Suara Publik

PKBM: Solusi Pendidikan atau Pemborosan Anggaran?

oleh

investigasihukumkriminal, Jawa Barat — Di tengah upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan, muncul sorotan tajam terhadap keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga yang awalnya ditujukan bagi warga dewasa yang putus sekolah kini dinilai mengalami pergeseran fungsi yang memicu pertanyaan publik. Sejumlah warga dan pemerhati pendidikan mulai mempertanyakan efektivitas dan relevansi PKBM di era Dana BOS yang sudah menjangkau sekolah formal dari tingkat SD hingga SMA. Kritik utama tertuju pada tumpang tindih anggaran dan pergeseran target peserta didik.

“PKBM itu dulu untuk orang tua yang buta huruf, atau ingin menyelesaikan pendidikan lewat Paket A, B, dan C. Sekarang malah anak-anak usia produktif yang seharusnya bersekolah di SD, SMP, atau SMA malah diarahkan ke PKBM,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Tak hanya soal anggaran, kualitas pengajar di PKBM juga menjadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan kompetensi dan sistem pengawasan terhadap tenaga pendidik di lembaga non-formal ini. “Kalau gurunya tidak jelas latar belakangnya, bagaimana bisa menjamin kualitas pembelajaran?” tambahnya.

Di sisi lain, pengelola PKBM menyebut bahwa lembaga mereka tetap relevan, terutama bagi anak-anak yang mengalami kendala sosial, ekonomi, atau geografis untuk bersekolah secara formal. Namun, transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PKBM dinilai perlu dilakukan.

Masyarakat berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap keberadaan PKBM, agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan pergeseran fungsi yang justru merugikan generasi muda. “Ini bukan soal membubarkan atau mempertahankan, tapi soal efisiensi dan kejelasan fungsi. Jangan sampai niat baik berubah jadi pemborosan,” tutup warga tersebut.

Jasa Pemasangan Listrik di Cianjur: Antara Janji Aman, Fakta di Lapangan, dan Aturan PLN

oleh

CIANJUR , investigasihukumkriminal – Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan proses pemasangan listrik baru di sebuah rumah berbilik bambu di pelosok Kabupaten Cianjur. Dalam tayangan tersebut, tampak seorang teknisi tengah memasang instalasi listrik dengan peralatan sederhana, disertai promosi jasa pemasangan listrik berbayar yang disebut “aman dan terpercaya.”

Namun di balik tayangan itu, muncul pertanyaan besar: Mengapa warga kurang mampu masih harus membayar pemasangan listrik, padahal pemerintah memiliki program pemasangan listrik gratis melalui PLN?

Program BPBL: Listrik Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Pemerintah melalui PT PLN (Persero) telah menjalankan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyasar rumah tangga kurang mampu di berbagai daerah, termasuk Cianjur. Pada September 2024, sebanyak 5.538 rumah tangga dari 29 kecamatan di Cianjur menerima sambungan listrik gratis.

Program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian ESDM, Komisi VII DPR RI, dan PLN, bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemerataan akses energi.

Investigasi: Nomor Kontak Jasa Pemasangan Listrik

Tim investigasi mencoba menelusuri nomor kontak yang tercantum dalam iklan jasa pemasangan listrik tersebut. Penelepon diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai customer service (CS). Namun, saat ditanya lebih jauh, CS tersebut mengaku tidak memahami mekanisme pemasangan listrik dan menyatakan dirinya hanyalah pekerja lapangan.

Ketika ditanyakan mengenai prosedur resmi, termasuk apakah satu NIK KTP bisa digunakan untuk memasang lebih dari satu kWh, jawaban yang diberikan justru mengambang: “Nanti kita kabari, Pak.”

Konfirmasi ke PLN: Satu NIK, Satu KWH

Hasil konfirmasi ke kantor PLN menegaskan bahwa kepemilikan listrik hanya boleh satu kWh untuk satu NIK KTP. Aturan ini diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pemerataan akses listrik.

Namun, hasil penelusuran tim investigasi di lapangan menemukan fakta berbeda: masih banyak pelanggan PLN yang menggunakan lebih dari satu kWh dengan satu NIK. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan celah administrasi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Kenapa Warga Tetap Bayar?

