​Presiden Prabowo Subianto Resmi Melantik 24 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Di Istana Negara

investigasihukumkriminal JAKARTA, | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik 24 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jumat, 02/10/2026

​Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden periode ini dihuni oleh jajaran tokoh lintas sektor yang mencakup akademisi, cendekiawan, ulama dan tokoh lintas agama, purnawirawan TNI-Polri, pengusaha nasional, hingga praktisi hukum dan politik.

​Dalam struktur kepengurusan yang baru dilantik, Prof. Pratikno dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, didampingi oleh Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua

Berikut adalah susunan lengkap 24 nama anggota Dewan Pertimbangan Presiden:


Prof. Pratikno (Ketua)
Hatta Rajasa (Wakil Ketua)
Shinta Nuriyah Wahid
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab
Bambang Soesatyo
Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar
Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan
Chairul Tanjung
Salim Segaf Aljufri
K.H. Anwar Iskandar
K.H. Said Aqil Siradj
K.H. Yahya Cholil Staquf
Philip Kuncoro Wijaya
Budi Tanuwibowo
Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana
Soekarwo
Jusuf Hamka
Dato’ Sri Tahir
Yusuf Wanandi
Margarito
Rocky Gerung
Mohamad Hatta
Muhammad Qodari
Anwar Usman

Tugas dan Fungsi Strategis
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat, saran, dan pertimbangan strategis kepada Kepala Negara, baik diminta maupun tidak diminta. Pertimbangan tersebut mencakup aspek politik, hukum, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan guna mendukung percepatan program pembangunan nasional serta penguatan kedaulatan negara.

Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti oleh jajaran menteri kabinet dan pimpinan lembaga negara.

Geledah Perumda Tirta Ratu Samban,l Kejari Amankan Barang Bukti

investigasihukumkriminal BENGKULU UTARA | Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara menggeledah Kantor Perumda Tirta Ratu Samban, Kamis (1/10/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran Perumda Tirta Ratu Samban tahun 2023 dan 2024.

Proses penggeledahan berlangsung selama kurang lebih delapan jam. Penyidik juga melakukan penggeledahan secara serentak di sejumlah titik yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Utara Ari Meilando membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut saat dikonfirmasi awak media.

Menurut Ari, langkah hukum itu dilakukan untuk mencari sekaligus mengamankan dokumen maupun barang yang diduga berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Perumda Tirta Ratu Samban.

“Saat ini kami melakukan upaya penggeledahan serentak di berbagai titik, khususnya Kantor Perumda Tirta Ratu Samban terkait anggaran 2023 dan 2024 yang tengah kami tangani,” ujar Ari.

Penggeledahan Dilakukan Setelah Masuk Penyidikan Ari menjelaskan, penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi.

Penyidik melakukan pencarian terhadap sejumlah barang dan dokumen yang dinilai dapat membantu proses pembuktian serta pendalaman perkara.

Perkara dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Perumda Tirta Ratu Samban tahun 2023 dan 2024 tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan di Kejari Bengkulu Utara.
124 Item Diamankan Penyidik

Dari penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, penyidik Kejari Bengkulu Utara mengamankan sebanyak 124 item barang.

Barang yang diamankan terdiri dari berbagai jenis, mulai dari dokumen hingga perangkat elektronik. Di antaranya laptop, flashdisk, telepon seluler, serta sejumlah barang lainnya.

Seluruh barang tersebut selanjutnya akan diperiksa dan diteliti oleh penyidik untuk mengetahui hubungan serta keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.

BPKP Temukan Kerugian Keuangan
Selain penggeledahan, perkara tersebut juga berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pengelolaan keuangan perusahaan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Bengkulu, pengelolaan keuangan Perumda Tirta Ratu Samban selama periode 2020 hingga 2024 mencatatkan kerugian yang disebut mencapai Rp34.877.450.000

Temuan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik dalam mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran perusahaan plat merah tersebut.

Hingga kini, penyidikan masih berjalan. Kejari Bengkulu Utara masih memeriksa dan mendalami berbagai dokumen serta barang elektronik yang diamankan dalam penggeledahan.

Penyidik akan meneliti barang-barang tersebut untuk mengungkap fakta dan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Perumda Tirta Ratu Samban.

