Lesdin Sinaga

Investigasihukumkriminal Jakarta — Silaturahmi Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin bersama masyarakat Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Selasa (8/9/2026) malam, berlangsung hangat. Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkenalkan potensi generasi muda yang berkembang di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilaksanakan usai ibadah Isya itu bertempat di SMK Taman Siswa 1, Jalan Garuda Nomor 25, RT 007/RW 04, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, para ketua RT dan RW, LMK, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam suasana dialog yang terbuka, warga diberikan kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan maupun potensi masyarakat. Salah satu yang mendapat perhatian adalah keberadaan Sanggar Sinlamba Batavia yang aktif membina anak-anak melalui seni tradisi pencak silat.

Aspirasi tersebut disampaikan Ketua RW 05 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Drs. H. Eman Roheman, SE.

Dalam pemaparannya, H. Eman menjelaskan bahwa Sanggar Sinlamba Batavia selama ini menjadi wadah bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan kemampuan pencak silat seni tradisi. Kegiatan latihan dilaksanakan secara rutin setiap malam Sabtu di lingkungan masyarakat.

Menurut H. Eman, proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil. Para peserta didik sanggar telah mengikuti berbagai festival dan kejuaraan serta berhasil menorehkan prestasi dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.

“Alhamdulillah, anak-anak didik kami selama ini sudah banyak membuahkan hasil dan prestasi. Latihan pencak silat seni tradisi dilakukan rutin setiap malam Sabtu, baik untuk festival maupun kejuaraan, bahkan sudah sampai tingkat provinsi dan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu capaian yang pernah diraih peserta didik Sanggar Sinlamba Batavia adalah juara II dalam ajang berskala nasional.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa potensi anak-anak di lingkungan masyarakat sangat besar apabila mendapatkan ruang pembinaan dan dukungan yang berkelanjutan.

Karena itu, H. Eman berharap keberadaan Sanggar Sinlamba Batavia mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya melalui Suku Dinas Olahraga dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat.

Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa perhatian terhadap prestasi olahraga, tetapi juga terhadap aspek pelestarian seni tradisi pencak silat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat.

“Harapan kami ada support dan dukungan dari Sudin terkait, baik Sudin Olahraga maupun Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat, sehingga potensi anak-anak ini bisa terus dibina dan dikembangkan,” kata H. Eman
Aspirasi yang disampaikan H. Eman tersebut mendapat respons dari Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota mengarahkan jajaran terkait untuk memperhatikan potensi anak-anak yang selama ini aktif berlatih pencak silat. Potensi tersebut dinilai perlu mendapat ruang pembinaan agar dapat berkembang menjadi bibit atlet sekaligus generasi muda yang mampu menjaga seni tradisi.

Arahan tersebut kemudian diarahkan kepada unsur terkait untuk ditindaklanjuti dengan melihat secara langsung aktivitas dan keberadaan Sanggar Sinlamba Batavia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum, Kamis, 10 September 2026, direncanakan akan dilakukan kunjungan atau survei dari unsur Sudin terkait ke Sanggar Sinlamba Batavia Cabang Gunung Sahari Selatan.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengetahui secara langsung kegiatan latihan, potensi peserta didik, prestasi yang telah diraih, serta kebutuhan sanggar dalam mengembangkan pembinaan pencak silat seni tradisi

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Lurah Gunung Sahari Selatan M. Irfan Yusuf menyempatkan diri memberikan keterangan kepada awak media.

Irfan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun komunikasi secara langsung sekaligus mengetahui kebutuhan warga di lapangan.

“Pertama, kita menjalin komunikasi dan silaturahmi antara Pak Wali beserta seluruh jajarannya di tingkat kota, Pak Camat, RT, RW, LMK dan seluruh stakeholder yang ada,” ujar Irfan.

Ia mengatakan, berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan infrastruktur dan kebutuhan lainnya, dapat disampaikan secara langsung sehingga pemerintah dapat mengetahui persoalan tersebut dan menindaklanjutinya.

“Kita ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, baik itu mungkin infrastruktur dan lain-lain, sehingga bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan cepat,” katanya.

Terkait pencak silat, Irfan menilai potensi anak-anak di wilayah Gunung Sahari Selatan layak mendapat perhatian dan pembinaan yang lebih terarah.

