investigasihukumkriminal JAKARTA | Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial, penghormatan terhadap jasa para pejuang, ataupun sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperbaiki sikap, perilaku, moral, serta tanggung jawab seluruh elemen bangsa, khususnya para penegak hukum di Indonesia.

Pesan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah. Ia mengajak seluruh aparatur penegak hukum menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan untuk membangun sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan integritas.

Menurut Ali Hanafiah, perjuangan para pahlawan bangsa bukan semata-mata untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, melainkan juga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bebas dari penindasan, serta memperoleh hak dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga tidak boleh kehilangan maknanya akibat perilaku penyelenggara negara yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan amanah konstitusi.

Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan, Bukan Ketakutan

Ali Hanafiah menilai, salah satu pekerjaan besar bangsa Indonesia saat ini adalah memastikan lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan justru menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan, ketidakpercayaan, maupun kekecewaan.

Ia menyoroti pentingnya perubahan mendasar terhadap pola pikir dan perilaku oknum aparatur yang apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengabaikan etika, atau memperlakukan hukum secara tidak adil, dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Istilah transformasi dari peradilan sesat menuju peradilan berintegritas, menurut gagasan yang disampaikannya, merupakan seruan moral agar seluruh unsur peradilan melakukan pembenahan secara nyata.

Perubahan tersebut tidak cukup hanya melalui slogan reformasi birokrasi, pembangunan gedung pengadilan, penerapan teknologi informasi, maupun peningkatan administrasi pelayanan. Pembenahan paling mendasar harus dimulai dari manusia yang menjalankan kewenangan hukum itu sendiri.

Hakim harus menjaga independensi dan tidak boleh tunduk pada tekanan maupun kepentingan di luar hukum. Jaksa harus menjalankan penuntutan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Kepolisian harus mengedepankan profesionalisme dan perlindungan hak masyarakat. Advokat harus menjaga kehormatan profesi, sementara seluruh aparatur pengadilan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Sebab, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Jangan Biarkan Pengorbanan Pahlawan Dikhianati Perilaku Menyimpang

Dalam refleksi Hari Pahlawan, Ali Hanafiah mengingatkan bahwa para pejuang terdahulu mempertaruhkan kehidupan mereka demi masa depan generasi penerus. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia dapat hidup merdeka, memperoleh kesejahteraan, serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi generasi saat ini untuk menjaga kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga bersih dalam pelaksanaan. Kewenangan tanpa integritas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sedangkan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban dapat menjauhkan hukum dari tujuan keadilan.

Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperoleh keistimewaan. Seragam, pangkat, kewenangan, dan kedudukan dalam institusi negara seharusnya menjadi tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang.

Integritas Peradilan Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Lebih lanjut, Ali Hanafiah menekankan bahwa membangun peradilan berintegritas membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terbuka, objektif, serta berdasarkan ketentuan hukum.

Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang profesional dan transparan.

Lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga perlu menjalankan tugas secara konsisten, tanpa pandang bulu dan tanpa membedakan jabatan atau kedudukan seseorang.

Dalam konteks peradilan, Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab penting untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga independensi hakim, serta memastikan setiap proses persidangan berlangsung sesuai hukum dan prinsip keadilan.

Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum yang jujur, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

FORSIMEMA-RI Dorong Kontrol Publik dan Pers yang Bertanggung Jawab

Sebagai bagian dari elemen masyarakat pers yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI memiliki ruang untuk ikut mengawal keterbukaan informasi, menyampaikan kritik konstruktif, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pelayanan dan penegakan hukum.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi seremonial, tetapi juga harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Pemberitaan mengenai persoalan hukum harus berdasarkan fakta, memiliki sumber yang jelas, mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Kritik terhadap lembaga peradilan bukan berarti melemahkan institusi negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Namun, pengawasan media juga harus disertai tanggung jawab jurnalistik. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum, sedangkan setiap dugaan pelanggaran harus tetap diuji melalui proses dan mekanisme yang berlaku.

