
Wacana Larangan Fotokopi KTP-el dalam RUU Adminduk: Solusi Pengamanan Data atau Tantangan Baru di Lapangan?
investigasihukumkriminal JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dalam rapat kerja tingkat I yang digelar pada pertengahan November 2026, Mendagri Tito Karnavian dan DPR secara tegas memasukkan wacana larangan bagi penyelenggara layanan publik untuk meminta fotokopi maupun tangkapan layar (screenshot) dokumen kependudukan warga.
Wacana ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Namun di sisi lain, transisi menuju sistem verifikasi digital menimbulkan tantangan kesiapan infrastruktur di berbagai instansi, baik sektor publik maupun swasta.

Pokok Perubahan dalam RUU Adminduk
Berdasarkan draf pembahasan, sejumlah poin krusial yang diatur dalam wacana aturan baru ini meliputi:
- Larangan Penggandaan Dokumen Fisik: Penyelenggara layanan publik dilarang keras meminta fotokopi KTP-el atau screenshot dokumen digital guna melindungi keamanan data pribadi warga.
- Peralihan ke Verifikasi Digital: Proses verifikasi identitas nantinya akan dialihkan sepenuhnya menggunakan alat baca digital (card reader) atau pemindaian sistem terenkripsi yang langsung terhubung dengan database kependudukan nasional.
- Penguatan NIK dan IKD: Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperkuat fungsinya sebagai Single Identity Number (SIN) untuk mengakses seluruh layanan publik melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditetapkan sebagai representasi digital yang sah tanpa perlu dicetak ulang.
- Kewajiban Penyediaan Alat Baca: Komisi II DPR RI menekankan bahwa larangan fotokopi ini wajib dibarengi dengan penyediaan alat baca digital di seluruh instansi pelayanan, termasuk bagi para pelaku usaha dan sektor swasta.
Masa Transisi dan Polemik di Tingkat Daerah
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri menegaskan bahwa sebelum RUU Adminduk resmi disahkan menjadi undang-undang, fotokopi KTP-el masih dapat digunakan secara terbatas, khususnya bagi instansi yang sistemnya belum terintegrasi secara digital. Instansi yang masih menerima berkas fisik juga diwajibkan menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, serta pemusnahan berkas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Sementara itu, terkait aturan legalisir, merujuk pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) berupa QR Code sebenarnya sudah tidak lagi memerlukan cap legalisir manual.
Kendati demikian, polemik kecil sempat muncul di tingkat daerah terkait kebiasaan warga yang kerap harus membeli map dan memperbanyak fotokopi saat mengurus administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menanggapi hal tersebut, Analis Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Sodikin, memberikan klarifikasi.

Menurut Asep, penggunaan map dan kelengkapan berkas fisik selama ini bertujuan agar dokumen permohonan warga tertata rapi, tidak tercecer, serta memudahkan pihak Disdukcapil dalam mendokumentasikan arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
“Kami tidak mengharuskan warga membeli map di kantin sekitar area Disdukcapil; masyarakat bisa membawa map dari rumah masing-masing. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan berkas dokumen masyarakat dengan baik dan rapi,” ujar Asep.

Dengan bergulirnya pembahasan RUU Adminduk ini, publik berharap pemerintah dapat memastikan kesiapan infrastruktur teknologi secara merata sebelum aturan larangan fotokopi diberlakukan secara total, guna menghindari hambatan dalam pelayanan publik sehari-hari.








