investigasihukumkriminal JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan yang telah mendedikasikan hidupnya bagi bangsa. Atas nama negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahi Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang gugur dalam menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanggulangan bencana, serta Bintang Jasa Nararya kepada delapan tenaga kesehatan atas pengabdian luar biasa mereka bagi keselamatan rakyat.

​Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas keberanian, ketulusan, dan pengorbanan luar biasa para putra-putri terbaik bangsa yang bahkan hingga mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan sesama.

​Penganugerahan Bintang Jasa Pratama

​Bintang Jasa Pratama dianugerahkan kepada 15 pahlawan yang gugur dalam tugas:

1. ​Ahmadin (Relawan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah)
2. ​Letkol (Anumerta) Dudi Firmansyah (Kapten Pilot Helikopter MI-17V5)
3. ​Aries Sutio Luthfi Hadi (Masyarakat Peduli Api Kalimantan Tengah)
4. ​Amang Udin (Relawan Barisan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah)
5. ​Sukaris (Operator Layanan Operasional Kementerian Kehutanan)
6. ​Suraji (Petugas Keamanan PT Mitra Indo Permai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
7. ​Akhmad Rizani (Relawan Pemadam Kebakaran Kalimantan Tengah)
8. ​Munawi (Masyarakat Mitra Polhut Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
9. ​Padayya (Manggala Agni Pemula Sulawesi Selatan)
10. ​Kapten Cpm (Anumerta) Nurhafiz Akbar (Ko-pilot Helikopter MI-17V5)
11. ​Wisnu Yuda Pratama (Staf PT Mitra Indo Permai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
12. ​Rony Wagiyanata (Manggala Agni Pemula Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
13. ​Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo (Kru Helikopter MI-17V5)
14. ​Sefriel Ardiansyah (Staf PT Mitra Indo Permai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru)
15. ​Yayan Supyansuri (Helicopter Landing Officer BNPB)

​Penganugerahan Bintang Jasa Nararya

​Sementara itu, Bintang Jasa Nararya dianugerahkan kepada delapan tenaga kesehatan teladan:

1. ​Muhammad Lutpi Fariddudin, S.Tr.AP.
2. ​Maria Atriany Juman, S.Kep., Ns.
3. ​dr. Yona Sarah Pardede, Sp.OG.
4. ​dr. Maria Yosepha Pramithasari Jo, Sp.A.
5. ​dr. Melinda Anastasya Irene Bella
6. ​Inayati Muharini, A.M.Keb.
7. ​Situah Kami, A.M.K.
8. dr. Siti Tari Salsa

Komitmen Negara untuk Keluarga yang Ditinggalkan

​Selain penganugerahan tanda kehormatan, pemerintah juga memastikan kehadiran nyata bagi keluarga yang ditinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pihak keluarga akan diberikan santunan serta jaminan penuh atas biaya pendidikan anak-anak mereka. Kebijakan ini diambil agar anak-anak para pahlawan bangsa tersebut dapat terus mengejar cita-cita dan menatap masa depan dengan penuh harapan.

​”Saya menyadari bahwa tidak ada penghargaan maupun santunan yang mampu menggantikan kehadiran orang-orang tercinta. Namun, saya ingin memastikan bahwa negara hadir, menghormati pengorbanan mereka, serta memberikan perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Presiden dalam keterangannya.

Pemerintah menutup pernyataan dengan menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala pengorbanan dan dharma bakti mulia yang telah diberikan oleh para penerima penghargaan beserta keluarga bagi seluruh rakyat Indonesia.

investigasihukumkriminal Jakarta | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membentengi generasi muda dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme.

Komitmen tersebut menjadi pembahasan dalam audiensi antara Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri dengan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Baharkam Polri Irjen Mardiyono yang mewakili Kapolri menerima langsung jajaran pengurus pusat GP Al Washliyah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Saibal Putra, bersama sejumlah pengurus lainnya.

