investigasihukumkriminal JAKARTA | Pemerintah mempercepat integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) milik Kementerian Agama. Langkah berbasis digital ini ditargetkan rampung pada akhir tahun untuk mengunci celah manipulasi status perkawinan, mencegah kecurangan, serta meningkatkan akurasi data layanan publik di seluruh Indonesia.

Percepatan interkoneksi data nasional ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Monitoring Capaian Interkoneksi SIAK dan SIMKAH di Command Center Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi ini merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Melalui integrasi ini, otomatisasi pembaruan status perkawinan pada SIAK Terpusat akan berjalan secara real-time. Ketika pernikahan tercatat di SIMKAH (KUA), status kependudukan warga di basis data Dukcapil—seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el—akan otomatis terbarui tanpa perlu proses birokrasi yang berbelit.

Melalui integrasi ini, otomatisasi pembaruan status perkawinan pada SIAK Terpusat akan berjalan secara real-time. Ketika pernikahan tercatat di SIMKAH (KUA), status kependudukan warga di basis data Dukcapil—seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el—akan otomatis terbarui tanpa perlu proses birokrasi yang berbelit.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa penyesuaian sistem ini ditargetkan selesai pada November 2026, sehingga pengujian piloting dapat langsung dimulai di dua hingga tiga KUA pada Desember 2026.

“Integrasi ini mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat keamanan siber agar data kependudukan terlindungi dari ancaman kebocoran. Ke depan, KUA di daerah tidak perlu lagi membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) satu per satu dengan Dinas Dukcapil setempat karena semua langsung terhubung secara terpusat,” ujar Teguh.

Sementara itu, Tenaga Ahli Stranas PK KPK, Budi Pribadi, menyampaikan bahwa keandalan basis data nasional merupakan fondasi utama pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Integrasi ini dinilai sangat krusial untuk mencegah penipuan identitas serta mendukung ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dari pihak Kementerian Agama, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, interkoneksi langsung antara SIMKAH dan SIAK Terpusat akan memangkas beban administrasi masyarakat yang baru menikah.

Dengan pendekatan pemerintah yang aktif (stelsel aktif), ketersediaan infrastruktur SIAK Terpusat dipastikan siap melayani pembaruan data secara masif dan aman. Sinkronisasi data berkala akan terus dilakukan hingga target pemutakhiran real-time dan protokol keamanan siber yang ketat terealisasi penuh pada Desember 2026.

Source: dukcapil

investigasihukumkriminal JAKARTA | Satuan Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Presisi dalam rangka mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), aksi tawuran, geng motor, balap liar, serta potensi tindak pidana 3C (curas, curat, dan curanmor).

Kegiatan patroli dilaksanakan dengan menyasar sejumlah lokasi dan jalur yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli dipimpin oleh Aiptu Hanggoro selaku Kepala Tim 3P, bersama lima personel, yakni Aipda Kasmito, Bripka Riza, Brigadir Arif, Brigadir Danny, dan Bripda Ihsan. Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua.

Sebelum melaksanakan patroli, Aiptu Hanggoro memberikan arahan kepada seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah-langkah preventif terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada jam rawan.

Patroli pertama dilakukan di depan Terminal Penumpang Pelni. Petugas melakukan pemantauan sekaligus memberikan imbauan kepada para sopir dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang masih berkumpul di sekitar lokasi.

Selanjutnya, pada pukul 00.55 WIB hingga 01.45 WIB, personel menyisir Jalan Pelabuhan Nusantara II. Petugas memberikan imbauan kepada para sopir truk yang sedang beristirahat di bahu jalan agar tetap menjaga keamanan barang bawaan serta menghindari penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan perjudian daring.

Memasuki pukul 01.50 WIB hingga 02.30 WIB, patroli dilanjutkan di Jalan Raya Pelabuhan. Petugas mendapati sejumlah pemuda yang berkumpul di pinggir jalan. Personel kemudian memberikan imbauan agar mereka meninggalkan kawasan pelabuhan guna mencegah terjadinya keributan. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mereka sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan.

Patroli kemudian berlanjut ke kawasan depan INGGOM, Jalan Raya Pelabuhan, pada pukul 02.35 WIB hingga 03.10 WIB. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah sopir yang berkumpul di bahu jalan.

Personel memberikan edukasi agar para sopir tidak beristirahat di bahu jalan karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, para sopir diingatkan untuk selalu melakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum beroperasi guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Adapun rute patroli meliputi Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Pelabuhan Nusantara II, Jalan Ketel, dan Jalan Padamarang.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, khususnya pada waktu-waktu rawan.

