investigasihukumkriminal CIANJUR – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) sejatinya dihadirkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, di tingkat akar rumput, kepemilikan kartu BPJS gratis saja terkadang belum cukup untuk meruntuhkan seluruh tembok penghalang kesembuhan.
Realitas pahit ini dirasakan langsung oleh Pak Amuy, seorang warga berekonomi amat terbatas yang tinggal di Kampung Tabrik RT 03, Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Di tengah himpitan hidup yang serba susah, ia harus menyaksikan anaknya, Misbah (45), terbaring lemah akibat penyakit yang telah dideritanya selama bertahun-tahun.
Meski secara administratif Pak Amuy dan keluarganya sudah tercatat memiliki fasilitas BPJS PBI, secercah harapan untuk berobat sering kali harus berbenturan dengan tembok tebal persoalan biaya operasional. Bagi keluarga prasejahtera, berobat ke rumah sakit rujukan bukan sekadar soal gratisnya tindakan medis di meja dokter, melainkan menyangkut rentetan biaya non-medis yang mau tidak mau harus dipenuhi agar proses pengobatan dapat berjalan.
Saat ditemui di kediamannya di Kp Tabrik 3 Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur tersebut, kendala utama yang dirasakan Pak Amuy bukanlah penolakan dari pihak rumah sakit, melainkan ketiadaan biaya untuk melangkah ke sana.
Mulai dari kebutuhan mencari biaya untuk keluarga yang harus menunggu pasien di rumah sakit, biaya transportasi atau perjalanan menuju fasilitas kesehatan, hingga berbagai kebutuhan tak terduga selama masa perawatan di rumah sakit menjadi beban berat yang menghimpit.
“Kartu BPJS memang ada dan gratis, tapi untuk berangkat, ongkos jalan, dan biaya sehari-hari selama menunggu di rumah sakit itu yang membuat kami bingung harus cari ke mana,” ungkap cerminan jeritan hati warga kecil yang kerap luput dari perhatian.
Kondisi yang dialami Pak Amuy dan Misbah ini membuka mata kita semua bahwa perlindungan sosial di sektor kesehatan tidak cukup hanya berhenti pada aspek jaminan medis semata. Aspek pendukung seperti subsidi logistik keluarga pasien miskin, fasilitas rumah singgah yang memadai, atau uluran tangan dermawan serta jaring pengaman sosial di tingkat lokal sangat dibutuhkan.
Sebab, bagi warga miskin, biaya hidup harian dan ongkos operasional di luar tanggungan BPJS sering kali menjadi penentu apakah seseorang bisa melanjutkan ikhtiar kesembuhannya atau terpaksa pasrah menahan sakit di rumah.
Kasus ini menjadi potret nyata dan PR besar bagi pemerintah daerah, Dinas Sosial, para pemangku kebijakan, serta solidaritas sesama warga untuk lebih peka melihat realitas di lapangan—bahwa di balik gratisnya layanan kesehatan, masih ada air mata perjuangan rakyat kecil di pelosok desa yang harus berdarah-darah demi sekadar ongkos menuju kesembuhan.
