Polsubsektor Inggom Gelar Patroli Dialogis, Ajak Pekerja Pelabuhan Bersama Jaga Kamtibmas dan Keselamatan Kerja

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif, personel Polsubsektor Inggom Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan patroli dialogis di kawasan Pelabuhan Inggom, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan patroli dialogis tersebut dilaksanakan oleh Aiptu Ridwan dengan menyambangi dan berdialog langsung bersama para pekerja di kawasan pelabuhan. Dalam kesempatan tersebut, personel kepolisian menyampaikan sejumlah imbauan terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan, serta membangun kepedulian bersama terhadap situasi Kamtibmas.

Petugas mengajak seluruh pekerja untuk berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan kerja, meningkatkan patroli di area masing-masing, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan maupun tindak pidana.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta seluruh masyarakat. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kerja agar tetap aman, nyaman, dan kondusif,” imbau Aiptu Ridwan kepada para pekerja.

Selain menyampaikan pesan Kamtibmas, petugas juga mengingatkan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan selalu mematuhi standar operasional prosedur (SOP) keselamatan kerja guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja di kawasan pelabuhan.

Dalam kesempatan tersebut, personel juga memberikan informasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Bagi pekerja yang membutuhkan pelayanan pembuatan surat kehilangan dokumen penting, seperti KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan dokumen lainnya, dapat mendatangi Polsubsektor Kawasan Inggom untuk mendapatkan bantuan dan berkoordinasi dengan petugas.

Petugas turut mengajak masyarakat untuk menjauhi praktik judi online (judol) serta penyalahgunaan minuman keras atau alkohol yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, kehidupan sosial, maupun kondisi perekonomian keluarga.

“Kami mengajak seluruh pekerja untuk menghindari judi online dan minuman keras, karena keduanya dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar,” tambahnya.

Polsubsektor Inggom juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menghubungi pihak kepolisian apabila terjadi gangguan Kamtibmas maupun membutuhkan bantuan kepolisian. Masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang bebas pulsa atau mendatangi kantor Polsek maupun Polres terdekat.

Melalui kegiatan patroli dialogis ini, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara kepolisian dengan para pekerja pelabuhan, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli Gabungan KRYD, Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Jaga Kondusivitas Wilayah

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya menggelar kegiatan apel dan patroli gabungan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan yang tersebut dipimpin oleh AKP Kismono, S.H., selaku Perwira Pengawas (Pawas) yang menjabat Wakapolsek Kawasan Kalibaru. Patroli melibatkan 15 personel gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan dukungan empat unit kendaraan dinas roda empat Polri dan dua unit kendaraan pribadi.

Adapun rute patroli meliputi kawasan Indonesia Power, Salim Ivomas, Pelabuhan Inggom, Buffer Area Inggom, Terminal Operasi 1, hingga Dermaga 002 Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, tetapi juga menyambangi sejumlah objek vital serta memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security), sopir, dan kernet yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

Petugas mengimbau security Indonesia Power dan Salim Ivomas agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Selain itu, personel juga menyampaikan pesan kepada para sopir dan kernet di Dermaga 002 Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok agar selalu mengutamakan keselamatan dan berhati-hati selama bekerja.

Dalam kesempatan tersebut, petugas mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak terpancing oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jangan mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial, karena hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu situasi kamtibmas,” demikian imbauan yang disampaikan personel patroli.

Masyarakat juga diingatkan agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi serta mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi permasalahan di lingkungan sekitar.

Patroli gabungan KRYD ini dilaksanakan secara mobile sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik strategis guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat, pekerja, serta seluruh aktivitas kepelabuhanan.

Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan di Wilayah PLN ULP Mande dan UP3 Cianjur Resahkan Pelanggan, Kerugian Materiil Meluas

Ilustrasi Kekesalan Pelanggan Saat Listrik Padam

investigasihukumkriminal CIANJUR, JAWA BARAT – Gelombang keluhan pelanggan kembali mengarah pada layanan penyediaan tenaga listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cianjur dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mande. Pemadaman aliran listrik yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi resmi dinilai telah menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, hingga pekerja yang bergantung pada pasokan listrik stabil.

Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat di sejumlah titik layanan ULP Mande termasuk di Kecamatan Sukaluyu dan sekitarnya pemutusan aliran listrik berlangsung tanpa peringatan dini melalui aplikasi PLN Mobile, surat edaran, maupun kanal informasi publik lainnya. Kondisi listrik yang padam tiba-tiba tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas produktif warga, tetapi juga memicu kerusakan perangkat elektronik dan media penyimpanan data vital milik pelanggan.

Salah seorang warga terdampak, YW, menyatakan bahwa pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan telah berulang kali terjadi dan berdampak langsung pada kerugian materiil maupun terhentinya pekerjaan. Bahkan, dalam insiden terbaru pada Minggu (22/11/2026), perangkat komputer kerja dan unit hard disk penyimpanan arsip berkapasitas besar miliknya dilaporkan mengalami kerusakan akibat terputusnya arus listrik secara mendadak saat perangkat sedang beroperasi.

“Pelanggan selalu dituntut disiplin membayar tagihan tepat waktu, bahkan listrik prabayar dibayar di muka sebelum digunakan. Namun saat terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan seperti ini, masyarakat yang menanggung seluruh kerugiannya, mulai dari terhentinya aktivitas usaha hingga rusaknya peralatan elektronik,” ujar YW dalam keterangan pengaduan resminya kepada PT PLN (Persero).

​Tuntutan Transparansi dan Perlindungan Hak Konsumen

​Pola pemadaman tanpa pemberitahuan dini di wilayah layanan PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta standar perlindungan konsumen di sektor ketenagalistrikan.

​Secara regulasi, hak pelanggan serta kewajiban penyedia jasa tenaga listrik telah diatur secara tegas dalam sejumlah ketentuan hukum nasional:

  • ​Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  • ​Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 dan Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanan, serta memberikan kompensasi maupun ganti rugi apabila jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya.
  • ​Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017: Mengatur Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta kewajiban kompensasi atau pengurangan tagihan oleh PT PLN (Persero) apabila realisasi mutu pelayanan melampaui batas toleransi gangguan yang ditetapkan.

​Masyarakat terdampak mendesak manajemen PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande untuk segera melakukan audit internal pelayanan teknis, menyampaikan penjelasan resmi secara terbuka terkait penyebab berulangnya pemadaman mendadak, serta membenahi sistem peringatan dini gangguan maupun pemeliharaan jaringan agar pelanggan dapat mengantisipasi risiko kerugian.

​Selain perbaikan sistem informasi, pelanggan juga meminta adanya mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi yang adil serta transparan bagi warga yang mengalami kerugian nyata akibat kelalaian penyaluran tenaga listrik.

​Hingga berita ini diterbitkan, pelanggan di wilayah layanan ULP Mande dan UP3 Cianjur masih menunggu langkah konkret serta klarifikasi resmi dari jajaran manajemen PT PLN (Persero) setempat guna menjamin keandalan pasokan listrik dan kepastian perlindungan hak konsumen di Kabupaten Cianjur.

​(Redaksi / Investigasi Hukum Kriminal — Biro Cianjur)

Perkuat Barisan hingga Daerah PT Palma Global Nusantara Mantapkan Langkah Menuju Energi Rakyat Indonesia

investigasihukumkriminal JAKARTA | PT Palma Global Nusantara menggelar acara pengukuhan Direktur Wilayah dan Komisaris Wilayah se-Indonesia di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan memperkuat struktur organisasi, meningkatkan soliditas kepemimpinan, serta memperluas jaringan dan kinerja perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sabtu 21/11/2026

Pengukuhan ini menandai komitmen PT Palma Global Nusantara dalam membangun organisasi perusahaan yang profesional, solid, berintegritas, serta memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah dan kebijakan perusahaan.

Usai acara, Komisaris Utama PT Palma Global Nusantara, Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pengukuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat wilayah bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, malam ini acara pengukuhan Direktur Wilayah dan Komisaris Wilayah telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Kami bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kelancaran dan meridai kegiatan ini,” ujar Tubagus Bahrudin kepada awak media.
Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut terdapat sekitar enam hingga delapan orang yang mengikuti prosesi pengukuhan secara langsung. Sementara itu, sekitar 18 hingga 20 orang lainnya yang juga dijadwalkan mengikuti pengukuhan belum dapat hadir dalam acara tersebut.
Tubagus menaruh harapan besar kepada seluruh pejabat wilayah yang telah dikukuhkan agar mampu menjaga kepercayaan perusahaan, memperkuat solidaritas, serta menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme organisasi merupakan fondasi penting untuk membangun perusahaan yang sehat, profesional, dan memiliki integritas tinggi.

