Pemerintah RI Cabut Izin PBPH PT RAPP Seluas 338.536 Hektare, Kuasai Kembali PKS Dan Kebun Sawit PT GSL Seluas 42 Hektare

investigasihukumkriminal Riau | Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAP Tambahan Herri Pras, Pusaka Minta Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan Berencana Pasal 467 KUHP

BAP Tambahan Herri Pras, Pusaka Minta Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan Berencana Pasal 467 KUHP

investigasihukumkriminal BOGOR – Herri Prastiawan atau yang dikenal dengan nama Herri Pras menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Bogor, Kamis (19/11/2026). Ia didampingi tim kuasa hukum yang tergabung dalam Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan (Pusaka).

Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyampaikan fakta dan bukti baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang dialaminya pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di kediamannya di Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perkara tersebut telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/ Polres Bogor/Polda Jawa Barat tertanggal 2 November 2026.

Heri Pras diperiksa selama sekitar tiga jam. Penyidik mengajukan 14 pertanyaan terkait peristiwa yang dialaminya.

Keterangan Herri Pras

Kepada wartawan usai pemeriksaan, Heri Pras menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan untuk menguraikan kronologi peristiwa secara lebih rinci.

“Saksi-saksi tambahan akan segera datang untuk memberikan kesaksian mengenai kronologi yang terjadi pada tanggal 1 November 2026,” kata Herri Pras di Polres Bogor, Kamis.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kali ini difokuskan pada penguraian kronologi yang sebenarnya, jumlah orang yang datang, hingga nama-nama yang dimasukkan dalam laporan tambahan.

“Poin-poin mengenai kronologi yang terjadi sebenarnya, mengenai berapa orang, nama-nama yang kita masukkan ke dalam laporan tambahan ini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Herri Pras dalam Berita Acara Wawancara tanggal 2 November 2026, sekitar 20 orang mendatangi kediamannya pada malam kejadian. Kedatangan tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan mengenai konten dan pernyataan Herri Pras di media sosial.

Dalam rangkaian kejadian itu, Heri Pras menerangkan bahwa dirinya mengalami tendangan pada bagian perut hingga terjatuh. Setelah kembali berdiri, ia menerangkan mengalami pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati. Herri Pras menyatakan tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Peristiwa tersebut disebut disaksikan oleh sejumlah orang, termasuk anggota keluarga dan pihak lain yang berada di sekitar lokasi. Sebagian kejadian juga direkam oleh istri korban.

Selain menimbulkan keluhan sakit pada bagian perut dan ulu hati, peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan ketakutan pada anak korban yang masih berusia sembilan tahun.

Keterangan Kuasa Hukum Ahsan Pasinringi

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusaka menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari konten yang dibuat oleh kliennya.

“Lalu klien kami dihubungi tapi gak sempat dibalas karena motifnya sudah ketahuan sejak awal untuk diajak berantem,” kata Ahsan Pasinringi, salah satu tim kuasa hukum Herri Pras yang tergabung dalam Pusaka.

Menurut Ahsan, saat kliennya tidak menanggapi ajakan itu, datang rombongan sekitar 27 orang ke rumah Herri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Rombongan itu sekitar ya tadi sekitar 20-an orang ya, sampai 30 orang itu langsung masuk ke rumahnya beliau. Ada yang masuk sekitar 4 orang di pekarangan, ada yang berjaga di depan jalan,” terang Ahsan.

Dalam keterangan, Pusaka menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bogor, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, atas penanganan yang telah dilakukan.

“Kehadiran kami bukan untuk memberikan tekanan kepada penyidik, melainkan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyampaian keterangan tambahan, fakta, dan bukti baru yang relevan,” ujar Ahsan Pasinringi usai BAP tambahan di Polres Bogor.

Kronologi yang Disampaikan ke Penyidik

Dalam pemeriksaan tambahan, Pusaka menaruh perhatian terhadap sejumlah keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Berdasarkan kronologi tambahan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, terdapat keterangan mengenai seorang anak yang diminta memegang telepon genggam (HP) sebelum rangkaian peristiwa kekerasan terjadi.