Meski ada program BPBL, beberapa faktor membuat warga tetap menggunakan jasa berbayar:

  • Minimnya sosialisasi program di tingkat RT/RW
  • Warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial
  • Proses pengajuan dianggap rumit dan memakan waktu
  • Kebutuhan listrik mendesak, sehingga memilih jalur cepat meski berbayar

Kesimpulan

Video pemasangan listrik di rumah berbilik di Cianjur membuka mata kita bahwa akses energi masih menyisakan persoalan. Di satu sisi, pemerintah sudah menyediakan program gratis. Di sisi lain, lemahnya sosialisasi dan pengawasan membuat warga terjebak pada jasa berbayar yang belum tentu legal.

Warga berhak atas listrik yang aman, legal, dan terjangkau. Pemerintah dan PLN wajib memastikan program bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, sekaligus menutup celah praktik pemasangan ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepemimpinan Humanis Sebagai Kritik Konstitusional

oleh

Investigasi Hukum Kriminal – ACEH – 6/10/2025 – Perang Dingin Sumatera: Antara Penegakan Hukum dan Etika Kepemimpinan

Ketegangan antar-daerah di Pulau Sumatera kian mencuat. Bukan lagi persoalan perbatasan atau sumber daya, melainkan soal pelat nomor kendaraan simbol kecil yang kini memantik perdebatan besar tentang etika pemerintahan, keadilan fiskal, dan batas kewenangan daerah.

Di satu sisi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tampil keras dengan kebijakan menghentikan truk berpelat “BL” asal Aceh yang melintas di wilayahnya. Di sisi lain, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh, justru memilih langkah yang berlawanan bukan dengan otot, tapi dengan hati.

Fakta Lapangan: Antara Penertiban dan Penyekapan Kewenangan
Dalam video viral yang diunggah akun @aceh.viral pada Senin (6/10/2025), tampak Wagub Aceh menghentikan sebuah truk besar berpelat “BA” dari Sumatera Barat. Namun yang terjadi bukanlah interogasi atau penegakan aturan kaku, melainkan dialog kemanusiaan.

“Hooo, BA pelatnya… Padang. Udah makan belum?” tanya Wagub dengan senyum.

“Belum,” jawab sopir singkat.

Seketika Dek Fadh merogoh sakunya, menyerahkan uang makan sambil bertanya,

“Aman kan di Aceh? Ada yang nyetop nggak?”

Sopir itu menjawab ringan,

“Nggak, aman.”

“Bagus. Makan ya,” tutup Dek Fadh, lalu memberi jalan.

Sebuah adegan sederhana namun sarat makna hukum dan moral: di tengah maraknya penegakan aturan daerah yang sering disalahartikan sebagai hak represif, seorang pejabat publik memilih jalur etika konstitusional dan moralitas publik.

Kacamata Hukum: Antara UU HKPD dan Asas Persatuan Wilayah
Kebijakan Gubernur Sumut yang melarang truk berpelat luar daerah beroperasi tanpa mutasi pajak memang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Namun, secara yuridis dan konstitusional, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan serius:
Apakah daerah berhak membatasi mobilitas ekonomi antardaerah dengan dalih pajak daerah?
Apakah tindakan menghentikan kendaraan luar daerah tanpa indikasi pelanggaran lalu lintas merupakan pelampauan kewenangan administratif?

Apakah semangat UU HKPD untuk memperkuat PAD justru diselewengkan menjadi alat isolasi fiskal antarprovinsi?
Dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), kebijakan seperti ini berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, dan kepastian hukum.

Dek Fadh: Kepemimpinan Humanis Sebagai Kritik Konstitusional
Apa yang dilakukan Wagub Aceh Fadhlullah bukan sekadar aksi sosial spontan — melainkan kritik elegan terhadap arah kebijakan fiskal yang kehilangan empati sosial.

Dengan gestur sederhana memberi uang makan sopir truk luar daerah, Dek Fadh sedang mengembalikan makna konstitusional dari semangat “NKRI harga mati”: bahwa Indonesia adalah satu kesatuan ekonomi, sosial, dan moral, bukan sekat-sekat administratif yang kaku.

Warganet menyebut aksi ini sebagai “pengadilan etika di atas hukum yang beku” — dan mereka tak keliru. Di tengah era di mana aturan sering dijadikan tameng kepentingan daerah, muncul sosok pemimpin yang memahami bahwa “aturan tanpa nurani hanyalah alat kekuasaan.”