“Intinya bagaimana anak-anak kita yang terlibat di dalam pencak silat bisa mendapatkan pembinaan dari Sudin Olahraga Jakarta Pusat. Kenapa tidak ini menjadi bibit-bibit potensi yang baru dan menjadi potensi masyarakat dari wilayah Jakarta Pusat itu sendiri,” ungkapnya.

Menurut Irfan, keberadaan sanggar juga memiliki nilai penting dalam membangun aktivitas positif bagi anak-anak sekaligus menjaga keberlangsungan seni tradisi di tengah masyarakat.

Selain membahas aspirasi masyarakat, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan perhatian terhadap kondisi lingkungan menyusul informasi mengenai abu vulkanik.

Irfan mengatakan, Wali Kota mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi.

“Memang satu-dua hari ini karena adanya abu vulkanik, Pak Wali meminta kepada seluruh masyarakat untuk kembali menggunakan masker, seperti dulu pada zaman pandemi,” jelasnya.

Masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta mengikuti arahan dan informasi resmi dari pemerintah.

Irfan berharap komunikasi yang telah terbangun antara pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat. Menurutnya, kekompakan seluruh unsur warga merupakan bagian penting dalam menjaga sekaligus membangun wilayah.

“Yang mudah-mudahan ke depan kita semua, seluruh unsur masyarakat, RT, RW, PKK maupun semuanya bisa kembali guyub bersama, kembali membangun dan menata lingkungan dengan jauh lebih baik lagi,” pungkasnya.

Silaturahmi malam tersebut menjadi momentum yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Selain menyerap aspirasi mengenai kebutuhan lingkungan, pertemuan itu juga membuka ruang bagi potensi generasi muda Gunung Sahari Selatan untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dengan adanya respons Wali Kota serta rencana kunjungan Sudin Olahraga dan Sudin Kebudayaan, masyarakat berharap keberadaan Sanggar Sinlamba Batavia dapat semakin berkembang, sekaligus menjadi wadah pembinaan prestasi dan pelestarian seni tradisi pencak silat di Jakarta Pusat.

investigasihukumkriminal Jakarta | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Patroli Jaga Jakarta Skala Besar secara gabungan bersama personel TNI-AD dan stakeholder terkait, Minggu (6/9/2026).

Kegiatan patroli dilaksanakan secara mobile di sejumlah kawasan yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli tersebut dipimpin oleh AKP Yudi Hermawan, S.H., selaku Wakapolsek Kawasan Sunda Kelapa Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus Pawas, dengan melibatkan sebanyak 21 personel gabungan. Kekuatan tersebut terdiri dari 16 personel Piket Opsnal Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 personel Kodim 0502/JU TNI-AD di bawah pimpinan Serma Jhony.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan empat unit kendaraan roda empat dinas Polri dan tiga unit kendaraan roda dua dinas TNI-AD.

Adapun rute patroli meliputi kawasan Indonesia Power PLTU, Pelabuhan Hinggom, Pelabuhan Nusantara, JICT, hingga Pintu 9 Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, personel gabungan juga melaksanakan dialog dengan petugas keamanan di sejumlah objek vital. Di Indonesia Power PLTU, petugas memberikan imbauan kepada security agar terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya dalam pelaksanaan tugas pada malam hari.

Petugas keamanan juga diingatkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin dan selektif terhadap tamu maupun kendaraan yang keluar masuk kawasan serta memperhatikan berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Kami mengimbau seluruh petugas keamanan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada malam hari. Setiap aktivitas yang mencurigakan agar segera dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian sehingga potensi gangguan keamanan dapat segera diantisipasi,” demikian kutipan yang disusun berdasarkan arahan dalam laporan kegiatan.

Patroli kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dialogis bersama security Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kesempatan tersebut, personel mengingatkan petugas keamanan agar meningkatkan pengamanan objek vital, melaksanakan patroli secara rutin, serta mengantisipasi potensi penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Petugas juga diminta segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian apabila menemukan adanya kemacetan, tindak kriminal, maupun gangguan keamanan lainnya.