Polres Priok Amankan Kunker Komisi IV DPR RI Tinjau Proses Ekspor-Impor Di Pelabuhan Tanjung Priok

investigasihukumkriminal JAKARTA | Polres Pelabuhan Tanjung Priok Amankan Jalur Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung proses pemeriksaan komoditas ekspor dan impor, khususnya bahan pangan yang masuk ke Indonesia. Jum’at, 02/10/2026

Rombongan Komisi IV DPR RI tiba di NPCT 1 sekitar pukul 08.40 WIB. Kegiatan diawali dengan penyampaian informasi mengenai aspek keamanan dan keselamatan serta pembagian alat pelindung diri (APD) kepada rombongan.

Selanjutnya, para anggota Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan dan pengecekan komoditas ekspor-impor di Tempat Pemeriksaan Karantina NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Executive General Manager Pelabuhan Tanjung Priok Yandri Tri Saputra, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., serta Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta Amir Hasanuddin, M.Si.

Dari DPR RI, rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Ahmad Yohan, M.Si., bersama sejumlah anggota Komisi IV dari berbagai fraksi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan terhadap komoditas yang masuk ke Indonesia melalui jalur impor.

“Hari ini Komisi IV DPR RI melakukan pengecekan ekspor dan impor dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia.”
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada barang yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu kesehatan dan keamanan pangan.

“Jangan sampai adanya barang-barang yang membahayakan masuk ke Indonesia dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Indonesia.”

Selain memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pemeriksaan juga bertujuan menjamin agar komoditas yang nantinya beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kelayakan.

“Dipastikan barang-barang yang sampai kepada masyarakat dalam keadaan yang baik, sehat, dan layak.”

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap kegiatan importasi bahan pangan di Pelabuhan Tanjung Priok guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung hingga pukul 09.45 WIB dan berjalan dalam keadaan aman serta lancar. Setelah kegiatan selesai, rombongan Komisi IV DPR RI meninggalkan lokasi NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Pengajian Malam Jumat Di Musholla Al-Ikhlas PN Jakarta Timur Diikuti Insan Pers

investigasihukumkriminal JAKARTA | Suasana religius dan penuh kekeluargaan mewarnai kegiatan pengajian dan tahlil yang digelar di Musholla Al-Ikhlas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis malam Jumat (1/10/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara lingkungan PN Jakarta Timur dengan Kelompok Kerja (Pokja) PWI PN Jakarta Timur. Selain diisi dengan pengajian dan tahlil, kegiatan juga menjadi ruang komunikasi antara insan pers dan jajaran lingkungan peradilan.

Kegiatan dihadiri perwakilan Ketua PN Jakarta Timur, Juru Bicara PN Jakarta Timur H. Arief Yudiarto, S.H., M.H., bersama staf pidana Trisno.

Sementara itu, Ketua DKM Musholla Al-Ikhlas Eko Subchi, S.H., M.H., diwakili Marbot Musholla Hanif. Hadir pula Ketua Pokja PWI PN Jakarta Timur Erfan Pratama, Sekretaris Ali Hanafiah, Humas Deni Maita, serta sejumlah wartawan yang tergabung dalam Pokja PWI.

Kegiatan pengajian dan tahlil tersebut terselenggara atas partisipasi beberapa hamba Allah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan di Musholla Al-Ikhlas. Identitas pihak yang memberikan dukungan tersebut tidak disebutkan dalam kegiatan.

Rangkaian acara berlangsung khidmat dan tertib. Para peserta mengikuti pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai bagian dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Musholla Al-Ikhlas.

Dalam kesempatan tersebut, H. Arief Yudiarto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pengajian dan tahlil.

“Atas nama lingkungan PN Jakarta Timur, kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Musholla Al-Ikhlas. Semoga kegiatan ini dapat terus berjalan, sekaligus mempererat silaturahmi serta memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT,” ujar Arief.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarpihak melalui silaturahmi.

“Semoga silaturahmi ini bukan hanya memperkuat iman dan takwa, tetapi juga menjalin hubungan yang baik sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu memberikan makna,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI PN Jakarta Timur Erfan Pratama berharap kegiatan pengajian dan tahlil dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Erfan mengusulkan agar kegiatan keagamaan tersebut dapat digelar secara rutin setiap bulan di Musholla Al-Ikhlas PN Jakarta Timur.

“Kami berharap kegiatan pengajian ini bukan hanya dilakukan sekali, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan sekali di Musholla Al-Ikhlas PN Jakarta Timur,” kata Erfan.

