Kapolda Metro Jaya Pimpin Sertijab Irwasda, Karoops, dan Dirintelkam
investigasihukumkriminal JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga pejabat utama Polda Metro Jaya, yakni Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), Kepala Biro Operasi (Karoops), dan Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam). Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (6/11/2026).
Dalam sertijab tersebut, jabatan Irwasda diserahterimakan dari Brigjen Pol. Sri Satyatma kepada Kombes Pol. Rifki. Sementara itu, jabatan Karoops beralih dari Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi.
Adapun jabatan Dirintelkam diserahterimakan dari Kombes Pol. Miko Indrayana kepada Kombes Pol. Ardyansyah. Upacara tersebut turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya, para pejabat utama, serta Kapolres jajaran.
Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas. Ketiga posisi tersebut memiliki peran strategis dalam pengawasan internal, koordinasi operasional, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa sertijab menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Kami berharap para pejabat yang mengemban amanah baru dapat menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta.
investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) di lingkungan masyarakat menjadi salah satu perhatian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Melalui Program Desa Binaan Imigrasi, jajaran Imigrasi menggandeng Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Hotel Fieris, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026).
Program ini bertujuan membangun sinergi antara Imigrasi dan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait keberadaan orang asing, dokumen perjalanan, izin tinggal, serta potensi tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang diwakili Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ghanda Ade Satiawan, S.H., M.M.
Sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta diwakili Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Keimigrasian, Hamdan Muhammad Al Amin, A.Md.Im., S.E., M.H.
Selanjutnya, penandatanganan PKS dilakukan antara Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi dalam mendukung pengawasan keimigrasian di tengah masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, Lurah Kelapa Dua Wetan, Priyati, S.AP., mengingatkan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dokumen perjalanan dan izin tinggal orang asing.
Ia juga menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan serta tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.
Menurutnya, pengawasan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari Imigrasi, pemerintah kelurahan, RT/RW, FKDM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat pelaporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian.
Sementara itu, Lurah Cibubur, Rony Abdullah, S.T., memaparkan gambaran wilayah Kelurahan Cibubur yang memiliki luas 240,94 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 84.662 jiwa. Wilayah tersebut terdiri dari 14 RW dan 155 RT.
Berdasarkan data Podes tahun 2024, terdapat 10 warga negara asing yang tercatat berada di wilayah Kelurahan Cibubur.
Data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pendataan orang asing, meningkatkan sosialisasi keimigrasian, serta memperkuat upaya pencegahan TPPO dan penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.
Pemaparan berikutnya disampaikan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), Dian Helsinki, S.H. Ia menjelaskan bahwa PIMPASA memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran keimigrasian.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu terus dibangun untuk mencegah TPPO dan TPPM.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Forum tersebut menjadi sarana pertukaran informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara jajaran Imigrasi, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.
Melalui kerja sama ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur berharap kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keimigrasian semakin meningkat.
Penguatan sinergi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi berkala, pertukaran informasi, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian di wilayah Jakarta Timur diharapkan semakin efektif, responsif, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, Pelindo Group Wilayah Jakarta menggelar kegiatan silaturahmi dan audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Fatahillah Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Pelindo Group serta unsur Forkopimko Jakarta Utara.
Dari unsur Pelindo Group, hadir Executive Director Regional 2 Pelindo, Budi Prasetio, Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas, Andi Hamdani, EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, beserta jajaran pimpinan dan perwakilan anak perusahaan Pelindo Group lainnya.
Sementara itu, dari unsur Forkopimko Jakarta Utara hadir Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., Sekretaris Kota Jakarta Utara, H. Iyan Sopyan Hadi, perwakilan Dandim 0502/Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres dan jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam audiensi tersebut, Pelindo Group memaparkan struktur organisasi, profil anak perusahaan, serta berbagai bidang usaha yang dijalankan, mulai dari pelayanan kapal, kegiatan bongkar muat, pengelolaan terminal, jasa maritim hingga layanan logistik.
Selain itu, disampaikan pula peran strategis Pelindo Group dalam mendukung kelancaran operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pusat kegiatan logistik dan distribusi barang yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat sinergitas dan koordinasi antara Pelindo Group dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh instansi terkait guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di kawasan pelabuhan.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis sebagai operator keamanan publik yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif menggerakkan dan mengoordinasikan seluruh elemen terkait dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
“Polri hadir sebagai operator keamanan publik yang berperan aktif dalam menggerakkan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara Forkopimko, Pelindo Group, dan seluruh stakeholder kepelabuhanan,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., kepada awak media, Jumat (6/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini.
“Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, kita berharap seluruh aktivitas kepelabuhanan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keamanan kawasan pelabuhan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak,” tambahnya.
Melalui kegiatan silaturahmi dan audiensi ini, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara Pelindo Group dengan unsur Forkopimko Jakarta Utara, sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan.
Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas kepelabuhanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, demi mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan perekonomian nasional.
investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan apel kesiapan dan Patroli Cipta Kondisi guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (6/11/2026)
Kegiatan tersebut dipimpin oleh IPDA Daniel Fanuel, S.H., selaku Pawas Pendamping sekaligus Kanit 2 Satintelkam Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan melibatkan 17 personel serta didukung 4 unit kendaraan dinas roda empat (KR4).
Sebelum pelaksanaan patroli, Sipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok turut melaksanakan monitoring guna memastikan kegiatan apel dan patroli berjalan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku.
Adapun rute patroli meliputi PT Salim Ivomas, Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Terminal Penumpang Nusantara Pura II.
Dalam pelaksanaannya, personel melaksanakan patroli dialogis dan pemantauan situasi keamanan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan perusahaan, akses jalan pelabuhan, serta terminal penumpang.
Petugas juga berkoordinasi dengan petugas keamanan (security) setempat serta menyampaikan imbauan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hingga dini hari, guna mengantisipasi berbagai potensi tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan aksi begal.
Selain itu, personel turut melakukan pemantauan arus lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan serta mengimbau masyarakat dan calon penumpang kapal agar selalu menjaga barang bawaan masing-masing demi menghindari kehilangan maupun tertukar.
Petugas juga mengingatkan masyarakat yang hendak membeli tiket kapal Pelni maupun kapal Roro agar melakukan transaksi melalui loket atau saluran resmi guna menghindari praktik penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kepada petugas keamanan di lingkungan pelabuhan, personel mengingatkan pentingnya meningkatkan pengawasan serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani setiap permasalahan. Apabila ditemukan kejadian menonjol atau potensi gangguan keamanan, petugas security diminta segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.
Melalui kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya memastikan situasi keamanan di kawasan pelabuhan tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, pekerja, maupun pengguna jasa pelabuhan.
Selama pelaksanaan apel dan Patroli Cipta Kondisi berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman dan kondusif.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan preventif melalui patroli rutin, pengawasan, serta koordinasi dengan seluruh unsur terkait sebagai upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
investigasihukumkriminal JAMBI — Bak siluman, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak cepat setibanya di Provinsi Jambi. Tanpa banyak publikasi, tim langsung melancarkan operasi penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
Operasi tersebut merupakan tindak lanjut perintah Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI, agar seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan ditertibkan secara tegas, terpadu, dan hingga tuntas.
Berdasarkan analisis geospasial, kawasan terdampak pertambangan ilegal di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, mencapai 119,32 hektare.
Satgas PKH bergerak serentak di tiga lokasi, yakni wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.
Operasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi Satgas PKH dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.
Polda Jambi dan Kejati Jambi turut menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan pertambangan ilegal.
JARINGAN PELAKU TERIDENTIFIKASI, BACKING TAMBANG TAK BISA BERSEMBUNYI
Satgas PKH bersama unsur terkait telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku lapangan, aktor pendukung, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak yang diduga menjadi backing aktivitas pertambangan ilegal.
Penelusuran terus dikembangkan untuk mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti membiayai, mengendalikan, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan ilegal.
Tidak hanya pekerja tambang yang menjadi sasaran. Siapa pun yang terbukti berada di balik aktivitas ilegal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Satgas PKH juga terus menelusuri keberadaan alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal, sekaligus memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Para pelaku berpotensi dijerat ketentuan UU Perusakan Hutan, UU Minerba, UU Konservasi, UU Lingkungan Hidup, serta ketentuan pidana lainnya sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.
OPERASI TAK AKAN BERHENTI SEBELUM TUNTAS
Satgas PKH memastikan operasi akan terus diperluas ke seluruh titik aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS wilayah Provinsi Jambi, sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem yang telah rusak.
