investigasihukumkriminal JAKARTA | Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika.

Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta. Kedua pihak menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan anak, baik sebagai korban maupun dalam upaya pencegahan kejahatan.

Kapolri mengatakan, perlindungan anak menjadi perhatian bersama yang harus dilakukan melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026).

Ia menjelaskan, Polri bersama KPAI selama ini melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pemantauan di wilayah maupun patroli siber. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan.

Menurut Suyudi, penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena anak-anak berpotensi menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.

Untuk memperkuat koordinasi, Kapolri menyebut Polri bersama KPAI dan kementerian serta dinas terkait juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat menyelaraskan kerja sama antarlembaga. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan kasus perlindungan anak secara lebih efektif.

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra, menyampaikan bahwa kondisi perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.

“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ujar Jasra.

KPAI berharap perlindungan anak menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas Polri, sehingga upaya pencegahan maupun penanganan kejahatan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga pejabat utama Polda Metro Jaya, yakni Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), Kepala Biro Operasi (Karoops), dan Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam). Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (6/11/2026).

Dalam sertijab tersebut, jabatan Irwasda diserahterimakan dari Brigjen Pol. Sri Satyatma kepada Kombes Pol. Rifki. Sementara itu, jabatan Karoops beralih dari Brigjen Pol. La Ode Aries El Fathar kepada Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi.

Adapun jabatan Dirintelkam diserahterimakan dari Kombes Pol. Miko Indrayana kepada Kombes Pol. Ardyansyah. Upacara tersebut turut dihadiri Wakapolda Metro Jaya, para pejabat utama, serta Kapolres jajaran.

Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas. Ketiga posisi tersebut memiliki peran strategis dalam pengawasan internal, koordinasi operasional, serta deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa sertijab menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Kami berharap para pejabat yang mengemban amanah baru dapat menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) di lingkungan masyarakat menjadi salah satu perhatian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur. Melalui Program Desa Binaan Imigrasi, jajaran Imigrasi menggandeng Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Hotel Fieris, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026).

Program ini bertujuan membangun sinergi antara Imigrasi dan pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait keberadaan orang asing, dokumen perjalanan, izin tinggal, serta potensi tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan dan penyelundupan manusia.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang diwakili Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Ghanda Ade Satiawan, S.H., M.M.

Sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta diwakili Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Keimigrasian, Hamdan Muhammad Al Amin, A.Md.Im., S.E., M.H.

Selanjutnya, penandatanganan PKS dilakukan antara Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan Kelurahan Cibubur dan Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi dalam mendukung pengawasan keimigrasian di tengah masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Lurah Kelapa Dua Wetan, Priyati, S.AP., mengingatkan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dokumen perjalanan dan izin tinggal orang asing.

Ia juga menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan serta tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi.

Menurutnya, pengawasan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari Imigrasi, pemerintah kelurahan, RT/RW, FKDM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mempercepat pelaporan apabila ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian.

Sementara itu, Lurah Cibubur, Rony Abdullah, S.T., memaparkan gambaran wilayah Kelurahan Cibubur yang memiliki luas 240,94 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 84.662 jiwa. Wilayah tersebut terdiri dari 14 RW dan 155 RT.

Berdasarkan data Podes tahun 2024, terdapat 10 warga negara asing yang tercatat berada di wilayah Kelurahan Cibubur.

Data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pendataan orang asing, meningkatkan sosialisasi keimigrasian, serta memperkuat upaya pencegahan TPPO dan penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural.

Pemaparan berikutnya disampaikan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), Dian Helsinki, S.H. Ia menjelaskan bahwa PIMPASA memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran keimigrasian.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu terus dibangun untuk mencegah TPPO dan TPPM.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Forum tersebut menjadi sarana pertukaran informasi sekaligus memperkuat komunikasi antara jajaran Imigrasi, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur berharap kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keimigrasian semakin meningkat.

Penguatan sinergi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi berkala, pertukaran informasi, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian di wilayah Jakarta Timur diharapkan semakin efektif, responsif, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, Pelindo Group Wilayah Jakarta menggelar kegiatan silaturahmi dan audiensi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Fatahillah Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Pelindo Group serta unsur Forkopimko Jakarta Utara.

