Kapolda Metro Jaya Prioritaskan Pelayanan Cepat Dan Responsif Tingkatkan Rasa Aman Bagi Masyarakat

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menekankan peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus memperkuat langkah pencegahan gangguan keamanan. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pedoman Kerja Bersama Polda Metro Jaya di Gedung Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa pelayanan kepolisian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, seluruh jajaran diharapkan mampu memberikan bantuan, menanggapi pengaduan warga, serta menjalankan tugas secara profesional dan humanis.

“Masyarakat yang datang ke kantor polisi harus mendapatkan bantuan dan pelayanan yang baik,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa Pedoman Kerja Bersama merupakan tindak lanjut arahan Kapolri yang mencakup lima prioritas, yakni keselamatan dan keamanan masyarakat, pelayanan kepolisian dan penegakan hukum, dukungan terhadap program pemerintah, pembinaan profesionalisme personel, serta pengawasan pelaksanaan program prioritas Kapolri.

Untuk meningkatkan rasa aman, Polda Metro Jaya memprioritaskan pencegahan dan penanganan kejahatan jalanan, tawuran, pencurian kendaraan bermotor, peredaran narkoba, serta kejahatan siber. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Di bidang pelayanan, perhatian diarahkan pada peningkatan kecepatan respons Call Center 110, penanganan pengaduan masyarakat, serta perbaikan layanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK. Perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan juga menjadi bagian dari prioritas pelayanan kepolisian.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Warga diimbau untuk saling peduli dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui potensi gangguan keamanan di sekitarnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus bekerja sama, saling peduli, dan tidak ragu menyampaikan informasi maupun keluhan kepada kepolisian. Jika membutuhkan bantuan polisi, masyarakat dapat menghubungi Call Center 110,” ujarnya.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Perkuat Sinergitas Dengan Balai Karantina DKI Jakarta,

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi lintas instansi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta. (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kasatintelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K., Kasatreskrim AKP Aditya Rizky Nugroho, S.Tr.K., S.I.K., Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, serta Kasipropam AKP Stefanus Sukoco, S.H. Turut hadir Fungsional PHPI Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Muslikan.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan, khususnya dalam pengawasan serta penanganan peredaran pangan ilegal yang berkaitan dengan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap komunikasi dan koordinasi antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan. Sinergitas lintas instansi sangat penting untuk mencegah peredaran pangan ilegal serta memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang beredar di masyarakat,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Priok siap mendukung pelaksanaan tugas Balai Karantina, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum apabila diperlukan.

“Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami demi terciptanya keamanan serta kelancaran pengawasan di kawasan pelabuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta, Arum Kusnila Dewi, menyampaikan bahwa dirinya baru mulai bertugas di instansi tersebut sejak Oktober 2026, setelah sebelumnya berdinas di wilayah Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta memiliki sekitar 260 personel yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Tugas tersebut meliputi pencegahan masuk, tersebar, dan keluarnya hama serta penyakit hewan, ikan, maupun organisme pengganggu tumbuhan.

“Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, aktivitas di lingkungan pelabuhan diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan tim untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan karantina tetap berjalan dengan optimal,” ungkap Arum Kusnila Dewi.

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah pengawasan Balai Besar Karantina tidak hanya mencakup Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga meliputi lalu lintas barang di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai juga menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan coffee morning yang akan diselenggarakan di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergitas antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta semakin solid, khususnya dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan, mencegah masuknya pangan ilegal tanpa dokumen karantina, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga bahan pokok penting (bapokting) menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli KRYD Antisipasi TPPO Dan Kejahatan Jalanan Di Kawasan Pelabuhan

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Rabu (18/11/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut difokuskan pada upaya mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan jalanan, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli dipimpin oleh IPTU Nuryanto selaku Kasubbagkerma Bagops Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang bertindak sebagai Perwira Pengawas (Pawas), dengan melibatkan 15 personel dan didukung empat unit kendaraan dinas roda empat (KR4).

Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli meliputi kawasan Indonesia Power PLTU, PT Salim Ivomas, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, hingga Terminal Penumpang Nusantarapura II.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) di sejumlah objek yang disambangi. Petugas mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hingga dini hari, melakukan pemeriksaan terhadap tamu dan kendaraan, serta tidak melaksanakan tugas seorang diri.

Selain itu, petugas keamanan juga diimbau untuk mengedepankan pendekatan persuasif, menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, serta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan.