Pada hari pertama, operasi di wilayah Penetai, Kabupaten Kerinci, dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Amrul Huda selaku Wakil Komandan Satgas PKH, sementara tim lainnya bergerak secara bersamaan di Kabupaten Merangin.
Pesan bagi para pelaku dan jaringan pendukungnya tegas: hentikan aktivitas pertambangan ilegal. Jangan merasa aman di balik pemodal, pemasok BBM, ataupun pihak yang memberikan perlindungan. Setiap keterlibatan yang terbukti akan diproses sesuai hukum.
investigasihukumkriminal Muara Teweh – Masyarakat wilayah Lahei, Kabupaten Barito Utara akan menggelar aksi damai bertajuk ”Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam” pada Kamis 5 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB. Titik kumpul massa aksi di Bandara Lama Beringin kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Barito Utara untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait sengketa lahan dan dana tali asih PT Nusa Persada Resources (PT NPR). (05/11)
Berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media, masyarakat menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H menjamin hak milik serta hak atas rasa aman. Masyarakat juga mengutip Pasal 135 UU Minerba yang mewajibkan pemegang izin pertambangan mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebelum beroperasi.
*Berikut Lima Tuntutan Utama Masyarakat:* *Tuntutan Pertama:* Meminta Bupati Barito Utara segera membentuk Tim PKS untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi serta pengukuran terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak agar dana ganti rugi langsung disalurkan kepada pemilik sah tanpa melewati perantara.
*Tuntutan Kedua:* Meminta tim yang dibentuk Bupati mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 yang sedang berproses agar tepat sasaran langsung kepada pemilik sah secara transparan dan terbuka.
*Tuntutan Ketiga:* Meminta PT NPR menyerahkan data overlay PPKH 281 yang telah dijanjikan sebelumnya, serta dilakukan tindih‑tindih, penyelesaian dan diametral berdasarkan legalitas serta hasil tinjauan lapangan.
*Tuntutan Keempat:* Meminta aktivitas PT NPR dihentikan sementara sebelum seluruh tuntutan tersebut terpenuhi.
*Tuntutan Kelima:* Meminta penegakan hukum terhadap oknum Kades beserta Mukti Ali yang telah dilaporkan ke Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, DPRI Komisi III serta Satgas PPKH agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sengketa ini menyangkut hak kelola sebagian masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR yang mencakup lahan seluas 140 Ha, 190 Ha dan 388 Ha yang hingga saat ini belum terselesaikan pembayarannya.
Seruan aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir secara damai ke Kantor Bupati Barito Utara menyuarakan tuntutan tersebut. Masyarakat berharap Bupati Barito Utara segera merespons agar sengketa lahan tidak semakin meruncing serta hak‑hak masyarakat terpenuhi sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang‑undangan.
Media ini akan terus memantau pelaksanaan aksi damai tanggal 5 November 2026 serta respon resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR dan lembaga penegak hukum terkait tuntutan verifikasi, pengukuran terbuka, penyerahan overlay PPKH 281 serta penanganan laporan terhadap Mukti Ali beserta oknum yang dilaporkan.
Berita ini disusun berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media dan belum merupakan pernyataan resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR maupun lembaga penegak hukum. Penyebutan nama Mukti Ali merupakan isi seruan aksi dan laporan masyarakat, bukan berarti telah terbukti bersalah.
Kami mengharapkan Bupati Barito Utara, BPN, Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan resmi agar sengketa hak kelola lahan diselesaikan secara adil dan transparan. (Red)
PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi
investigasihukumkriminal JAKARTA – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., beserta seluruh jajaran Polri terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan sejumlah oknum anggota Polri. Pesan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus kepedulian para senior purnawirawan terhadap keberlangsungan dan kehormatan institusi Polri.
Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., beserta jajaran pengurus dan sejumlah senior purnawirawan Polri.
Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang diberikan para senior purnawirawan. Menurutnya, kehadiran para purnawirawan merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan,” ujar Kapolri.
Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.
“Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa para senior purnawirawan merasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.
“Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ungkap Bambang.
Dalam audiensi tersebut, Bambang menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan Polri kepada Kapolri dan seluruh jajaran, yaitu:
1. Dengan terungkapnya kasus tindak pidana berupa penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang menempatkan beberapa perwira tinggi polri sebagai tersangka, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut.