“Saya berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dikukuhkan agar benar-benar menjaga amanah, menjunjung tinggi solidaritas, dan patuh terhadap SOP perusahaan. Jangan sampai dalam menjalankan tugas menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kita harus bekerja sesuai aturan agar perusahaan semakin maju, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tubagus mengungkapkan bahwa PT Palma Global Nusantara memiliki visi besar untuk mengambil peran dalam mendukung kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tercermin melalui slogan perusahaan, yakni ‘Hadir untuk Energi Rakyat Indonesia’.
Ia menegaskan, semangat tersebut harus menjadi landasan seluruh jajaran perusahaan dalam membangun kontribusi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Harapan kami ke depan adalah bagaimana menjadikan PT Palma Global Nusantara sebagai perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Slogan kita adalah ‘Hadir untuk Energi Rakyat Indonesia’. Energi ini harus menjadi semangat dari Sabang sampai Merauke, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.
Menurut Tubagus, penguatan jajaran Direktur Wilayah dan Komisaris Wilayah memiliki arti strategis dalam memastikan koordinasi, pengawasan, serta pelaksanaan program perusahaan berjalan lebih efektif di setiap daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk mengedepankan kerja sama, loyalitas terhadap perusahaan, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan direksi PT Palma Global Nusantara, di antaranya; Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., Komisaris Utama, H. Doni Mardi Diryanto, M.Si., Direktur Utama, Mayjen TNI Mar (Purn.) Bambang Sutrisno, Marsekal Muda TNI (Purn.) I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr. (Han), Marsekal Muda TNI (Purn.) M. Asep Chaerudin, M.A.S.S, Sultan Jambi, KDYMM Sayyid Fuad bin Abdurrahman Baraqbah, dan sejumlah jajaran direksi, komisaris, serta undangan lainnya.

Kehadiran jajaran pimpinan perusahaan, tokoh, dan sejumlah purnawirawan TNI tersebut turut mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan.
Melalui pengukuhan ini, PT Palma Global Nusantara diharapkan semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat wilayah.

Bagi perusahaan, tantangan ke depan bukan hanya memperluas jaringan organisasi, tetapi juga memastikan seluruh jajaran mampu bekerja secara terukur, memegang teguh integritas, serta menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan semangat solidaritas dan profesionalisme, PT Palma Global Nusantara menargetkan terbentuknya organisasi perusahaan yang semakin kuat dan mampu mewujudkan visi ‘Hadir untuk Energi Rakyat Indonesia’ sebagai komitmen kontribusi bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

Sita 1.062 Botol Miras Berbagai Jenis, Polsek Dramaga Bersama Unsur Muspika dan Tokoh Masyarakat Gelar Patroli Cipta Kondisi

investigasihukumkriminal DRAMAGA, BOGOR – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Dramaga bersama unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) serta elemen masyarakat melaksanakan kegiatan patroli gabungan guna memberantas peredaran minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (21/11/2026) malam mulai pukul 22.00 WIB.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Dramaga, IPTU AM Zalukhu, S.H., M.H. ini turut melibatkan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam operasi penyisiran tersebut, petugas gabungan berhasil mengungkap praktik penjualan minuman keras tanpa izin yang berkedok di salah satu toko jamu di kawasan Jalan Raya Dramaga. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 1.062 botol minuman keras dari berbagai merek dan jenis, termasuk di antaranya minuman keras oplosan yang membahayakan kesehatan.

Selain menyita ribuan botol miras, petugas juga mendata pemilik toko berinisial FA (26), seorang laki-laki yang berdasarkan kartu identitasnya tercatat beralamat di Desa Cupang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Seluruh barang bukti beserta pemilik usaha selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyikapi temuan tersebut, Kapolsek Dramaga bersama jajaran Muspika menyampaikan beberapa poin imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat:

  1. Komitmen Tanpa Toleransi: Unsur Muspika Kecamatan Dramaga menegaskan komitmen penuh untuk tidak memberikan ruang maupun toleransi terhadap peredaran penyakit masyarakat. Kegiatan razia terhadap warung maupun toko yang nekat menjual minuman keras dan obat terlarang akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
  2. Partisipasi Aktif Masyarakat: Pihak kepolisian mengajak dan mengharapkan peran serta warga agar tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya aktivitas penjualan miras maupun peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan sekitarnya. Laporan dapat disampaikan secara cepat melalui layanan Hotline Kepolisian 110.

