investigasihukumkriminal JAKARTA | Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama proses hukum dan pemulihan.

Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing, mulai dari pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada korban, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian menangani proses hukum, sementara kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait.

“Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan perdagangan orang dapat melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kemudahan pengurusan visa bagi warga negara asing (WNA) kini didukung layanan berbasis digital melalui platform Electronic Visa (e-Visa). Meski proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring, pemohon maupun pihak penjamin tetap harus memperhatikan sejumlah tahapan agar registrasi akun berjalan lancar.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menginformasikan tata cara pembuatan akun e-Visa sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai prosedur administrasi keimigrasian secara digital.

Sebelum mengajukan permohonan visa, setiap pemohon maupun pihak penjamin diwajibkan memiliki akun pada platform resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Langkah awal pendaftaran dapat dilakukan dengan membuka situs evisa.imigrasi.go.id. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna memilih menu Sign In, kemudian menekan pilihan Create Account untuk memulai registrasi.

Hal yang perlu diperhatikan sejak awal adalah pemilihan kategori akun. Sistem e-Visa menyediakan tiga jenis akun dengan peruntukan yang berbeda.

Kategori pertama adalah Foreigner, yang digunakan oleh warga negara asing untuk melakukan pendaftaran secara pribadi.

Kategori kedua, Indonesian Citizen, diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang bertindak sebagai penjamin perorangan bagi WNA.

Adapun kategori ketiga adalah Corporate, Government, atau International Organization. Jenis akun ini digunakan oleh penjamin yang berasal dari perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi internasional.

Setelah memilih kategori yang sesuai, pengguna harus mengisi formulir registrasi dengan data yang diminta sistem. Informasi tersebut mencakup identitas pribadi, informasi paspor atau dokumen perjalanan, alamat email, serta kata sandi.

Bagi penjamin nonperorangan, terdapat persyaratan tambahan berupa informasi perusahaan atau instansi, alamat, serta identitas penanggung jawab.

Ketelitian dalam mengisi formulir menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Seluruh data dan dokumen wajib dilengkapi secara benar sesuai ketentuan yang tercantum pada platform e-Visa.

Pengguna juga harus memperhatikan batas ukuran dokumen yang diunggah, yakni maksimal 2 megabyte sesuai panduan sistem.

Jika seluruh informasi telah diisi dan persyaratan dokumen terpenuhi, proses registrasi dapat dilanjutkan dengan menekan tombol Submit.

Namun, proses setelah pengiriman formulir tidak sepenuhnya sama untuk setiap kategori akun.

Bagi pendaftar kategori Foreigner, sistem akan mengirimkan email aktivasi setelah registrasi berhasil. Pengguna perlu membuka pesan tersebut dan menekan tombol Activate agar akun dapat digunakan.

Sementara itu, pendaftaran akun penjamin harus melalui tahapan verifikasi oleh Direktorat Visa pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam tahapan ini, alamat email yang digunakan memiliki peranan penting karena pemberitahuan mengenai proses verifikasi akan disampaikan melalui email yang telah didaftarkan.

Oleh sebab itu, masyarakat diimbau memastikan alamat email yang dicantumkan benar dan masih aktif agar tidak melewatkan informasi terkait proses pendaftaran.

Pengembangan layanan e-Visa merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keimigrasian. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemohon dan pihak penjamin dalam menjalankan proses administrasi secara lebih efektif, mudah, dan transparan.

Dengan memahami perbedaan jenis akun, persyaratan dokumen, serta tahapan aktivasi dan verifikasi, masyarakat diharapkan dapat melakukan registrasi secara tepat sebelum melanjutkan pengajuan visa melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Peringatan Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap 10 November tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial, penghormatan terhadap jasa para pejuang, ataupun sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperbaiki sikap, perilaku, moral, serta tanggung jawab seluruh elemen bangsa, khususnya para penegak hukum di Indonesia.

Pesan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah. Ia mengajak seluruh aparatur penegak hukum menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan untuk membangun sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan integritas.

Menurut Ali Hanafiah, perjuangan para pahlawan bangsa bukan semata-mata untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, melainkan juga untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bebas dari penindasan, serta memperoleh hak dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan jiwa dan raga tidak boleh kehilangan maknanya akibat perilaku penyelenggara negara yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan amanah konstitusi.

Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan, Bukan Ketakutan

Ali Hanafiah menilai, salah satu pekerjaan besar bangsa Indonesia saat ini adalah memastikan lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan justru menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan, ketidakpercayaan, maupun kekecewaan.

Ia menyoroti pentingnya perubahan mendasar terhadap pola pikir dan perilaku oknum aparatur yang apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengabaikan etika, atau memperlakukan hukum secara tidak adil, dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Istilah transformasi dari peradilan sesat menuju peradilan berintegritas, menurut gagasan yang disampaikannya, merupakan seruan moral agar seluruh unsur peradilan melakukan pembenahan secara nyata.

Perubahan tersebut tidak cukup hanya melalui slogan reformasi birokrasi, pembangunan gedung pengadilan, penerapan teknologi informasi, maupun peningkatan administrasi pelayanan. Pembenahan paling mendasar harus dimulai dari manusia yang menjalankan kewenangan hukum itu sendiri.

Hakim harus menjaga independensi dan tidak boleh tunduk pada tekanan maupun kepentingan di luar hukum. Jaksa harus menjalankan penuntutan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Kepolisian harus mengedepankan profesionalisme dan perlindungan hak masyarakat. Advokat harus menjaga kehormatan profesi, sementara seluruh aparatur pengadilan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.

Sebab, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Jangan Biarkan Pengorbanan Pahlawan Dikhianati Perilaku Menyimpang

Dalam refleksi Hari Pahlawan, Ali Hanafiah mengingatkan bahwa para pejuang terdahulu mempertaruhkan kehidupan mereka demi masa depan generasi penerus. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia dapat hidup merdeka, memperoleh kesejahteraan, serta memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi generasi saat ini untuk menjaga kemerdekaan melalui tindakan nyata, termasuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga bersih dalam pelaksanaan. Kewenangan tanpa integritas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sedangkan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban dapat menjauhkan hukum dari tujuan keadilan.

Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sarana memperoleh keistimewaan. Seragam, pangkat, kewenangan, dan kedudukan dalam institusi negara seharusnya menjadi tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang.

Integritas Peradilan Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Lebih lanjut, Ali Hanafiah menekankan bahwa membangun peradilan berintegritas membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terbuka, objektif, serta berdasarkan ketentuan hukum.

Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang profesional dan transparan.

Lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga perlu menjalankan tugas secara konsisten, tanpa pandang bulu dan tanpa membedakan jabatan atau kedudukan seseorang.

Dalam konteks peradilan, Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab penting untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga independensi hakim, serta memastikan setiap proses persidangan berlangsung sesuai hukum dan prinsip keadilan.

Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan proses hukum yang jujur, terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

FORSIMEMA-RI Dorong Kontrol Publik dan Pers yang Bertanggung Jawab

Sebagai bagian dari elemen masyarakat pers yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI memiliki ruang untuk ikut mengawal keterbukaan informasi, menyampaikan kritik konstruktif, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pelayanan dan penegakan hukum.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi seremonial, tetapi juga harus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.

Pemberitaan mengenai persoalan hukum harus berdasarkan fakta, memiliki sumber yang jelas, mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Kritik terhadap lembaga peradilan bukan berarti melemahkan institusi negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Namun, pengawasan media juga harus disertai tanggung jawab jurnalistik. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta hukum, sedangkan setiap dugaan pelanggaran harus tetap diuji melalui proses dan mekanisme yang berlaku.

Keadilan Beradab Merupakan Amanat Kemerdekaan

Ali Hanafiah mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pemerintah, insan pers, akademisi, hingga masyarakat, untuk menjadikan Hari Pahlawan sebagai titik awal memperkuat kesadaran bahwa keadilan merupakan salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keadilan yang beradab bukan hanya tentang menghukum seseorang yang terbukti bersalah, tetapi juga memastikan orang yang tidak bersalah tidak menjadi korban ketidakadilan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama, proses hukum yang jujur, serta perlindungan atas hak-haknya.

