kerja dapat berjalan lebih mudah.

Sementara itu, perwakilan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Sudono, mengapresiasi langkah Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mempertemukan masyarakat dengan para pelaku usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap masyarakat Muara Angke dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan menjadi langkah positif dalam menekan angka pengangguran,” tutur Sudono.

Ia juga memperkenalkan sejumlah peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan yang dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan usaha Muara Angke. Selain itu, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelatihan dasar bagi awak kapal yang akan bekerja di sektor pelayaran.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua HNPN Muara Baru, James Then. Ia menilai kegiatan POLIRAN menjadi momentum penting dalam mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan para pelaku usaha.

“Pada hari ini Bapak Kapolres telah mempersatukan para pelaku usaha dengan masyarakat. Saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan memang tidak mudah apabila kita tidak memiliki jaringan dan referensi. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” jelas James.

Menurutnya, peluang pekerjaan di kawasan Muara Angke tidak hanya terbatas pada sektor penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengolahan hasil perikanan dan usaha budi daya.

“Nelayan bukan hanya mereka yang pergi melaut. Ada juga nelayan pengolahan dan nelayan budi daya yang membutuhkan tenaga kerja. Kami berharap program yang diinisiasi kepolisian ini dapat menjadi terobosan dan membawa kemajuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Muara Angke,” tambahnya.

Kesempatan kerja juga diperkenalkan oleh perwakilan PT Horizon Maritim Indonesia, Andri, yang menyampaikan peluang penempatan tenaga kerja pada kapal niaga di Korea Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami siap memberikan informasi mengenai peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di kapal niaga, khususnya untuk penempatan di Korea Selatan,” ungkap Andri.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja, antara lain memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pengalaman bekerja di kapal niaga, sertifikat Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW), serta paspor yang masih berlaku.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut dari program tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mempermudah penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya menghadirkan peran Polri yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha, sehingga tercipta peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di wilayah Muara Angke.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam upaya mendukung program prioritas Kapolri sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) melalui pembukaan pelatihan dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Muara Angke.

Kegiatan tersebut bertempat di Rusun Budha Tzu Chi, Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., serta dihadiri jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, unsur instansi terkait, perwakilan organisasi nelayan, tokoh masyarakat, dan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa program POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan.

“Keamanan dan keselamatan merupakan dua hal yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan usaha dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Kapolres.

Ia menjelaskan bahwa program POLIRAN dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, serta menyalurkan tenaga kerja kepada para pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan.

“Harapan kami, melalui program ini masyarakat dapat memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Kepala KSOP Muara Angke, Cahyo Eko Putranto, S.T., M.T. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa sektor pelayaran memiliki berbagai peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sektor pelayaran terdapat beberapa kelompok profesi dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Kami siap membantu masyarakat yang berminat untuk mendapatkan informasi dan kesempatan bekerja,” ungkap Cahyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan dan melengkapi dokumen serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pendaftaran kerja dapat berjalan lebih mudah.

Sementara itu, perwakilan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Sudono, mengapresiasi langkah Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mempertemukan masyarakat dengan para pelaku usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap masyarakat Muara Angke dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan menjadi langkah positif dalam menekan angka pengangguran,” tutur Sudono.

Ia juga memperkenalkan sejumlah peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan yang dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan usaha Muara Angke. Selain itu, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelatihan dasar bagi awak kapal yang akan bekerja di sektor pelayaran.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua HNPN Muara Baru, James Then. Ia menilai kegiatan POLIRAN menjadi momentum penting dalam mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan para pelaku usaha.

“Pada hari ini Bapak Kapolres telah mempersatukan para pelaku usaha dengan masyarakat. Saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan memang tidak mudah apabila kita tidak memiliki jaringan dan referensi. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” jelas James.

Menurutnya, peluang pekerjaan di kawasan Muara Angke tidak hanya terbatas pada sektor penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengolahan hasil perikanan dan usaha budi daya.

“Nelayan bukan hanya mereka yang pergi melaut. Ada juga nelayan pengolahan dan nelayan budi daya yang membutuhkan tenaga kerja. Kami berharap program yang diinisiasi kepolisian ini dapat menjadi terobosan dan membawa kemajuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Muara Angke,” tambahnya.

Kesempatan kerja juga diperkenalkan oleh perwakilan PT Horizon Maritim Indonesia, Andri, yang menyampaikan peluang penempatan tenaga kerja pada kapal niaga di Korea Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami siap memberikan informasi mengenai peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di kapal niaga, khususnya untuk penempatan di Korea Selatan,” ungkap Andri.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja, antara lain memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pengalaman bekerja di kapal niaga, sertifikat Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW), serta paspor yang masih berlaku.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut dari program tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mempermudah penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya menghadirkan peran Polri yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha, sehingga tercipta peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di wilayah Muara Angke.