Selain itu, terdapat keterangan bahwa salah seorang dari rombongan diduga mengaku sebagai anggota kepolisian kepada petugas keamanan perumahan ketika hendak memasuki kawasan tempat tinggal Herri Pras.

Pengakuan tersebut diduga menjadi salah satu alasan rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan.

Setelah memasuki kawasan perumahan, rombongan disebut datang dengan menyampaikan maksud untuk bersilaturahmi kepada Herri Pras. Namun, dalam perkembangan peristiwa, kedatangan tersebut justru diikuti dengan perselisihan dan dugaan tindakan kekerasan fisik terhadap korban.

“Kami memandang penting untuk memperjelas bagaimana rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan, siapa yang menyampaikan pengakuan sebagai anggota kepolisian, serta apa maksud sebenarnya dari kedatangan tersebut,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka menegaskan, dugaan penggunaan identitas sebagai anggota kepolisian tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana tertentu sebelum diketahui siapa yang menyampaikan pengakuan tersebut, bagaimana bentuk pernyataannya, dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.

Peran Para Terduga Pelaku Versi Kuasa Hukum

Berdasarkan identifikasi yang disampaikan Herri Pras, Pusaka menyampaikan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat kepada penyidik. Penyebutan nama-nama tersebut merupakan penyampaian identifikasi dan keterangan korban yang masih harus diuji melalui proses penyidikan, bukan pernyataan bahwa mereka telah terbukti bersalah.

Pertama, ED, yang menurut identifikasi korban diduga melakukan tendangan pada bagian perut hingga korban terjatuh.

Kedua, DN, yang diduga memukul bagian tubuh korban setelah korban terjatuh akibat tendangan yang diduga dilakukan ED.

Ketiga, AP, yang diduga berperan memprovokasi korban agar keluar dari rumah dan membuat konten yang bersifat provokatif. Menurut Pusaka, provokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Keempat, OTK, yang diduga berperan menghalangi korban saat korban berusaha mencari bantuan atau menyelamatkan diri dari rangkaian peristiwa tersebut.

Kelima, YD, yang menurut keterangan korban diduga melakukan pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati.

Keenam, FT, yang disebut berprofesi sebagai pengacara, diduga ikut membawa rombongan ke rumah korban. Pusaka meminta penyidik mendalami apa peran dan maksud kedatangan FT bersama rombongan tersebut.

Pusaka berharap penyidik dapat mendalami peran masing-masing pihak tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lainnya, melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

“Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban hukum setiap pihak,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka Membela Ulama Tidak Boleh dengan Kekerasan

Pusaka menegaskan, pendampingan hukum terhadap Heri Pras tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, ataupun kritik yang pernah disampaikannya terhadap sejumlah tokoh agama.

Pusaka menyatakan tetap menghormati para ulama dan tokoh agama.

“Kami mendampingi Heri Pras bukan karena membenarkan seluruh ucapannya. Kami hadir karena meyakini bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan akibat perbedaan pendapat atau perselisihan,” jelasnya.

Pusaka juga menegaskan tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa para tokoh agama yang dikaitkan dengan perselisihan tersebut pernah memerintahkan, mengarahkan, atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap Herri Pras.

Namun, Pusaka meminta kesediaan pihak-pihak yang merasa namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut untuk memberikan klarifikasi mengenai ada atau tidaknya hubungan, penugasan, atau pemberian kuasa kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pembelaan terhadap mereka.

Menurut Pusaka, permintaan klarifikasi itu bukan merupakan tuduhan, melainkan upaya menjaga kehormatan para tokoh agama dan mencegah penggunaan nama mereka sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pasal yang Didalami

Pusaka memandang penting dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan setelah dugaan kekerasan terjadi.

Ketentuan hukum yang relevan untuk didalami antara lain:

Pasal 262 KUHP, mengenai dugaan kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang.

Pasal 466 KUHP, mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan.

