investigasihukumkriminal, Cianjur – Sistem Informasi Area Traffic Control System (ATCS) Kabupaten Cianjur yang dikelola Dinas Perhubungan, sejak diluncurkan digadang-gadang menjadi solusi pemantauan lalu lintas modern. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melihat peta interaktif, mengetahui titik pemasangan CCTV, hingga mengakses informasi detail terkait kondisi jalan di wilayah Cianjur.
Namun, belakangan sistem ini menuai tanda tanya. Tim investigasi menemukan bahwa layanan live streaming CCTV yang seharusnya menampilkan kondisi lalu lintas secara real time, justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian tayangan yang muncul hanyalah rekaman per tanggal 5 Januari 2026 pukul 03:00 WIB, bukan siaran langsung.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan fungsi ATCS apabila tayangan CCTV tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Padahal, keberadaan sistem ini diharapkan mampu membantu pengendara dalam mengambil keputusan perjalanan, sekaligus mendukung aparat dalam pengaturan lalu lintas.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terkait temuan tersebut. Publik menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kendala teknis maupun langkah perbaikan agar sistem ATCS kembali berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan informasi lalu lintas yang akurat dan real time.
investigasihukumkriminal, Cianjur – Kondisi Jalan Raya Baru Kuda Kosong arah Jonggol, tepatnya di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, semakin memprihatinkan. Lumpur bekas proyek yang menutupi badan jalan membuat permukaan licin dan berbahaya. Hari ini, tercatat sudah ada beberapa pengendara yang terjatuh saat melintas di jalur tersebut.(05/04)
Informasi dari warga menyebutkan, semalam sejumlah masyarakat berinisiatif melakukan pembersihan jalan dengan menyemprotkan air agar lumpur tidak menumpuk. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil, karena jalan kembali licin akibat aktivitas proyek yang masih berlangsung.
“Sudah beberapa kali kami bersihkan, tapi tetap saja licin. Hari ini ada beberapa pengendara jatuh. Kami khawatir kalau dibiarkan akan ada korban lebih banyak,” ungkap salah seorang warga.
Saat dimintai keterangan, Sekretaris Desa Sindangraja, Pimpim Aripin, menegaskan bahwa proyek tersebut belum memiliki izin tertulis baik dari RT maupun RW setempat. “Jelas proyek itu belum ada izin resmi. Kami sudah beberapa kali memberikan peringatan, namun aktivitas masih berlanjut,” ujar Pimpim Aripin.
Warga menilai proyek yang menjadi sumber timbunan lumpur tersebut ilegal, karena meski sudah beberapa kali diperingatkan, aktivitas tetap berjalan. Mereka mendesak pemerintah daerah segera turun tangan untuk menertibkan proyek dan memastikan keselamatan pengguna jalan.
investigasihukumkriminal, CIANJUR – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, semakin memanas. Setelah sebelumnya menu yang disajikan menuai kritik pedas, pada hari ini, Kamis (26/02/2026), distribusi makanan justru tiba-tiba terhenti tanpa alasan yang jelas.
Ketiadaan jatah makan siang ini mengejutkan ratusan siswa dan memicu kemarahan kalangan orang tua yang sejak pagi menunggu kepastian. Puncak Kekecewaan: Dari Menu Tak Layak hingga Kosong Sama Sekali. Keresahan orang tua sebenarnya sudah mulai memuncak sejak beberapa hari lalu. Berdasarkan laporan wali murid, kualitas gizi yang diberikan dinilai jauh dari standar “Makan Bergizi”.
Beberapa orang tua mengeluhkan menu yang mereka anggap tidak layak bagi pertumbuhan anak-anak. “Beberapa hari lalu saja kami sudah kecewa. Masak anak-anak cuma dikasih sepotong singkong, sepotong tempe yang masih setengah matang, satu butir telur, dan minuman jus yang porsinya sangat minim. Sekarang, malah tidak ada sama sekali,” ungkap salah satu orang tua siswa dengan nada kecewa.
Kondisi menu yang tidak seimbang dan pengolahan tempe yang belum matang sempurna tersebut sempat menjadi buah bibir di lingkungan sekolah sebelum akhirnya hari ini distribusi dihentikan sementara
Pertanyaan Besar Mengenai Anggaran Terhentinya program ini secara mendadak memunculkan pertanyaan kritis mengenai transparansi anggaran. Masyarakat mempertanyakan, jika dalam sehari program ini ditiadakan, dikemanakan alokasi dana operasional dan bahan baku yang seharusnya sudah dianggarkan per porsi siswa?
“Kalau sehari saja ditiadakan, berapa anggaran yang menguap? Ini uang negara untuk anak-anak, harus ada kejelasan,” tambah warga lainnya.