Mardiyono menegaskan bahwa keterlibatan organisasi kepemudaan dan keagamaan memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Menurutnya, pemeliharaan keamanan tidak dapat hanya mengandalkan institusi kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Polri membutuhkan keterlibatan organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan seluruh elemen bangsa untuk membangun lingkungan yang aman, damai, serta terbebas dari pengaruh paham radikal dan intoleran,” ujar Mardiyono.

Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat pemeliharaan kamtibmas yang diusung Kapolri melalui prinsip Polisi Bersama Masyarakat, dengan mengedepankan pencegahan, kemitraan, dan partisipasi publik.

Salah satu fokus kerja sama adalah memperkuat upaya deradikalisasi dan moderasi beragama, khususnya di kalangan generasi muda.

PP Al Washliyah memiliki jaringan organisasi yang dapat mendukung upaya pencegahan melalui pendekatan dakwah yang moderat dan menyejukkan.

“Generasi muda harus menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, pendekatan keagamaan yang moderat, edukatif, dan menyejukkan sangat penting untuk mencegah berkembangnya radikalisme, intoleransi, maupun ekstremisme di tengah masyarakat,” jelasnya.

Selain pencegahan radikalisme, pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam mendukung pengamanan berbagai agenda nasional.

GP Al Washliyah menyatakan kesiapan kadernya di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi bersama Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.

Mardiyono menyambut komitmen tersebut sebagai bagian dari penguatan kemitraan antara Polri dan masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya keamanan, persatuan, dan ketahanan sosial.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap organisasi kepemudaan dapat menjadi mitra strategis Polri, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat,” katanya.

Sinergi Polri dan GP Al Washliyah diharapkan dapat memperluas jangkauan pembinaan masyarakat, memperkuat deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi serta meningkatkan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang transparan dan akurat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok menggelar kegiatan Coffee Morning bersama stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Humas, Kuatkan Kepercayaan Publik” dengan slogan “Ngopi Bareng, Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi Kehumasan Stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok” tersebut berlangsung di Lantai 5 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.

Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Imam Setiawan, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi dan stakeholder di wilayah Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, dan sekitarnya.

Turut hadir Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Ir. Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.; perwakilan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil); Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Dr. drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si.; serta perwakilan TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, BNNK Jakarta Utara, KSOP Marunda, dan KSOP Sunda Kelapa.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Imam Setiawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menyatukan persepsi dan memperkuat kerja sama dengan seluruh stakeholder, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi Tanjung Priok telah menjalin kerja sama dengan KSOP, khususnya terkait pelayanan paspor bagi para pelaut yang akan bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, pelayanan perpanjangan paspor saat ini semakin dipermudah dengan persyaratan berupa KTP dan paspor lama. Sementara itu, pengajuan paspor baru tetap memerlukan sejumlah dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Imam berharap kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pembentukan grup komunikasi kehumasan antarinstansi sebagai sarana pertukaran informasi dan publikasi kegiatan melalui berbagai platform media sosial.

Sementara itu, Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Ir. Jon Kenedi, yang baru sekitar dua minggu bertugas di lingkungan KSOP Tanjung Priok setelah sebelumnya bertugas di KSOP Makassar, menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi antarinstansi di wilayah Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu dapat terus diperkuat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai informasi dan kegiatan dapat tersampaikan secara optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Perwakilan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Pihaknya menilai informasi mengenai pelayanan keimigrasian, khususnya pelayanan paspor bagi pelaut, sangat penting untuk diketahui oleh seluruh stakeholder.

“Untuk mendukung aktivitas dan keamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok serta Jakarta Utara, kami berharap ke depan dapat dibentuk grup komunikasi kehumasan sebagai sarana pertukaran informasi antarinstansi,” ungkap perwakilan Kolinlamil.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penyusunan mekanisme koordinasi dan penanganan permasalahan keimigrasian yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), khususnya terhadap permasalahan yang berpotensi mengancam keamanan negara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan coffee morning bersama seluruh stakeholder. Suasana penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan, membangun komunikasi yang efektif, serta meningkatkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi kehumasan yang semakin solid di antara seluruh stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan penyampaian informasi publik yang cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan citra positif instansi serta kepercayaan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar dalam situasi yang kondusif.