Pasal 467 KUHP, mengenai penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, sepanjang unsur perencanaannya dapat dibuktikan.

Pusaka menilai adanya perselisihan sebelumnya, komunikasi antarpihak, dugaan penggunaan identitas kepolisian untuk memperoleh akses masuk, alasan silaturahmi, serta kedatangan sejumlah orang secara bersama-sama merupakan keadaan yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kami tidak berkesimpulan bahwa kedatangan rombongan secara otomatis membuktikan penganiayaan berencana. Namun, rangkaian keadaan sebelum kejadian patut diperiksa secara menyeluruh agar dapat diketahui fakta yang sebenarnya,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Proses Masih Penyelidikan

Anggota kuasa hukum Pusaka lainnya, Muadz Masyadi, mengatakan bahwa pihaknya mendampingi kliennya untuk menguraikan peristiwa.

“Kami mendampingi bagaimana pidana itu terjadi, siapa-siapa yang diduga pelakunya sudah diuraikan dan kemudian akan dilanjutkan nanti pemeriksaan saksi-saksi,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada polisi karena telah bekerja secara objektif, profesional dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Perkara ini masih dalam proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke sidik,” tuturnya.

Ia menilai dari beberapa fakta yang ada, kasus ini diduga bisa menjadi perkara pidana sebab terdapat unsur dugaan kekerasan.

“Ada orang yang dirugikan di situ, ada korbannya saudara Pras di situ. Kami berharap nantinya penyidik tetap melanjutkan proses ini lebih cepat lebih bagus karena perkara ini sudah terang benderang,” pungkasnya.

Pusaka menghormati seluruh proses hukum, termasuk laporan-laporan lain yang ditujukan kepada Heri Pras terkait pernyataan atau konten yang pernah disampaikannya. Setiap dugaan pelanggaran hukum, menurut Pusaka, harus diperiksa secara objektif.

Namun, keberadaan laporan terhadap Heri Pras tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dialaminya.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi Heri Pras. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya, silakan diuji melalui mekanisme hukum. Demikian pula terhadap pihak yang diduga melakukan kekerasan,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka juga menegaskan bahwa setiap orang yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah serta kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hukum.

Tim Kuasa Hukum PUSAKA:

ABD Salim, S.H., S.Pd.I., M.M., M.H., CMe. – Muadz Masyadi, S.H. – Dr. Edi Suwanto, S.H., Lc., M.Pd. – Harmoko, S.H. – Rudini Bayu Aji, S.H. – Panardan, S.H., LL.M. – Gea Putra Disna Mahardika, S.H., M.H. – Idris Ependi, S.H. – Ahsan Pasinringi, S.H., M.H., CPM., CPLL., CTLC. – Adhittama Guruh S., S.H. – Muhammad Firman Maulana, S.E., S.H. – Herly Hermawan, S.H.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Pimpin Salat Jumat dan Pelindo Regional II, Perkuat Silaturahmi dengan Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam rangka mengimplementasikan program prioritas Kapolri sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid Jami Al Ikhlas Pelindo Regional II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya hadir untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, tetapi juga bertindak langsung sebagai khotib sekaligus imam Salat Jumat yang diikuti sekitar 350 jamaah.

Mengangkat tema “Konsepsi Takdir Apabila Dihubungkan dengan Ikhtiar”, Kapolres menyampaikan khutbah yang mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta memahami pentingnya keseimbangan antara takdir, usaha, doa, dan tawakal dalam menjalani kehidupan.

Dalam khutbahnya, AKBP Alrasyidin Fajri mengingatkan bahwa setiap manusia harus senantiasa berusaha dan tidak hanya berpangku tangan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

“Takdir bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti berusaha. Sebagai manusia, kita harus tetap berikhtiar, berdoa, bertawakal, dan menerima segala ketentuan Allah SWT dengan penuh keikhlasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kunci dalam menjalani kehidupan, yaitu istikharah, usaha, tawakal, dan rida terhadap ketentuan Allah SWT. Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak terjebak dalam penyesalan dengan terlalu sering mengatakan ‘seandainya’.

