TEGAS! Masyarakat Lahei Serukan Aksi Damai: Minta Bupati Bentuk Tim PKS, Verifikasi Lahan PT NPR & Pastikan Dana Tali Asih ke Pemilik Sah!

oleh

investigasihukumkriminal Muara Teweh – Masyarakat wilayah Lahei, Kabupaten Barito Utara akan menggelar aksi damai bertajuk ”Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam” pada Kamis 5 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB. Titik kumpul massa aksi di Bandara Lama Beringin kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Barito Utara untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait sengketa lahan dan dana tali asih PT Nusa Persada Resources (PT NPR). (05/11)

Berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media, masyarakat menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H menjamin hak milik serta hak atas rasa aman. Masyarakat juga mengutip Pasal 135 UU Minerba yang mewajibkan pemegang izin pertambangan mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebelum beroperasi.

*Berikut Lima Tuntutan Utama Masyarakat:*
*Tuntutan Pertama:* Meminta Bupati Barito Utara segera membentuk Tim PKS untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi serta pengukuran terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak agar dana ganti rugi langsung disalurkan kepada pemilik sah tanpa melewati perantara.

*Tuntutan Kedua:* Meminta tim yang dibentuk Bupati mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 yang sedang berproses agar tepat sasaran langsung kepada pemilik sah secara transparan dan terbuka.

*Tuntutan Ketiga:* Meminta PT NPR menyerahkan data overlay PPKH 281 yang telah dijanjikan sebelumnya, serta dilakukan tindih‑tindih, penyelesaian dan diametral berdasarkan legalitas serta hasil tinjauan lapangan.

*Tuntutan Keempat:* Meminta aktivitas PT NPR dihentikan sementara sebelum seluruh tuntutan tersebut terpenuhi.

*Tuntutan Kelima:* Meminta penegakan hukum terhadap oknum Kades beserta Mukti Ali yang telah dilaporkan ke Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, DPRI Komisi III serta Satgas PPKH agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sengketa ini menyangkut hak kelola sebagian masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR yang mencakup lahan seluas 140 Ha, 190 Ha dan 388 Ha yang hingga saat ini belum terselesaikan pembayarannya.

Seruan aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir secara damai ke Kantor Bupati Barito Utara menyuarakan tuntutan tersebut. Masyarakat berharap Bupati Barito Utara segera merespons agar sengketa lahan tidak semakin meruncing serta hak‑hak masyarakat terpenuhi sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang‑undangan.

Media ini akan terus memantau pelaksanaan aksi damai tanggal 5 November 2026 serta respon resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR dan lembaga penegak hukum terkait tuntutan verifikasi, pengukuran terbuka, penyerahan overlay PPKH 281 serta penanganan laporan terhadap Mukti Ali beserta oknum yang dilaporkan.

Berita ini disusun berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media dan belum merupakan pernyataan resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR maupun lembaga penegak hukum. Penyebutan nama Mukti Ali merupakan isi seruan aksi dan laporan masyarakat, bukan berarti telah terbukti bersalah.

Kami mengharapkan Bupati Barito Utara, BPN, Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan resmi agar sengketa hak kelola lahan diselesaikan secara adil dan transparan. (Red)

PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi

oleh
PP Polri Sampaikan Tujuh Pesan Moral kepada Kapolri, Dukung Penegakan Hukum dan Soliditas Institusi

investigasihukumkriminal JAKARTA – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., beserta seluruh jajaran Polri terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan sejumlah oknum anggota Polri. Pesan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus kepedulian para senior purnawirawan terhadap keberlangsungan dan kehormatan institusi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., beserta jajaran pengurus dan sejumlah senior purnawirawan Polri.

Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang diberikan para senior purnawirawan. Menurutnya, kehadiran para purnawirawan merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

“Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa para senior purnawirawan merasa prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap anggota yang diduga terlibat.

“Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ungkap Bambang.

Dalam audiensi tersebut, Bambang menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan Polri kepada Kapolri dan seluruh jajaran, yaitu:

1. Dengan terungkapnya kasus tindak pidana berupa penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik dan akses ilegal yang menempatkan beberapa perwira tinggi polri sebagai tersangka, menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa tersebut.