Tidak hanya menyasar petugas keamanan, personel patroli juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para penumpang kapal laut di kawasan terminal penumpang.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mematuhi peraturan dan prosedur pelabuhan, menjaga barang bawaan pribadi, tidak membawa barang terlarang, serta tidak menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal.

Petugas juga mengimbau para penumpang agar lebih memperhatikan keselamatan keluarga, khususnya anak-anak, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya penumpang yang membutuhkan pertolongan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para penumpang kapal laut, agar selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, menjaga barang bawaan, dan tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Apabila menemukan hal-hal mencurigakan, segera laporkan kepada petugas kepolisian atau petugas pelabuhan,” demikian imbauan personel patroli kepada masyarakat.

Langkah antisipasi TPPO juga menjadi perhatian khusus dalam kegiatan tersebut. Mengingat kawasan pelabuhan merupakan salah satu titik mobilitas masyarakat melalui jalur transportasi laut, pengawasan dan kewaspadaan perlu terus ditingkatkan guna mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan jalur keberangkatan maupun perpindahan orang untuk kepentingan tindak pidana perdagangan orang.

Melalui kegiatan Patroli KRYD ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, memperkuat sinergi dengan petugas keamanan, serta menciptakan rasa aman bagi para pengguna jasa pelabuhan.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan kegiatan preventif dan meningkatkan patroli secara rutin guna menjaga stabilitas kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Imigrasi Ungkap Pakaian Yang Dianjurkan Saat Pengambilan Foto Paspor

investigasihukumkriminal JAKARTA TIMUR | Persiapan mengurus paspor tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Masyarakat juga perlu memperhatikan pakaian yang dikenakan saat mendatangi kantor imigrasi, terutama ketika menjalani proses pengambilan foto dan data biometrik.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengingatkan para pemohon paspor agar memahami ketentuan berpakaian atau outfit sebelum datang sesuai jadwal pelayanan. Imbauan tersebut disampaikan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proses pelayanan keimigrasian.

Dalam proses permohonan paspor, pengambilan foto menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilalui setiap pemohon. Karena itu, penampilan perlu dipersiapkan agar wajah dapat terlihat jelas dan proses pengambilan gambar berlangsung tanpa kendala.

Ada empat hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat yang hendak mengurus paspor.
Pertama, pemohon diminta menghindari penggunaan aksesori berlebihan dan lensa kontak atau softlens ketika menjalani pengambilan foto. Hal ini bertujuan agar tampilan wajah terlihat jelas tanpa terhalang benda tambahan.

Kedua, masyarakat diimbau tidak mengenakan rok maupun celana pendek. Pemohon dianjurkan menggunakan pakaian yang sopan dan pantas selama berada di lingkungan kantor imigrasi.

Ketiga, pakaian yang dikenakan sebaiknya berkerah dan berlengan. Pemohon juga diminta menghindari pakaian berwarna putih karena penggunaan warna selain putih dapat memberikan kontras lebih baik dengan latar belakang foto sehingga hasil gambar terlihat lebih jelas.

Keempat, masyarakat diimbau menggunakan sepatu saat datang ke kantor imigrasi. Ketentuan ini merupakan bagian dari penampilan yang rapi dan sesuai dengan suasana pelayanan di lingkungan kantor.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengajak masyarakat memperhatikan seluruh ketentuan tersebut sebelum jadwal permohonan paspor. Persiapan yang baik diharapkan dapat mencegah kendala yang berpotensi menghambat proses pelayanan, khususnya pada tahapan pengambilan foto dan data biometrik.

Melalui imbauan ini, Kantor Imigrasi Jakarta Timur terus berupaya menyampaikan informasi yang mudah dipahami sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tata tertib pelayanan keimigrasian.

Dengan demikian, sebelum berangkat mengurus paspor, masyarakat diharapkan memastikan pakaian yang dikenakan sudah sesuai ketentuan agar proses permohonan berjalan tertib, lancar, dan nyaman.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melalui Instagram dan TikTok @imigrasijaktim, Facebook Kanim Jakarta Timur, serta X Imigrasi Jaktim.

Masyarakat juga dapat menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0811-1477-756.

Wujud Kepedulian kepada Rakyat H. Heri Kustanto Serap Aspirasi Dan Dengarkan Keluhan Warga

investigasihukumkriminal JAKARTA PUSAT | Berbagai persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD DKI Jakarta, H. Heri Kustanto, S.H., di wilayah RW 04, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lapangan tenis tersebut turut dihadiri Camat Kemayoran, unsur masyarakat, para ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan di lingkungan mereka.