“Sinergi antara Kepolisian, TNI, petugas keamanan, dan stakeholder sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Melalui patroli skala besar ini, kami berupaya mencegah dan mengantisipasi potensi gangguan sejak dini,” demikian kutipan yang disusun berdasarkan substansi kegiatan.

Kegiatan Patroli Jaga Jakarta Skala Besar tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dengan mengedepankan kegiatan preventif dan dialogis. Kehadiran personel gabungan di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman, kondusif, dan terkendali.

Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama TNI dan stakeholder dalam menjaga keamanan kawasan pelabuhan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada waktu malam hingga dini hari.

investigasihukumkriminal Jakarta – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M,bertempat di Aula Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Sabtu, 05/09/2026

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema “Dengan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Melalui Polri Presisi Kita Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Peringatan Maulid Nabi dihadiri Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si.,  Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok KOMPOL Yudi Permadi, S.S., S.I.K.,  para Pejabat Utama (PJU) Polres Pelabuhan Tanjung Priok, serta Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, momentum Maulid Nabi hendaknya tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

“Adapun hal terpenting dalam peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW,” ungkap AKBP Fajri.

Selain itu, jamaah diajak untuk senantiasa bersyukur atas keamanan dan ketenteraman yang ada di Indonesia. Kondisi yang aman memungkinkan masyarakat, termasuk anggota Polri, dapat bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan
Polres Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat semakin memperkuat nilai-nilai keagamaan, keteladanan, serta semangat pengabdian personel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Diakhir kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian bantuan sosial kepada Personel yang keluarganya sakit sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan dengan sesama.

investigasihukumkriminal Jakarta | Persoalan pengurusan transaksi jual beli tanah yang melibatkan seorang klien dengan Notaris D.Y., S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara, memasuki babak baru setelah kuasa hukum klien melayangkan Somasi II dan Terakhir. Kamis, 03/09/2026

Somasi tersebut disampaikan SUN LAW & PARTNERS melalui kuasa hukum Amir Minabari, S.H., M.H., C.CL dan Pamela Adelia Sidauruk, S.H., kepada Notaris D.Y. Surat bernomor 091/Som/SL/VIII/2026 itu juga ditembuskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris DKI Jakarta melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Somasi II tersebut merupakan tindak lanjut dari Somasi Pertama Nomor 089/Som/SL/VIII/2026 tertanggal 10 Agustus 2026.

Dalam dokumen somasi yang menjadi dasar pemberitaan, kuasa hukum menyatakan kliennya belum memperoleh tanggapan tertulis yang dianggap memadai maupun langkah konkret penyelesaian terhadap sejumlah persoalan yang sebelumnya telah disampaikan.

Salah satu poin yang dipersoalkan adalah status dan keberadaan sertifikat hak atas tanah.
Kuasa hukum meminta penjelasan mengenai riwayat penguasaan sertifikat, pihak yang saat ini menguasainya, serta dasar dan waktu apabila sertifikat tersebut pernah diserahkan kepada pihak penjual.

Selain itu, status proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diminta diperjelas. Pihak klien disebut sebelumnya memperoleh informasi bahwa sertifikat telah berada di BPN. Namun, berdasarkan isi somasi, masih diperlukan kepastian mengenai tahapan proses, dokumen yang telah diajukan, pekerjaan yang belum selesai, serta alasan proses balik nama belum tuntas.

Persoalan lain menyangkut perubahan luas bidang tanah. Dalam somasi disebutkan bahwa pada awal transaksi tanah dipahami dan disepakati memiliki luas sekitar 185 meter persegi, tetapi kemudian diketahui menjadi kurang lebih 200 meter persegi.

Perubahan tersebut dipertanyakan karena pihak klien menyatakan belum memperoleh penjelasan mengenai dasar pengukuran, dokumen pendukung, maupun proses yang menyebabkan adanya penyesuaian luas bidang tanah.

Kuasa hukum juga meminta rincian seluruh biaya yang telah dibayarkan maupun yang masih diminta dalam proses pengurusan tanah.
Rincian tersebut antara lain mencakup biaya yang menjadi kewajiban pembeli dan penjual, pajak dan penerimaan negara atau daerah, biaya proses pertanahan, biaya pemecahan bidang apabila ada, serta honorarium atau jasa profesional.