2. Peristiwa dimaksud hendaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh anggota polri, dalam mengemban amanah penugasan sebagai bhayangkara negara kesatuan republik indonesia.

3. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan penegakan hukum oleh pimpinan polri terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, atas dasar prinsip : equality before the law dan presumption of innocence, dengan profesional, akuntabel dan transparan.

4. Mendukung dan mengapresiasi atas tindakan pimpinan polri yang selalu menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian, dalam mengemban amanah konstitusi untuk mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum, guna terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.

5. Mendukung dan mengapresiasi atas langkah dan tindakan yang dilakukan pimpinan polri, yang selalu memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga/badan/kementerian, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, peran serta wewenang polri.

6. Kepada bapak presiden republik indonesia sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, atas perhatian kepada polri hingga saat ini, dengan indikasi kepercayaan publik terhadap polri yang terus meningkat (80%), sehingga dapat mendukung program asta cita pemerintah.

7. Mendukung kebijakan kapolri dalam semangat ‘polisi bersama masyarakat’, sehingga kehadiran anggota polri ditengah – tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatnya.


Bambang menilai peningkatan kepercayaan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan dan langkah Kapolri bersama seluruh jajaran dalam mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat.

“Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya,” tuturnya.

Melalui tujuh pesan moral tersebut, PP Polri berharap seluruh anggota menjadikan peristiwa ini sebagai momentum pembenahan internal tanpa mengurangi soliditas institusi. Para purnawirawan juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral dan masukan konstruktif bagi Polri.

Dengan menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan mengedepankan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya serta mampu menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tingkatkan Pengamanan Objek Vital, Personel Pam Obvit Sambangi PT PLN Indonesia Power UBP Priok

oleh
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tingkatkan Pengamanan Objek Vital

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di kawasan objek vital nasional, personel Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Sat Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan patroli dan pengamanan di area PT PLN Indonesia Power UBP Priok, Jalan Ketel Uap, Tanjung Priok, Jakarta Utara,  (5/11/2026).

Kegiatan dimulai sekitar dilaksanakan oleh IPDA Sahat Mangiring Sihombing, S.H., bersama BRIPKA Trisupiryanto, S.E., dengan bersinergi bersama petugas keamanan (security) PT PLN Indonesia Power UBP Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli dan pengecekan di sejumlah titik yang menjadi jalur aktivitas serta akses pengamanan, meliputi pos gerbang, posko pengamanan, akses pintu masuk orang, area parkir kendaraan roda dua, serta kawasan rumah dinas (Rumdin).

Selain melaksanakan patroli, personel Pam Obvit juga melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan kendaraan yang memasuki kawasan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan serta memastikan seluruh aktivitas di lingkungan objek vital berjalan dengan aman dan kondusif.

Petugas juga memberikan arahan kepada personel security yang bertugas di setiap pos penjagaan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memperketat pengawasan terhadap setiap orang yang keluar masuk area perusahaan, serta segera berkoordinasi dan melaporkan kepada petugas kepolisian apabila menemukan hal-hal mencurigakan maupun kejadian menonjol.

Tidak hanya itu, patroli bersama juga dilakukan dengan menyasar area parkir, zona terlarang, dan zona tertutup guna memastikan kondisi lingkungan tetap aman serta mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan adanya kejadian menonjol maupun gangguan keamanan. Secara umum, situasi di area PT PLN Indonesia Power UBP Priok terpantau aman dan kondusif.

Melalui kegiatan patroli dan pengamanan secara rutin ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya meningkatkan kehadiran personel Polri di kawasan objek vital serta memperkuat sinergi dengan pihak pengamanan internal perusahaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan objek vital, sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

“Kami mengimbau kepada seluruh petugas security agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, melaksanakan tugas sesuai prosedur pengamanan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan,” demikian penekanan dalam kegiatan pengamanan tersebut.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengamanan di kawasan objek vital sebagai bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat serta dukungan terhadap terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Forkopimko Gelar Silaturahmi Bersama PT Perindo Dan Pengelola Pelabuhan Muara Baru

oleh

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka memperkuat sinergitas, koordinasi, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara menggelar kegiatan silaturahmi bersama jajaran Direksi PT Perikanan Indonesia (Perindo) Pelabuhan Muara Baru dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., kepada awak media (5/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pusat PT Perindo, kawasan Pelabuhan Muara Baru tersebut dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat, S.I.P., M.A., Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany, S.H., M.I.P., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roy Riady, S.H., M.H., Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Dilatha, S.I.K., M.Si., M.H., serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si.