2. Peristiwa dimaksud hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota polri, dalam mengemban amanah penugasan sebagai bhayangkara negara kesatuan republik indonesia.
3. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan penegakan hukum oleh pimpinan polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, atas dasar prinsip : equality before the law dan presumption of innocence, dengan profesional, akuntabel dan transparan.
4. Mendukung dan mengapresiasi atas tindakan pimpinan polri yang selalu menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian, dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, guna terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.
5. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan yang dilakukan pimpinan polri, yang selalu memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga/badan/kementerian, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang polri.
6. Kepada bapak presiden republik indonesia sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, atas perhatian kepada polri hingga saat ini, dengan indikasi kepercayaan publik terhadap polri yang terus meningkat (80%), sehingga dapat mendukung program asta cita pemerintah.
7. Mendukung kebijakan kapolri dalam semangat ‘polisi bersama masyarakat’, sehingga kehadiran anggota polri ditengah – tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.
Bambang menilai peningkatan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan dan langkah Kapolri bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat.
“Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya,” tuturnya.
Melalui tujuh pesan moral tersebut, PP Polri berharap seluruh anggota menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan internal tanpa mengurangi soliditas institusi. Para purnawirawan juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral dan masukan konstruktif bagi Polri.
Dengan menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya serta mampu menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tingkatkan Pengamanan Objek Vital
investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di kawasan objek vital nasional, personel Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Sat Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan patroli dan pengamanan di area PT PLN Indonesia Power UBP Priok, Jalan Ketel Uap, Tanjung Priok, Jakarta Utara, (5/11/2026).
Kegiatan dimulai sekitar dilaksanakan oleh IPDA Sahat Mangiring Sihombing, S.H., bersama BRIPKA Trisupiryanto, S.E., dengan bersinergi bersama petugas keamanan (security) PT PLN Indonesia Power UBP Priok.
Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli dan pengecekan di sejumlah titik yang menjadi jalur aktivitas serta akses pengamanan, meliputi pos gerbang, posko pengamanan, akses pintu masuk orang, area parkir kendaraan roda dua, serta kawasan rumah dinas (Rumdin).
Selain melaksanakan patroli, personel Pam Obvit juga melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan kendaraan yang memasuki kawasan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan serta memastikan seluruh aktivitas di lingkungan objek vital berjalan dengan aman dan kondusif.
Petugas juga memberikan arahan kepada personel security yang bertugas di setiap pos penjagaan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memperketat pengawasan terhadap setiap orang yang keluar masuk area perusahaan, serta segera berkoordinasi dan melaporkan kepada petugas kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan maupun kejadian menonjol.
Tidak hanya itu, patroli bersama juga dilakukan dengan menyasar area parkir, zona terlarang, dan zona tertutup guna memastikan kondisi lingkungan tetap aman serta mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan adanya kejadian menonjol maupun gangguan keamanan. Secara umum, situasi di area PT PLN Indonesia Power UBP Priok terpantau aman dan kondusif.
Melalui kegiatan patroli dan pengamanan secara rutin ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya meningkatkan kehadiran personel Polri di kawasan objek vital serta memperkuat sinergi dengan pihak pengamanan internal perusahaan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan objek vital, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.
“Kami mengimbau kepada seluruh petugas security agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, melaksanakan tugas sesuai prosedur pengamanan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan,” demikian penekanan dalam kegiatan pengamanan tersebut.
Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengamanan di kawasan objek vital sebagai bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat serta dukungan terhadap terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka memperkuat sinergitas, koordinasi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara menggelar kegiatan silaturahmi bersama jajaran Direksi PT Perikanan Indonesia (Perindo) Pelabuhan Muara Baru dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., kepada awak media (5/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat PT Perindo, kawasan Pelabuhan Muara Baru tersebut dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, S.I.P., M.A., Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, S.H., M.I.P., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roy Riady, S.H., M.H., Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Dilatha, S.I.K., M.Si., M.H., serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si.
