YUSWO WIYOTO

Kapolda Jabar Sambut Kepulangan Reni Rahmawati, Korban TPPO di China

oleh

investigasihukumkriminal – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat hari ini, Selasa, 18 November 2025, mengumumkan keberhasilan pemulangan Reni Rahmawati, warga Kabupaten Sukabumi yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus “kawin kontrak” di China. Kepulangan Reni disambut langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., di Mapolda Jabar, yang menegaskan komitmen Polda Jabar dalam memberantas kejahatan transnasional. Kapolda Jabar menyampaikan rasa syukur atas kembalinya putri Jawa Barat ini setelah “menghilang” sejak bulan Oktober, yang sebelumnya diperdaya oleh para tersangka melalui janji pekerjaan bergaji besar.

Dalam pernyataan resminya, Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan menjelaskan bahwa Reni telah dijemput oleh dua anggota kepolisian di Guangzhou setelah berhasil diamankan dan ditolong oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sana. Proses pemulangan memerlukan koordinasi lintas instansi yang intensif antara Polda Jabar, Divhubinter Polri, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui diplomat KJRI, Imigrasi, serta DP3 AKB. Kapolda mengonfirmasi bahwa status Reni kini telah menjadi “orang bebas” setelah masalah hukum terkait pernikahan kontraknya dengan warga negara China di Kuangju, Fujian, berhasil diselesaikan.

Kasus TPPO ini bermula dari janji pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan iming-iming gaji fantastis antara Rp 15 juta hingga Rp 30 juta. Namun, alih-alih dipekerjakan, korban justru dibawa ke rumah penampungan, dibuatkan dokumen paspor, dan dipaksa untuk melakukan “kawin kontrak” selama 10 hari dengan warga negara China, SDR. T.T.C., dengan mahar sebesar Rp 40 juta yang ternyata tidak dibayarkan penuh. Polda Jabar telah menetapkan dua tersangka utama, SDR. Y dan SDR. A, yang kini telah ditahan, sementara tiga tersangka lainnya, termasuk agen China SDR. L.K.S. Alias K.G., masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Reni Rahmawati, yang hadir bersama keluarganya, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Jabar, diplomat KJRI, dan semua pihak yang terlibat dalam pemulangannya. Ia juga memberikan klarifikasi penting bahwa selama ia berada di sana, ia tidak mengalami pelecehan seksual maupun kekerasan fisik. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan memberikan kepastian mengenai kondisi korban.

Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemulangan Reni harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga Jawa Barat agar tidak mudah terperdaya oleh tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas prosedur dan legalitasnya. Kepolisian Daerah Jawa Barat berkomitmen untuk terus memberantas TPPO dan membuka diri terhadap segala bentuk pengaduan masyarakat terkait dugaan kasus perdagangan orang, sebagai bentuk keseriusan aparat penegak hukum membela warga negara yang menjadi korban.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pimpin Apel LATSAR CPNS Golongan III di Kejari Aceh Tamiang

oleh

investigasihukumkriminal – Aceh Tamiang, Kamis 21 November 2025 – Suasana halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pagi ini tampak khidmat ketika Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Fauzi, S.H., memimpin apel Pelatihan Dasar (LATSAR) Golongan III Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025.

Apel tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan pembinaan CPNS yang bertujuan membentuk karakter, disiplin, serta integritas aparatur negara. Dalam amanatnya, Bapak Fauzi menekankan bahwa LATSAR bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama bagi setiap CPNS untuk memahami nilai-nilai dasar ASN, termasuk etika, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pelatihan ini adalah langkah awal untuk menanamkan semangat pengabdian. Setiap CPNS harus mampu menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara,” ujar Fauzi di hadapan peserta apel.

Kegiatan LATSAR Golongan III ini diikuti oleh para CPNS Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan penuh antusias. Selain apel, rangkaian pelatihan juga mencakup pembekalan materi hukum, tata administrasi pemerintahan, serta simulasi kedisiplinan kerja.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para CPNS dapat lebih siap menghadapi tantangan birokrasi modern dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat Aceh Tamiang.

Kejari Aceh Tamiang Serahkan Hibah Mobil Innova Kepada SMK Negeri 2 Karang Baru

oleh

investigasihukumkriminal – Aceh Tamiang, Rabu 19 November 2025 – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Dr. Yudhi Syufriadi, S.H., M.H., bersama jajaran melaksanakan kegiatan penyerahan hibah Barang Milik Negara kepada SMK Negeri 2 Karang Baru. Acara berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan penuh khidmat dan kebersamaan.