Turut hadir Direktur Utama PT Perindo Titi Mustika Sari, Direktur Keuangan PT Perindo Edi Santosa, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Yusuf Fathanah, S.Pi., M.Si., serta sejumlah pejabat TNI-Polri dan jajaran terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Keuangan PT Perindo menyampaikan paparan mengenai profil perusahaan, termasuk peran dan aktivitas PT Perindo dalam mendukung sektor perikanan nasional, khususnya di kawasan Pelabuhan Muara Baru.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Roy Riady dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum penting untuk membangun komunikasi dan mempererat hubungan antara unsur Forkopimko dengan jajaran PT Perindo.

“Melalui pertemuan ini, kita dapat saling mengenal dan membangun komunikasi yang baik. Jangan sampai jajaran Direksi PT Perindo tidak mengenal para pejabat Forkopimko Jakarta Utara. Silaturahmi ini diharapkan tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut sehingga berbagai persoalan dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa Polri siap mendukung seluruh aktivitas dan kegiatan di kawasan Pelabuhan Muara Baru melalui penguatan koordinasi serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kepolisian merupakan salah satu unsur utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara Polri, PT Perindo, serta seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, silaturahmi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Fajri

Senada dengan hal tersebut, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Rohman Yonky Dilatha menyampaikan bahwa Polri akan senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Jakarta Utara serta mendorong terwujudnya komunikasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait.

Dandim 0502 Jakarta Utara Kolonel Inf Mohammad Syaifuddin Fanany juga menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif, khususnya di wilayah Pelabuhan Muara Baru yang berada dalam wilayah teritorial Koramil Penjaringan.

“Kami akan selalu bekerja sama dengan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung setiap kegiatan positif yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jakarta Utara,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Hendra Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi kesempatan untuk lebih mengenal keberadaan dan peran PT Perindo sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang perikanan di wilayah Jakarta Utara.

“Kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya silaturahmi ini. Melalui pertemuan ini, kami dapat lebih mengenal PT Perindo beserta peran dan kontribusinya di wilayah Jakarta Utara. Pemerintah Kota Jakarta Utara tentunya siap mendukung pelayanan dan membangun sinergi dengan seluruh pihak demi terciptanya wilayah Jakarta Utara yang aman, nyaman, dan kondusif,” ungkapnya.

Setelah rangkaian sambutan dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama, peninjauan kawasan Pelabuhan Muara Baru dengan berjalan kaki, serta ramah tamah di Rumah Makan Susi Masha.

Kegiatan silaturahmi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antara unsur Forkopimko Jakarta Utara, PT Perindo, dan pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dalam membangun hubungan kelembagaan yang harmonis, memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta menciptakan iklim usaha dan lingkungan pelabuhan yang aman dan kondusif.

Sinergitas yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kemajuan kawasan Pelabuhan Muara Baru dan Jakarta Utara

Kenali Paspor Polikarbonat Lebih Kuat Dan Dilengkapi Chip Elektronik

oleh

investigasihukumkriminal JAKARTA | Masyarakat yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri kini memiliki pilihan paspor elektronik dengan teknologi lebih modern. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menjadi salah satu kantor imigrasi di Indonesia yang menyediakan penerbitan paspor berbahan polikarbonat.

Kehadiran paspor polikarbonat menjadi salah satu pilihan layanan keimigrasian bagi masyarakat yang menginginkan dokumen perjalanan dengan material lebih kuat serta dilengkapi teknologi keamanan elektronik.

Paspor jenis ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya halaman biodata yang menggunakan teknologi laser dan dilengkapi chip elektronik untuk menyimpan data pemegang paspor.