Polisi ungkap peredaran 11,67 kilogram sabu di Pelabuhan Tanjung Priok

Polisi ungkap peredaran 11,67 kilogram sabu di Pelabuhan Tanjung Priok

investigasihukumkriminal Jakarta – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap peredaran 11,675 kilogram narkotika jenis sabu dengan menangkap seorang pria berinisial M yang kedapatan membawa barang haram itu ke Jakarta menggunakan kapal laut di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pelaku M membawa narkotika jenis sabu di dalam koper yang berisikan 11 paket dengan taksiran harga mencapai Rp11 miliar,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pria berinisial M ini diamankan setelah petugas X – Ray, Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok mencurigai pelaku yang gelisah saat akan masuk alat pemeriksaan X-Ray di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pelaku ini mondar-mandir dan sangat gelisah saat melewati pemeriksaan. Petugas langsung memeriksa pelaku dan koper bawaannya,” katanya.

Berdasarkan temuan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melalukan penggeledahan serta pengecekan dan ditemukan 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 11.675 gram atau 11,675 kg dengan nilai lebih dari Rp11 miliar.

Pelaku mengaku diperintah untuk mengantar paket haram tersebut ke Jakarta dari Bangka Belitung bersama seorang rekannya berinisial W.

Setelah proses penyelidikan lebih dalam, petugas langsung bergerak cepat mencari rekan pelaku yang merupakan daftar pencarian orang atau DPO berinisial W.

“Kami mengejar pelaku. Pelaku W ini ditangkap di sebuah hotel di wilayah Subang, Jawa Barat dan dibawa ke Mako Polres Priok,” kata Trendy ​​​​​​.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa koper yang digunakan membawa narkoba, ponsel, tiket kapal laut dan pakaian yang digunakan kedua pelaku.

Kedua pelaku dijerat UU Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

GEMARINDRA Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Praktik Korupsi dan Mafia di Lingkungan Bea Cukai

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Indonesia Raya (GEMARINDRA) merilis maklumat dan siaran pers pada Kamis (1/10/2026) yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik korupsi dan jaringan mafia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam siaran pers tersebut, GEMARINDRA menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk memberantas oknum yang disebut merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kelompok ini bahkan menuntut penerapan sanksi maksimal, termasuk hukuman mati dan perampasan aset, bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

GEMARINDRA mengklaim telah melampirkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti transaksi valid untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Menurut klaim dalam maklumat tersebut, data transaksi tersebut bersumber dari informasi Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel dan jaringan SWIFT internasional, yang disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026 di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

​Sorotan terhadap Oknum BPK dan Pejabat Bea Cukai

​Dalam rilis yang sama, GEMARINDRA menyoroti rekam jejak Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. Kelompok tersebut menuding adanya keterkaitan politik antara Nyoman dengan sejumlah elite partai politik sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manado.

​Selain itu, GEMARINDRA juga menuding Nyoman sebagai bagian dari kelompok yang mereka juluki “Trio Angkatan X Program Diploma Bea Cukai”, bersama dua pejabat lainnya, yakni Ahmad Dedi dan Hendri Danardi. Kelompok ini dituding memiliki pengaruh besar di internal DJBC dan dikaitkan oleh GEMARINDRA dengan kasus “Mafia Blue Ray” yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kematian seorang saksi mahkota kasus korupsi Bea Cukai bernama Winda Lorenza di Medan.

​Tudingan Pengondisian Audit dan Proses Seleksi

Lebih lanjut, siaran pers tersebut memuat tudingan mengenai adanya dugaan praktik suap sebesar Rp50 miliar dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Nyoman saat mencalonkan diri sebagai Anggota BPK di Komisi XI DPR RI pada tahun 2021.

GEMARINDRA juga menuding adanya pengondisian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di sejumlah lembaga negara dan kementerian, serta menyebut adanya upaya pergeseran posisi pimpinan di internal DJBC maupun BPK.

​Melalui maklumat ini, GEMARINDRA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan serta bukti-bukti yang diklaim telah diserahkan demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan keuangan negara.

Kapolda Metro Jaya Prioritaskan Pelayanan Cepat Dan Responsif Tingkatkan Rasa Aman Bagi Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menekankan peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat langkah pencegahan gangguan keamanan. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pedoman Kerja Bersama Polda Metro Jaya di Gedung Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pelayanan kepolisian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, seluruh jajaran diharapkan mampu memberikan bantuan, menanggapi pengaduan warga, serta menjalankan tugas secara profesional dan humanis.

“Masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa Pedoman Kerja Bersama merupakan tindak lanjut arahan Kapolri yang mencakup lima prioritas, yakni keselamatan dan keamanan masyarakat, pelayanan kepolisian dan penegakan hukum, dukungan terhadap program pemerintah, pembinaan profesionalisme personel, serta pengawasan pelaksanaan program prioritas Kapolri.

Untuk meningkatkan rasa aman, Polda Metro Jaya memprioritaskan pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan, tawuran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran narkoba, serta kejahatan siber. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Di bidang pelayanan, perhatian diarahkan pada peningkatan kecepatan respons Call Center 110, penanganan pengaduan masyarakat, serta perbaikan layanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK. Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi bagian dari prioritas pelayanan kepolisian.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Warga diimbau untuk saling peduli dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui potensi gangguan keamanan di sekitarnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama, saling peduli, dan tidak ragu menyampaikan informasi maupun keluhan kepada kepolisian. Jika membutuhkan bantuan polisi, masyarakat dapat menghubungi Call Center 110,” ujarnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Perkuat Sinergitas Dengan Balai Karantina DKI Jakarta,

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta. (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kasatintelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K., Kasatreskrim AKP Aditya Rizky Nugroho, S.Tr.K., S.I.K., Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, serta Kasipropam AKP Stefanus Sukoco, S.H. Turut hadir Fungsional PHPI Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Muslikan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pengawasan serta penanganan peredaran pangan ilegal yang berkaitan dengan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan. Sinergitas lintas instansi sangat penting untuk mencegah peredaran pangan ilegal serta memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Priok siap mendukung pelaksanaan tugas Balai Karantina, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum apabila diperlukan.

“Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami demi terciptanya keamanan serta kelancaran pengawasan di kawasan pelabuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Arum Kusnila Dewi, menyampaikan bahwa dirinya baru mulai bertugas di instansi tersebut sejak Oktober 2026, setelah sebelumnya berdinas di wilayah Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta memiliki sekitar 260 personel yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tugas tersebut meliputi pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya hama serta penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan.

“Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, aktivitas di lingkungan pelabuhan diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan tim untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan karantina tetap berjalan dengan optimal,” ungkap Arum Kusnila Dewi.

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah pengawasan Balai Besar Karantina tidak hanya mencakup Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga meliputi lalu lintas barang di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan coffee morning yang akan diselenggarakan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergitas antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta semakin solid, khususnya dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, mencegah masuknya pangan ilegal tanpa dokumen karantina, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli KRYD Antisipasi TPPO Dan Kejahatan Jalanan Di Kawasan Pelabuhan

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Rabu (18/11/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut difokuskan pada upaya mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli dipimpin oleh IPTU Nuryanto selaku Kasubbagkerma Bagops Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang bertindak sebagai Perwira Pengawas (Pawas), dengan melibatkan 15 personel dan didukung empat unit kendaraan dinas roda empat (KR4).

Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli meliputi kawasan Indonesia Power PLTU, PT Salim Ivomas, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Terminal Penumpang Nusantarapura II.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) di sejumlah objek yang disambangi. Petugas mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hingga dini hari, melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan kendaraan, serta tidak melaksanakan tugas seorang diri.

Selain itu, petugas keamanan juga diimbau untuk mengedepankan pendekatan persuasif, menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Tidak hanya menyasar petugas keamanan, personel patroli juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para penumpang kapal laut di kawasan terminal penumpang.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan dan prosedur pelabuhan, menjaga barang bawaan pribadi, tidak membawa barang terlarang, serta tidak menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal.

Petugas juga mengimbau para penumpang agar lebih memperhatikan keselamatan keluarga, khususnya anak-anak, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya penumpang yang membutuhkan pertolongan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para penumpang kapal laut, agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, menjaga barang bawaan, dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Apabila menemukan hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada petugas kepolisian atau petugas pelabuhan,” demikian imbauan personel patroli kepada masyarakat.

Langkah antisipasi TPPO juga menjadi perhatian khusus dalam kegiatan tersebut. Mengingat kawasan pelabuhan merupakan salah satu titik mobilitas masyarakat melalui jalur transportasi laut, pengawasan dan kewaspadaan perlu terus ditingkatkan guna mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan jalur keberangkatan maupun perpindahan orang untuk kepentingan tindak pidana perdagangan orang.