Dengan adanya langkah tegas serta kolaborasi lintas elemen ini, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Kecamatan Dramaga senantiasa kondusif, aman, dan terbebas dari dampak negatif penyalahgunaan minuman keras maupun obat terlarang.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajak Masyarakat Perkuat Keimanan Dan Jaga Kamtibmas

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas Kapolri sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Jami’ Nurul Falah, Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan tersebut diisi dengan pelaksanaan salat Subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Wakapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Yudi Hermawan, S.H., M.H., Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, S.H., M.H., Kasatlantas AKP Arif Fadhlil, S.E., M.M., Pawas Polsek Kawasan Sunda Kelapa IPTU Sardi, serta masyarakat dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami’ Nurul Falah.

Dalam tausiyahnya, Kapolres menyampaikan pesan tentang pentingnya memperkuat keimanan, bersyukur, berusaha, bertawakal, serta menerima segala ketentuan Allah SWT dengan penuh keikhlasan.

” Kunci dalam menjalani kehidupan adalah istikharah, usaha, tawakal, dan rida. Jangan terlalu larut dalam kata ‘andai’, karena hal tersebut dapat membuka ruang bagi kita untuk terjebak dalam penyesalan. Sebaliknya, mari senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan,” ungkap AKBP Alrasyidin Fajri.

Kapolres juga menjelaskan bahwa manusia harus memahami hubungan antara takdir dan ikhtiar. Menurutnya, setiap individu perlu terus berusaha melakukan hal-hal positif, karena usaha dan doa merupakan bagian penting dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, Kapolres mengajak jamaah untuk menanamkan sifat qana’ah, yaitu sikap merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki.

“Setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan dan kesedihan yang berbeda. Oleh karena itu, jangan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tanamkan rasa qana’ah, yakni merasa cukup, bersyukur, dan menghargai setiap nikmat yang diberikan Allah SWT,” tambahnya.

Melalui kegiatan Subuh Keliling ini, Kapolres berharap kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dirasakan dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan, silaturahmi, dan komunikasi yang humanis.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif.

Program Subuh Keliling merupakan salah satu bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun hubungan yang semakin harmonis, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, serta tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Polsek Kawasan Sunda Kelapa Laksanakan Pelayanan Dan Pengamanan Wisatawan Di Dermaga Kali Adem

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, personel Polsek Kawasan Sunda Kelapa melaksanakan kegiatan pengamanan dan pelayanan akses wisatawan menuju Kepulauan Seribu melalui Dermaga Dishub Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu (21/11/2026).

Kegiatan pengamanan tersebut dipimpin oleh Kanit Lantas Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Iptu Aguk, dengan melibatkan lima personel yang bersinergi dalam memberikan pelayanan serta memastikan kelancaran aktivitas wisatawan yang hendak berlibur ke Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pengaturan arus lalu lintas mulai dari pintu masuk kawasan Pelabuhan Muara Angke hingga Dermaga Dishub Kali Adem. Selain itu, petugas juga melaksanakan pelayanan, pengamanan, serta pengawasan terhadap tiket dan barang bawaan wisatawan sebelum memasuki area dermaga.

Tidak hanya memastikan kelancaran akses, personel kepolisian juga memberikan imbauan keselamatan kepada para wisatawan yang akan melakukan perjalanan laut.

Aipda Amin Tapis mengingatkan para wisatawan agar selalu menggunakan life jacket selama perjalanan, memperhatikan keselamatan anak-anak, serta tidak merokok di dalam maupun di atas kapal.

“Kami mengimbau kepada seluruh wisatawan agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Gunakan life jacket, awasi anak-anak, dan patuhi seluruh aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kapal,” ujar Aipda Amin Tapis.

Selain kepada wisatawan, imbauan juga diberikan kepada nakhoda dan kru kapal agar senantiasa mengutamakan keselamatan penumpang dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perlengkapan keselamatan sebelum keberangkatan serta memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kapal.

Dalam kegiatan tersebut, Iptu Aguk bersama Aipda Wahyu turut membantu para wisatawan saat menaiki kapal guna memastikan proses keberangkatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Melalui kegiatan ini, Polsek Kawasan Sunda Kelapa berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung keamanan dan keselamatan aktivitas wisata bahari menuju Kepulauan Seribu.

Polri hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya perjalanan wisata yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.