“Jangan terlalu sering membuka pintu ‘andai’, karena hal tersebut dapat menjadi jalan bagi setan untuk menggoda manusia. Jadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran, tetaplah bersyukur, dan yakinlah bahwa Allah SWT akan menambahkan nikmat kepada hamba-Nya yang senantiasa bersyukur, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ibrahim ayat 7,” tuturnya.

Selain itu, Kapolres juga mengajak jamaah untuk menerapkan sikap qana’ah, yaitu merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

“Setiap orang memiliki ukuran kebahagiaan dan kesedihan yang berbeda. Oleh karena itu, jangan selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tanamkan rasa qana’ah, syukuri apa yang kita miliki, dan jadikan rasa cukup sebagai salah satu kunci ketenangan hidup,” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., para Pejabat Utama (PJU), personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), serta jamaah Masjid Jami Al Ikhlas Pelindo Regional II.

Usai pelaksanaan Salat Jumat, Kapolres bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan bersilaturahmi dan berdialog bersama pengurus masjid serta para jamaah. Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berharap dapat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya para pekerja dan warga di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kehadiran langsung pimpinan Polri di tengah masyarakat juga menjadi wujud nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tetapi juga sebagai mitra yang senantiasa membangun kedekatan melalui pendekatan humanis, keagamaan, dan silaturahmi.

WNI Di Luar Negeri Butuh Kepastian Hukum PTA Jakarta Berbagi Strategi

investigasihukumkriminal JAKARTA | Persoalan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak hanya menyangkut pencatatan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan keluarga, hingga pemenuhan hak-hak keperdataan.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dengan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Malaysia, Kamis (19/11/2026).

Dalam forum pertukaran pengalaman tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., memaparkan tata kelola dan implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) di luar negeri.

Paparan itu menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai tantangan peradilan agama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara.

Delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad. Rombongan diterima langsung Ketua PTA Jakarta, Yang Mulia Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama wilayah Jakarta.

Pertemuan berlangsung di lingkungan PTA Jakarta dengan agenda utama pertukaran informasi mengenai penyelenggaraan peradilan, penguatan administrasi, transformasi digital, serta penyelesaian persoalan hukum keluarga.

Dalam paparannya, Muhammad Aliyuddin menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas WNI sebagai pekerja migran, pelajar, maupun diaspora turut menghadirkan persoalan hukum keluarga yang membutuhkan perhatian lembaga peradilan.

Salah satu persoalan yang muncul adalah perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan administrasi hukum Indonesia.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan lanjutan ketika pasangan membutuhkan dokumen kependudukan, pengurusan akta kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, hingga penyelesaian persoalan hak waris.

Dalam konteks tersebut, Sidang Isbat Nikah menjadi salah satu mekanisme hukum bagi pasangan yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama.

Namun, Aliyuddin menekankan bahwa mekanisme tersebut bukan sekadar jalan pintas untuk memperoleh dokumen administrasi.

Hakim harus tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap identitas para pemohon, bukti perkawinan, keberadaan wali dan saksi, terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, termasuk kemungkinan adanya halangan hukum.

Dengan demikian, setiap permohonan harus didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aliyuddin juga menguraikan sejumlah ketentuan yang menjadi landasan hukum dalam penanganan perkara perkawinan dan pelaksanaan isbat nikah.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Rujukan lainnya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Berbagai ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kewenangan pengadilan dan prosedur administrasi dalam penyelesaian persoalan perkawinan lintas negara.

Sebab, perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat berwenang memiliki kedudukan administratif yang berbeda dengan perkawinan yang belum tercatat dan membutuhkan pemeriksaan melalui mekanisme isbat nikah.

Kunjungan delegasi Negeri Perlis tidak hanya membahas persoalan hukum keluarga. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang membangun hubungan kelembagaan antara institusi peradilan Indonesia dan Malaysia.