“Sinergi yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang berkelanjutan merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik serta mewujudkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian apartemen menjadi perhatian jajaran Imigrasi. Kali ini, pengawasan dilakukan di Apartemen Casablanca East Residence, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 12 WNA menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan sekaligus aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Timur.

Bukan tanpa alasan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

12 WNA dengan Beragam Izin Tinggal Diperiksa

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati 12 WNA dengan kategori izin tinggal yang berbeda.

Rinciannya, tujuh orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan aktivitas sebagai remote worker atau pekerja jarak jauh. Kemudian, satu orang pemegang ITAS bekerja, satu pemegang ITAS investor, dan tiga lainnya merupakan pemegang ITAS untuk kegiatan pendidikan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan pendalaman terkait kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas aktual para WNA.

Sebanyak delapan WNA menjalani proses penahanan dokumen paspor disertai penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP). Sementara empat WNA lainnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencocokkan dokumen perjalanan, izin tinggal, aktivitas yang dilakukan, serta keterangan dari masing-masing penjamin.

Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Imigrasi Tekankan Pengawasan Bukan Sekadar Penindakan

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan deteksi dini.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga membangun kepatuhan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi keimigrasian.

“Pengawasan keimigrasian bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan adanya kepatuhan hukum, tertib administrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab yang perlu didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dan Pengurus RW Dilibatkan

Menariknya, pelaksanaan operasi gabungan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat dan perangkat kewilayahan, khususnya pengurus RW setempat.

Kehadiran petugas Imigrasi dinilai mampu meningkatkan perhatian serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di lingkungan tempat tinggal.

Respons tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, masyarakat, dan pengelola apartemen.

Sinergi tersebut dinilai penting agar pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kegiatan operasi, tetapi juga didukung oleh informasi dan kepedulian masyarakat.

Pemetaan Hunian WNA Akan Ditingkatkan

Kantor Imigrasi Jakarta Timur selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan berbasis informasi masyarakat, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi konsentrasi hunian orang asing.

Pembinaan terhadap pengelola apartemen dan rumah hunian juga akan diperkuat, terutama berkaitan dengan tertib pendataan dan pelaporan keberadaan WNA sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Operasi di Apartemen Casablanca East Residence menjadi bagian dari komitmen Imigrasi untuk memastikan setiap aktivitas orang asing di Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Imigrasi Hadir, Masyarakat Terlindungi, Pengawasan Orang Asing Terjaga.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian apartemen menjadi perhatian jajaran Imigrasi. Kali ini, pengawasan dilakukan di Apartemen Casablanca East Residence, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 12 WNA menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan sekaligus aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Timur.

Bukan tanpa alasan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

12 WNA dengan Beragam Izin Tinggal Diperiksa
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati 12 WNA dengan kategori izin tinggal yang berbeda.
Rinciannya, tujuh orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan aktivitas sebagai remote worker atau pekerja jarak jauh. Kemudian, satu orang pemegang ITAS bekerja, satu pemegang ITAS investor, dan tiga lainnya merupakan pemegang ITAS untuk kegiatan pendidikan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan pendalaman terkait kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas aktual para WNA.

Sebanyak delapan WNA menjalani proses penahanan dokumen paspor disertai penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP). Sementara empat WNA lainnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencocokkan dokumen perjalanan, izin tinggal, aktivitas yang dilakukan, serta keterangan dari masing-masing penjamin.

Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Imigrasi Tekankan Pengawasan Bukan Sekadar Penindakan
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan deteksi dini.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga membangun kepatuhan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi keimigrasian.

“Pengawasan keimigrasian bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan adanya kepatuhan hukum, tertib administrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab yang perlu didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dan Pengurus RW Dilibatkan
Menariknya, pelaksanaan operasi gabungan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat dan perangkat kewilayahan, khususnya pengurus RW setempat.