Analisis Investigatif: Ketika Pajak Daerah Menjadi Senjata Politik

Dari hasil penelusuran redaksi Investigasi Hukum Kriminal, kebijakan selektif terhadap pelat luar daerah ternyata berkaitan dengan strategi peningkatan PAD menjelang tahun fiskal 2026.
Namun, di lapangan, kebijakan itu justru menimbulkan gesekan antar-sopir, keresahan pengusaha transportasi lintas provinsi, dan potensi pelanggaran hak mobilitas ekonomi.

Bila dibiarkan, praktik ini dapat mengarah pada fragmentasi hukum antar-daerah di mana tiap gubernur merasa berhak menafsirkan undang-undang sesuai kepentingannya.
Sebuah preseden berbahaya bagi sistem hukum otonomi daerah di Indonesia.

Hukum, Etika, dan Nurani

Dalam dunia hukum yang sering kering dari empati, Dek Fadh menunjukkan bahwa keadilan tak selalu lahir dari palu sidang, tapi bisa dari tangan yang memberi.

Aksinya menjadi cermin kepemimpinan konstitusional, di mana hukum berjalan bersama moral publik, bukan melawannya.
Dan di tengah “perang dingin pelat nomor”, Aceh justru memberi pelajaran panas:

Bahwa hukum tanpa kemanusiaan hanyalah kekuasaan tanpa arah. (SR_A)

Satu Nomor untuk Semua Darurat: Call Center 112 Kini Hadir di Cianjur

oleh

investigasihukumkriminal , Cianjur — Pemerintah Kabupaten Cianjur resmi meluncurkan layanan call center 112 sebagai pusat komunikasi terpadu untuk penanganan berbagai situasi kedaruratan. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan darurat tanpa harus menghafal banyak nomor instansi.(02/10)

Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu, menyampaikan bahwa layanan ini akan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan berbagai unit penanganan darurat, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Cukup dengan menghubungi 112, masyarakat dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan secara cepat dan tepat,” ujar Wahyu dalam acara peluncuran yang digelar pada Kamis (2/10/2025).

Lebih lanjut, Wahyu menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas layanan 112 melalui pelatihan khusus. “Kami menginstruksikan agar petugas diberikan pelatihan penanganan darurat, sehingga mereka dapat memberikan panduan awal kepada warga sebelum tim medis atau petugas lapangan tiba di lokasi,” jelasnya.

Sebelum adanya layanan ini, masyarakat harus mencari dan menghubungi nomor masing-masing instansi secara terpisah. Dengan hadirnya call center 112, seluruh kebutuhan kedaruratan kini dapat diakses melalui satu pintu. “Layanan ini kami rancang untuk memberikan kemudahan dan menjamin respons yang cepat serta terkoordinasi,” tegas Bupati.

Efektivitas layanan ini mulai dirasakan oleh warga, salah satunya Rizal Tanjung, warga Bojong, yang mengalami situasi darurat saat hujan deras disertai angin kencang menggoyang pohon besar di dekat rumahnya. “Waktu itu angin sangat kencang, pohon besar di depan rumah sudah miring dan hampir tumbang. Saya langsung panik, tapi teringat ada layanan 112. Begitu saya telepon, petugas BPBD datang cepat dan langsung mengamankan lokasi,” ungkap Rizal

Ia mengaku bersyukur karena tidak perlu lagi mencari nomor BPBD secara manual. “Kalau harus cari-cari nomor dulu, mungkin pohonnya sudah tumbang duluan. Sekarang tinggal tekan 112, langsung ditangani,” tambahnya.

Peluncuran call center 112 diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem penanganan darurat di Kabupaten Cianjur, sekaligus meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bukan Cuma untuk Anak di Sekolah , Makan Bergizi Gratis Ikut Pulang ke Rumah

oleh

investigasihukumkriminal , CIANJUR – Sejumlah pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur mengimbau para orang tua siswa untuk tidak memfoto menu makanan yang disediakan, kecuali ada alasan yang jelas dan resmi. Imbauan ini disampaikan menyusul kekhawatiran bahwa dokumentasi tanpa konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak akurat.(12/09)

Namun, di lapangan, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Beberapa ibu siswa tetap mengambil foto menu makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Mereka beralasan bahwa dokumentasi tersebut penting sebagai bentuk pengawasan dan bukti apabila kualitas atau kuantitas makanan tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan.