Pemerintah RI Cabut Izin PBPH PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Kuasai Kembali PKS Dan Kebun Sawit PT GSL Seluas 42 Hektare

investigasihukumkriminal Riau | Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAP Tambahan Herri Pras, Pusaka Minta Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan Berencana Pasal 467 KUHP

BAP Tambahan Herri Pras, Pusaka Minta Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan Berencana Pasal 467 KUHP

investigasihukumkriminal BOGOR – Herri Prastiawan atau yang dikenal dengan nama Herri Pras menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Bogor, Kamis (19/11/2026). Ia didampingi tim kuasa hukum yang tergabung dalam Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan (Pusaka).

Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyampaikan fakta dan bukti baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang dialaminya pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di kediamannya di Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perkara tersebut telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/ Polres Bogor/Polda Jawa Barat tertanggal 2 November 2026.

Heri Pras diperiksa selama sekitar tiga jam. Penyidik mengajukan 14 pertanyaan terkait peristiwa yang dialaminya.

Keterangan Herri Pras

Kepada wartawan usai pemeriksaan, Heri Pras menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan untuk menguraikan kronologi peristiwa secara lebih rinci.

“Saksi-saksi tambahan akan segera datang untuk memberikan kesaksian mengenai kronologi yang terjadi pada tanggal 1 November 2026,” kata Herri Pras di Polres Bogor, Kamis.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kali ini difokuskan pada penguraian kronologi yang sebenarnya, jumlah orang yang datang, hingga nama-nama yang dimasukkan dalam laporan tambahan.

“Poin-poin mengenai kronologi yang terjadi sebenarnya, mengenai berapa orang, nama-nama yang kita masukkan ke dalam laporan tambahan ini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Herri Pras dalam Berita Acara Wawancara tanggal 2 November 2026, sekitar 20 orang mendatangi kediamannya pada malam kejadian. Kedatangan tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan mengenai konten dan pernyataan Herri Pras di media sosial.

Dalam rangkaian kejadian itu, Heri Pras menerangkan bahwa dirinya mengalami tendangan pada bagian perut hingga terjatuh. Setelah kembali berdiri, ia menerangkan mengalami pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati. Herri Pras menyatakan tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Peristiwa tersebut disebut disaksikan oleh sejumlah orang, termasuk anggota keluarga dan pihak lain yang berada di sekitar lokasi. Sebagian kejadian juga direkam oleh istri korban.

Selain menimbulkan keluhan sakit pada bagian perut dan ulu hati, peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan ketakutan pada anak korban yang masih berusia sembilan tahun.

Keterangan Kuasa Hukum Ahsan Pasinringi

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusaka menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari konten yang dibuat oleh kliennya.

“Lalu klien kami dihubungi tapi gak sempat dibalas karena motifnya sudah ketahuan sejak awal untuk diajak berantem,” kata Ahsan Pasinringi, salah satu tim kuasa hukum Herri Pras yang tergabung dalam Pusaka.

Menurut Ahsan, saat kliennya tidak menanggapi ajakan itu, datang rombongan sekitar 27 orang ke rumah Herri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Rombongan itu sekitar ya tadi sekitar 20-an orang ya, sampai 30 orang itu langsung masuk ke rumahnya beliau. Ada yang masuk sekitar 4 orang di pekarangan, ada yang berjaga di depan jalan,” terang Ahsan.

Dalam keterangan, Pusaka menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bogor, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, atas penanganan yang telah dilakukan.

“Kehadiran kami bukan untuk memberikan tekanan kepada penyidik, melainkan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyampaian keterangan tambahan, fakta, dan bukti baru yang relevan,” ujar Ahsan Pasinringi usai BAP tambahan di Polres Bogor.

Kronologi yang Disampaikan ke Penyidik

Dalam pemeriksaan tambahan, Pusaka menaruh perhatian terhadap sejumlah keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Berdasarkan kronologi tambahan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, terdapat keterangan mengenai seorang anak yang diminta memegang telepon genggam (HP) sebelum rangkaian peristiwa kekerasan terjadi.

Selain itu, terdapat keterangan bahwa salah seorang dari rombongan diduga mengaku sebagai anggota kepolisian kepada petugas keamanan perumahan ketika hendak memasuki kawasan tempat tinggal Herri Pras.

Pengakuan tersebut diduga menjadi salah satu alasan rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan.