H. Heri Kustanto, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan, masukan, dan kebutuhan pembangunan di wilayah.

Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, penataan saluran drainase, pengadaan CCTV, kebutuhan mobil ambulans, hingga fasilitas penunjang kegiatan keagamaan seperti alat hadroh dan sound system untuk Majelis Taklim.

Selain itu, persoalan program pemberdayaan masyarakat yang dinilai masih tersendat juga menjadi perhatian warga dalam forum tersebut.

Heri Kustanto: Aspirasi Warga Harus Diperjuangkan
Dalam kesempatan tersebut, H. Heri Kustanto menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal untuk bertemu masyarakat, melainkan menjadi kesempatan bagi dirinya untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan warga di lapangan.

Ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan setiap aspirasi masyarakat, terlebih persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, pembangunan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Baginya, seorang wakil rakyat tidak cukup hanya hadir ketika masyarakat menyampaikan keluhan, tetapi juga harus ikut mengawal agar kebutuhan dan persoalan warga memperoleh perhatian serta solusi.

Camat Kemayoran Turut Hadir, Warga Berharap Ada Tindak Lanjut.Kehadiran Camat Kemayoran dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari ruang komunikasi antara masyarakat, unsur pemerintah wilayah, dan wakil rakyat.

Sejumlah warga mengapresiasi pelaksanaan reses yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Mereka menilai komunikasi langsung seperti ini penting agar persoalan di tingkat RT dan RW dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Sementara itu, seorang tokoh pemuda yang juga berprofesi sebagai advokat menyampaikan bahwa pelibatan ketua RT, RW, serta tokoh masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan program pemerintah dapat tersosialisasi dan kebutuhan masyarakat tersampaikan secara langsung.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi dilanjutkan dengan koordinasi dan langkah konkret dari pihak terkait.

Warga Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut mencerminkan masih adanya kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

Mulai dari infrastruktur jalan, drainase, fasilitas kesehatan darurat, hingga pemberdayaan masyarakat, seluruhnya merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

Masyarakat berharap H. Heri Kustanto dapat mengawal aspirasi tersebut hingga sampai kepada pemerintah daerah dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Sebab, keberhasilan sebuah kegiatan reses bukan hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang berhasil dihimpun, melainkan dari sejauh mana suara masyarakat diperjuangkan dan diwujudkan menjadi solusi nyata.

Kini, masyarakat Utan Panjang menaruh harapan agar pertemuan tersebut menjadi awal dari perubahan dan perbaikan lingkungan yang selama ini mereka nantikan.

Urus KTP Tanpa Fotokopi Segera Diberlakukan, Bagaimana Kesiapan di Daerah?

Wacana Larangan Fotokopi KTP-el dalam RUU Adminduk: Solusi Pengamanan Data atau Tantangan Baru di Lapangan?

investigasihukumkriminal JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Dalam rapat kerja tingkat I yang digelar pada pertengahan November 2026, Mendagri Tito Karnavian dan DPR secara tegas memasukkan wacana larangan bagi penyelenggara layanan publik untuk meminta fotokopi maupun tangkapan layar (screenshot) dokumen kependudukan warga.

Wacana ini memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai krusial untuk menekan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Namun di sisi lain, transisi menuju sistem verifikasi digital menimbulkan tantangan kesiapan infrastruktur di berbagai instansi, baik sektor publik maupun swasta.

Pokok Perubahan dalam RUU Adminduk

Berdasarkan draf pembahasan, sejumlah poin krusial yang diatur dalam wacana aturan baru ini meliputi:

  1. Larangan Penggandaan Dokumen Fisik: Penyelenggara layanan publik dilarang keras meminta fotokopi KTP-el atau screenshot dokumen digital guna melindungi keamanan data pribadi warga.
  2. Peralihan ke Verifikasi Digital: Proses verifikasi identitas nantinya akan dialihkan sepenuhnya menggunakan alat baca digital (card reader) atau pemindaian sistem terenkripsi yang langsung terhubung dengan database kependudukan nasional.
  3. Penguatan NIK dan IKD: Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan diperkuat fungsinya sebagai Single Identity Number (SIN) untuk mengakses seluruh layanan publik melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu, aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditetapkan sebagai representasi digital yang sah tanpa perlu dicetak ulang.
  4. Kewajiban Penyediaan Alat Baca: Komisi II DPR RI menekankan bahwa larangan fotokopi ini wajib dibarengi dengan penyediaan alat baca digital di seluruh instansi pelayanan, termasuk bagi para pelaku usaha dan sektor swasta.