Somasi juga meminta penjelasan mengenai penyerahan sertifikat kepada pihak penjual, apabila benar pernah dilakukan.
Menurut dokumen somasi, klien sebelumnya meminta agar sertifikat tidak diserahkan sebelum kewajiban pihak penjual serta proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama diselesaikan.

Kuasa hukum juga mempertanyakan alasan pengurusan AJB dan balik nama tidak diselesaikan melalui Notaris yang bersangkutan dan kemudian klien diarahkan melakukan AJB melalui PPAT lain.

Melalui Somasi II dan Terakhir, Notaris D.Y. diminta memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis dalam waktu tiga hari kalender sejak surat diterima.

Sedikitnya terdapat sejumlah pokok yang diminta dijelaskan, termasuk status dan keberadaan fisik sertifikat, bukti proses di BPN, dasar perubahan luas tanah, rincian biaya, alasan penyerahan sertifikat apabila benar terjadi, dokumen yang dapat diberikan kepada klien, serta permintaan maaf tertulis atas ucapan yang menurut pihak klien tidak patut dalam komunikasi sebelumnya. Kini Sorotan Bergeser ke Pengawasan Notaris Persoalan tidak berhenti pada hubungan antara klien dan Notaris.

Setelah somasi ditembuskan kepada lembaga pengawasan, perhatian kini tertuju pada respons aparatur yang menerima informasi atau pengaduan tersebut.

Awak media telah mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, mendatangi kantor Kanwil dan  termasuk menghubungi seseorang bernama Widodo melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.

Tidak adanya respons tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana mekanisme pelayanan dan tindak lanjut pengaduan terkait dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku Notaris ketika laporan atau dokumen pengaduan telah disampaikan secara tertulis?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pembiaran. Namun, absennya penjelasan dari pihak yang dikonfirmasi membuat publik membutuhkan kejelasan mengenai apakah laporan telah diterima, siapa yang berwenang memeriksa, apakah telah dilakukan verifikasi awal, dan apa tahapan tindak lanjutnya.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 16.

UU tersebut juga mengatur larangan bagi Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif.
Pasal 85 UU Jabatan Notaris mengatur bahwa pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dapat dikenai sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.
Sementara itu, UU Jabatan Notaris juga mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Untuk kondisi tertentu, pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian, pencabutan atau pemberhentian dari jabatan bukanlah konsekuensi otomatis setiap kali terdapat laporan. Terlebih dahulu harus terdapat proses pemeriksaan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Regulasi mengenai pengawasan Notaris juga telah diatur. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menyebut pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Sementara mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Artinya, apabila terdapat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku Notaris, persoalan tersebut semestinya ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan yang objektif, bukan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum adanya pemeriksaan.
Kementerian Hukum Diminta Transparan
Atas persoalan tersebut, awak media meminta Kementerian Hukum, khususnya jajaran yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kenotariatan di wilayah DKI Jakarta, memberikan penjelasan secara terbuka.

Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan tertulis dari Notaris D.Y. yang dapat mengonfirmasi atau membantah seluruh dalil tersebut.

Begitu pula belum terdapat keterangan resmi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris DKI Jakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta mengenai status penanganan persoalan tersebut.

Karena itu, prinsip presumption of innocence, verifikasi dokumen, hak jawab, dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang tetap harus dikedepankan.

Namun, apabila pengaduan memang telah diterima secara resmi, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai status penanganannya.

Sebab, pengawasan profesi Notaris bukan semata persoalan internal organisasi. Jabatan Notaris berkaitan langsung dengan kepastian hukum masyarakat dan kepercayaan publik terhadap dokumen serta perbuatan hukum yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Kini bola berada pada pihak terkait: Notaris D.Y. untuk memberikan klarifikasi, Kantor Pertanahan untuk menjelaskan status proses pertanahan apabila dimintai konfirmasi, dan lembaga pengawas untuk memastikan apakah terdapat dasar pemeriksaan berdasarkan kewenangannya.

Publik menunggu satu hal sederhana: apakah laporan tersebut benar-benar diproses sesuai prosedur, atau justru berhenti.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan pemeriksaan dan  pengecekan langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029 Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pada Selasa (1/9/2026).