Barang hibah yang diserahkan berupa 1 (satu) unit mobil Innova G Tahun 2008, yang sebelumnya tercatat sebagai aset negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam menunjang kegiatan praktik dan pembelajaran siswa di bidang otomotif maupun administrasi sekolah.

Dalam sambutannya, Dr. Yudhi Syufriadi menegaskan bahwa hibah ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. “Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, serta menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa,” ujarnya.

Pihak SMK Negeri 2 Karang Baru menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas hibah tersebut. Kepala sekolah menekankan bahwa mobil Innova ini akan digunakan sebagai media praktik siswa jurusan teknik otomotif, sekaligus mendukung mobilitas kegiatan sekolah.

Kegiatan penyerahan hibah ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima dan foto bersama antara jajaran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan pihak SMK Negeri 2 Karang Baru.

Dengan adanya hibah ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara lembaga penegak hukum dan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang berintegritas dan berkompetensi.

Polri Untuk Masyarakat: Kapolres Purwakarta Hadir dan Tinjau Korban Penganiayaan oleh ODGJ di RSUD Bayu Asih Purwakarta

oleh

investigasihukumkriminal – Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, langsung bergerak cepat meninjau langsung kondisi para korban insiden penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Minggu, 16 November 2025, malam.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.15 WIB di lokasi Desa Ciramahilir, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Pelaku “DS” merupakan warga Kp. Pasir Bondol, berhasil diamankan warga dan personil Polres Purwakarta di area pemakaman umum Kp. Cikadu, Desa Ciramahilir.

“Kejadian berawal saat pelaku terlibat cekcok dengan ayahnya dan merebut sebilah golok. Pelaku kemudian keluar rumah dan melukai beberapa warga yang ditemuinya di tiga lokasi berbeda. 5 orang korban mengalami luka dan menjalani perawatan medis, 1 korban di RSUD Sayang Cianjur (Luka Robek), 4 Korban di RSUD Bayu Asih Purwakarta (Luka Robek).” ujarnya, Selasa (18/11/2025)

Kabid Humas Polda Jabar membenarkan hal tersebut dan memastikan pelaku dalam pengawasan ketat agar tidak melakukan perbuatan yang mencelakai banyak orang lagi.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan tenaga medis karena pelaku diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan pernah dirawat di RS Jiwa Cisarua Bandung.

‎Untuk pelaku sudah kita amankan dan sedang menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung.
‎
‎Penanganan terhadap pelaku DS, Polres Purwakarta melibatkan stakeholder terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, hingga Puskesmas setempat.
‎
‎”Kita pastikan para korban sudah dalam penanganan medis dan dalam keadaan sadar. Begitu pula dengan pelaku, sudah mendapatkan penanganan dari Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan lebih intensif,” Kata Kapolres.

Kapolres menjelaskan pihaknya masih mendalami rangkaian kejadian dan melakukan pemeriksaan saksi saksi.

Forum Masyarakat Purbalingga Jadi Ajang Evaluasi Pemerintahan

oleh

investigasihukumkriminal – Purbalingga, 17 November 2025 — Pertemuan forum masyarakat yang digelar di kediaman Tenny Juliawati berubah menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap arah pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Acara yang berlangsung dalam suasana serius ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, hingga pegiat sosial.

Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., menegaskan bahwa kondisi pemerintahan saat ini berada pada titik yang tidak ideal. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti sikap Bupati Purbalingga yang dinilai kerap mengabaikan undangan resmi DPRD. Bambang juga menekankan perlunya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta menilai pola komunikasi antara bupati dan sejumlah dinas berjalan buruk. Menurutnya, beberapa kebijakan daerah justru melanggar aturan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Kritik serupa datang dari partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka menyatakan kekecewaan atas performa keduanya selama memimpin, menilai arah kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Suasana forum semakin menguat ketika Abah Slamet Wahidin memberikan pernyataan tegas. Ia mengingatkan seluruh pelaku politik untuk kembali fokus pada pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan Fahmi-Dimas masih dipengaruhi kelompok tertentu yang memecah belah, sehingga menghambat terciptanya persatuan. Abah Slamet menekankan bahwa kemajuan hanya mungkin diraih melalui kebersamaan, serta menyerukan media agar tetap netral demi menjaga objektivitas informasi. Ia bahkan menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawal jalannya pemerintahan dan menimbang opsi pemakzulan jika kinerja tidak menunjukkan perbaikan.

Dari aspek hukum, pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan apabila proses hukum terkait dugaan pelanggaran kepemimpinan Fahmi-Dimas perlu ditempuh lebih jauh. Sementara itu, tuan rumah forum, Tenny Juliawati, menyampaikan pesan bernada ultimatum. Menurutnya, jika Bupati Purbalingga tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka pilihan paling terhormat adalah mengundurkan diri.