Pihak Sekolah dan Dapur Masih Bungkam Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pernyataan resmi baik dari pihak sekolah maupun pengelola dapur (vendor) penyedia makanan di Sindangraja. Area dapur yang biasanya sibuk mengolah makanan tampak sepi, dan pihak sekolah terkesan tertutup saat dimintai keterangan oleh media.
Hingga saat ini, belum ada pihak yang bertanggung jawab menjelaskan mengapa menu yang diberikan sebelumnya tidak layak, dan mengapa hari ini distribusi makanan berhenti tanpa pemberitahuan.
Poin Utama Masalah:
Kualitas Menu Rendah: Tempe setengah matang dan porsi singkong yang dianggap tidak memenuhi standar gizi.
Peniadaan Mendadak: Distribusi hari Kamis (26/02) kosong tanpa informasi.
Transparansi Dana: Pertanyaan publik mengenai sisa anggaran harian yang tidak terserap.
Minim Tanggapan: Tidak ada klarifikasi dari pihak penyedia (dapur) maupun sekolah.
Investigasi Hukum & Kriminal – Nagan Raya, 9 Februari 2026 – Atas Penindakan Dan Larangan Yang Dilakukan Oleh Tim Gabungan Polri -TNI , Akhirnya Ratusan masyarakat Rakyat penambang pribumi Nagan di Kabupaten Nagan Raya turun ke kantor DPR Kabupaten nagan raya menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi demonstrasi damai. Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Yu Salim A Rachman, yang menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR harus serius mencari solusi atas persoalan tambang rakyat, bukan sekadar Menindak dan melarang.
Dalam aksi tersebut, rakyat penambang pribumi Nagan Raya memasang atribut di depan kantor DPR dan sepanjang jalan raya. Mereka juga menyampaikan tuntutan dengan pengeras suara: “KAMI JANGAN DILARANG, SOLUSI YANG KAMI BUTUHKAN Kami mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami, untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial keluarga kami. Kami bekerja di atas tanah nenek moyang kami, kami bekerja di atas tanah air kelahiran kami. Jika dipaksakan, kami akan melawan, SILAHKAN KAMI DIHUKUM SECARA MASSAL.”
Yu Salim Juga Menegaskan Jangan Ciptakan Masyarakat yang pada akhirnya Nanti Melawan ,
Yu Salim menolak keras kebijakan pelarangan tambang rakyat. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama memberi ruang, pembinaan, bahkan izin resmi melqlalui kebijakan pemerintah Aceh dan Kabupaten Nagan Raya. “Rakyat penambang tidak boleh dilarang apalagi ditindak. Justru pemerintah wajib hadir memberi solusi,” tegasnya.
Sebagai Koordinator , Yu Salim menilai pemerintah tidak berpihak pada rakyat, terlihat dari izin tambang yang terus diberikan kepada perusahaan besar, sementara masyarakat dibiarkan beroperasi dalam status ilegal. Padahal, undang-undang telah mengamanatkan bahwa wilayah tambang rakyat yang dieksploitasi selama 5–15 tahun wajib ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu menurut Yu Salim Ada banyak perbedaan aturan Aceh dengan provinsi provinsi lain (yang tertuang dalam UUPA )
Aksi ini juga diwarnai kehadiran puluhan kombatan GAM/Komite Peralihan Aceh. Tokoh Dek Yan dan Mualem Beutong turut berorasi, menegaskan bahwa jika rakyat penambang pribumi Nagan tetap dilarang beraktivitas, maka bendera Bintang Bulan akan dikibarkan di seluruh pelosok dan kota Nagan Raya.“Kami memiliki hak sebagai Komite Peralihan Aceh. Baca MOU Helsinki yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” tegas Mualem Beutong.
Yu Salim menambahkan, jika diperlukan, aksi demo akan kembali digelar dengan jumlah massa yang lebih besar.
Aksi demonstrasi berakhir pukul 16.00 WIB dengan tertib, santun, dan damai. Massa mendapatkan satu lembar surat pernyataan yang ditandatangani bersama DPR Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Surat tersebut menyatakan komitmen untuk memfasilitasi, memberi ruang dan membina rakyat penambang pribumi Nagan Raya agar dapat Berativitas serta melanjutkan proses sebagaimana mestinya.
Demo Kami Kendalikan Dengan Damai , Humanis (Tutup Yu Salim A. Rachman ) @yuswowiyotoyuswwiyoto
Slogan ‘Someah’ Dipertanyakan, Fasilitas RSUD Sayang Cianjur Dikeluhkan Warga
investigasihukumkriminal, Cianjur, Jawa Barat – Kualitas pelayanan publik kembali menjadi sorotan setelah kondisi salah satu fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang, Cianjur, dinilai kurang terawat dan membahayakan keselamatan pasien maupun pengunjung.