Ketua PTA Jakarta, Muh. Abduh Sulaeman, menyampaikan penghargaan atas kedatangan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis.

Ia menilai pertukaran pengalaman menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komunikasi dan memperluas pemahaman mengenai penyelenggaraan peradilan di masing-masing negara.

Sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui hubungan tersebut meliputi teknis yudisial, administrasi perkara, digitalisasi pelayanan, serta pengelolaan organisasi peradilan.

Dalam kesempatan itu, Abduh Sulaeman turut menjelaskan struktur kelembagaan peradilan agama di Indonesia yang memiliki 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dikembangkan melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berdialog dengan jajaran PTA Jakarta.

Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan ruang untuk memahami praktik administrasi dan pelaksanaan tugas kehakiman di Indonesia. Ia juga memandang pertukaran pengalaman sebagai hal penting, terutama dalam menghadapi persoalan hukum keluarga yang semakin beragam.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., menyampaikan materi bertajuk Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

Paparan tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Pembahasan menekankan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, akses informasi perkara, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi atau penerapan sistem elektronik.
Kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, tata kelola organisasi, dan pengawasan tetap menjadi faktor penting dalam memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Transformasi digital harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Dalam konteks pelayanan hukum lintas negara, koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam mendukung pelayanan kepada WNI.

Transparansi persyaratan, kepastian biaya berdasarkan ketentuan, perlindungan data pribadi, serta pengawasan kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian.

Kemudahan akses hukum harus tetap berjalan seiring dengan prinsip independensi hakim, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam memeriksa perkara.
Hal ini penting agar inovasi pelayanan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan maupun membuka peluang penyalahgunaan prosedur.

Setelah pemaparan materi dan diskusi, rangkaian kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis ditutup dengan penyerahan cenderamata antara kedua institusi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi kunjungan.
Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan peradilan modern tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknologi, tetapi juga kemampuan lembaga hukum menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.

Pertukaran pengalaman antara PTA Jakarta dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis menjadi kesempatan untuk memperkuat wawasan mengenai administrasi peradilan, digitalisasi, dan penanganan perkara hukum keluarga.

Pada akhirnya, kemajuan lembaga peradilan tidak cukup dinilai dari kecanggihan teknologi maupun banyaknya inovasi yang diterapkan.

Lebih dari itu, peradilan harus mampu menjaga independensi, menegakkan integritas, memberikan kepastian hukum, dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan.

Sebab, teknologi dapat mempercepat proses pelayanan, tetapi integritas dan tanggung jawab aparatur tetap menjadi penentu utama kualitas penegakan hukum.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam upaya mendukung program prioritas Kapolri sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) melalui pembukaan pelatihan dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Muara Angke.

Kegiatan tersebut bertempat di Rusun Budha Tzu Chi, Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., serta dihadiri jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, unsur instansi terkait, perwakilan organisasi nelayan, tokoh masyarakat, dan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa program POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan.

“Keamanan dan keselamatan merupakan dua hal yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan usaha dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Kapolres.

Ia menjelaskan bahwa program POLIRAN dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, serta menyalurkan tenaga kerja kepada para pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan.

“Harapan kami, melalui program ini masyarakat dapat memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Kepala KSOP Muara Angke, Cahyo Eko Putranto, S.T., M.T. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa sektor pelayaran memiliki berbagai peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sektor pelayaran terdapat beberapa kelompok profesi dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Kami siap membantu masyarakat yang berminat untuk mendapatkan informasi dan kesempatan bekerja,” ungkap Cahyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan dan melengkapi dokumen serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pendaftaran kerja dapat berjalan lebih mudah.

Sementara itu, perwakilan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Sudono, mengapresiasi langkah Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mempertemukan masyarakat dengan para pelaku usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap masyarakat Muara Angke dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan menjadi langkah positif dalam menekan angka pengangguran,” tutur Sudono.

Ia juga memperkenalkan sejumlah peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan yang dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan usaha Muara Angke. Selain itu, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelatihan dasar bagi awak kapal yang akan bekerja di sektor pelayaran.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua HNPN Muara Baru, James Then. Ia menilai kegiatan POLIRAN menjadi momentum penting dalam mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan para pelaku usaha.