“Kami bukan mau menyebar fitnah, tapi kalau anak saya cuma dapat nasi dan kerupuk, ya saya foto. Biar jelas, biar bisa ditindak kalau perlu,” ujar salah satu ibu di Desa Sindangraja Kecamatan Sukaluyu.

Fenomena lain yang turut mencuat adalah kebiasaan para siswa membawa pulang sisa makanan ke rumah. Dengan membawa tempat makan masing-masing, mereka menyimpan lauk atau buah yang belum sempat dikonsumsi di sekolah. Bahkan di sekolah khusus PAUD, para ibu tak segan membekali anak-anak mereka dengan wadah nasi khusus agar makanan bergizi gratis bisa dinikmati bersama keluarga di rumah.

“Kalau anak saya nggak habis makan di sekolah, saya suruh simpan. Sayang kalau dibuang, bisa buat adiknya di rumah,” ungkap seorang ibu dari Desa Sindangraja.

Pihak pengelola dapur Umum, yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, menyatakan bahwa peliputan dan dokumentasi sebaiknya dilakukan dengan izin resmi. Mereka mengaku belum menerima arahan dari instansi pusat terkait keterlibatan media maupun publik dalam proses distribusi makanan bergizi.

Program MBG sendiri telah diuji coba di beberapa wilayah seperti Karangtengah, Sukanagara, dan Cidaun, dengan melibatkan ribuan siswa dari tingkat PAUD hingga SMA. Menu yang disediakan mencakup lauk bergizi seperti ayam, sayuran, buah, dan susu.

Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi antara pengelola, sekolah, dan orang tua masih perlu diperkuat agar program ini berjalan optimal dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Surat Edaran Siskamling dari Mendagri Tuai Ragam Respons Warga

oleh

investigasihukumkriminal , Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT/RW. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

Namun, kebijakan ini langsung memantik beragam komentar dari masyarakat. Di media sosial, respons warga pun beragam dari yang mendukung hingga yang menyentil balik pemerintah.

  • “Kalau mau kami ronda, kasih anggaran dong buat ngopi, rokok, jajanan. Minimal gaji 5 juta per bulan!” tulis akun @ronda_malam.
  • “Rakyat baik-baik saja kok, Pak Tito. Justru pemerintah yang harus memperbaiki diri,” ujar akun @wargapemikir.
  • “Buat apa kami siskamling? Kami sudah bayar pajak, ada polisi, ada Bhabinkamtibmas. Jangan lempar tanggung jawab ke warga,” tulis akun @suarajalanan.

Di sisi lain, Kemendagri menegaskan bahwa pengaktifan Siskamling bukan untuk menggantikan peran aparat, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan SIM LINMAS, sebuah platform pelaporan kegiatan Satlinmas secara digital.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mengatakan, “Kami ingin Satlinmas berperan aktif tidak hanya saat pemilu atau bencana, tapi juga dalam keseharian menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.”

Kebijakan ini memang bertujuan baik, namun respons warga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komunikatif dan insentif yang realistis. Jika partisipasi masyarakat diharapkan, maka dukungan logistik dan penghargaan terhadap waktu dan tenaga mereka juga patut dipertimbangkan.

Kebijakan Tak Sinkron: XL Axiata Minta Surat Kehilangan Meski Tak Lagi Diwajibkan

oleh

investigasihukumkriminal , Cianjur – Warga yang kehilangan kartu SIM dari operator seluler XL Axiata dihadapkan pada kebingungan prosedural saat hendak melakukan penggantian kartu. Meski akun resmi media sosial @xlcenter_id menyatakan bahwa surat kehilangan dari kepolisian tidak lagi diperlukan apabila data kepemilikan SIM card sudah sesuai, kenyataan di lapangan berkata lain. (12/09)

Seorang pelanggan yang mengunjungi gerai XL Center Cianjur di Jl. Ir. Haji Djuanda No.38, Kp Panembong, Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, justru diminta untuk membawa surat kehilangan dari kepolisian sebagai syarat utama penggantian kartu SIM. Hal serupa juga terjadi saat pelanggan mencoba mengonfirmasi melalui Call Center 817, yang tetap mewajibkan dokumen tersebut.

Padahal, sesuai informasi yang beredar di kanal resmi XL, proses penggantian SIM card seharusnya cukup dengan membawa KTP asli dan Kartu Keluarga (KK), tanpa perlu repot mengurus surat kehilangan ke kantor polisi.