Semangat tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurut Ali, cita-cita para pahlawan harus diteruskan melalui pengabdian yang nyata. Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, maka generasi saat ini memiliki tanggung jawab mempertahankan nilai kemerdekaan melalui kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan komitmen terhadap keadilan.

Momentum 10 November, Saatnya Berbenah dan Mengembalikan Kepercayaan Rakyat

Pada akhirnya, Hari Pahlawan Nasional bukan sekadar mengenang nama-nama besar dalam sejarah, melainkan menghidupkan kembali nilai perjuangan dalam setiap tindakan dan pengabdian.

Ali Hanafiah berharap seluruh penegak hukum mampu melakukan introspeksi dan perubahan perilaku secara sungguh-sungguh. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan masyarakat, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Transformasi menuju peradilan berintegritas harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan lembaga, tetapi juga setiap individu yang bekerja dalam sistem penegakan hukum.

Sebab, kehormatan sebuah institusi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kewenangan atau tingginya jabatan, melainkan oleh perilaku, kejujuran, dan tanggung jawab orang-orang yang berada di dalamnya.

“Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan melalui upacara dan tabur bunga. Lanjutkan perjuangan mereka dengan memperjuangkan keadilan, menjaga kejujuran, dan mengubah perilaku yang menyimpang. Jangan biarkan peradilan menjadi tempat lahirnya ketidakadilan. Sudah saatnya kita bergerak dari peradilan yang menyimpang menuju peradilan yang berintegritas, demi kesejahteraan dan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian pesan moral yang menjadi semangat refleksi Hari Pahlawan.

investigasihukumkriminal Jakarta | Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel. Audit tidak semata-mata dipandang sebagai  kegiatan rutin atau formalitas tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran, sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan  sesuai dengan ketentuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen TNI Dr. Mohamad Hasan, S.H., M.H, yang dibacakan oleh Wadan Pusterad Mayjen TNI Agus Prangarso, S.Sos pada kegiatan Taklimat Awal Tim Audit Kinerja Itjenad di Pusterad TA 2026, bertempat di Aula Gajah Mada Pusterad, Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya, Komandan Pusterad menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi, baik di bidang administrasi, perencanaan maupun operasional, tentu masih terdapat kemungkinan adanya kekurangan dan kelemahan yang perlu mendapat perhatian serta pembenahan. Oleh Karena itu, kehadiran Tim Itjenad memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan organisasi.

“Tim Itjenad memiliki peran yang sangat penting bagi Pusterad, terutama dalam memberikan penilaian yang objektif, koreksi yang konstruktif, serta rekomendasi yang tepat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan tugas ke depan”.ungkapnya.

Lebih lanjut, Komandan Pusterad berharap melalui audit kinerja ini, seluruh jajaran tidak hanya memperoleh gambaran mengenai sejauh mana program kerja telah dilaksanakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai kendala, memahami akar permasalahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, hasil audit diharapkan tidak berhenti pada penilaian dan temuan semata, melainkan dapat menjadi instrumen pembinaan dan pengendalian yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kinerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran organisasi secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komandan Pusterad memerintahkan seluruh staf dan unsur pelaksana di jajaran Pusterad agar memberikan dukungan penuh kepada Tim Itjenad dengan melaksanakan koordinasi secara baik, bersikap terbuka dan kooperatif, serta menyampaikan seluruh data, dokumen, informasi, dan penjelasan yang dibutuhkan secara benar dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada sikap menutup-nutupi kekurangan ataupun menganggap pelaksanaan audit sebagai suatu beban. Sebaliknya, keterbukaan dan kejujuran harus menjadi landasan dalam menerima setiap proses pengawasan, karena hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam membangun organisasi yang semakin baik.

Komandan Pusterad juga menyatakan kesiapan untuk menerima setiap masukan, koreksi, dan saran konstruktif dari Tim Itjenad sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan program kerja dan anggaran Pusterad ke depan semakin tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Pusterad secara optimal.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Pusterad turut menyampaikan ucapan selamat datang serta terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Brgjen TNI Tojo H. Simanjuntak selaku ketua Tim Audit Kinerja beserta tim, atas pelaksanaan audit kinerja di Pusterad. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kemajuan organisasi.