Ia juga menyampaikan komitmen Pokja PWI PN Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan di lingkungan kedua institusi tersebut.

“Kami sebagai Pokja PWI PN Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur akan berusaha agar setiap kegiatan dapat menjadi bagian dari hubungan yang baik, termasuk dalam publikasi kegiatan yang berlangsung di PN Jakarta Timur maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,” tuturnya.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama. Seluruh rangkaian acara berlangsung dalam suasana tertib dan khidmat.

Pengajian dan tahlil tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan keagamaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat silaturahmi antara lingkungan PN Jakarta Timur, DKM Musholla Al-Ikhlas, dan insan pers.

Selain memperkuat kehidupan keagamaan, kegiatan tersebut juga membuka ruang komunikasi yang sehat dan konstruktif dalam membangun hubungan kelembagaan antara lingkungan peradilan, media, dan masyarakat.

Food Safety MBG Polri Di SPPG Rawa Badak Utara Dinyatakan Layak Konsumsi

investigasihukumkriminal Jakarta Utara | Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan food safety terhadap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri di SPPG Polri Rawa Badak Utara, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memastikan makanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi aman, bersih, dan layak untuk dikonsumsi.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa Briptu Dinda Puspita Rahardjo, A.Md.Keb, di bawah penanggung jawab Ipda Sri Puji Astuti, S.Farm.

Adapun menu makanan yang diperiksa terdiri dari nasi putih, ayam lada hitam, tahu tepung lada garam, tumis buncis wortel, serta buah pisang.

Dalam pemeriksaan secara organoleptik, seluruh makanan dinyatakan dalam kondisi baik. Dari aspek aroma, tidak ditemukan bau busuk maupun bau lain yang menyimpang dari karakteristik makanan. Dari aspek rasa dan warna juga tidak ditemukan adanya perubahan yang tidak semestinya.

Petugas turut memastikan makanan tidak mengandung kontaminan yang terlihat secara fisik, seperti jamur, serangga, maupun kotoran. Selain itu, makanan disajikan menggunakan wadah tertutup dan dalam kondisi bersih.

Pemeriksaan juga dilakukan melalui uji fisik laboratorium terhadap sejumlah parameter keamanan pangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin seluruhnya negatif.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan uji fisik laboratorium terhadap makanan yang diperiksa, seluruh parameter menunjukkan hasil negatif terhadap arsen, sianida, nitrit, dan formalin. Secara keseluruhan, makanan dinyatakan layak untuk dikonsumsi,” ujar petugas pemeriksa dalam laporan kegiatan tersebut.

Kegiatan food safety ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG Polri, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan hasil pemeriksaan tersebut, makanan yang disiapkan di SPPG Polri Rawa Badak Utara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan layak konsumsi.

Patroli Cipta Kondisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sasar Terminal Penumpang Dan Kawasan JICT

investigasihukumkriminal Jakarta | Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan patroli cipta kondisi dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (30/9/2026) dini hari.

Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 01.40 WIB tersebut dipimpin oleh Pawas IPTU Eko Suprapto, yang menjabat sebagai Kapolsubsektor Kawasan JICT Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 15 personel gabungan diterjunkan dengan menggunakan lima unit kendaraan roda empat dinas Polri.

Patroli menyasar sejumlah kawasan yang menjadi titik aktivitas masyarakat dan kendaraan logistik, di antaranya Terminal Penumpang Nusantara Pura II dan kawasan JICT 1.

Di Terminal Penumpang Nusantara Pura II, personel melaksanakan patroli dialogis sekaligus memberikan imbauan kamtibmas kepada calon penumpang, penjemput, dan pengguna jasa. Masyarakat diingatkan untuk senantiasa menjaga barang bawaan guna mengantisipasi kehilangan maupun barang tertinggal.

Selain itu, petugas mengimbau masyarakat agar membeli tiket kapal Pelni maupun kapal Roro melalui tempat atau agen resmi untuk menghindari aksi penipuan. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi tindak kriminalitas serta bersama-sama menjaga ketertiban selama berada di area terminal.

Sementara itu, di kawasan JICT 1, personel berdialog dengan para pengemudi trailer dan menyampaikan sejumlah imbauan terkait keselamatan serta kelancaran lalu lintas.

Pengemudi diminta tidak memarkirkan kendaraan di sembarang tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan. Petugas juga mengingatkan agar pengemudi mematuhi batas kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan layak sebelum digunakan.