Penggunaan material polikarbonat juga membuat paspor lebih tahan terhadap kerusakan akibat terlipat maupun sobek. Selain itu, teknologi yang tertanam di dalamnya mendukung proses verifikasi identitas ketika pemegang paspor mengajukan permohonan visa.

Untuk mendapatkan paspor polikarbonat, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui kantor imigrasi yang menyediakan layanan tersebut, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Terkait biaya, pemerintah menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp650.000 untuk paspor dengan masa berlaku paling lama lima tahun. Sementara itu, paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp950.000.

Bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian lebih cepat, tersedia pula layanan percepatan paspor dengan tarif Rp1.000.000 sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, masyarakat perlu mengetahui bahwa pelayanan paspor polikarbonat memiliki kuota yang menyesuaikan ketersediaan di masing-masing kantor imigrasi. Oleh karena itu, calon pemohon disarankan memastikan ketersediaan layanan sebelum mengajukan permohonan.

Informasi mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, dan ketersediaan kuota dapat diperoleh dengan menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melalui kanal informasi resminya.

Masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui Instagram dan TikTok @imigrasijaktim, X @imigrasiJaktim, serta Facebook Kanim Jakarta Timur.

Untuk menyampaikan pengaduan maupun memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0811-1477-756.

Melalui layanan tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Timur berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin modern, aman, dan berkualitas, sekaligus memberikan alternatif dokumen perjalanan bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri.

Sambangi Rumah Warga di Kota Bambu Selatan, Polda Metro Jaya Petakan Kebutuhan Masyarakat

oleh
Sambangi Rumah Warga di Kota Bambu Selatan, Polda Metro Jaya Petakan Kebutuhan Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA —- Polda Metro Jaya bersama pemerintah daerah, TNI, dan perangkat kewilayahan turun langsung menyambangi rumah-rumah warga di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk mendengar aspirasi, mengetahui kondisi lingkungan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat.

Kegiatan yang berpusat di Lapangan PB Djarum, Jalan KS Tubun, tersebut menyasar sekitar 400 rumah warga. Pendataan melibatkan jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Babinsa, Satpol PP, FKDM, serta pengurus RW dan RT. Petugas mendatangi warga secara langsung untuk berdialog dan menghimpun berbagai informasi mengenai kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Adex Yudiswan mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya menghadirkan pelayanan yang berangkat dari kondisi nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar berdasarkan informasi atau laporan yang belum diketahui secara langsung.

“Kita datang ke sini bukan lagi berdasarkan katanya-katanya, tetapi berdasarkan kondisi nyata yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sini. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka harapkan,” ujarnya.

Melalui dialog langsung dengan warga, petugas memetakan berbagai kebutuhan lingkungan, mulai dari sanitasi, penerangan, akses jalan, pengelolaan sampah, hingga persoalan keamanan dan ketertiban. Informasi yang terkumpul selanjutnya akan dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Selain pendataan, kegiatan ini juga dilengkapi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tim medis disiapkan untuk memberikan pemeriksaan, termasuk mendatangi rumah warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke posko.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, mendengar langsung persoalan warga, serta membangun kolaborasi dalam mencari solusi.

“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta, kami ingin memastikan kehadiran polisi tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga mendengar, memahami, dan membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak yang berwenang. Apa yang disampaikan warga menjadi masukan penting agar langkah pelayanan dan penanganan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli Cipta Kondisi Dini Hari, Antisipasi Gangguan Kamtibmas

oleh
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli Cipta Kondisi Dini Hari, Antisipasi Gangguan Kamtibmas

investigasihukumkriminal Jakarta Utara – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan apel dan Patroli Cipta Kondisi guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang dipimpin oleh IPTU Suhendra, S.H., selaku Kaurbinopsnal Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan melibatkan 15 personel serta didukung empat unit kendaraan dinas patroli Polri.

Patroli dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah lokasi strategis dan objek vital, meliputi Indonesia Power PLTU, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) Indonesia Power agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari.

Petugas juga mengingatkan agar security melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap tamu maupun kendaraan yang masuk, tidak bertugas seorang diri, serta mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan.