Setelah memasuki kawasan perumahan, rombongan disebut datang dengan menyampaikan maksud untuk bersilaturahmi kepada Herri Pras. Namun, dalam perkembangan peristiwa, kedatangan tersebut justru diikuti dengan perselisihan dan dugaan tindakan kekerasan fisik terhadap korban.

“Kami memandang penting untuk memperjelas bagaimana rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan, siapa yang menyampaikan pengakuan sebagai anggota kepolisian, serta apa maksud sebenarnya dari kedatangan tersebut,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka menegaskan, dugaan penggunaan identitas sebagai anggota kepolisian tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana tertentu sebelum diketahui siapa yang menyampaikan pengakuan tersebut, bagaimana bentuk pernyataannya, dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.

Peran Para Terduga Pelaku Versi Kuasa Hukum

Berdasarkan identifikasi yang disampaikan Herri Pras, Pusaka menyampaikan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat kepada penyidik. Penyebutan nama-nama tersebut merupakan penyampaian identifikasi dan keterangan korban yang masih harus diuji melalui proses penyidikan, bukan pernyataan bahwa mereka telah terbukti bersalah.

Pertama, ED, yang menurut identifikasi korban diduga melakukan tendangan pada bagian perut hingga korban terjatuh.

Kedua, DN, yang diduga memukul bagian tubuh korban setelah korban terjatuh akibat tendangan yang diduga dilakukan ED.

Ketiga, AP, yang diduga berperan memprovokasi korban agar keluar dari rumah dan membuat konten yang bersifat provokatif. Menurut Pusaka, provokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Keempat, OTK, yang diduga berperan menghalangi korban saat korban berusaha mencari bantuan atau menyelamatkan diri dari rangkaian peristiwa tersebut.

Kelima, YD, yang menurut keterangan korban diduga melakukan pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati.

Keenam, FT, yang disebut berprofesi sebagai pengacara, diduga ikut membawa rombongan ke rumah korban. Pusaka meminta penyidik mendalami apa peran dan maksud kedatangan FT bersama rombongan tersebut.

Pusaka berharap penyidik dapat mendalami peran masing-masing pihak tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lainnya, melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

“Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban hukum setiap pihak,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka Membela Ulama Tidak Boleh dengan Kekerasan

Pusaka menegaskan, pendampingan hukum terhadap Heri Pras tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, ataupun kritik yang pernah disampaikannya terhadap sejumlah tokoh agama.

Pusaka menyatakan tetap menghormati para ulama dan tokoh agama.

“Kami mendampingi Heri Pras bukan karena membenarkan seluruh ucapannya. Kami hadir karena meyakini bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan akibat perbedaan pendapat atau perselisihan,” jelasnya.

Pusaka juga menegaskan tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa para tokoh agama yang dikaitkan dengan perselisihan tersebut pernah memerintahkan, mengarahkan, atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap Herri Pras.

Namun, Pusaka meminta kesediaan pihak-pihak yang merasa namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut untuk memberikan klarifikasi mengenai ada atau tidaknya hubungan, penugasan, atau pemberian kuasa kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pembelaan terhadap mereka.

Menurut Pusaka, permintaan klarifikasi itu bukan merupakan tuduhan, melainkan upaya menjaga kehormatan para tokoh agama dan mencegah penggunaan nama mereka sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pasal yang Didalami

Pusaka memandang penting dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan setelah dugaan kekerasan terjadi.

Ketentuan hukum yang relevan untuk didalami antara lain:

Pasal 262 KUHP, mengenai dugaan kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang.

Pasal 466 KUHP, mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan.

Pasal 467 KUHP, mengenai penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, sepanjang unsur perencanaannya dapat dibuktikan.

Pusaka menilai adanya perselisihan sebelumnya, komunikasi antarpihak, dugaan penggunaan identitas kepolisian untuk memperoleh akses masuk, alasan silaturahmi, serta kedatangan sejumlah orang secara bersama-sama merupakan keadaan yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kami tidak berkesimpulan bahwa kedatangan rombongan secara otomatis membuktikan penganiayaan berencana. Namun, rangkaian keadaan sebelum kejadian patut diperiksa secara menyeluruh agar dapat diketahui fakta yang sebenarnya,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Proses Masih Penyelidikan

Anggota kuasa hukum Pusaka lainnya, Muadz Masyadi, mengatakan bahwa pihaknya mendampingi kliennya untuk menguraikan peristiwa.