“Patroli ini kami laksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, termasuk aksi tawuran, geng motor, balap liar, serta kejahatan jalanan lainnya. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan dan pekerja di kawasan pelabuhan, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan adanya aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, segera informasikan kepada petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus  dugaan peredaraan gelap narkotika jenis etomidate dalam rangka Operasi Nila Jaya 2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan Target Operasi Ops Nila Jaya Tahun 2026 seorang pria berinisial CA (25) beserta barang bukti sebanyak 155 pcs etomidate.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran gelap etomidate di wilayah Tanjung Priok.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit I Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok di bawah pimpinan Kanit I melakukan penyelidikan. Dalam perkembangannya, petugas memperoleh informasi bahwa lokasi transaksi berpindah ke kawasan PIK 1 dengan modus penempelan barang.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup di sekitar lokasi. Saat berada di titik yang telah ditentukan, tim mencurigai seorang pria yang terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi dan kemudian mengambil sebuah barang.

Petugas selanjutnya mengamankan pria tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pria tersebut mengaku bernama Andri.
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang diambil, petugas menemukan 155 pcs etomidate yang diduga merupakan narkotika.

“Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan mengaku mengambil barang tersebut atas perintah seorang perempuan berinisial S, yang saat ini masih dalam pencarian atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO),” jelas Kasatresnarkoba AKP. Trendy Habibi Aryanto, S.Tr.K., S.I.K., M.H., pada Rabu (23/9/2026).

Selain barang bukti etomidate, petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.
Selanjutnya, tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan sejumlah tindakan, di antaranya mengamankan tersangka dan barang bukti, pemeriksaan urine, pemeriksaan saksi dan tersangka, gelar perkara, serta melengkapi administrasi penyidikan.

Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan awal barang bukti di laboratorium, pemeriksaan perangkat telepon seluler menggunakan Cellebrite, serta melanjutkan penyelidikan terhadap perempuan berinisial S yang disebut sebagai DPO.

Atas perkara tersebut, tersangka diproses berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf b KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi Aryanto, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menyatakan proses penyidikan masih terus dilakukan, termasuk pendalaman terhadap jaringan dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Proses penyelidikan dan penyidikan masih terus kami lakukan untuk mengungkap lebih lanjut asal-usul barang serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini,” demikian keterangan kepada awak media.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., memberikan pengarahan kepada personel Polres dan Polsek jajaran mengenai filosofi hukum dasar, sistem hukum, serta taktik penyelenggaraan penegakan hukum (gakkum) di Aula Lantai 2 Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Selasa (22/9/2026).

Pengarahan dihadiri Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok, para Kapolsek jajaran, para KBO, serta para Kanit dari masing-masing fungsi.

Dalam arahannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menekankan pentingnya pemahaman terhadap filosofi hukum sebagai landasan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, terukur, dan tepat sasaran.

Kapolres menjelaskan bahwa dalam memahami serta menyelesaikan persoalan hukum, diperlukan pola pikir yang berjenjang, mulai dari kemampuan melihat fakta secara konkret hingga kemampuan merumuskan strategi secara menyeluruh.

“Pola pikir linier berfokus pada pembuktian empiris yang dapat diverifikasi secara indrawi untuk menunjukkan keterkaitan antar-fakta secara langsung,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri dalam arahannya.

Selanjutnya, ia menjelaskan mengenai pola pikir perspektif, yaitu kemampuan memahami suatu persoalan berdasarkan sudut pandang atau kerangka analisis tertentu.

“Pola pikir perspektif berfokus pada pemahaman suatu persoalan berdasarkan sudut pandang atau kacamata analisis tertentu,” jelasnya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, kemampuan tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut melalui pola pikir taktis, yakni kemampuan menentukan dan melaksanakan tindakan secara tepat berdasarkan situasi, kondisi, waktu, serta tujuan yang hendak dicapai.

“Pola pikir taktis berfokus pada kemampuan mengeksekusi tindakan atau keputusan secara tepat pada waktu dan kondisi tertentu,” kata Kapolres.

Lebih lanjut, AKBP Alrasyidin Fajri menerangkan pentingnya pola pikir strategis dalam mengintegrasikan berbagai taktik dan merumuskan cara bertindak secara terencana.

“Pola pikir strategis berfokus pada pengintegrasian serangkaian taktik dan formulasi cara bertindak secara terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan konsep grand strategy, yaitu kemampuan mengonsolidasikan berbagai strategi secara menyeluruh dan berjangka panjang guna mencapai tujuan utama organisasi.