Melalui kegiatan Patroli KRYD ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, memperkuat sinergi dengan petugas keamanan, serta menciptakan rasa aman bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan kegiatan preventif dan meningkatkan patroli secara rutin guna menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Imigrasi Ungkap Pakaian Yang Dianjurkan Saat Pengambilan Foto Paspor

investigasihukumkriminal JAKARTA TIMUR | Persiapan mengurus paspor tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Masyarakat juga perlu memperhatikan pakaian yang dikenakan saat mendatangi kantor imigrasi, terutama ketika menjalani proses pengambilan foto dan data biometrik.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengingatkan para pemohon paspor agar memahami ketentuan berpakaian atau outfit sebelum datang sesuai jadwal pelayanan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proses pelayanan keimigrasian.

Dalam proses permohonan paspor, pengambilan foto menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilalui setiap pemohon. Karena itu, penampilan perlu dipersiapkan agar wajah dapat terlihat jelas dan proses pengambilan gambar berlangsung tanpa kendala.

Ada empat hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat yang hendak mengurus paspor.
Pertama, pemohon diminta menghindari penggunaan aksesori berlebihan dan lensa kontak atau softlens ketika menjalani pengambilan foto. Hal ini bertujuan agar tampilan wajah terlihat jelas tanpa terhalang benda tambahan.

Kedua, masyarakat diimbau tidak mengenakan rok maupun celana pendek. Pemohon dianjurkan menggunakan pakaian yang sopan dan pantas selama berada di lingkungan kantor imigrasi.

Ketiga, pakaian yang dikenakan sebaiknya berkerah dan berlengan. Pemohon juga diminta menghindari pakaian berwarna putih karena penggunaan warna selain putih dapat memberikan kontras lebih baik dengan latar belakang foto sehingga hasil gambar terlihat lebih jelas.

Keempat, masyarakat diimbau menggunakan sepatu saat datang ke kantor imigrasi. Ketentuan ini merupakan bagian dari penampilan yang rapi dan sesuai dengan suasana pelayanan di lingkungan kantor.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengajak masyarakat memperhatikan seluruh ketentuan tersebut sebelum jadwal permohonan paspor. Persiapan yang baik diharapkan dapat mencegah kendala yang berpotensi menghambat proses pelayanan, khususnya pada tahapan pengambilan foto dan data biometrik.

Melalui imbauan ini, Kantor Imigrasi Jakarta Timur terus berupaya menyampaikan informasi yang mudah dipahami sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tata tertib pelayanan keimigrasian.

Dengan demikian, sebelum berangkat mengurus paspor, masyarakat diharapkan memastikan pakaian yang dikenakan sudah sesuai ketentuan agar proses permohonan berjalan tertib, lancar, dan nyaman.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melalui Instagram dan TikTok @imigrasijaktim, Facebook Kanim Jakarta Timur, serta X Imigrasi Jaktim.

Masyarakat juga dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0811-1477-756.

Wujud Kepedulian kepada Rakyat H. Heri Kustanto Serap Aspirasi Dan Dengarkan Keluhan Warga

investigasihukumkriminal JAKARTA PUSAT | Berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD DKI Jakarta, H. Heri Kustanto, S.H., di wilayah RW 04, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan tenis tersebut turut dihadiri Camat Kemayoran, unsur masyarakat, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan di lingkungan mereka.

H. Heri Kustanto, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan, masukan, dan kebutuhan pembangunan di wilayah.

Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, penataan saluran drainase, pengadaan CCTV, kebutuhan mobil ambulans, hingga fasilitas penunjang kegiatan keagamaan seperti alat hadroh dan sound system untuk Majelis Taklim.

Selain itu, persoalan program pemberdayaan masyarakat yang dinilai masih tersendat juga menjadi perhatian warga dalam forum tersebut.

Heri Kustanto: Aspirasi Warga Harus Diperjuangkan
Dalam kesempatan tersebut, H. Heri Kustanto menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal untuk bertemu masyarakat, melainkan menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.

Ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakat, terlebih persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, pembangunan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Baginya, seorang wakil rakyat tidak cukup hanya hadir ketika masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi juga harus ikut mengawal agar kebutuhan dan persoalan warga memperoleh perhatian serta solusi.

Camat Kemayoran Turut Hadir, Warga Berharap Ada Tindak Lanjut.Kehadiran Camat Kemayoran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari ruang komunikasi antara masyarakat, unsur pemerintah wilayah, dan wakil rakyat.

