investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Apel Peringatan Hari Santri Nasional ke-10 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Barat Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara (22/10/2026)

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 santri dan diselenggarakan melalui kolaborasi Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara, serta berbagai lembaga Islam.

Apel dipimpin oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan, dengan penanggung jawab Ketua Tanfidziyah PCNU Jakarta Utara, KH. Agus Muslim.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Utara, jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dan cabang.

Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengajak seluruh santri untuk menjadikan peringatan Hari Santri Nasional sebagai momentum mengenang perjuangan ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan sekaligus memperkuat komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan ilmu pengetahuan, penguatan iman dan akhlak, serta penanaman rasa cinta tanah air kepada generasi muda.

“ Saya mengajak seluruh santri untuk terus meningkatkan ilmu, memperkuat iman dan akhlak, mencintai tanah air, serta menjadi generasi yang mandiri, berprestasi, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Fredy Setiawan dalam amanatnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama atas kontribusinya dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta membina kehidupan keagamaan masyarakat di Jakarta Utara.

“Mari kita perkuat sinergi ulama dan umara untuk mewujudkan Jakarta Utara yang religius, harmonis, maju, dan sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Jakarta Utara KH. Agus Muslim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan apel melalui kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah kota, PCNU, dan berbagai lembaga Islam menjadi momentum penting dalam mempererat kebersamaan.

Ia juga berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik menempuh pendidikan pesantren dan kelak mampu berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk menjadi pemimpin bangsa.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara Mawardi Abdul Ghani berharap kolaborasi antara PCNU, kalangan santri, dan pemerintah daerah dapat terus berkembang. Ketua PWNU DKI Jakarta Dr. KH. Samsul Ma’arif, M.A., juga menyampaikan harapan agar para santri yang mengikuti apel hari ini dapat tumbuh menjadi calon pemimpin Indonesia pada masa mendatang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Ikrar Santri, dilanjutkan amanat pembina apel, menyanyikan Mars Hari Santri, pembacaan doa, serta penyampaian sambutan dari para tokoh agama dan pejabat terkait.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan santunan secara simbolis dari Kementerian Agama kepada santri, penampilan pencak silat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, pembagian hadiah (doorprize), dan ramah tamah.

Kehadiran Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kerukunan.

Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026, diharapkan semangat perjuangan, pengabdian, dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan para ulama dan santri terus tumbuh di tengah masyarakat.

Peringatan Hari Santri Nasional ke-10 Tahun 2026 di Jakarta Utara 0
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Bhabinkamtibmas Kawasan Pelabuhan Kalibaru, Aipda Mashuri, melaksanakan kegiatan sambang kepada warga masyarakat Pelabuhan Kalibaru,(21/10/2026)

Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polsek Kawasan Kalibaru, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai bentuk pendekatan dan komunikasi langsung antara kepolisian dengan masyarakat guna menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dalam kegiatan tersebut, Aipda Mashuri mengimbau masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama-sama. Partisipasi aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman di kawasan Pelabuhan Kalibaru.

Selain itu, warga juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran, khususnya di area permukiman. Masyarakat diharapkan selalu memperhatikan keamanan lingkungan dan mengantisipasi berbagai hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

Aipda Mashuri juga mengajak masyarakat agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya kejadian menonjol atau gangguan keamanan kepada petugas Bhabinkamtibmas maupun personel Polsek Kawasan Kalibaru, sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan para remaja agar menjauhi minuman keras dan praktik judi online (judol) karena dapat berdampak negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial.

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, serta segera melaporkan apabila terdapat gangguan kamtibmas. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” demikian imbauan yang disampaikan dalam kegiatan sambang tersebut.

Masyarakat juga diingatkan bahwa apabila terjadi gangguan kamtibmas atau membutuhkan bantuan kepolisian, dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang bebas pulsa atau mendatangi kantor polisi terdekat.

Melalui kegiatan sambang ini, diharapkan terjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin baik antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Kawasan Kalibaru.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta mencatatkan hasil positif dalam penilaian kualitas pelayanan publik dan persepsi antikorupsi periode September 2026. Hasil survei menunjukkan nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,97, sedangkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meraih nilai 3,96. Kedua indikator tersebut memperoleh predikat Sangat Baik.