“Pada hari ini Bapak Kapolres telah mempersatukan para pelaku usaha dengan masyarakat. Saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan memang tidak mudah apabila kita tidak memiliki jaringan dan referensi. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” jelas James.

Menurutnya, peluang pekerjaan di kawasan Muara Angke tidak hanya terbatas pada sektor penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengolahan hasil perikanan dan usaha budi daya.

“Nelayan bukan hanya mereka yang pergi melaut. Ada juga nelayan pengolahan dan nelayan budi daya yang membutuhkan tenaga kerja. Kami berharap program yang diinisiasi kepolisian ini dapat menjadi terobosan dan membawa kemajuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Muara Angke,” tambahnya.

Kesempatan kerja juga diperkenalkan oleh perwakilan PT Horizon Maritim Indonesia, Andri, yang menyampaikan peluang penempatan tenaga kerja pada kapal niaga di Korea Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami siap memberikan informasi mengenai peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di kapal niaga, khususnya untuk penempatan di Korea Selatan,” ungkap Andri.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja, antara lain memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pengalaman bekerja di kapal niaga, sertifikat Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW), serta paspor yang masih berlaku.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut dari program tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mempermudah penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya menghadirkan peran Polri yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha, sehingga tercipta peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di wilayah Muara Angke.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Program POLIRAN di Muara Angke, Jembatani Masyarakat dengan Peluang Kerja

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Dalam upaya mendukung program prioritas Kapolri sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) melalui pembukaan pelatihan dan fasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Muara Angke.

Kegiatan tersebut bertempat di Rusun Budha Tzu Chi, Muara Angke, Jakarta Utara. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., serta dihadiri jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, unsur instansi terkait, perwakilan organisasi nelayan, tokoh masyarakat, dan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menyampaikan bahwa program POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam membuka akses lapangan pekerjaan.

“Keamanan dan keselamatan merupakan dua hal yang mudah diucapkan, tetapi membutuhkan usaha dan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Kapolres.

Ia menjelaskan bahwa program POLIRAN dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, memberikan pelatihan keterampilan, serta menyalurkan tenaga kerja kepada para pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan.

“Harapan kami, melalui program ini masyarakat dapat memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha, agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari Kepala KSOP Muara Angke, Cahyo Eko Putranto, S.T., M.T. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa sektor pelayaran memiliki berbagai peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Semoga program ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Di sektor pelayaran terdapat beberapa kelompok profesi dengan kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar. Kami siap membantu masyarakat yang berminat untuk mendapatkan informasi dan kesempatan bekerja,” ungkap Cahyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan dan melengkapi dokumen serta persyaratan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pendaftaran kerja dapat berjalan lebih mudah.

Sementara itu, perwakilan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Sudono, mengapresiasi langkah Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mempertemukan masyarakat dengan para pelaku usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami berharap masyarakat Muara Angke dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan menjadi langkah positif dalam menekan angka pengangguran,” tutur Sudono.

Ia juga memperkenalkan sejumlah peluang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan yang dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan usaha Muara Angke. Selain itu, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelatihan dasar bagi awak kapal yang akan bekerja di sektor pelayaran.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Ketua HNPN Muara Baru, James Then. Ia menilai kegiatan POLIRAN menjadi momentum penting dalam mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan para pelaku usaha.

“Pada hari ini Bapak Kapolres telah mempersatukan para pelaku usaha dengan masyarakat. Saat ini, untuk mendapatkan pekerjaan memang tidak mudah apabila kita tidak memiliki jaringan dan referensi. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat,” jelas James.

Menurutnya, peluang pekerjaan di kawasan Muara Angke tidak hanya terbatas pada sektor penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pengolahan hasil perikanan dan usaha budi daya.