Keadilan Beradab Merupakan Amanat Kemerdekaan

Ali Hanafiah mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, insan pers, akademisi, hingga masyarakat, untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai titik awal memperkuat kesadaran bahwa keadilan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan yang beradab bukan hanya tentang menghukum seseorang yang terbukti bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban ketidakadilan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama, proses hukum yang jujur, serta perlindungan atas hak-haknya.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Ali, cita-cita para pahlawan harus diteruskan melalui pengabdian yang nyata. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan nilai kemerdekaan melalui kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan komitmen terhadap keadilan.

Momentum 10 November, Saatnya Berbenah dan Mengembalikan Kepercayaan Rakyat

Pada akhirnya, Hari Pahlawan Nasional bukan sekadar mengenang nama-nama besar dalam sejarah, melainkan menghidupkan kembali nilai perjuangan dalam setiap tindakan dan pengabdian.

Ali Hanafiah berharap seluruh penegak hukum mampu melakukan introspeksi dan perubahan perilaku secara sungguh-sungguh. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Transformasi menuju peradilan berintegritas harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan lembaga, tetapi juga setiap individu yang bekerja dalam sistem penegakan hukum.

Sebab, kehormatan sebuah institusi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kewenangan atau tingginya jabatan, melainkan oleh perilaku, kejujuran, dan tanggung jawab orang-orang yang berada di dalamnya.

“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang. Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian pesan moral yang menjadi semangat refleksi Hari Pahlawan.

investigasihukumkriminal Jakarta | Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel. Audit tidak semata-mata dipandang sebagai  kegiatan rutin atau formalitas tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan  sesuai dengan ketentuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan, S.H., M.H, yang dibacakan oleh Wadan Pusterad Mayjen TNI Agus Prangarso, S.Sos pada kegiatan Taklimat Awal Tim Audit Kinerja Itjenad di Pusterad TA 2026, bertempat di Aula Gajah Mada Pusterad, Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya, Komandan Pusterad menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi, baik di bidang administrasi, perencanaan maupun operasional, tentu masih terdapat kemungkinan adanya kekurangan dan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serta pembenahan. Oleh Karena itu, kehadiran Tim Itjenad memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan organisasi.

“Tim Itjenad memiliki peran yang sangat penting bagi Pusterad, terutama dalam memberikan penilaian yang objektif, koreksi yang konstruktif, serta rekomendasi yang tepat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan tugas ke depan”.ungkapnya.

Lebih lanjut, Komandan Pusterad berharap melalui audit kinerja ini, seluruh jajaran tidak hanya memperoleh gambaran mengenai sejauh mana program kerja telah dilaksanakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai kendala, memahami akar permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil audit diharapkan tidak berhenti pada penilaian dan temuan semata, melainkan dapat menjadi instrumen pembinaan dan pengendalian yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kinerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran organisasi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komandan Pusterad memerintahkan seluruh staf dan unsur pelaksana di jajaran Pusterad agar memberikan dukungan penuh kepada Tim Itjenad dengan melaksanakan koordinasi secara baik, bersikap terbuka dan kooperatif, serta menyampaikan seluruh data, dokumen, informasi, dan penjelasan yang dibutuhkan secara benar dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada sikap menutup-nutupi kekurangan ataupun menganggap pelaksanaan audit sebagai suatu beban. Sebaliknya, keterbukaan dan kejujuran harus menjadi landasan dalam menerima setiap proses pengawasan, karena hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam membangun organisasi yang semakin baik.

Komandan Pusterad juga menyatakan kesiapan untuk menerima setiap masukan, koreksi, dan saran konstruktif dari Tim Itjenad sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program kerja dan anggaran Pusterad ke depan semakin tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Pusterad secara optimal.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusterad turut menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Brgjen TNI Tojo H. Simanjuntak selaku ketua Tim Audit Kinerja beserta tim, atas pelaksanaan audit kinerja di Pusterad. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kemajuan organisasi.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Penguatan integritas aparatur menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Tidak hanya melalui peningkatan kompetensi dan pengawasan, upaya tersebut juga dilakukan dengan mengenali potensi serta karakter psikologis setiap pegawai.

Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta Raya (HIMPSI Jaya), Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta, Pamuji Raharja.

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah kolaboratif dalam pemetaan profil psikologi pegawai, khususnya untuk memproyeksikan psikogram potensi dan memperkuat integritas aparatur di lingkungan keimigrasian.

Melalui kerja sama tersebut, pemetaan psikologi diharapkan mampu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai karakteristik, kemampuan, serta potensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara lebih terukur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengatakan bahwa penguatan kualitas aparatur harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kompetensi sekaligus karakter dan integritas pegawai.

“Penguatan sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan teknis. Kita juga perlu mengenali potensi, karakter, dan aspek psikologis setiap pegawai. Melalui kerja sama dengan HIMPSI Jaya ini, kami berharap pemetaan psikologi dapat menjadi dasar dalam mengembangkan pegawai secara lebih terarah, profesional, dan berintegritas,” ujar Pamuji.

Menurut Pamuji, setiap pegawai memiliki potensi dan karakteristik yang perlu dikenali agar pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan pegawai diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas kepribadian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Terlebih, institusi keimigrasian memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Kondisi tersebut menuntut aparatur yang memiliki kemampuan profesional sekaligus menjunjung tinggi etika dan integritas.

Karena itu, pemetaan profil psikologi menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mengenali potensi sumber daya manusia sekaligus memperkuat upaya pembinaan pegawai.

Kolaborasi dengan HIMPSI Jaya juga diharapkan membuka ruang penerapan pendekatan psikologi yang lebih terarah dalam pengelolaan aparatur. Dengan dukungan keilmuan psikologi, pengembangan pegawai diharapkan dapat dilakukan berdasarkan gambaran potensi yang lebih komprehensif.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berharap terbangun sumber daya manusia yang semakin berkualitas, memiliki integritas kuat, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian melalui peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

investigasihukumkriminal BANDUNG | Pusat Teritorial Angkatan Darat menggelar kegiatan Pembekalan Teritorial Pejabat Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) TNI AD TA 2026 yang diikuti 40 Perwira perwakilan Kodam dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wadan Pusdikter Pusterad Kolonel Inf Arfin Dahlan, S.I.P., M.Han, bertempat di Kelas Danrem Pusdikter Pusterad, Jalan Raya Godobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).

Dalam amanat Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan, S.H.,M.H, yang dibacakan oleh Wadan Pusdikter Pusterad disampaikan bahwa kegiatan pembekalan Teritorial (Kalbinter) ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada para Perwira Staf Teritorial di tingkat Korem dan Kodim, khususnya bagi personel yang belum pernah mengikuti pendidikan maupun penataran teritorial secara reguler.

Pembekalan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap tugas dan tanggung jawab staf teritorial, sehingga dalam pelaksanaan tugas di satuan nantinya, memiliki kesiapan serta kemampuan yang memadai dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan teritorila secara tepat dan profesional.

Kegiatan Kalbinter akan dilaksanakan selama lima  hari, terhitung mulai tanggal 9 sampai dengan 13 November 2026. Selama pelaksanaan, para peserta akan menerima berbagai materi pembekalan teritorial yang mencakup teori, praktek dan aplikasi lapangan yang telah disiapkan serta dikoordinasikan oleh penyelenggara. Dengan metode tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan materi yang diterima dalam pelaksanaan tugas di satuan.

Dalam arahannya, Danpusterad menekankan agar seluruh peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan para Guru Militer (Gumil) dengan sungguh-sungguh, memahami substansi materi secara mendalam, serta aktif berdiskusi apabila terdapat hal-hal yang perlu diperdalam. Hal ini penting agar pada saat memasuki tahap praktek, dan aplikasi, seluruh peserta dapat melaksanakannya dengan baik tanpa mengalami kendala berarti.