Capaian ini menjadi gambaran positif atas upaya peningkatan mutu pelayanan keimigrasian sekaligus penguatan integritas di lingkungan kerja Imigrasi DKI Jakarta. Hasil tersebut juga menjadi dorongan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, hasil survei tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Nilai SPKP sebesar 3,97 mencerminkan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, nilai SPAK sebesar 3,96 menjadi indikator penting dalam melihat persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan praktik korupsi serta penerapan prinsip integritas dalam pelayanan.

Meski memperoleh predikat Sangat Baik, capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri. Hasil survei justru perlu dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh satuan kerja keimigrasian di wilayah DKI Jakarta agar terus memperbaiki standar pelayanan, memperkuat pengawasan, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan yang jelas, mudah diakses, dan bebas dari pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.

Kepala kantor imigrasi di setiap wilayah juga memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi pelayanan. Komitmen pimpinan perlu diwujudkan melalui pembinaan pegawai, pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta tindak lanjut terhadap masukan dan keluhan masyarakat.

Kepercayaan publik merupakan bagian penting dari keberhasilan pelayanan pemerintah. Karena itu, capaian SPKP dan SPAK tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Imigrasi DKI Jakarta untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan.

Dengan mempertahankan standar pelayanan yang baik serta memperkuat budaya antikorupsi, Imigrasi DKI Jakarta diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan keimigrasian yang semakin profesional dan akuntabel.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkap dua lokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi obat keras ilegal jenis Tramadol dan Triheksifenidil di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak 16 orang diamankan dalam pengungkapan tersebut. Perkembangan perkara disampaikan dalam konferensi pers di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Rabu (21/10/2026).

Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai mengenai temuan 20 koli berisi 650 ribu butir Tramadol di Kompleks Pergudangan Kereta Api Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, pada 7 Oktober 2026. Penyelidikan kemudian mengarah ke dua lokasi di Kecamatan Kartasura dan Gatak yang ditindak pada 15 Oktober 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 11 orang di Kartasura dan lima orang di Gatak serta menemukan lebih dari 7 juta butir obat keras, bahan baku, dan sejumlah mesin produksi.

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto mengatakan, penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak serta mencari dua orang yang diduga berperan sebagai pemilik dan pihak yang membantu mengendalikan kegiatan produksi. Penelusuran juga dilakukan terhadap asal bahan baku, jaringan distribusi, dan aliran dana terkait perkara.

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat agar tidak terpapar bahaya penyalahgunaan obat keras yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan,” ujarnya.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso menjelaskan, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri dokumen pengiriman dan rekaman CCTV hingga petugas menemukan lokasi produksi di Sukoharjo. Hasil penyelidikan awal menunjukkan obat tersebut diduga diedarkan melalui jasa ekspedisi, sementara pihak penerima dan jaringan distribusinya masih didalami.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Jakarta Jeffeta Pradeko Putra mengingatkan bahwa obat keras memiliki kegunaan medis apabila digunakan sesuai indikasi dan pengawasan tenaga kesehatan, namun penyalahgunaannya dapat membahayakan kesehatan. Masyarakat diimbau menerapkan prinsip Cek KLIK—Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa—serta memperoleh obat keras melalui sarana pelayanan kefarmasian resmi berdasarkan resep dokter.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penanganan peredaran obat keras ilegal membutuhkan sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat.

“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh elemen meningkatkan kepedulian dan bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya peredaran serta penyalahgunaan obat keras. Jika mengetahui adanya dugaan peredaran ilegal, segera sampaikan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan Polisi 110,” pungkasnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Patroli Cipta Kondisi dan Strongpoint pada Rabu (21/10/2026)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas), mencegah tindak kriminalitas, serta memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas tetap kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli Cipta Kondisi dengan melibatkan 15 personel menggunakan empat unit kendaraan dinas roda empat (KR4). Kegiatan dipimpin oleh IPTU Dwi Dodot, selaku Kepala Seksi Umum (Kasium) Polres Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus Perwira Pengawas (Pawas).

Adapun rute patroli meliputi kawasan Indonesia Power PLTU, Pintu Masuk Pelabuhan Pos 9, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, hingga JICT 1.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan menyampaikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) Indonesia Power PLTU agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari. Petugas keamanan juga diimbau untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap tamu dan kendaraan, menghindari bertugas seorang diri, serta mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan.