“Kami mengimbau kepada seluruh petugas keamanan agar selalu meningkatkan kewaspadaan, melaksanakan tugas sesuai prosedur, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja,” demikian imbauan yang disampaikan personel patroli.

Selain itu, personel juga melaksanakan pemantauan di sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok serta berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat guna memastikan kelancaran arus lalu lintas, khususnya untuk mengantisipasi penumpukan antrean kendaraan yang berpotensi menyebabkan kemacetan.

Patroli tersebut juga difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas jalanan, seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), serta aksi pembegalan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun pengguna jalan.

Personel patroli turut mengingatkan agar setiap ditemukan kejadian menonjol, gangguan keamanan, tindak pidana, maupun hambatan arus lalu lintas, segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Melalui kegiatan Patroli Cipta Kondisi ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, memperkuat sinergi dengan petugas keamanan, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, khususnya di kawasan pelabuhan dan objek vital.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan preventif melalui patroli rutin sebagai bentuk upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Hadir untuk Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sosialisasikan Program POLIRAN Di Muara Angke

oleh

investigasihukumkriminal JAKARTA | Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Poksubsektor Muara Angke, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga melalui upaya sosial yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya dalam menghadapi persoalan pengangguran.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan tatap muka dan dialog interaktif. Sosialisasi difokuskan kepada para pemuda serta masyarakat usia produktif agar lebih memahami pentingnya peningkatan keterampilan, kesiapan memasuki dunia kerja, serta peluang untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Petugas juga memberikan motivasi kepada warga agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan mencari pekerjaan dan senantiasa terbuka terhadap berbagai kesempatan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan serta daya saing di dunia kerja.

“Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan warga,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Selain menyampaikan informasi secara langsung, personel kepolisian juga mengajak pengurus RT dan RW setempat untuk turut menyebarluaskan informasi mengenai program POLIRAN sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dan kesempatan kerja.

Kegiatan sosialisasi mendapat sambutan positif dari warga dan para pemuda di kawasan Muara Angke. Masyarakat menunjukkan antusiasme serta ketertarikan terhadap program tersebut, terutama karena dinilai dapat menjadi langkah awal dalam membuka akses informasi mengenai kesempatan kerja dan pengembangan keterampilan.

Program POLIRAN diharapkan tidak berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dapat berlanjut melalui pendataan masyarakat pencari kerja secara lebih terstruktur. Selain itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga merencanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menjajaki penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) maupun pelatihan keterampilan praktis bagi masyarakat.

Melalui langkah tersebut, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan pesisir Muara Angke, memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh pekerjaan, maupun mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

“Kami berharap program POLIRAN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya komunikasi, pendataan, serta koordinasi bersama pihak terkait, ke depan diharapkan semakin banyak warga yang mendapatkan akses terhadap peluang kerja dan pelatihan keterampilan,” menjadi semangat yang ingin diwujudkan melalui program ini.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polri berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus mengambil bagian dalam mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih sejahtera, mandiri, dan produktif.

Hampir 24 Jam Gelap Gulita, Warga Dusun Kampung Selamat Tuntut Normalisasi PLN

oleh
Warga Dusun Kampung Selamat Keluhkan Pemadaman Listrik Sehari Penuh

investigasihukumkriminal LABUAN BATU  – Warga Dusun Kampung Selamat, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, mengeluhkan pemadaman aliran listrik yang telah berlangsung hampir sehari penuh sejak Senin sore kemarin.

Salah seorang perwakilan warga, Frans Sinaga, menyampaikan bahwa pemadaman total tersebut terjadi secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PT PLN (Persero). Akibatnya, aktivitas seluruh warga di satu dusun tersebut lumpuh total.

“Dari kemarin sore sekitar pukul 16.30 atau 17.00 WIB lampu sudah padam, dan sampai saat ini belum juga menyala. Hampir semua rumah di satu dusun ini terdampak,” ujar Frans saat melaporkan kejadian tersebut melalui layanan Contact Center PLN 123.