“Ikuti kegiatan pembekalan ini dengan serius, pahami setiap materi yang diberikan, serta selesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh Gumil dengan baik dan tepat waktu,”tegasnya

Danpusterad juga menjelaskan bahwa materi yang diberikan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok staf teritorial. Oleh karena itu, setelah mengikuti kegiatan ini, para  peserta diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai, serta mampu memahami dan melaksankan tugas-tugas teritorial sesuai ketentuan, prosedur, dan mekanisme yang berlaku.

Pada akhir sambutannya, Danpusterad berpesan kepada penyelenggara, Dansattar, para Gumil dan pembina, agar melaksanakan kegiatan Kalbinter secara optimal, dengan senantiasa memperhatikan faktor keamanan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, seluruh materi hendaknya disampaikan secara aplikatif dan praktis, sehingga dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi para peserta dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok di satuan masing-masing.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Indonesia memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di pintu perlintasan negara. Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi kini mengandalkan sistem Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) untuk mempercepat identifikasi individu yang terindikasi sebagai buronan internasional dari 196 negara anggota Interpol.

Sistem tersebut resmi diluncurkan di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mencegah buronan internasional maupun pelaku kejahatan lintas negara memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur pelarian.

Melalui aplikasi I-GHAS 24/7, petugas imigrasi di tempat pemeriksaan perlintasan dapat melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional. Informasi tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi langsung dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, sistem ini merupakan bentuk penguatan kolaborasi antara Imigrasi dan Polri, terutama dalam pertukaran informasi di wilayah perbatasan.

Menurutnya, teknologi tersebut diharapkan membuat proses komunikasi dan identifikasi menjadi lebih efektif sehingga potensi ancaman kejahatan transnasional dapat diantisipasi sejak awal.

“Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat,” ujar Hendarsam.

Ia menegaskan bahwa pengawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mendeteksi potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan masyarakat.

Karena itu, kesamaan visi dan komitmen antara aparat kepolisian dan jajaran Imigrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem tersebut.

“Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menilai pemanfaatan I-GHAS 24/7 merupakan terobosan penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Menurut Kapolri, ancaman kejahatan transnasional tidak hanya berkaitan dengan buronan internasional, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana serius, seperti perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan narkotika.

“Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia,” kata Suyudi.

Peluncuran sistem tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Untung Widyamoko. Kolaborasi ini memungkinkan jajaran Imigrasi memperoleh dukungan informasi dari Divhubinter Polri dalam proses identifikasi dan penanganan individu yang terindikasi terkait kejahatan internasional.

Tidak hanya mengandalkan sistem yang sudah berjalan, pemerintah juga menyiapkan pengembangan I-GHAS 24/7 pada 2027 mendatang. Rencana pengembangan tersebut meliputi pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta integrasi data biometrik.

Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat kemampuan identifikasi individu sekaligus meningkatkan akurasi pengawasan terhadap perlintasan orang di wilayah Indonesia.

Meski demikian, penguatan sistem keamanan tetap harus memperhatikan aspek pelayanan publik. Imigrasi menegaskan bahwa peningkatan pengawasan tidak boleh menghambat kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan secara sah.

“Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat,” tutup Hendarsam.

Dengan terhubungnya sistem pengawasan tersebut ke jaringan Interpol yang mencakup 196 negara, Indonesia berupaya memperkuat posisi pengamanan perbatasan dalam menghadapi ancaman kejahatan internasional sekaligus meningkatkan efektivitas kerja sama penegakan hukum lintas negara.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., bersama personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) di sejumlah titik wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (9/11/2026)

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jalan serta mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada jam aktivitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kapolres bersama personel yang telah ditugaskan melalui surat perintah melaksanakan pengaturan lalu lintas di lima titik, yakni Pos I, Pos Payung, Bahari IV, Samudera VI, dan Samudera VII.

Berdasarkan hasil pengecekan kehadiran personel, seluruh anggota yang bertugas di masing-masing titik hadir lengkap sesuai dengan jumlah personel yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, sebanyak 12 personel diterjunkan untuk melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

“Kegiatan pengaturan lalu lintas ini merupakan bentuk komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, khususnya pada jam-jam sibuk di pagi hari,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus meminimalisasi potensi kemacetan maupun gangguan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.