“Kami mengimbau para pengemudi untuk selalu mengutamakan keselamatan, memeriksa kelayakan kendaraan sebelum berangkat, serta tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk,” ujar petugas saat memberikan imbauan kepada pengemudi trailer.

Selain itu, pengemudi diingatkan untuk memastikan muatan kendaraan sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun gangguan selama perjalanan.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, maupun kejadian lainnya kepada pihak Kepolisian.

“Apabila terjadi gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, atau kejadian lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau melalui layanan Polri 110 agar dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti,” imbuh petugas.

Patroli cipta kondisi tersebut dilaksanakan secara mobile sebagai langkah preventif Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam meningkatkan kehadiran personel di tengah masyarakat sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas, khususnya di kawasan pelabuhan dan pusat aktivitas masyarakat.

Minggu Ini Ada PasporIA Di Sudirman Cek Syarat Dan Kuotanya

investigasihukumkriminal JAKARTA | Masyarakat yang membutuhkan layanan paspor kini memiliki alternatif pelayanan di luar kantor. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur kembali menghadirkan program PASPORIA – Paspor Ceria yang akan berlangsung bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat.

Layanan PASPORIA tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 4 Oktober 2026, bertempat di Wisma KEIAI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menyediakan 70 kuota pelayanan paspor. Kuota tersebut terdiri atas 60 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 10 kuota untuk layanan walk-in.

Pelayanan dijadwalkan dimulai sejak pukul 06.00 WIB hingga selesai. Masyarakat yang berminat memanfaatkan layanan tersebut diminta memperhatikan ketentuan dan persyaratan sebelum datang ke lokasi.

Layani Paspor Baru dan Penggantian

Pada layanan PASPORIA kali ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur melayani pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang habis masa berlaku dan/atau halaman paspor telah penuh.

Namun, layanan ini tidak diperuntukkan bagi penggantian paspor karena hilang, rusak, maupun perubahan data.

Untuk memperoleh pelayanan, pemohon wajib menyiapkan sejumlah dokumen, meliputi:

KTP;
Kartu Keluarga (KK);
Akta kelahiran atau ijazah SD/SMP/SMA atau Buku Nikah;
Paspor lama bagi pemohon yang sebelumnya telah memiliki paspor.

Seluruh pemohon juga diwajibkan membawa dokumen asli beserta fotokopinya untuk keperluan pemeriksaan dan proses administrasi.

Pemohon M-Paspor Wajib Pilih Lokasi yang Tepat

Bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi M-Paspor, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaftaran.

Pemohon harus memilih menu “LAYANAN PASPORIA CFD SUDIRMAN (WISMA KEIAI)” pada aplikasi M-Paspor agar pendaftaran sesuai dengan lokasi pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun lokasi kegiatan berada di Wisma KEIAI, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 3, RT 10/RW 1, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.

Program PASPORIA menjadi salah satu bentuk pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan di luar kantor. Program tersebut memberikan alternatif akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan paspor dalam momentum kegiatan masyarakat di kawasan CFD.

Dengan jumlah kuota yang terbatas, masyarakat yang hendak memanfaatkan layanan pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum datang.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur juga mengingatkan pemohon untuk membawa dokumen asli dan fotokopi, serta memastikan jenis layanan dan lokasi yang dipilih melalui aplikasi M-Paspor telah sesuai dengan kebutuhan.

Praktis Dan Terintegrasi Cara Buat SIM Dan STNK Digital Di Aplikasi Digital Korlantas POLRI

investigasihukumkriminal JAKARTA | Setiap pengendara kendaraan bermotor di Indonesia wajib membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat berkendara di jalan raya. Guna meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan masyarakat, Korporasi Lalu Lintas (Korlantas) POLRI menghadirkan inovasi berupa integrasi dokumen kendaraan secara digital melalui aplikasi Digital Korlantas POLRI. Selasa, 29/09/2026

Melalui aplikasi ini, dokumen SIM dan STNK kini dapat diakses secara digital dari smartphone pengendara. Kehadiran fitur digitalisasi ini membuat dokumen penting tersebut lebih praktis disimpan dan diakses kapan saja saat dibutuhkan.

Cara Membuat SIM Digital

Bagi masyarakat yang ingin mengintegrasikan kartu SIM fisik ke bentuk digital, berikut langkah-langkahnya:

Unduh Aplikasi: Cari dan pasang aplikasi Digital Korlantas POLRI melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS).