“Kami hanya ingin prosedur yang jelas dan konsisten. Kalau media sosial bilang tidak perlu surat kehilangan, kenapa di gerai dan call center masih mewajibkan?” ujar salah satu pelanggan yang enggan disebutkan namanya.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius soal sinkronisasi informasi antar kanal layanan pelanggan. Publik berharap XL Axiata segera memberikan klarifikasi resmi dan menyelaraskan kebijakan di seluruh titik layanan agar tidak merugikan konsumen, terutama mereka yang membutuhkan penggantian kartu secara cepat dan efisien.

Untuk saat ini, pelanggan disarankan tetap menyiapkan dokumen lengkap—termasuk surat kehilangan—jika hendak mengurus SIM card hilang di gerai XL Center, sambil menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak operator.

Kementerian Baru, Harapan Lama: Pasangan Lansia dari Cianjur Belum Juga Berangkat Haji Sejak Daftar Tahun 2018

oleh

investigasihukumkriminal , Cianjur Jawa Barat – Di tengah semangat ribuan calon jemaah haji yang menanti panggilan suci ke Tanah Suci, pasangan suami istri Bapak Oni (77) dengan No Porsi 1001143272 dan Ibu Wawat (64) no porsi 1001143265 dari Cianjur masih menunggu giliran mereka yang tak kunjung datang, meski telah mendaftar sejak tahun 2018 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.

Dengan usia yang kian menua, harapan mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima semakin mendesak. “Kami sudah daftar dari 2018, tiap tahun hanya bisa berharap. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ujar Ibu Wawat dengan nada lirih.

Menurut regulasi, meskipun tidak ada batas maksimal usia untuk berangkat haji, jemaah lansia di atas 65 tahun seharusnya mendapatkan prioritas. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem antrean belum sepenuhnya mengakomodasi urgensi usia.

“Kami bukan minta diprioritaskan karena ingin mendahului orang lain. Tapi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kesehatan kami tidak seperti dulu,” tambah Bapak Oni.

Dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, pasangan lansia ini menaruh harapan baru. Kementerian yang berada langsung di bawah Presiden ini diharapkan mampu mempercepat dan memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kementerian ini merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama.

Harapan mereka sederhana namun mendalam: agar sistem yang baru ini tidak hanya menjadi perubahan struktural, tetapi juga membawa dampak nyata bagi jemaah, terutama yang sudah lanjut usia.

Program Makan Bergizi Gratis Mulai Jalan, Tapi Menu dan Pengawasan Tuai Sorotan

oleh

investigasihukumkriminal , JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai “hadiah negara” untuk anak-anak Indonesia resmi bergulir sejak Januari lalu. Dengan target ambisius menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun tahun ini, program ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi stunting dan malnutrisi.

Namun, di balik semangat besar itu, suara-suara kritis mulai terdengar dari lapangan. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan kualitas menu yang disajikan di sekolah. “Kalau cuma nasi putih, kerupuk, dan sayur bening tanpa lauk, itu bukan makan bergizi. Anak saya pulang malah lapar lagi,” ujar Rina, orang tua siswa SD di Bekasi.

Keluhan serupa muncul di berbagai daerah. Beberapa orang tua bahkan menyarankan agar dana program disalurkan langsung dalam bentuk uang tunai. “Mending kasih uangnya saja, biar ibunya yang masak. Lebih terjamin gizinya dan anak juga makan sesuai selera,” kata Budi, warga Tangerang.

Selain soal menu, pengawasan pelaksanaan program juga dipertanyakan. “Harusnya ada kontrol ketat dari pemerintah. Jangan sampai program sebesar ini jadi formalitas tanpa dampak nyata,” ujar Lilis, aktivis pendidikan lokal.

Pemerintah sendiri telah menyusun standar gizi dan makanan MBG melalui Badan Gizi Nasional, dengan porsi makan pagi menyumbang 20–25% dan makan siang 30–35% kebutuhan gizi harian. Namun, implementasi di lapangan tampaknya belum seragam.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Pandjaitan, menyebut digitalisasi MBG akan segera dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan. Uji coba digitalisasi bansos akan dimulai di Banyuwangi pada September mendatang.

Meski masih banyak tantangan, pemerintah tetap optimis. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut MBG sebagai “hadiah negara” untuk generasi emas Indonesia. Tapi seperti kata pepatah, hadiah terbaik bukan hanya niat baik—melainkan eksekusi yang tepat dan pengawasan yang ketat.