Kehadiran petugas Imigrasi dinilai mampu meningkatkan perhatian serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di lingkungan tempat tinggal.

Respons tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, masyarakat, dan pengelola apartemen.

Sinergi tersebut dinilai penting agar pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kegiatan operasi, tetapi juga didukung oleh informasi dan kepedulian masyarakat.

Pemetaan Hunian WNA Akan Ditingkatkan
Kantor Imigrasi Jakarta Timur selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan berbasis informasi masyarakat, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi konsentrasi hunian orang asing.

Pembinaan terhadap pengelola apartemen dan rumah hunian juga akan diperkuat, terutama berkaitan dengan tertib pendataan dan pelaporan keberadaan WNA sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Operasi di Apartemen Casablanca East Residence menjadi bagian dari komitmen Imigrasi untuk memastikan setiap aktivitas orang asing di Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Imigrasi Hadir, Masyarakat Terlindungi, Pengawasan Orang Asing Terjaga.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.

“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.

Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu, tetapi oleh komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kewenangan kepolisian tetap dijalankan sesuai aturan. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.

Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.

Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menilai, hal yang akan dikenang dari seorang pejabat bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan komitmen dalam menjaga kebenaran dan keadilan.

“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Tim Aceh memastikan langkah ke semifinal Santri Championship 2026 atau Liga Santri Nasional setelah menaklukkan Lampung dengan skor telak 4-1 pada pertandingan terakhir fase grup, Kamis (12/11/2026).

Kapten tim Aceh, Fahmi Abdillah, menjadi bintang dalam pertandingan yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pemain Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Langsa itu memborong seluruh gol kemenangan Aceh.

Tambahan empat gol tersebut sekaligus mengantarkan Fahmi ke puncak daftar pencetak gol sementara turnamen dengan koleksi enam gol.

Penampilan gemilang Fahmi menjadi faktor penting keberhasilan Aceh mengamankan tiket empat besar. Selain menunjukkan ketajaman sebagai ujung tombak, ia juga memperlihatkan kapasitasnya sebagai kapten dalam memimpin rekan-rekannya menghadapi pertandingan penentuan.

Perjalanan Aceh menuju semifinal tidak sepenuhnya mulus. Pada pertandingan pertama fase grup, tim berjuluk wakil Tanah Rencong itu berhasil mengalahkan Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.

Namun, pada laga kedua, Aceh harus mengakui keunggulan tuan rumah Depok yang mewakili Jawa Barat dengan skor 1-2. Dalam pertandingan tersebut, Fahmi turut menyumbangkan satu gol saat menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Kekalahan itu tidak membuat semangat skuad Aceh surut. Mereka justru bangkit pada pertandingan terakhir dengan tampil lebih agresif saat menghadapi Lampung. Empat gol yang dicetak Fahmi memastikan kemenangan 4-1 sekaligus mengunci posisi Aceh di babak semifinal.

Dengan demikian, enam gol yang telah dikoleksi Fahmi berasal dari satu gol saat menghadapi Yogyakarta, satu gol ketika melawan Depok, dan empat gol dalam pertandingan kontra Lampung.

Ketua KSMI Aceh, Muktarrudin Usman, mengapresiasi perjuangan para pemain MUQ Langsa yang telah membawa nama Aceh menembus semifinal kompetisi tingkat nasional tersebut.

Ia berharap para pemain tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga kekompakan, konsentrasi, serta semangat bertanding dalam menghadapi laga berikutnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua KSMI Langsa yang bertindak sebagai pimpinan tim. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian para pemain yang dinilai menjadi motivasi untuk terus memberikan hasil terbaik bagi Aceh.

Keberhasilan melaju ke semifinal menjadi kesempatan penting bagi MUQ Langsa untuk menunjukkan kualitas santri Aceh dalam persaingan sepak bola mini tingkat nasional.

Kini, perjuangan Fahmi Abdillah dan kawan-kawan belum berakhir. Dukungan serta doa masyarakat Aceh diharapkan terus mengiringi langkah tim tersebut hingga partai puncak Santri Championship 2026.