Pertemuan yang berlangsung penuh ketegangan itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i, menandai komitmen para peserta untuk terus mengawal arah pemerintahan Purbalingga menuju perubahan yang lebih baik.

Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Ikuti Pengarahan JAM Pidum Melalui Zoom Meeting

oleh

investigasihukumkriminal – Aceh Tamiang, Selasa 18 November 2025 – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Dr. Yudhi Syufriadi, S.H., M.H., bersama para Jaksa Fungsional, Calon Jaksa, serta seluruh staf Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, mengikuti Zoom Meeting pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan penuh khidmat dan disiplin. Seluruh jajaran hadir secara serentak untuk menyimak arahan strategis yang disampaikan JAM Pidum terkait pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana umum di seluruh Indonesia.

Dalam pengarahan tersebut, JAM Pidum menekankan pentingnya:

  • Profesionalisme dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum.
  • Koordinasi yang solid antar-jajaran kejaksaan dalam menangani perkara pidana umum.
  • Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kerja.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Dr. Yudhi Syufriadi, menyampaikan bahwa pengarahan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat.

“Arahan yang disampaikan JAM Pidum akan menjadi pedoman bagi kami dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum. Kami siap melaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Dr. Yudhi Syufriadi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang semakin siap menghadapi tantangan penegakan hukum, serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pimpin Apel Senin Pagi

oleh

investigasihukumkriminal – Aceh Tamiang, Senin 17 November 2025 – Suasana halaman Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada pagi hari ini tampak khidmat dan penuh semangat. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Fauzi, S.H., memimpin langsung apel kerja rutin Senin pagi yang diikuti oleh jajaran para Kepala Seksi (Kasi), Kepala Sub Bagian (Kasubbag), seluruh pegawai, serta tenaga outsourcing.

Dalam amanatnya, Bapak Fauzi menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan profesionalisme sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ia mengingatkan bahwa setiap aparatur kejaksaan harus mampu menjaga citra institusi dengan bekerja secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Apel pagi bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat Aceh Tamiang,” ujar Fauzi dalam sambutannya.

Selain itu, beliau juga mengapresiasi kehadiran seluruh jajaran, termasuk tenaga outsourcing, yang turut berperan dalam mendukung kelancaran operasional kantor. Menurutnya, kebersamaan dan sinergi antar seluruh elemen adalah kunci keberhasilan institusi.

Apel kerja ini ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan tugas negara.

Catatan Redaksi: Apel kerja Senin pagi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang sebagai sarana pembinaan, komunikasi, dan penguatan semangat kerja seluruh jajaran.

Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, MK Putuskan Pasal UU Polri Inkonsitusional

oleh

Jakarta, investigasihukumkriminal — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak lagi dapat menduduki jabatan sipil. Putusan ini diambil dalam perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian (UU Polri).

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” dalam sidang di Ruang Sidang Utama MK, Jakarta Pusat. Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan pasal tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma dan berakibat pada ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun karier ASN di luar kepolisian.

Permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, yang merasa hak konstitusional mereka sebagai warga negara dan profesional sipil dirugikan karena adanya praktik penempatan polisi aktif di jabatan publik.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menegaskan bahwa seluruh polisi aktif yang kini menduduki jabatan sipil harus segera ditarik kembali ke kesatuan Polri atau memilih pensiun dini.

“Dengan keputusan MK tersebut, mau tidak mau semua personel harus ditarik kembali atau diberikan opsi untuk mengundurkan diri sehingga bisa alih status menjadi PNS pada kementerian/lembaga atau pensiun dini,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, putusan ini juga berlaku bagi Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto, yang menurutnya seharusnya mengundurkan diri atau pensiun sejak awal menjabat.

Liputan media menunjukkan sejumlah perwira tinggi Polri menduduki jabatan sipil sepanjang 2024–2025, di antaranya:

  • Komjen Pol Setyo Budiyanto – Ketua KPK
  • Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho – Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
  • Komjen Pol Panca Putra Simanjuntak – Lemhanas
  • Komjen Pol Nico Afinta – Sekjen Kemenkumham
  • Komjen Pol Marthinus Hukom – Kepala BNN
  • Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo – Kepala BSSN
  • Komjen Pol Eddy Hartono – Kepala BNPT
  • Irjen Pol Mohammad Iqbal – Inspektur Jenderal DPD RI

Menanggapi putusan tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan bahwa Polri menghormati keputusan MK dan saat ini masih menunggu salinan resmi putusan.

“Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan. Saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri,” kata Sandi di PTIK, Jakarta.

Ia menambahkan, penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian selama ini dilakukan atas permintaan lembaga terkait dan dengan persetujuan Kapolri. Namun, dengan adanya putusan MK, Polri akan mempelajari lebih lanjut langkah yang harus diambil ke depan.

Putusan MK ini menandai berakhirnya praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Ke depan, setiap anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjaga profesionalisme ASN, serta memastikan netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum.

Polda Jabar Amankan 2 Residivis Pelaku Pencurian dengan Kekerasan

oleh

investigasihukumkriminal – Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Tim Resmob Polda Jawa Barat bersama Unit Reskrim Polsek Arcamanik mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi di kawasan Arcamanik, Kota Bandung, Senin (10/11/2025) dini hari. Kedua pelaku yang diamankan adalah R M L  dan S M, yang menurut kepolisian merupakan residivis kasus serupa.

Kapolsek Arcamanik Kompol Nasrudin menyampaikan bahwa penangkapan dilakukan tidak lama setelah laporan masuk. “Begitu menerima informasi terkait kejadian tersebut, anggota langsung bergerak ke TKP, menggali keterangan saksi, dan menelusuri rekaman CCTV. Dari petunjuk yang ada, tim berhasil mengidentifikasi dan mengejar para pelaku hingga akhirnya dapat diamankan,” ujarnya.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 01.45 WIB di depan Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon, Arcamanik. Dua korban, Malik Abdul Azis dan Arif Lutfi Hanin, yang merupakan pedagang asal Tegal, menjadi sasaran saat melintas di lokasi yang sepi. Keduanya mengalami luka sobek pada bagian kepala dan tangan akibat sabetan senjata tajam.

Menurut laporan, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor sambil mencari target secara acak. Setelah menemukan korban, pelaku merampas barang-barang milik korban dan tak segan melakukan kekerasan menggunakan golok.

Setelah mendapat gambaran jelas dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, petugas segera melakukan pengejaran. Kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan.

Barang bukti yang diamankan antara lain sebuah pisau berukuran 30 cm dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi D-5529-GO, yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan tersebut.

Kompol Nasrudin menegaskan bahwa kasus ini ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Arcamanik. “Pelaku dan barang bukti sudah kami amankan. Kami terus mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam kejadian serupa di wilayah lain,” katanya, Minggu (16/11/2025)

Polisi juga mengapresiasi respons cepat masyarakat yang memberikan informasi saat kejadian berlangsung, sehingga mempermudah proses penyelidikan dan penangkapan.

Kasus pencurian dengan kekerasan ini disangkakan melanggar Pasal 365 KUHP dan para pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Arcamanik Bandung.

Biaya Perekrutan Rp6–8 Juta di Perusahaan Besar Cianjur Tuai Sorotan

oleh

investigasihukumkriminal , Cianjur – Seorang orang tua pekerja di salah satu perusahaan terbesar di Kabupaten Cianjur mengeluhkan adanya praktik pungutan biaya dalam proses penerimaan calon karyawan. Menurut pengakuannya, setiap calon tenaga kerja diwajibkan membayar biaya administrasi tambahan yang cukup besar: sekitar Rp6 juta untuk perempuan dan Rp8 juta untuk laki-laki.

Keluhan ini segera menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menuntut keterbukaan akses kerja. Banyak pihak menilai, kebijakan semacam ini justru memberatkan pencari kerja yang berharap bisa mendapatkan penghasilan layak tanpa harus terbebani biaya awal yang tinggi.

Kontradiksi dengan Program Pemerintah
Pemerintah pusat saat ini tengah mencanangkan berbagai program untuk memperluas lapangan kerja dan mempermudah akses masyarakat terhadap dunia industri. Namun, praktik pungutan biaya perekrutan di lapangan dianggap bertolak belakang dengan semangat kebijakan tersebut.

Sejumlah warga menilai, adanya biaya tambahan ini berpotensi menciptakan diskriminasi dan mempersempit kesempatan kerja bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Sorotan publik terhadap kasus ini semakin meluas di media sosial. Banyak netizen mendesak agar pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan investigasi dan menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pungutan tidak resmi.

Masyarakat berharap agar proses perekrutan tenaga kerja di Cianjur dapat berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Catatan Redaksi: Kasus ini mencerminkan dilema antara kebijakan pemerintah yang ingin membuka peluang kerja dengan realitas di lapangan yang masih diwarnai praktik pungutan. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi dan memberikan perlindungan bagi para pencari kerja.