Turut hadir Direktur Utama PT Perindo Titi Mustika Sari, Direktur Keuangan PT Perindo Edi Santosa, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Yusuf Fathanah, S.Pi., M.Si., serta sejumlah pejabat TNI-Polri dan jajaran terkait lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Direktur Keuangan PT Perindo menyampaikan paparan mengenai profil perusahaan, termasuk peran dan aktivitas PT Perindo dalam mendukung sektor perikanan nasional, khususnya di kawasan Pelabuhan Muara Baru.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roy Riady dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum penting untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara unsur Forkopimko dengan jajaran PT Perindo.
“Melalui pertemuan ini, kita dapat saling mengenal dan membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai jajaran Direksi PT Perindo tidak mengenal para pejabat Forkopimko Jakarta Utara. Silaturahmi ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut sehingga berbagai persoalan dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa Polri siap mendukung seluruh aktivitas dan kegiatan di kawasan Pelabuhan Muara Baru melalui penguatan koordinasi serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara Polri, PT Perindo, serta seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, silaturahmi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Fajri
Senada dengan hal tersebut, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Dilatha menyampaikan bahwa Polri akan senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Jakarta Utara serta mendorong terwujudnya komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait.
Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany juga menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, khususnya di wilayah Pelabuhan Muara Baru yang berada dalam wilayah teritorial Koramil Penjaringan.
“Kami akan selalu bekerja sama dengan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung setiap kegiatan positif yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jakarta Utara,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk lebih mengenal keberadaan dan peran PT Perindo sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang perikanan di wilayah Jakarta Utara.
“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya silaturahmi ini. Melalui pertemuan ini, kami dapat lebih mengenal PT Perindo beserta peran dan kontribusinya di wilayah Jakarta Utara. Pemerintah Kota Jakarta Utara tentunya siap mendukung pelayanan dan membangun sinergi dengan seluruh pihak demi terciptanya wilayah Jakarta Utara yang aman, nyaman, dan kondusif,” ungkapnya.
Setelah rangkaian sambutan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama, peninjauan kawasan Pelabuhan Muara Baru dengan berjalan kaki, serta ramah tamah di Rumah Makan Susi Masha.
Kegiatan silaturahmi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara unsur Forkopimko Jakarta Utara, PT Perindo, dan pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis, memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta menciptakan iklim usaha dan lingkungan pelabuhan yang aman dan kondusif.
Sinergitas yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kemajuan kawasan Pelabuhan Muara Baru dan Jakarta Utara
investigasihukumkriminal JAKARTA | Masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri kini memiliki pilihan paspor elektronik dengan teknologi lebih modern. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menjadi salah satu kantor imigrasi di Indonesia yang menyediakan penerbitan paspor berbahan polikarbonat.
Kehadiran paspor polikarbonat menjadi salah satu pilihan layanan keimigrasian bagi masyarakat yang menginginkan dokumen perjalanan dengan material lebih kuat serta dilengkapi teknologi keamanan elektronik.
Paspor jenis ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya halaman biodata yang menggunakan teknologi laser dan dilengkapi chip elektronik untuk menyimpan data pemegang paspor.
Penggunaan material polikarbonat juga membuat paspor lebih tahan terhadap kerusakan akibat terlipat maupun sobek. Selain itu, teknologi yang tertanam di dalamnya mendukung proses verifikasi identitas ketika pemegang paspor mengajukan permohonan visa.
Untuk mendapatkan paspor polikarbonat, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui kantor imigrasi yang menyediakan layanan tersebut, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
Terkait biaya, pemerintah menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp650.000 untuk paspor dengan masa berlaku paling lama lima tahun. Sementara itu, paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp950.000.
Bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian lebih cepat, tersedia pula layanan percepatan paspor dengan tarif Rp1.000.000 sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, masyarakat perlu mengetahui bahwa pelayanan paspor polikarbonat memiliki kuota yang menyesuaikan ketersediaan di masing-masing kantor imigrasi. Oleh karena itu, calon pemohon disarankan memastikan ketersediaan layanan sebelum mengajukan permohonan.
Informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, dan ketersediaan kuota dapat diperoleh dengan menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melalui kanal informasi resminya.
Masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui Instagram dan TikTok @imigrasijaktim, X @imigrasiJaktim, serta Facebook Kanim Jakarta Timur.
Untuk menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0811-1477-756.
Melalui layanan tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Timur berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin modern, aman, dan berkualitas, sekaligus memberikan alternatif dokumen perjalanan bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri.