Beginilah penampakan plafon di salah satu area RSUD Sayang. Material plafon terlihat mengalami kerusakan parah akibat rembesan air yang terus-menerus. Tidak hanya berlubang, sebagian besar area di sekitar kerusakan juga berubah warna menjadi hitam akibat jamur yang menebal. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas udara dan kesehatan pernapasan bagi orang-orang yang berada di area tersebut, terlebih lokasinya berada di lingkungan rumah sakit.
Warga dan pengunjung menyayangkan hal ini, mengingat RSUD Sayang membawa slogan “Someah” yang seharusnya mencerminkan kenyamanan dan keramahan, bukan hanya dari pelayanan tenaga medis, tetapi juga dari kelayakan fasilitas bangunan.
“Khawatir ya, apalagi kalau hujan deras, takutnya tiba-tiba ambruk pas ada orang lewat di bawahnya. Harusnya rumah sakit kan steril dan bersih, tapi kalau lihat plafonnya berjamur begini jadi seram,” ujar salah seorang pengunjung.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak manajemen RSUD Sayang Cianjur maupun Dinas Kesehatan setempat segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki kerusakan tersebut sebelum menimbulkan insiden yang tidak diinginkan.
investigasihukumkriminal, Cianjur – Seorang konsumen melaporkan pengalaman pembelian produk Oppo Reno 15 Pro Max 5G 12/512GB di platform Shopee dengan harga Rp199.999. Pembelian tersebut dilakukan sebagai bentuk uji kebenaran terhadap seller yang menawarkan produk dengan harga tidak wajar.
Sebelumnya, telah muncul laporan terkait maraknya penjualan promo di marketplace dengan harga sangat murah. Padahal, harga resmi Oppo Reno 15 Pro Max per Februari 2026 berada di kisaran Rp12.999.000 hingga Rp13.999.000. Anehnya, sejumlah seller menawarkan produk ini dengan harga hanya Rp199.900. Pada kolom review, bahkan terlihat beberapa pembeli mengaku sudah menerima barang, lengkap dengan foto produk yang diunggah.
Lebih lanjut, konsumen menegaskan bahwa nama produk dan deskripsi jelas menyebutkan barang yang dijual adalah sebuah ponsel, bukan uang muka atau jaminan preorder. Meski di keterangan tertulis “preorder”, faktanya setelah pembayaran tunai dilakukan, seller langsung mengirimkan produk ke pembeli dalam waktu satu hari. Hal ini memperkuat dugaan bahwa seller memang menjual barang dengan cara yang menyalahi aturan marketplace.
Menurut keterangan konsumen, seller terkait kini telah resmi dibekukan oleh pihak Shopee karena adanya indikasi pelanggaran. Hal ini memberikan rasa lega bagi pembeli, mengingat sistem marketplace terbukti melindungi hak konsumen.
Hari ini (6/2), paket yang sempat diproses tercatat sudah sampai di gudang SPX penerima. Namun, pihak SPX memastikan paket tersebut tidak akan dikirimkan kepada pembeli. Paket akan segera dikembalikan ke toko karena dicurigai tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditawarkan.
Langkah ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan marketplace dan jasa ekspedisi bekerja untuk mencegah potensi kerugian konsumen. Konsumen pun mengapresiasi tindakan cepat yang dilakukan, serta mengingatkan masyarakat agar tetap kritis terhadap penawaran produk dengan harga yang tidak masuk akal.
investigasihukumkriminal, Lampung – Program makan bergizi gratis di SDN Sindangsari 03 Lampung yang seharusnya menjadi penopang kesehatan siswa justru menimbulkan kontroversi. Dalam sebuah video yang beredar, Kepala Sekolah terlihat marah besar setelah mendapati menu makan gratis yang dibagikan kepada muridnya dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Dalam rekaman tersebut, sang Kepala Sekolah dengan nada tegas menunjukkan tempe yang sudah hampir busuk serta buah anggur yang dinilai tidak layak dimakan manusia. “Tempe ini sudah susah busuk, dan anggur pun tidak layak untuk manusia,” ujarnya penuh kekecewaan.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah menyatakan akan melaporkan kejadian ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Ini program beliau, jadi harus diketahui bahwa pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai harapan. Kami tidak ingin anak-anak dirugikan,” tegasnya.
Kondisi ini membuat pihak sekolah dan orang tua murid resah. Mereka khawatir kualitas makanan yang buruk justru membahayakan kesehatan anak-anak. Beberapa wali murid mendesak agar pemerintah daerah segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan.