Registrasi Akun: Buka aplikasi dan lakukan pendaftaran akun menggunakan nomor ponsel aktif.

Verifikasi Identitas: Lakukan proses verifikasi data e-KTP sesuai dengan petunjuk yang ada di aplikasi.

Pilih Fitur SIM: Pada halaman utama, pilih menu SIM Nasional, kemudian klik tombol Digitalisasi SIM.

Input Data SIM: Pindai kartu SIM fisik Anda atau masukkan nomor SIM beserta golongannya secara manual.

Selesai: Jika data terverifikasi, SIM Digital akan langsung muncul dan tersimpan di halaman utama aplikasi.

Cara Membuat STNK Digital

Pengendara juga dapat mendaftarkan STNK kendaraan miliknya ke dalam aplikasi dengan cara berikut:

Pilih Menu STNK: Buka aplikasi Digital Korlantas POLRI, lalu pilih menu STNK pada layar utama.

Digitalisasi STNK: Klik pada opsi Digitalisasi STNK.

Masukkan Pelat Nomor: Ketik nomor pelat kendaraan bermotor yang ingin didaftarkan.

Verifikasi Nomor Rangka: Masukkan 5 angka terakhir dari nomor rangka kendaraan tersebut.

Selesai: Setelah proses pencocokan data berhasil, STNK Digital akan tampil secara otomatis di halaman utama aplikasi.

Layanan digitalisasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola dokumen kendaraan secara aman dan efisien, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik saat beraktivitas di jalan raya.

PN Jaktim Pastikan Eksekusi Tanah Sesuai Prosedur

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan tanah beserta bangunan seluas 449 meter persegi di Jalan Pacuan Kuda No. 24, RT 012/RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (29/9/2026).

Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Timur Nomor 27/Pdt.Eks.RL/2025/PN JKT.TIM tertanggal 16 Juli 2026. Penetapan itu menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melakukan pengosongan dan penyerahan objek eksekusi.

Objek yang dikosongkan berupa tanah dan bangunan berikut turutannya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5063 atas nama Rentarose Valenti. Luas tanah tercatat 449 meter persegi dan berada di wilayah Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dokumen pengadilan menyebut objek tersebut berkaitan dengan proses lelang yang dituangkan dalam Grosse Risalah Lelang Nomor 645/07.01/2024-01 tertanggal 24 Oktober 2024.

Sebelum sampai pada tahap eksekusi, PN Jakarta Timur telah melakukan proses aanmaning atau peneguran terhadap Termohon Eksekusi. Peneguran tersebut tercatat dalam Berita Acara Peneguran Nomor 27/Pdt.Eks.RL/2025/PN Jkt.Tim dan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025, 20 Agustus 2025, serta 3 September 2025.

Pengadilan dalam pertimbangannya menyatakan tahapan aanmaning telah dilakukan secara sah dan patut. Namun, objek yang dimohonkan eksekusi belum dikosongkan secara sukarela sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan dan penyerahan.

Eksekusi Berkaitan dengan Perkara Bantahan
Dalam perjalanan perkara, terdapat perkara bantahan Nomor 510/Pdt.Bth/2025/PN Jkt.Tim yang diajukan Eddy Ihut Siahaan dan Rentarose Valenti.

Perkara tersebut telah diputus Majelis Hakim PN Jakarta Timur pada 11 Mei 2026. Dalam putusannya, majelis mengabulkan eksepsi Terbantah I dan menyatakan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

Para Pembantah juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp586.500.

Pertimbangan majelis antara lain menyangkut persoalan formil, termasuk dugaan kurang pihak atau plurium litis consortium. Dengan diterimanya eksepsi tersebut, pemeriksaan tidak dilanjutkan pada pokok perkara.

Dokumen penetapan eksekusi juga mencatat perkara bantahan lainnya, yakni Nomor 350/Pdt.Bth/2026/PN Jkt.Tim. Berdasarkan data Sistem Informasi Perkara yang dirujuk dalam penetapan, perkara tersebut pada saat penetapan dibuat masih berada dalam proses persidangan dengan agenda yang berkaitan dengan kelengkapan para pihak.

Panitera: Eksekusi Memiliki Dasar Hukum
Pelaksanaan eksekusi di lokasi dilakukan setelah Panitera PN Jakarta Timur menerbitkan Surat Tugas Nomor 12601/PAN.PN.W10-U5/ST.KP7.1/IX/2026 tertanggal 24 September 2026.