Perwakilan warga juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran pemadaman tidak kunjung diatasi hingga berjam-jam. Selain menanyakan kepastian pemulihan, warga turut mempertanyakan kejelasan hak kompensasi atas kerugian layanan yang dialami.

Menanggapi laporan tersebut, petugas Contact Center PLN 123 menjelaskan bahwa pemadaman di wilayah tersebut disebabkan oleh adanya gangguan pada trafo jaringan listrik. Pihak PLN menyatakan perbaikan sedang diupayakan, namun proses pemulihan masih terkendala menunggu kedatangan material trafo pengganti di lokasi.

Berdasarkan estimasi sementara dari pihak PLN, proses perbaikan dan normalisasi aliran listrik di Dusun Kampung Selamat ditargetkan dapat selesai selambat-lambatnya pada pukul 21.10 WIB malam ini, dengan catatan tidak ada kendala teknis lanjutan di lapangan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan konsumen di sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas pelayanan yang baik, aman, dan berstandar mutu.

Lebih lanjut dalam regulasi teknis Kementerian ESDM mengenai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), PT PLN (Persero) diwajibkan memberikan kompensasi kepada pelanggan apabila realisasi mutu pelayanan tidak sesuai standar—termasuk durasi gangguan atau pemadaman melebihi ketentuan yang berlaku. Kompensasi tersebut dapat berupa pengurangan tagihan bagi pelanggan pascabayar atau penambahan nilai token bagi pelanggan prabayar.

Warga berharap pihak PLN dapat mempercepat proses penanganan agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal, serta transparan dalam memenuhi hak-hak administratif dan kompensasi pelanggan yang dirugikan akibat lumpuhnya aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Antisipasi Banjir Lewat Blue Policing, Kapolda Sulut Turun Langsung Bersihkan Sungai Tondano

oleh
Antisipasi Banjir Lewat Blue Policing, Kapolda Sulut Turun Langsung Bersihkan Sungai Tondano

investigasihukumkriminal Manado – Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudho Hermanto turun langsung menyusuri Sungai Tondano untuk memantau kondisi aliran sungai sekaligus membersihkan sampah dan eceng gondok yang berpotensi memicu banjir, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Blue Policing yang mengedepankan perlindungan ekosistem perairan, pencegahan bencana, dan keselamatan masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi.

Bersama personel Ditpolairud Polda Sulut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Basarnas, dan BPBD Kota Manado, Yudho menyusuri aliran sungai sepanjang lima kilometer, mulai dari kawasan Maumbi, Minahasa Utara, hingga Dendengan Luar, Manado.

Kapolda Sulut Irjen Yudho Hermanto mengatakan, menjaga lingkungan perairan merupakan bagian penting dari upaya kepolisian dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam.

“Melalui Blue Policing, kami ingin membangun kesadaran bahwa menjaga sungai bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan menunggu banjir datang baru kita bergerak,” ujar Yudho.

Di sepanjang patroli, Yudho turut mengangkat sampah dan membersihkan eceng gondok yang menghambat aliran air. Ia juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Tondano, khususnya kawasan Kairagi.

Menurut Yudho, upaya mencegah banjir membutuhkan kepedulian bersama.

Karena itu, lanjutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan keamanan, tetapi juga mendorong langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang mengancam kehidupan warga.

Sementara itu, Direktur Polairud Polda Sulut Kombes Bayuaji Yudha Prajas menjelaskan, patroli Blue Policing melibatkan 30 personel Ditpolairud, delapan personel Balai Sungai, dan enam personel Basarnas.

Selain membersihkan sungai, personel gabungan juga memantau kondisi aliran air dan mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan gangguan saat curah hujan meningkat.

“Sungai merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ketika alirannya terganggu akibat sampah dan tumbuhan air, dampaknya bisa langsung dirasakan warga. Karena itu, kami bergerak bersama untuk mengurangi risiko tersebut sejak dini,” kata Bayuaji.

Bayuaji menambahkan, Blue Policing juga menjadi sarana membangun kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sungai, sekaligus memperkuat kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

“Menjaga sungai tidak bisa dilakukan oleh polisi saja. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat yang hidup berdampingan dengan sungai. Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang terus kami dorong,” pungkasnya.