Program makan bergizi gratis sendiri merupakan salah satu agenda nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kasus di SDN Sindangsari 03 Lampung ini menjadi peringatan bahwa pengawasan ketat dan transparansi distribusi sangat diperlukan agar tujuan mulia program tidak tercoreng oleh praktik yang merugikan siswa.
investigasihukumkriminal, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Pada Akun Sosial Media nya menyampaikan bahwa seluruh layanan pemerintah di Jawa Barat kini telah terintegrasi, termasuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor pribadi roda dua maupun roda empat tidak mengalami kenaikan seperti yang diberlakukan pada tahun 2025.
Selain itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga tetap stabil tanpa adanya penyesuaian tarif. Namun, terdapat perubahan signifikan untuk kendaraan berplat kuning:
Angkutan penumpang yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 60% kini diturunkan menjadi 30%.
Angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak hingga 100% kini diturunkan menjadi 70%.
Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kontribusi masyarakat melalui pajak telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
“Berkat pajak yang dibayarkan, hari ini jalan-jalan di Jawa Barat mulus, lebar, dilengkapi trotoar, taman, drainase, hingga penerangan jalan umum. Ini bukan karya saya semata, melainkan karya seluruh warga Jawa Barat yang taat membayar pajak,” ujar Dedi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda kewajiban membayar pajak. “Jangan sampai motornya bagus, mobilnya bagus, tapi pajaknya tidak dibayar. Saya doakan yang sudah membayar pajak semakin banyak rezekinya. Yang belum membayar pun saya doakan, semoga segera diberi kemampuan untuk melunasinya,” tambahnya.
Gubernur menegaskan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melangkah membangun daerah dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Ia menutup pernyataannya dengan salam hangat: “Assalamualaikum, Sampurasun warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Mari bersama-sama kita jaga Jawa Barat agar semakin maju.”
investigasihukumkriminal, Cianjur Sukaluyu – Program makan bergizi gratis yang digelar di beberapa Sekolah di Wilayah Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, kembali menuai sorotan. Meski tujuan awalnya untuk meningkatkan gizi anak sekolah dasar, sejumlah orang tua menilai pemberian makanan lebih menyerupai jajanan gratis ketimbang paket bergizi harian.
Dalam pembagian kali ini, siswa menerima “4 butir telur rebus, 1 potong roti, 5 kotak susu, 2 butir jeruk, 1 butir apel” Namun, paket tersebut merupakan jatah untuk satu minggu penuh, bukan untuk konsumsi harian.
Orang tua murid menganggap isi paket lebih mirip bekal jajanan yang bisa habis dalam sekali duduk, bukan menu bergizi yang terukur setiap hari.
“Kalau dibagi harian mungkin anak-anak bisa merasakan manfaat gizi. Tapi kalau dikasih sekaligus, jadinya seperti bingkisan jajanan, bukan program makan bergizi,” ujar salah satu wali murid.
Program ini sejatinya dirancang untuk mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar anak. Namun, mekanisme pembagian yang disatukan membuat manfaat gizi harian tidak tercapai. Anak-anak justru berpotensi mengonsumsi makanan sekaligus, sehingga tidak ada asupan bergizi yang berkelanjutan.
Orang tua berharap pihak sekolah dan instansi terkait meninjau ulang sistem distribusi agar benar-benar sesuai dengan standar gizi harian. Dengan begitu, program tidak lagi dipersepsikan sebagai “jajanan gratis”, melainkan benar-benar menjadi makan bergizi gratis yang mendukung tumbuh kembang siswa.
investigasihukumkriminal, Cianjur – Jalan Raya KM Jangari, Kabupaten Cianjur, kembali menjadi sorotan masyarakat. Perbaikan jalan yang dilakukan dengan metode tambal sulam dinilai tidak memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.(15/12)
Sejumlah pengendara yang melintas mengeluhkan kondisi permukaan jalan yang tidak rata. Tambalan aspal terlihat meninggi di beberapa titik, sementara di bagian lain justru lebih rendah, sehingga menimbulkan hentakan saat kendaraan melintas.
“Kalau hanya ditambal begini, tetap saja tidak enak. Motor saya sering oleng, apalagi kalau malam hari,” ujar Dedi, salah seorang pengguna jalan yang ditemui di lokasi.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pengemudi angkutan umum. Mereka menilai perbaikan jalan seharusnya dilakukan dengan pelapisan ulang secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Selain membahayakan keselamatan, kondisi jalan bercak-bercak tambalan juga menurunkan kenyamanan dan estetika kawasan wisata Jangari yang ramai dikunjungi.
Pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh dengan kualitas material yang lebih baik. “Jangari ini kan jalur wisata, masa jalannya seperti tambalan celana. Harusnya dibangun ulang biar kuat dan enak dilalui,” tambah seorang pengguna jalan dengan nada satir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai rencana perbaikan lanjutan di Jalur Jalan Raya KM Jangari.