Tim pelaksana terdiri atas Panitera Rudy Hartono, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata Singgih Hariyono, S.H., M.H., sejumlah jurusita dan jurusita pengganti, termasuk Mohammad Galih Ashari, S.H., serta aparatur pendukung PN Jakarta Timur.

Panitera PN Jakarta Timur Rudy Hartono mengatakan, pelaksanaan pengosongan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan ketentuan hukum yang menjadi dasar eksekusi.

“Objek yang dieksekusi dan dilakukan pengosongan sesuai dengan surat penetapan dan sudah memiliki dasar hukum,” ujar Rudy kepada awak media.

Menurut Rudy, proses di lapangan berlangsung lancar dan kondusif. Sempat terdapat kendala dari pihak penasihat hukum Termohon, namun hal tersebut dapat diselesaikan setelah petugas memberikan penjelasan terkait dasar serta prosedur pelaksanaan eksekusi.

“Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala berarti di lapangan. Semua berjalan kondusif. Memang awalnya ada sedikit kendala dari pihak penasihat hukum Termohon, tetapi setelah kami memberikan penjelasan kepada Termohon, akhirnya pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum,” ungkapnya.

Dalam penetapan eksekusi, PN Jakarta Timur memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek kepada Pemohon Eksekusi. Jika diperlukan, pelaksanaan eksekusi dapat melibatkan bantuan aparat keamanan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Sementara biaya yang timbul dalam pelaksanaan permohonan eksekusi dibebankan kepada Pemohon Eksekusi.

Penetapan eksekusi ditandatangani Ketua PN Jakarta Timur Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., pada 16 Juli 2026. Sedangkan Surat Tugas pelaksanaan eksekusi tertanggal 24 September 2026 ditandatangani Ketua PN Jakarta Timur Efendi.

Dengan dilaksanakannya pengosongan pada Selasa, 29 September 2026, PN Jakarta Timur menjalankan tahapan eksekusi berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan. Sementara perkara-perkara bantahan yang tercatat dalam dokumen pengadilan merupakan bagian dari konteks perkara yang harus dibedakan dari pelaksanaan eksekusi tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pengadilan dan keterangan pejabat PN Jakarta Timur, tanpa menarik kesimpulan di luar fakta yang tersedia.

Hakim PN Jaktim Tolak Permohonan Praperadilan Status Tiga Tersangka Tetap Berlaku

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh tiga tersangka terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka serta sejumlah tindakan penyidik dalam proses penyidikan. Salah satu objek yang turut dipersoalkan adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/S1/390/VI/RES.1.24/2026/Satreskrim/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2026.

Para pemohon meminta agar surat perintah penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mereka juga memohon kepada hakim agar memerintahkan Termohon menghentikan proses penyidikan dengan menerbitkan surat penghentian penyidikan.

Permohonan tersebut diperiksa oleh Hakim Tunggal Murdian Ekawati, S.H., M.H. Para pemohon pada pokoknya meminta agar hakim memeriksa secara objektif rangkaian tindakan penyidik serta menyatakan penetapan terhadap tiga tersangka tidak sah, cacat formil, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam persidangan, Termohon memberikan tanggapan sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen dan alat bukti untuk mendukung proses penyidikan yang telah dilakukan.

Termohon juga menghadirkan saksi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan yang dibacakan hakim, keterangan saksi antara lain berkaitan dengan dugaan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh ketiga tersangka terhadap korban.

Hakim dalam pertimbangannya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa dalam rangka menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam proses praperadilan.

Setelah mempertimbangkan dalil permohonan, jawaban Termohon, alat bukti serta keterangan saksi, hakim kemudian menjatuhkan putusan terhadap permohonan praperadilan tersebut.

Dalam putusannya, hakim menyatakan sejumlah permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak sesuai dengan pertimbangan hukum masing-masing. Sementara terhadap substansi proses penyidikan, penetapan tiga tersangka tetap memiliki dasar hukum dan proses perkara selanjutnya tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan tersebut menegaskan bahwa proses praperadilan tidak serta-merta menghentikan pokok perkara yang sedang ditangani penyidik. Dengan demikian, proses hukum terhadap ketiga tersangka tetap berlanjut pada tahapan penyidikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Putusan ini sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, tanpa mengambil alih pemeriksaan terhadap pokok perkara yang menjadi kewenangan proses hukum selanjutnya.