investigasihukumkriminal JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.

“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.

Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu, tetapi oleh komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kewenangan kepolisian tetap dijalankan sesuai aturan. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.

Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.

Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menilai, hal yang akan dikenang dari seorang pejabat bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan komitmen dalam menjaga kebenaran dan keadilan.

“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Tim Aceh memastikan langkah ke semifinal Santri Championship 2026 atau Liga Santri Nasional setelah menaklukkan Lampung dengan skor telak 4-1 pada pertandingan terakhir fase grup, Kamis (12/11/2026).

Kapten tim Aceh, Fahmi Abdillah, menjadi bintang dalam pertandingan yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pemain Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Langsa itu memborong seluruh gol kemenangan Aceh.

Tambahan empat gol tersebut sekaligus mengantarkan Fahmi ke puncak daftar pencetak gol sementara turnamen dengan koleksi enam gol.

Penampilan gemilang Fahmi menjadi faktor penting keberhasilan Aceh mengamankan tiket empat besar. Selain menunjukkan ketajaman sebagai ujung tombak, ia juga memperlihatkan kapasitasnya sebagai kapten dalam memimpin rekan-rekannya menghadapi pertandingan penentuan.

Perjalanan Aceh menuju semifinal tidak sepenuhnya mulus. Pada pertandingan pertama fase grup, tim berjuluk wakil Tanah Rencong itu berhasil mengalahkan Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.

Namun, pada laga kedua, Aceh harus mengakui keunggulan tuan rumah Depok yang mewakili Jawa Barat dengan skor 1-2. Dalam pertandingan tersebut, Fahmi turut menyumbangkan satu gol saat menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Kekalahan itu tidak membuat semangat skuad Aceh surut. Mereka justru bangkit pada pertandingan terakhir dengan tampil lebih agresif saat menghadapi Lampung. Empat gol yang dicetak Fahmi memastikan kemenangan 4-1 sekaligus mengunci posisi Aceh di babak semifinal.

Dengan demikian, enam gol yang telah dikoleksi Fahmi berasal dari satu gol saat menghadapi Yogyakarta, satu gol ketika melawan Depok, dan empat gol dalam pertandingan kontra Lampung.

Ketua KSMI Aceh, Muktarrudin Usman, mengapresiasi perjuangan para pemain MUQ Langsa yang telah membawa nama Aceh menembus semifinal kompetisi tingkat nasional tersebut.

Ia berharap para pemain tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga kekompakan, konsentrasi, serta semangat bertanding dalam menghadapi laga berikutnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua KSMI Langsa yang bertindak sebagai pimpinan tim. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian para pemain yang dinilai menjadi motivasi untuk terus memberikan hasil terbaik bagi Aceh.

Keberhasilan melaju ke semifinal menjadi kesempatan penting bagi MUQ Langsa untuk menunjukkan kualitas santri Aceh dalam persaingan sepak bola mini tingkat nasional.

Kini, perjuangan Fahmi Abdillah dan kawan-kawan belum berakhir. Dukungan serta doa masyarakat Aceh diharapkan terus mengiringi langkah tim tersebut hingga partai puncak Santri Championship 2026.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh IPTU Suratman, S.H., selaku Perwira Pengawas (Pawas), dengan melibatkan 14 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan didukung empat unit kendaraan dinas roda empat.

Patroli menyasar sejumlah kawasan strategis, di antaranya PT Salim Ivomas, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, serta sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel tidak hanya melakukan patroli dan pemantauan situasi keamanan, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis dengan petugas keamanan (security) di lingkungan PT Salim Ivomas dan Pelabuhan Nusantara.

Petugas memberikan sejumlah imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari. Selain itu, security diingatkan untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap tamu maupun kendaraan yang keluar masuk kawasan, tidak bertugas seorang diri, serta selalu menjalin koordinasi dengan rekan kerja.

Personel juga mengingatkan agar setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari tindakan kekerasan.

“Kami mengimbau kepada seluruh petugas keamanan agar selalu meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas, khususnya pada malam hari. Apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, kemacetan lalu lintas, maupun kejadian menonjol lainnya, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti,” demikian imbauan personel saat melaksanakan patroli dialogis.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, personel juga melakukan pemantauan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok guna mengantisipasi penumpukan kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan di kawasan pelabuhan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengelola kawasan dan petugas keamanan, untuk terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kegiatan Patroli Cipta Kondisi ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta para pengguna jasa pelabuhan.

“Dengan kehadiran personel Kepolisian melalui kegiatan patroli secara rutin, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif,”.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan preventif dan patroli rutin guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pelayanan, pengamanan dan pengawasan kegiatan embarkasi penumpang Kapal Motor (KM) Kelimutu di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan penumpang menuju Tanjung Pandan berjalan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan data, sebanyak 465 penumpang tercatat naik ke KM Kelimutu.

Dalam pelaksanaannya, personel Polsubsektor Pelni secara aktif melakukan pengamanan di area terminal, khususnya saat para penumpang mulai memasuki ruang tunggu. Petugas juga memberikan imbauan keselamatan serta mengarahkan penumpang agar memasuki area terminal secara tertib dengan mengantre satu baris.

Selain itu, petugas mengingatkan seluruh penumpang untuk memasukkan barang bawaan ke dalam mesin pemindai X-Ray guna memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa ke dalam kapal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang selama proses embarkasi berlangsung.