Masa Transisi dan Polemik di Tingkat Daerah

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri menegaskan bahwa sebelum RUU Adminduk resmi disahkan menjadi undang-undang, fotokopi KTP-el masih dapat digunakan secara terbatas, khususnya bagi instansi yang sistemnya belum terintegrasi secara digital. Instansi yang masih menerima berkas fisik juga diwajibkan menjaga kerahasiaan, keamanan penyimpanan, serta pemusnahan berkas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sementara itu, terkait aturan legalisir, merujuk pada Permendagri Nomor 104 Tahun 2019, dokumen kependudukan yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) berupa QR Code sebenarnya sudah tidak lagi memerlukan cap legalisir manual.

Kendati demikian, polemik kecil sempat muncul di tingkat daerah terkait kebiasaan warga yang kerap harus membeli map dan memperbanyak fotokopi saat mengurus administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menanggapi hal tersebut, Analis Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Sodikin, memberikan klarifikasi.

Asep Sodikin Analis Disdukcapil Kab Cianjur

Menurut Asep, penggunaan map dan kelengkapan berkas fisik selama ini bertujuan agar dokumen permohonan warga tertata rapi, tidak tercecer, serta memudahkan pihak Disdukcapil dalam mendokumentasikan arsip jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami tidak mengharuskan warga membeli map di kantin sekitar area Disdukcapil; masyarakat bisa membawa map dari rumah masing-masing. Kami juga berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan berkas dokumen masyarakat dengan baik dan rapi,” ujar Asep.

Dengan bergulirnya pembahasan RUU Adminduk ini, publik berharap pemerintah dapat memastikan kesiapan infrastruktur teknologi secara merata sebelum aturan larangan fotokopi diberlakukan secara total, guna menghindari hambatan dalam pelayanan publik sehari-hari.

Polri Gelar Sidang KKEP terhadap EHS

investigasihukumkriminal Jakarta – Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Dalam persidangan tersebut, EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan bahwa dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Ia juga memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.

Trunoyudo menyampaikan bahwa hingga keterangan tersebut diberikan, proses persidangan masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi persidangan setelah seluruh rangkaian proses selesai.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Danpusterad Tekankan Kesiapsiagaan dan Profesionalisme dalam Gladian ESAR Wanadri 2026

investigasihukumkriminal Cianjur | Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan, S.H., M.H, memberikan pembekalan kepada peserta Gladian ESAR (Explorer Search and Rescue) Wanadri 2026 yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung bertempat di Puncak Kana Resot and Camsite, Cianjur, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

Dalam pembekalannya, Danpusterad menekankan pentingnya membangun jiwa korsa sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR). Menurutnya, jiwa korsa bukan sekadar rasa kebersamaan, melainkan juga mencerminkan rasa memiliki, kepedulian, loyalitas, serta tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan, terlebih ketika menjalankan misi kemanusian.

Ditegaskannya, dalam setiap operasi SAR, soliditas dan kekompakan tim merupakan hal yang mutlak. Setiap personel harus mengutamakan keselamatan bersama, saling melindungi dan mengingatkan, mematuhui komando, serta menjaga semangat dan ketangguhan hingga seluruh rangkaian tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Lebih lanjut, Dapusterad menyampaikan bahwa jiwa korsa yang kuat harus dibangun melalui rasa memiliki dan kepedulian atar sesama anggota, latih kekompakan dan komunikasi, penguatan ketangguhan mental, serta mejaga integritas dan disiplin, “Tim yang kuat lahir dari nilai-nilai yang dijaga dan dilaksanakan bersama,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Danpusterad juga menguraikan enam nilai fundamental yang menjadi landasan jiwa korsa, yaitu persaudaraan dan kebersamaan, loyalitas dan integritas, disiplin dan tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan, kepedulian dan empati, serta kesetian terhadap misi kemanusian.

Selain itu, ditekankan bahwa seorang pemimpin memiliki peran penting sebagai penggerak dan teladan dalam menumbuhkan jiwa korsa. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keteladanan dalam sikap dan tindakan, bersikap adil serta peduli terhadap anggota, membangun komunikasi yang terbuka, memiliki kompetensi dan profesionalisme, mengutamakan keselamatan tim, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Melalui pembekalan ini, diharapkan seluruh peserta Gladian ESAR Wanadri 2026 semakin memahami pentingnya soliditas, disiplin, kepemimpinan, dan kerja sama tim sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan operasi pencarian dan penyelamatan, khususnya di medan gunung dan hutan.