“Kami mendampingi bagaimana pidana itu terjadi, siapa-siapa yang diduga pelakunya sudah diuraikan dan kemudian akan dilanjutkan nanti pemeriksaan saksi-saksi,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada polisi karena telah bekerja secara objektif, profesional dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Perkara ini masih dalam proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke sidik,” tuturnya.

Ia menilai dari beberapa fakta yang ada, kasus ini diduga bisa menjadi perkara pidana sebab terdapat unsur dugaan kekerasan.

“Ada orang yang dirugikan di situ, ada korbannya saudara Pras di situ. Kami berharap nantinya penyidik tetap melanjutkan proses ini lebih cepat lebih bagus karena perkara ini sudah terang benderang,” pungkasnya.

Pusaka menghormati seluruh proses hukum, termasuk laporan-laporan lain yang ditujukan kepada Heri Pras terkait pernyataan atau konten yang pernah disampaikannya. Setiap dugaan pelanggaran hukum, menurut Pusaka, harus diperiksa secara objektif.

Namun, keberadaan laporan terhadap Heri Pras tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dialaminya.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi Heri Pras. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya, silakan diuji melalui mekanisme hukum. Demikian pula terhadap pihak yang diduga melakukan kekerasan,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka juga menegaskan bahwa setiap orang yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah serta kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hukum.

Tim Kuasa Hukum PUSAKA:

ABD Salim, S.H., S.Pd.I., M.M., M.H., CMe. – Muadz Masyadi, S.H. – Dr. Edi Suwanto, S.H., Lc., M.Pd. – Harmoko, S.H. – Rudini Bayu Aji, S.H. – Panardan, S.H., LL.M. – Gea Putra Disna Mahardika, S.H., M.H. – Idris Ependi, S.H. – Ahsan Pasinringi, S.H., M.H., CPM., CPLL., CTLC. – Adhittama Guruh S., S.H. – Muhammad Firman Maulana, S.E., S.H. – Herly Hermawan, S.H.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Pimpin Salat Jumat dan Pelindo Regional II, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka mengimplementasikan program prioritas Kapolri sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Jami Al Ikhlas Pelindo Regional II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya hadir untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, tetapi juga bertindak langsung sebagai khotib sekaligus imam Salat Jumat yang diikuti sekitar 350 jamaah.

Mengangkat tema “Konsepsi Takdir Apabila Dihubungkan dengan Ikhtiar”, Kapolres menyampaikan khutbah yang mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memahami pentingnya keseimbangan antara takdir, usaha, doa, dan tawakal dalam menjalani kehidupan.

Dalam khutbahnya, AKBP Alrasyidin Fajri mengingatkan bahwa setiap manusia harus senantiasa berusaha dan tidak hanya berpangku tangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

“Takdir bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti berusaha. Sebagai manusia, kita harus tetap berikhtiar, berdoa, bertawakal, dan menerima segala ketentuan Allah SWT dengan penuh keikhlasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kunci dalam menjalani kehidupan, yaitu istikharah, usaha, tawakal, dan rida terhadap ketentuan Allah SWT. Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak terjebak dalam penyesalan dengan terlalu sering mengatakan ‘seandainya’.

“Jangan terlalu sering membuka pintu ‘andai’, karena hal tersebut dapat menjadi jalan bagi setan untuk menggoda manusia. Jadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran, tetaplah bersyukur, dan yakinlah bahwa Allah SWT akan menambahkan nikmat kepada hamba-Nya yang senantiasa bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ibrahim ayat 7,” tuturnya.

Selain itu, Kapolres juga mengajak jamaah untuk menerapkan sikap qana’ah, yaitu merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

“Setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan dan kesedihan yang berbeda. Oleh karena itu, jangan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tanamkan rasa qana’ah, syukuri apa yang kita miliki, dan jadikan rasa cukup sebagai salah satu kunci ketenangan hidup,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta jamaah Masjid Jami Al Ikhlas Pelindo Regional II.

Usai pelaksanaan Salat Jumat, Kapolres bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi dan berdialog bersama pengurus masjid serta para jamaah. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berharap dapat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya para pekerja dan warga di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kehadiran langsung pimpinan Polri di tengah masyarakat juga menjadi wujud nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang senantiasa membangun kedekatan melalui pendekatan humanis, keagamaan, dan silaturahmi.