“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan embarkasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Personel di lapangan juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar mematuhi prosedur keselamatan serta mengikuti arahan petugas,” demikian upaya pengamanan yang dilaksanakan oleh personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Berkat kesiapsiagaan dan pengawasan personel di lapangan, seluruh rangkaian kegiatan embarkasi dan pemeriksaan penumpang KM Kelimutu berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol atau temuan nihil.

KM Kelimutu dijadwalkan bertolak pada pukul 10.00 WIB dengan tujuan Blinyu.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan Food Safety di SPPG Polri Rawa Badak Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan pemeriksaan tersebut dipimpin oleh IPDA drg. Laras Dwi Ayuningrum selaku penanggung jawab, dengan petugas pemeriksa BRIGPOL Yunus Reza Hammami, A.M.K.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui metode organoleptik, meliputi pengamatan terhadap aroma, rasa, warna, serta kondisi fisik makanan. Selain itu, petugas juga memastikan tidak terdapat kontaminasi berupa jamur, serangga, maupun kotoran, serta memastikan makanan dikemas menggunakan wadah yang bersih dan tertutup.

Adapun menu makanan yang diperiksa terdiri dari nasi gurih, ayam bakar sambal bawang, tempe orek, tumis wortel garlic, dan buah melon.

Tidak hanya pemeriksaan secara organoleptik, petugas juga melaksanakan pemeriksaan uji fisik laboratorium terhadap sejumlah kandungan berbahaya pada makanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh parameter menunjukkan hasil negatif, meliputi kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin.

IPDA drg. Laras Dwi Ayuningrum menyampaikan bahwa pemeriksaan Food Safety merupakan langkah penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

“Dengan dilaksanakannya pemeriksaan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan dalam Program Makan Bergizi Gratis Polri memenuhi aspek kebersihan dan keamanan pangan, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan uji laboratorium tersebut, makanan yang disiapkan di SPPG Polri Rawa Badak Utara dinyatakan layak konsumsi.

Melalui kegiatan ini, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berkomitmen mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis Polri dengan mengedepankan aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan dan kepedulian Polri dalam memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar kelayakan konsumsi.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama proses hukum dan pemulihan.

Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing, mulai dari pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada korban, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian menangani proses hukum, sementara kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait.

“Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan perdagangan orang dapat melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kemudahan pengurusan visa bagi warga negara asing (WNA) kini didukung layanan berbasis digital melalui platform Electronic Visa (e-Visa). Meski proses pendaftaran dapat dilakukan secara daring, pemohon maupun pihak penjamin tetap harus memperhatikan sejumlah tahapan agar registrasi akun berjalan lancar.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menginformasikan tata cara pembuatan akun e-Visa sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai prosedur administrasi keimigrasian secara digital.

Sebelum mengajukan permohonan visa, setiap pemohon maupun pihak penjamin diwajibkan memiliki akun pada platform resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Langkah awal pendaftaran dapat dilakukan dengan membuka situs evisa.imigrasi.go.id. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna memilih menu Sign In, kemudian menekan pilihan Create Account untuk memulai registrasi.

Hal yang perlu diperhatikan sejak awal adalah pemilihan kategori akun. Sistem e-Visa menyediakan tiga jenis akun dengan peruntukan yang berbeda.

Kategori pertama adalah Foreigner, yang digunakan oleh warga negara asing untuk melakukan pendaftaran secara pribadi.

Kategori kedua, Indonesian Citizen, diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang bertindak sebagai penjamin perorangan bagi WNA.

Adapun kategori ketiga adalah Corporate, Government, atau International Organization. Jenis akun ini digunakan oleh penjamin yang berasal dari perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi internasional.

Setelah memilih kategori yang sesuai, pengguna harus mengisi formulir registrasi dengan data yang diminta sistem. Informasi tersebut mencakup identitas pribadi, informasi paspor atau dokumen perjalanan, alamat email, serta kata sandi.

Bagi penjamin nonperorangan, terdapat persyaratan tambahan berupa informasi perusahaan atau instansi, alamat, serta identitas penanggung jawab.

Ketelitian dalam mengisi formulir menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Seluruh data dan dokumen wajib dilengkapi secara benar sesuai ketentuan yang tercantum pada platform e-Visa.

Pengguna juga harus memperhatikan batas ukuran dokumen yang diunggah, yakni maksimal 2 megabyte sesuai panduan sistem.

Jika seluruh informasi telah diisi dan persyaratan dokumen terpenuhi, proses registrasi dapat dilanjutkan dengan menekan tombol Submit.

Namun, proses setelah pengiriman formulir tidak sepenuhnya sama untuk setiap kategori akun.

Bagi pendaftar kategori Foreigner, sistem akan mengirimkan email aktivasi setelah registrasi berhasil. Pengguna perlu membuka pesan tersebut dan menekan tombol Activate agar akun dapat digunakan.

Sementara itu, pendaftaran akun penjamin harus melalui tahapan verifikasi oleh Direktorat Visa pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam tahapan ini, alamat email yang digunakan memiliki peranan penting karena pemberitahuan mengenai proses verifikasi akan disampaikan melalui email yang telah didaftarkan.

Oleh sebab itu, masyarakat diimbau memastikan alamat email yang dicantumkan benar dan masih aktif agar tidak melewatkan informasi terkait proses pendaftaran.

Pengembangan layanan e-Visa merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi keimigrasian. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemohon dan pihak penjamin dalam menjalankan proses administrasi secara lebih efektif, mudah, dan transparan.

Dengan memahami perbedaan jenis akun, persyaratan dokumen, serta tahapan aktivasi dan verifikasi, masyarakat diharapkan dapat melakukan registrasi secara tepat sebelum melanjutkan pengajuan visa melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.