“Nelayan bukan hanya mereka yang pergi melaut. Ada juga nelayan pengolahan dan nelayan budi daya yang membutuhkan tenaga kerja. Kami berharap program yang diinisiasi kepolisian ini dapat menjadi terobosan dan membawa kemajuan bagi masyarakat nelayan, khususnya di Muara Angke,” tambahnya.

Kesempatan kerja juga diperkenalkan oleh perwakilan PT Horizon Maritim Indonesia, Andri, yang menyampaikan peluang penempatan tenaga kerja pada kapal niaga di Korea Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok atas terselenggaranya kegiatan ini. Kami siap memberikan informasi mengenai peluang kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di kapal niaga, khususnya untuk penempatan di Korea Selatan,” ungkap Andri.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja, antara lain memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pengalaman bekerja di kapal niaga, sertifikat Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW), serta paspor yang masih berlaku.

Sebagai bentuk komitmen dan tindak lanjut dari program tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Muara Angke. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mempermudah penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya menghadirkan peran Polri yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha, sehingga tercipta peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di wilayah Muara Angke.

Polisi ungkap peredaran 11,67 kilogram sabu di Pelabuhan Tanjung Priok

Polisi ungkap peredaran 11,67 kilogram sabu di Pelabuhan Tanjung Priok

investigasihukumkriminal Jakarta – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap peredaran 11,675 kilogram narkotika jenis sabu dengan menangkap seorang pria berinisial M yang kedapatan membawa barang haram itu ke Jakarta menggunakan kapal laut di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pelaku M membawa narkotika jenis sabu di dalam koper yang berisikan 11 paket dengan taksiran harga mencapai Rp11 miliar,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pria berinisial M ini diamankan setelah petugas X – Ray, Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok mencurigai pelaku yang gelisah saat akan masuk alat pemeriksaan X-Ray di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pelaku ini mondar-mandir dan sangat gelisah saat melewati pemeriksaan. Petugas langsung memeriksa pelaku dan koper bawaannya,” katanya.

Berdasarkan temuan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung melalukan penggeledahan serta pengecekan dan ditemukan 11 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 11.675 gram atau 11,675 kg dengan nilai lebih dari Rp11 miliar.

Pelaku mengaku diperintah untuk mengantar paket haram tersebut ke Jakarta dari Bangka Belitung bersama seorang rekannya berinisial W.

Setelah proses penyelidikan lebih dalam, petugas langsung bergerak cepat mencari rekan pelaku yang merupakan daftar pencarian orang atau DPO berinisial W.

“Kami mengejar pelaku. Pelaku W ini ditangkap di sebuah hotel di wilayah Subang, Jawa Barat dan dibawa ke Mako Polres Priok,” kata Trendy ​​​​​​.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa koper yang digunakan membawa narkoba, ponsel, tiket kapal laut dan pakaian yang digunakan kedua pelaku.

Kedua pelaku dijerat UU Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

GEMARINDRA Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Praktik Korupsi dan Mafia di Lingkungan Bea Cukai

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Indonesia Raya (GEMARINDRA) merilis maklumat dan siaran pers pada Kamis (1/10/2026) yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik korupsi dan jaringan mafia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam siaran pers tersebut, GEMARINDRA menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk memberantas oknum yang disebut merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kelompok ini bahkan menuntut penerapan sanksi maksimal, termasuk hukuman mati dan perampasan aset, bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

GEMARINDRA mengklaim telah melampirkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti transaksi valid untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Menurut klaim dalam maklumat tersebut, data transaksi tersebut bersumber dari informasi Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel dan jaringan SWIFT internasional, yang disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026 di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

​Sorotan terhadap Oknum BPK dan Pejabat Bea Cukai

​Dalam rilis yang sama, GEMARINDRA menyoroti rekam jejak Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. Kelompok tersebut menuding adanya keterkaitan politik antara Nyoman dengan sejumlah elite partai politik sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manado.