Selain itu, personel mengingatkan agar setiap gangguan kamtibmas maupun kejadian menonjol segera dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

Petugas juga melaksanakan pemantauan di sekitar Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok serta berkoordinasi dengan petugas keamanan Pintu Masuk Pelabuhan Pos 9 untuk mengantisipasi penumpukan antrean kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Masyarakat dan petugas di lapangan turut diimbau untuk memanfaatkan layanan kepolisian 110 apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian yang memerlukan penanganan segera.

Selain patroli bergerak, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga melaksanakan kegiatan Strongpoint di sejumlah titik yang dinilai memerlukan perhatian khusus, yakni Jalan Katel Uap, Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di Simpang Pintu Masuk Pos 9, serta Jalan Digul.

Di Jalan Katel Uap, personel melaksanakan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua (KR2) yang melintas sebagai upaya mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sementara itu, di Jalan Raya Pelabuhan, khususnya Simpang Pintu Masuk Pos 9, personel melakukan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas guna menjaga kelancaran kendaraan yang keluar-masuk kawasan pelabuhan. Adapun di Jalan Digul, petugas melakukan pemantauan untuk mengantisipasi aksi balap liar dan potensi tawuran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, situasi di Jalan Katel Uap terpantau kondusif. Pemeriksaan dan pemantauan kendaraan roda dua yang melintas tidak menemukan hal-hal mencurigakan. Arus lalu lintas di Jalan Raya Pelabuhan, tepatnya di Simpang Pintu Masuk Pos 9, terpantau ramai lancar. Sementara itu, kondisi di Jalan Digul terlihat sepi dan tidak ditemukan indikasi balap liar maupun potensi tawuran.

Kegiatan Patroli Cipta Kondisi dan Strongpoint ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, mempersempit peluang terjadinya tindak kriminalitas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.

“Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif melalui kegiatan patroli rutin, pengamanan di titik rawan, serta sinergi dengan petugas keamanan dan masyarakat.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Utara menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Melalui penguatan koordinasi lintas instansi, Imigrasi berupaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal, praktik kerja ilegal, hingga pelanggaran batas waktu tinggal atau overstay.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang digelar pada Selasa (20/10/2026). Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, secara resmi membuka kegiatan yang dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah, serta perwakilan instansi vertikal terkait.

Rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk bertukar informasi, memetakan potensi kerawanan, dan menyusun langkah pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di Jakarta Utara.

Pamuji Raharja menegaskan, pengawasan WNA di tengah meningkatnya mobilitas internasional tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Sinergi ant instansi dinilai penting, terutama karena Jakarta Utara merupakan kawasan strategis dengan berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas orang dari berbagai negara.

“Pengawasan Orang Asing harus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi! Kerja sama yang terintegrasi antar-lembaga merupakan kunci utama dalam mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini,” ujar Pamuji dalam sambutannya.

Penyalahgunaan Izin Tinggal dan Kerja Ilegal Jadi Sorotan
Dalam pembahasan rapat, sejumlah potensi pelanggaran keimigrasian menjadi perhatian bersama. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, praktik kerja ilegal yang berpotensi merugikan tenaga kerja lokal, serta keberadaan orang asing yang melampaui masa berlaku izin tinggal.

Selain mengawasi kepatuhan administratif, TIMPORA juga memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana keimigrasian dan kriminalitas internasional yang melibatkan warga negara asing.

Melalui pertukaran informasi dan pemetaan kerawanan, masing-masing instansi diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat koordinasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih terarah, sehingga penanganan terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing instansi.

Operasi Gabungan Bakal Digelar Berkala
Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, jajaran Imigrasi bersama unsur TIMPORA Jakarta Utara bersiap menjadwalkan operasi gabungan secara berkala. Pelaksanaan operasi akan disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran dan temuan di lapangan.

Pamuji menjelaskan, apabila pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan ketentuan keimigrasian, penanganan dapat dilakukan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), termasuk deportasi dan penangkalan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita lihat dari karakteristik kesalahannya. Jika pelanggarannya murni dari sisi keimigrasian, fokus utama kami adalah penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti deportasi dan cekal,” jelas Pamuji.

Sementara itu, apabila dalam operasi ditemukan dugaan tindak pidana umum, Imigrasi akan berkoordinasi dengan Kepolisian maupun instansi penegak hukum terkait untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur.