Dari unsur Pelindo Group, hadir Executive Director Regional 2 Pelindo, Budi Prasetio, Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas, Andi Hamdani, EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, beserta jajaran pimpinan dan perwakilan anak perusahaan Pelindo Group lainnya.

Sementara itu, dari unsur Forkopimko Jakarta Utara hadir Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., Sekretaris Kota Jakarta Utara, H. Iyan Sopyan Hadi, perwakilan Dandim 0502/Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., serta Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres dan jajaran pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam audiensi tersebut, Pelindo Group memaparkan struktur organisasi, profil anak perusahaan, serta berbagai bidang usaha yang dijalankan, mulai dari pelayanan kapal, kegiatan bongkar muat, pengelolaan terminal, jasa maritim hingga layanan logistik.

Selain itu, disampaikan pula peran strategis Pelindo Group dalam mendukung kelancaran operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pusat kegiatan logistik dan distribusi barang yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya memperkuat sinergitas dan koordinasi antara Pelindo Group dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh instansi terkait guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di kawasan pelabuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa kepolisian memiliki peran strategis sebagai operator keamanan publik yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif menggerakkan dan mengoordinasikan seluruh elemen terkait dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Polri hadir sebagai operator keamanan publik yang berperan aktif dalam menggerakkan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara Forkopimko, Pelindo Group, dan seluruh stakeholder kepelabuhanan,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., kepada awak media, Jumat (6/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan situasi keamanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini.

“Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, kita berharap seluruh aktivitas kepelabuhanan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keamanan kawasan pelabuhan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak,” tambahnya.

Melalui kegiatan silaturahmi dan audiensi ini, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara Pelindo Group dengan unsur Forkopimko Jakarta Utara, sekaligus meningkatkan efektivitas koordinasi dalam mendukung kelancaran operasional pelabuhan.

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas kepelabuhanan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, demi mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan perekonomian nasional.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan apel kesiapan dan Patroli Cipta Kondisi guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (6/11/2026)

Kegiatan tersebut dipimpin oleh IPDA Daniel Fanuel, S.H., selaku Pawas Pendamping sekaligus Kanit 2 Satintelkam Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan melibatkan 17 personel serta didukung 4 unit kendaraan dinas roda empat (KR4).

Sebelum pelaksanaan patroli, Sipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok turut melaksanakan monitoring guna memastikan kegiatan apel dan patroli berjalan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku.

Adapun rute patroli meliputi PT Salim Ivomas, Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Terminal Penumpang Nusantara Pura II.

Dalam pelaksanaannya, personel melaksanakan patroli dialogis dan pemantauan situasi keamanan di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan perusahaan, akses jalan pelabuhan, serta terminal penumpang.

Petugas juga berkoordinasi dengan petugas keamanan (security) setempat serta menyampaikan imbauan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hingga dini hari, guna mengantisipasi berbagai potensi tindak kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan aksi begal.

Selain itu, personel turut melakukan pemantauan arus lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan serta mengimbau masyarakat dan calon penumpang kapal agar selalu menjaga barang bawaan masing-masing demi menghindari kehilangan maupun tertukar.

Petugas juga mengingatkan masyarakat yang hendak membeli tiket kapal Pelni maupun kapal Roro agar melakukan transaksi melalui loket atau saluran resmi guna menghindari praktik penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kepada petugas keamanan di lingkungan pelabuhan, personel mengingatkan pentingnya meningkatkan pengawasan serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani setiap permasalahan. Apabila ditemukan kejadian menonjol atau potensi gangguan keamanan, petugas security diminta segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya memastikan situasi keamanan di kawasan pelabuhan tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, pekerja, maupun pengguna jasa pelabuhan.

Selama pelaksanaan apel dan Patroli Cipta Kondisi berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman dan kondusif.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan preventif melalui patroli rutin, pengawasan, serta koordinasi dengan seluruh unsur terkait sebagai upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.