Kegiatan Gladian ESAR Wanadri 2026 berlangsung mulai tanggal 15 hingga 21 November 2026, dengan tujan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan para peserta dalam melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan dikawasan gunung dan hutan, sehingga mampu bertindak secara profesional, terampil, dan tanggap dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di alam terbuka.

Kapolres Priok Kunjungi KSOP Kelas Utama Tanjung Priok

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka memperkuat sinergitas dan meningkatkan koordinasi lintas instansi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala KSOP Utama Tanjung Priok, Dr. Ir. Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., IPU., ASEAN.Eng., APEC.Eng., beserta jajaran.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan KSOP Utama Tanjung Priok yang baru menjabat jelas Kapolres AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., kepada Awak Media, (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling memperkenalkan diri, bertukar informasi, serta membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan, khususnya dalam mendukung keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain membahas koordinasi keamanan kawasan pelabuhan, Kapolres juga menyampaikan pentingnya dukungan lintas instansi terhadap program Kapolri, yakni “Polisi Peduli Pengangguran”.

Program tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak KSOP Utama Tanjung Priok, khususnya dalam membuka peluang pelatihan keterampilan kenelayanan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Kapolres menyampaikan bahwa kepedulian Polri kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui upaya membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi.

“Apabila Polri belum dapat memberikan pekerjaan secara langsung kepada masyarakat, setidaknya kami dapat membantu membuka akses dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha. Apabila diperlukan, kami juga berupaya memfasilitasi pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bekerja maupun berwirausaha,” ungkap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa siap mendukung dan membantu setiap kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

“Kami berharap sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok siap bersinergi dan memberikan dukungan demi kelancaran seluruh aktivitas kepelabuhanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” tambahnya.

Kepala KSOP Utama Tanjung Priok bersama jajaran menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi dalam mendukung kelancaran operasional dan keamanan kawasan pelabuhan.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergitas antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan KSOP Utama Tanjung Priok semakin solid, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam mendukung pelayanan kepelabuhanan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

Kapolri Hadiri Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob Polri

investigasihukumkriminal DEPOK – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperingati perjalanan panjang pengabdian Brimob dalam menjaga keamanan dan keutuhan bangsa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Brimob, para senior, dan purnawirawan yang telah berkontribusi membangun Korps Brimob hingga menjadi satuan yang tangguh, profesional, berprestasi, dan dicintai masyarakat.

Kapolri juga mengenang perjalanan pengabdiannya saat pertama kali bergabung dengan Korps Brimob pada 1995. Hampir 10 tahun masa pengabdiannya dihabiskan bersama kesatuan tersebut, termasuk saat bertugas di Kompi 519 Serang, Banten, serta sejumlah daerah penugasan lainnya.

“Semangat pengabdian itu tercermin dalam rangkaian HUT ke-81 yang digelar Brimob dan Satbrimob Polda di seluruh Indonesia. Seperti bakti sosial dan bakti kesehatan, operasi bibir sumbing, khitanan massal, donor darah, serta anjangsana kepada para senior, warakawuri, dan anggota yang sakit menahun,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa Brimob memiliki peran penting dalam berbagai pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari penanggulangan terorisme, penanganan konflik sosial, hingga tanggap bencana. Saat ini, personel Brimob juga terus menjalankan penugasan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk melalui Operasi Damai Cartenz di Tanah Papua.

Menurut Kapolri, pelaksanaan tugas tersebut harus senantiasa mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat, sekaligus tetap tegas dalam menegakkan aturan dengan berpedoman pada prinsip profesional, prosedural, proporsional, dan etis.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan sejumlah arahan kepada personel Brimob, di antaranya menjaga integritas, memperkuat soliditas dan sinergi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat, meningkatkan profesionalisme, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kapolri turut menyampaikan penghargaan kepada personel yang menerima penghargaan dalam momentum HUT ke-81 tersebut. Ia berharap penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan dedikasi dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Menutup sambutannya, Kapolri berharap Korps Brimob Polri semakin profesional, solid, dan modern, serta terus menjaga kehormatan institusi dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.

“Pangkat dan jabatan akan berganti, tetapi kehormatan Korps Brimob harus tetap dijaga dari generasi ke generasi. Saya berharap di usia yang semakin matang, Brimob semakin profesional, solid, dan modern, serta semakin dekat dan dicintai oleh masyarakat,” tutup Kapolri.