Sejumlah warga mengapresiasi pelaksanaan reses yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mereka menilai komunikasi langsung seperti ini penting agar persoalan di tingkat RT dan RW dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Sementara itu, seorang tokoh pemuda yang juga berprofesi sebagai advokat menyampaikan bahwa pelibatan ketua RT, RW, serta tokoh masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah dapat tersosialisasi dan kebutuhan masyarakat tersampaikan secara langsung.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi dilanjutkan dengan koordinasi dan langkah konkret dari pihak terkait.

Warga Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut mencerminkan masih adanya kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

Mulai dari infrastruktur jalan, drainase, fasilitas kesehatan darurat, hingga pemberdayaan masyarakat, seluruhnya merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

Masyarakat berharap H. Heri Kustanto dapat mengawal aspirasi tersebut hingga sampai kepada pemerintah daerah dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Sebab, keberhasilan sebuah kegiatan reses bukan hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang berhasil dihimpun, melainkan dari sejauh mana suara masyarakat diperjuangkan dan diwujudkan menjadi solusi nyata.

Kini, masyarakat Utan Panjang menaruh harapan agar pertemuan tersebut menjadi awal dari perubahan dan perbaikan lingkungan yang selama ini mereka nantikan.

Urus KTP Tanpa Fotokopi Segera Diberlakukan, Bagaimana Kesiapan di Daerah?

Wacana Larangan Fotokopi KTP-el dalam RUU Adminduk: Solusi Pengamanan Data atau Tantangan Baru di Lapangan?

investigasihukumkriminal JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dalam rapat kerja tingkat I yang digelar pada pertengahan November 2026, Mendagri Tito Karnavian dan DPR secara tegas memasukkan wacana larangan bagi penyelenggara layanan publik untuk meminta fotokopi maupun tangkapan layar (screenshot) dokumen kependudukan warga.

Wacana ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Namun di sisi lain, transisi menuju sistem verifikasi digital menimbulkan tantangan kesiapan infrastruktur di berbagai instansi, baik sektor publik maupun swasta.

Pokok Perubahan dalam RUU Adminduk

Berdasarkan draf pembahasan, sejumlah poin krusial yang diatur dalam wacana aturan baru ini meliputi:

  1. Larangan Penggandaan Dokumen Fisik: Penyelenggara layanan publik dilarang keras meminta fotokopi KTP-el atau screenshot dokumen digital guna melindungi keamanan data pribadi warga.
  2. Peralihan ke Verifikasi Digital: Proses verifikasi identitas nantinya akan dialihkan sepenuhnya menggunakan alat baca digital (card reader) atau pemindaian sistem terenkripsi yang langsung terhubung dengan database kependudukan nasional.
  3. Penguatan NIK dan IKD: Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperkuat fungsinya sebagai Single Identity Number (SIN) untuk mengakses seluruh layanan publik melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditetapkan sebagai representasi digital yang sah tanpa perlu dicetak ulang.
  4. Kewajiban Penyediaan Alat Baca: Komisi II DPR RI menekankan bahwa larangan fotokopi ini wajib dibarengi dengan penyediaan alat baca digital di seluruh instansi pelayanan, termasuk bagi para pelaku usaha dan sektor swasta.

Masa Transisi dan Polemik di Tingkat Daerah

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri menegaskan bahwa sebelum RUU Adminduk resmi disahkan menjadi undang-undang, fotokopi KTP-el masih dapat digunakan secara terbatas, khususnya bagi instansi yang sistemnya belum terintegrasi secara digital. Instansi yang masih menerima berkas fisik juga diwajibkan menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, serta pemusnahan berkas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sementara itu, terkait aturan legalisir, merujuk pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) berupa QR Code sebenarnya sudah tidak lagi memerlukan cap legalisir manual.

Kendati demikian, polemik kecil sempat muncul di tingkat daerah terkait kebiasaan warga yang kerap harus membeli map dan memperbanyak fotokopi saat mengurus administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menanggapi hal tersebut, Analis Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Sodikin, memberikan klarifikasi.

Asep Sodikin Analis Disdukcapil Kab Cianjur

Menurut Asep, penggunaan map dan kelengkapan berkas fisik selama ini bertujuan agar dokumen permohonan warga tertata rapi, tidak tercecer, serta memudahkan pihak Disdukcapil dalam mendokumentasikan arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami tidak mengharuskan warga membeli map di kantin sekitar area Disdukcapil; masyarakat bisa membawa map dari rumah masing-masing. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan berkas dokumen masyarakat dengan baik dan rapi,” ujar Asep.

Dengan bergulirnya pembahasan RUU Adminduk ini, publik berharap pemerintah dapat memastikan kesiapan infrastruktur teknologi secara merata sebelum aturan larangan fotokopi diberlakukan secara total, guna menghindari hambatan dalam pelayanan publik sehari-hari.