“Grand strategy merupakan konsolidasi berbagai strategi secara menyeluruh dan berjangka panjang guna mencapai tujuan utama instansi,” ungkapnya.

Kapolres menegaskan bahwa pemahaman terhadap berbagai tingkatan pola pikir tersebut penting bagi personel, khususnya yang menjalankan fungsi penegakan hukum, agar setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memperhatikan ketepatan analisis, dasar hukum, situasi, serta tujuan penegakan hukum.

Melalui kegiatan pengarahan tersebut, diharapkan seluruh personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polsek jajaran dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan mengenai filosofi hukum dasar, sistem hukum, dan taktik penyelenggaraan penegakan hukum.

“Dengan pemahaman hukum dan pola pikir yang baik, diharapkan setiap personel mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, tepat, dan bertanggung jawab,” pungkas AKBP Fajri.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Polres Pelabuhan Tanjung Priok melalui tim trainer Program Paham AI melaksanakan kegiatan pelatihan Artificial Intelligence (AI) bagi siswa Madrasah Aliyah Nurul Bahri, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Paham AI untuk siswa SMA sederajat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sebanyak 19 siswa mengikuti kegiatan edukasi yang diberikan oleh tim trainer.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan materi mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Materi yang disampaikan meliputi Cerita Jeda, Introduction of AI, Ethical Use of AI, Data Privacy & Safety AI, serta AI Prompt.

Selain pemberian materi, para siswa juga diperkenalkan dengan Website Senopati Academy dan mengikuti quiz pretest serta posttest sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran.

Tim trainer dalam kegiatan tersebut terdiri dari IPTU Daffa Raihantra Budiman, S.Tr.K., M.Sc., BRIGADIR Aditia Juniardi Wibowo, S.H., M.H., BRIPTU Dimas, dan BRIPDA Hatta.

Program Paham AI tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perkembangan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya etika, keamanan data, dan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan siber.

“Kegiatan Program Paham AI untuk Sekolah SMA Sederajat di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya bertujuan untuk memberikan wawasan dan edukasi terkait penggunaan AI dalam pembelajaran serta sebagai imbauan tentang Cybercrime,” demikian disampaikan dalam laporan kegiatan.

Melalui kegiatan tersebut, para siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan AI, khususnya dalam mendukung proses pembelajaran, dengan tetap memperhatikan aspek etika dan keamanan digital.

Sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam kegiatan, seluruh siswa yang mengikuti pelatihan juga telah mendapatkan Sertifikat Program Paham AI.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada generasi muda agar semakin memahami perkembangan teknologi AI sekaligus mampu menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.

investigasihukumkriminal CIANJUR | Ketua Korwil Wargi Kang Haji Dedi Mulyadi (WKHDM) Kabupaten Cianjur, Rasul Hamidi bersama Ketua DPC Front Bodyguard Independen (FBI) Kabupaten Cianjur, Dody Sadewa, melakukan kunjungan kerja mendadak ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur pada pagi hari ini (21/26)

Kedatangan gabungan elemen organisasi masyarakat dan media kontrol sosial ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta mempertanyakan secara langsung efektivitas dan kualitas pelayanan publik sektor pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Namun, kehadiran perwakilan masyarakat tersebut menyisakan catatan kritis terhadap standar penerimaan tamu dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Disdikpora Cianjur. Rombongan tidak diperkenalkan maupun difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Ketua DPC FBI Kabupaten Cianjur, Dody Sadewa, menyayangkan sikap dan pola pelayanan staf Disdikpora yang terkesan kaku dan membatasi ruang dialog antara masyarakat dengan pimpinan dinas.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan bagaimana sejatinya pelayanan serta tata kelola pendidikan di Kabupaten Cianjur saat ini. Sangat disayangkan, pelayanan yang kami terima terkesan tidak terbuka dan pihak dinas tidak memperkenalkan atau menghubungkan kami kepada Kepala Dinas,” ujar Dody Sadewa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua WKHDM Korwil Kabupaten Cianjur, Rasul Hamidi, menegaskan bahwa transparansi dan aksesibilitas pejabat publik merupakan kunci utama dalam membangun mutu pendidikan yang akuntabel.

“Fungsi kontrol sosial ada untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan masyarakat terpenuhi dengan baik. Keterbukaan pejabat publik dalam menerima masukan dan evaluasi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada warga Cianjur,” tegas Rasul Hamidi.

Atas kejadian tersebut, DPC FBI Cianjur bersama WKHDM Korwil Cianjur menyatakan sikap akan terus mengawal dan menuntaskan persoalan transparansi pelayanan di Disdikpora Cianjur demi dorongan perbaikan mutu pendidikan di daerah.