“Namun, apabila penemuan di lapangan menyangkut ranah hukum pidana umum, tentu kami segera arahkan dan koordinasikan bersama pihak Kepolisian maupun instansi penegak hukum terkait,” lanjutnya.

Perkuat Pengawasan Demi Keamanan Ibu Kota
Penguatan koordinasi TIMPORA diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di Jakarta Utara. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, mencegah penyalahgunaan izin tinggal, dan memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Melalui pola pengawasan yang modern, responsif, dan terintegrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta berharap stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, serta kedaulatan hukum di wilayah ibu kota dapat terus terjaga.

Rencana operasi gabungan secara berkala menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan demikian, keberadaan orang asing di Jakarta Utara diharapkan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun ketertiban masyarakat.

investigasihukumkriminal JAKARTA  | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, Tohir bin Sali Sukirno dan Taqwa Mujahiddin bin Suhartono. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (14/10/2026) dalam perkara Nomor 394/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Buchari Taslim Tuasikal, S.H. bertindak sebagai penuntut umum.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan kepada Tohir bin Sali Sukirno dan 6 tahun kepada Taqwa Mujahiddin bin Suhartono. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Barang Bukti Sabu Seberat 24,57 Gram
Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan barang bukti berupa sejumlah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 24,57 gram dan berat netto 22,4264 gram.

Barang bukti tersebut terdiri atas 11 plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian berat bruto masing-masing 5,23 gram, 5,21 gram, 5,21 gram, 5,16 gram, 2,48 gram, 0,51 gram, 0,20 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, dan 0,17 gram.

Selain narkotika, barang bukti lainnya meliputi satu bungkus plastik klip kosong, satu sendok sabu, satu timbangan elektrik, serta tiga unit telepon genggam.

Ketiga telepon genggam tersebut terdiri atas satu unit Samsung A23 berwarna pink yang dilengkapi kartu SIM, satu unit OPPO A55 berwarna biru dengan kartu SIM, dan satu unit OPPO A31 berwarna putih yang juga dilengkapi kartu SIM.

Majelis hakim menetapkan barang bukti narkotika dan barang bukti terkait untuk dirampas dan dimusnahkan sesuai dengan amar putusan.

Masa Penahanan Diperhitungkan
Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kedua terdakwa diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang masa pidana.

Majelis hakim juga memutuskan agar kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, keduanya tetap menjalani penahanan untuk pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam amar putusan yang sama, masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Pemberitahuan Putusan kepada Para Pihak
Pemberitahuan putusan kepada penuntut umum dan kedua terdakwa tercatat pada Rabu (14/10/2026). Adapun informasi mengenai penerimaan salinan putusan serta langkah hukum lanjutan yang mungkin ditempuh para pihak belum dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia.

Putusan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Timur.

investigasihukumkriminal Jakarta | Dalam rangka memastikan keamanan dan kelayakan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan food safety di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Rawa Badak Utara, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan di bawah penanggung jawab IPDA Sri Puji Astuti, S.Farm., dengan petugas pemeriksa dari Personel Sidokkes Dinda Puspita Raharjo, A.Md.Kep.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang disiapkan dan disajikan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan pangan serta layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Adapun menu makanan yang diperiksa meliputi Nasi Putih, Chicken Popcorn Sauce Teriyaki, Tumis Tempe, Tumis Sawi Putih Wortel serta Buah Jeruk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik, makanan diketahui memiliki aroma, rasa, dan warna yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis makanan. Selain itu, tidak ditemukan kontaminan berupa jamur, serangga, maupun kotoran. Makanan juga disajikan menggunakan wadah tertutup dalam kondisi bersih.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji fisik laboratorium terhadap sejumlah parameter keamanan pangan. Hasil pengujian menunjukkan kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin dinyatakan negatif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan pengujian yang dilakukan, makanan yang diperiksa dinyatakan layak konsumsi.

Pemeriksaan food safety ini merupakan bagian dari upaya memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis Polri memenuhi aspek keamanan dan kebersihan, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh para penerima manfaat MBG.

Melalui kegiatan ini, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus mendukung pelaksanaan program MBG Polri melalui pemeriksaan keamanan pangan secara cermat, guna menjaga kualitas makanan serta mendukung pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.