investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh tiga tersangka terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka serta sejumlah tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Salah satu objek yang turut dipersoalkan adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/S1/390/VI/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2026.

Para pemohon meminta agar surat perintah penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mereka juga memohon kepada hakim agar memerintahkan Termohon menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Permohonan tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal Murdian Ekawati, S.H., M.H. Para pemohon pada pokoknya meminta agar hakim memeriksa secara objektif rangkaian tindakan penyidik serta menyatakan penetapan terhadap tiga tersangka tidak sah, cacat formil, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam persidangan, Termohon memberikan tanggapan sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen dan alat bukti untuk mendukung proses penyidikan yang telah dilakukan.

Termohon juga menghadirkan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan yang dibacakan hakim, keterangan saksi antara lain berkaitan dengan dugaan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh ketiga tersangka terhadap korban.

Hakim dalam pertimbangannya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa dalam rangka menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam proses praperadilan.

Setelah mempertimbangkan dalil permohonan, jawaban Termohon, alat bukti serta keterangan saksi, hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap permohonan praperadilan tersebut.

Dalam putusannya, hakim menyatakan sejumlah permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak sesuai dengan pertimbangan hukum masing-masing. Sementara terhadap substansi proses penyidikan, penetapan tiga tersangka tetap memiliki dasar hukum dan proses perkara selanjutnya tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan tersebut menegaskan bahwa proses praperadilan tidak serta-merta menghentikan pokok perkara yang sedang ditangani penyidik. Dengan demikian, proses hukum terhadap ketiga tersangka tetap berlanjut pada tahapan penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Putusan ini sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, tanpa mengambil alih pemeriksaan terhadap pokok perkara yang menjadi kewenangan proses hukum selanjutnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan pelabuhan, Polsek Kawasan Sunda Kelapa melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta On The Spot di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Senin (28/9/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa Kompol Andika Muslim, S.H., S.I.K., dengan melibatkan Kanit Binmas Polsek Sunda Kelapa Iptu Sumarjono, S.H., Pawas Ipda Resi M, personel piket Polsek Kawasan Sunda Kelapa, serta pengguna jasa Pelabuhan Sunda Kelapa.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian menyambangi dan berdialog langsung dengan para pengguna jasa pelabuhan. Selain memperkuat komunikasi, petugas juga menyampaikan sejumlah imbauan terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Pelabuhan Sunda Kelapa.

“Kami mengajak seluruh pengguna jasa Pelabuhan Sunda Kelapa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sinergi antara masyarakat dan Polri sangat penting dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas,” ujar petugas dalam kegiatan tersebut.

Polsek Kawasan Sunda Kelapa juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi keamanan di sekitar kawasan pelabuhan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta aktivitas perjudian online yang dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan gangguan keamanan.

“Apabila mengalami atau mengetahui adanya gangguan kamtibmas, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis selama 24 jam,” demikian imbauan yang disampaikan kepada pengguna jasa pelabuhan.

Kegiatan Jaga Jakarta On The Spot ini merupakan bagian dari upaya Polsek Kawasan Sunda Kelapa dalam meningkatkan kehadiran dan pelayanan Polri di tengah masyarakat, sekaligus membangun komunikasi serta kemitraan dengan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berharap tercipta lingkungan Pelabuhan Sunda Kelapa yang aman, tertib, dan kondusif, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan apel dan patroli cipta kondisi dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (28/9/2026) dini hari.

Kegiatan dipimpin oleh IPTU Indra Basuki, S.H., M.H., selaku Perwira Pengawas (Pawas). Patroli melibatkan sebanyak 15 personel dengan menggunakan tiga unit kendaraan dinas roda empat.

Sejumlah lokasi yang menjadi rute patroli di antaranya Pelabuhan Hinggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Penumpang Nusantara Pura, hingga kawasan JICT I.

Dalam pelaksanaan patroli, personel kepolisian menyambangi dan berdialog dengan para pengemudi kendaraan trailer. Petugas mengingatkan para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi ketentuan lalu lintas selama berada di kawasan pelabuhan maupun saat melintas di jalan raya.

“Kami mengimbau kepada seluruh pengemudi kendaraan berat agar tidak mengemudi secara ugal-ugalan, mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan,” ujar petugas saat memberikan imbauan.

Selain itu, pengemudi juga diingatkan untuk tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk, memastikan muatan sesuai kapasitas kendaraan, tidak melakukan overloading, menggunakan jalur yang telah ditentukan, serta melengkapi surat-surat kendaraan.

Petugas juga menyampaikan imbauan keamanan kepada para penumpang kapal laut di kawasan Terminal Penumpang Nusantara Pura. Masyarakat diminta mematuhi seluruh peraturan dan prosedur yang berlaku di kawasan pelabuhan serta tidak membawa barang-barang terlarang.

“Kami juga mengingatkan para penumpang agar menjaga barang bawaan pribadi, tidak menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal, serta selalu memperhatikan anggota keluarga, khususnya anak-anak. Apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan atau melihat penumpang yang membutuhkan pertolongan, segera laporkan kepada petugas,” ungkap petugas.

Patroli cipta kondisi tersebut merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa pelabuhan dan para pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka memperingati Hari Jadi Propam ke-24 Tahun 2026, Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat di kawasan Dermaga Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok, Sabtu (26/9/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Stephanus Sukoco, S.H., bersama Kanit Provos Sipropam Ipda Mardi Utoyo, S.H., dan enam personel Sipropam.

Sebanyak 20 paket sembako dibagikan kepada para sopir, kernet, buruh dan pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polri kepada masyarakat.

Sebelum kegiatan bakti sosial dilaksanakan, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel yang dipimpin oleh Kasipropam AKP Stephanus Sukoco, S.H., di depan lobi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

AKP Stephanus Sukoco mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Propam ke-24 sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat.

“Kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui momentum Hari Jadi Propam ke-24 ini, kami ingin berbagi dan mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dengan masyarakat, khususnya para sopir dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar AKP Stephanus Sukoco.

Ia menambahkan, pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

“Kami berharap paket sembako yang kami berikan dapat bermanfaat dan sedikit membantu kebutuhan masyarakat. Kegiatan seperti ini juga menjadi momentum bagi personel Propam untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Melalui kegiatan tersebut, Sipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan komitmennya untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat serta mewujudkan kehadiran Polri yang humanis dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

investigasihukumkriminal JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan respons serius terhadap temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai adanya ruangan dengan fasilitas menyerupai apartemen mewah di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Yusril secara tegas meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh. Penyelidikan ini difokuskan untuk mengungkap status bangunan, fungsi sebenarnya dari ruangan tersebut, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas mewah di dalam lingkungan lapas.

“Kami tidak akan menoleransi adanya fasilitas khusus yang mencederai prinsip keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Investigasi menyeluruh harus dilakukan segera untuk membongkar status dan siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Yusril dalam arahannya.

Langkah tegas ini diambil guna memastikan integritas serta akuntabilitas di lingkungan pemasyarakatan tetap terjaga. Yusril juga menekankan bahwa penegakan hukum dan aturan internal akan diterapkan secara tanpa pandang bulu.

Jika dari hasil investigasi nantinya terbukti terdapat pelanggaran aturan, penyalahgunaan wewenang, atau keterlibatan oknum petugas dalam penyediaan maupun penggunaan fasilitas mewah tersebut, pemerintah memastikan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.