​Selain itu, GEMARINDRA juga menuding Nyoman sebagai bagian dari kelompok yang mereka juluki “Trio Angkatan X Program Diploma Bea Cukai”, bersama dua pejabat lainnya, yakni Ahmad Dedi dan Hendri Danardi. Kelompok ini dituding memiliki pengaruh besar di internal DJBC dan dikaitkan oleh GEMARINDRA dengan kasus “Mafia Blue Ray” yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kematian seorang saksi mahkota kasus korupsi Bea Cukai bernama Winda Lorenza di Medan.

​Tudingan Pengondisian Audit dan Proses Seleksi

Lebih lanjut, siaran pers tersebut memuat tudingan mengenai adanya dugaan praktik suap sebesar Rp50 miliar dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Nyoman saat mencalonkan diri sebagai Anggota BPK di Komisi XI DPR RI pada tahun 2021.

GEMARINDRA juga menuding adanya pengondisian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di sejumlah lembaga negara dan kementerian, serta menyebut adanya upaya pergeseran posisi pimpinan di internal DJBC maupun BPK.

​Melalui maklumat ini, GEMARINDRA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan serta bukti-bukti yang diklaim telah diserahkan demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan keuangan negara.

Kapolda Metro Jaya Prioritaskan Pelayanan Cepat Dan Responsif Tingkatkan Rasa Aman Bagi Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menekankan peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat langkah pencegahan gangguan keamanan. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pedoman Kerja Bersama Polda Metro Jaya di Gedung Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pelayanan kepolisian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, seluruh jajaran diharapkan mampu memberikan bantuan, menanggapi pengaduan warga, serta menjalankan tugas secara profesional dan humanis.

“Masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa Pedoman Kerja Bersama merupakan tindak lanjut arahan Kapolri yang mencakup lima prioritas, yakni keselamatan dan keamanan masyarakat, pelayanan kepolisian dan penegakan hukum, dukungan terhadap program pemerintah, pembinaan profesionalisme personel, serta pengawasan pelaksanaan program prioritas Kapolri.

Untuk meningkatkan rasa aman, Polda Metro Jaya memprioritaskan pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan, tawuran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran narkoba, serta kejahatan siber. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Di bidang pelayanan, perhatian diarahkan pada peningkatan kecepatan respons Call Center 110, penanganan pengaduan masyarakat, serta perbaikan layanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK. Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi bagian dari prioritas pelayanan kepolisian.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Warga diimbau untuk saling peduli dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui potensi gangguan keamanan di sekitarnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama, saling peduli, dan tidak ragu menyampaikan informasi maupun keluhan kepada kepolisian. Jika membutuhkan bantuan polisi, masyarakat dapat menghubungi Call Center 110,” ujarnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Perkuat Sinergitas Dengan Balai Karantina DKI Jakarta,

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta. (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kasatintelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K., Kasatreskrim AKP Aditya Rizky Nugroho, S.Tr.K., S.I.K., Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, serta Kasipropam AKP Stefanus Sukoco, S.H. Turut hadir Fungsional PHPI Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Muslikan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pengawasan serta penanganan peredaran pangan ilegal yang berkaitan dengan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan. Sinergitas lintas instansi sangat penting untuk mencegah peredaran pangan ilegal serta memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Priok siap mendukung pelaksanaan tugas Balai Karantina, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum apabila diperlukan.

“Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami demi terciptanya keamanan serta kelancaran pengawasan di kawasan pelabuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Arum Kusnila Dewi, menyampaikan bahwa dirinya baru mulai bertugas di instansi tersebut sejak Oktober 2026, setelah sebelumnya berdinas di wilayah Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta memiliki sekitar 260 personel yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tugas tersebut meliputi pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya hama serta penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan.

“Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, aktivitas di lingkungan pelabuhan diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan tim untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan karantina tetap berjalan dengan optimal,” ungkap Arum Kusnila Dewi.

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah pengawasan Balai Besar Karantina tidak hanya mencakup Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga meliputi lalu lintas barang di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan coffee morning yang akan diselenggarakan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergitas antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta semakin solid, khususnya dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, mencegah masuknya pangan ilegal tanpa dokumen karantina, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.