Kegiatan pemeriksaan, pengecekan dan  pemantauan ini dilaksanakan di lokasi SPPG yang berada di wilayah Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan Cibitung Kab. Bekasi, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memenuhi aspek keamanan pangan (food safety).

Dalam kegiatan tersebut juga tampak hadir Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok Ny. Aurora Fajri, Wakil Ketua Bhayangkari, Pengurus Bhayangkari, Kabag SDM, Kasiwas, Kasihumas, Kasipropam dan Ny. Lenny Dery, Ny. Julie Mukhlis serta Kepala SPPG Rawa Badak Utara, Kepala SPPG Wanasari yang turut mendampingi Kapolres melakukan pengecekan SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029.

Momentum ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Program Gizi untuk Anak yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan peningkatan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok, Kabag SDM, Kasiwas, Kasihumas, Kasipropam didampingi Kepala SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029, melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari proses pengolahan bahan makanan, tahapan memasak, penyajian, pengemasan hingga mekanisme distribusi.

Selain itu, Kapolres juga berinteraksi langsung dengan para petugas untuk memastikan setiap tahapan kerja dilaksanakan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama dalam operasional SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan langsung ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan profesional dan higienis. Pengolahan makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang standar kesehatan, keamanan, serta manfaat gizinya bagi penerima,” ujarnya.

Dengan pengecekan langsung tersebut, SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029, diharapkan operasional SPPG  Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin optimal, profesional, serta mampu mendukung program ketahanan pangan Polri secara berkelanjutan.

investigasihukumkriminal , Jombang | Lima nama dengan perolehan suara tertinggi dalam aspirasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki tahap pemeriksaan administratif sebelum diajukan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sekretariat Muktamar terlebih dahulu melakukan tabulasi dan mengurutkan seluruh nama yang memperoleh aspirasi dari muktamirin berdasarkan jumlah suara, mulai dari peraih suara terbanyak hingga paling sedikit.

Dari hasil tersebut, KH Abdul Hakim Mahfuz berada di posisi teratas dengan raihan 472 suara.

Empat nama lainnya yang masuk dalam lima besar adalah KH Mustafa Zulfa Mustafa dengan 262 suara, KH Abdus Salam Suhib dengan 261 suara, KH Yahya Kholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid yang memperoleh 207 suara.

Kelima nama tersebut selanjutnya tidak langsung diajukan kepada AHWA. Panitia terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU tahun 2026.

“Setelah kita tentukan lima besar, kita teliti dan tanyakan kepada yang bersangkutan apakah persyaratannya sesuai dengan Pasal 7 Tata Tertib pemilihan Ketua Umum PBNU,” ujar pimpinan sidang.

Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum lima nama hasil aspirasi disampaikan secara resmi kepada Rais Aam terpilih dan AHWA.

Dalam ketentuan tata tertib, calon Ketua Umum PBNU harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya pernah menjadi fungsionaris atau pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU, ketua badan otonom NU, atau ketua lembaga NU di tingkat pusat.

Selain itu, calon tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) NU.

Calon juga tidak sedang atau pernah dalam kurun waktu satu tahun terakhir menjabat sebagai pengurus partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Persyaratan lainnya, calon tidak pernah dikenai tindakan organisatoris atau sanksi kepengurusan serta harus memperoleh persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih.

“Yang kita ajukan secara resmi kepada AHWA dan Rais Aam adalah calon yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut,” tegas pimpinan sidang.

Setelah hasil tabulasi diumumkan, panitia meminta lima calon dengan perolehan suara tertinggi untuk naik ke panggung. Mereka dimintai keterangan dan memberikan klarifikasi terkait persyaratan pencalonan sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan.

Adapun lima besar hasil aspirasi calon Ketua Umum PBNU, yakni KH Abdul Hakim Mahfuz dengan 472 suara, KH Mustafa Zulfa Mustafa 262 suara, KH Abdus Salam Suhib 261 suara, KH Yahya Kholil Staquf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara.

Pimpinan sidang menegaskan seluruh proses pemilihan Ketua Umum PBNU harus diselesaikan pada hari yang sama. Sidang Muktamar ke-35 NU belum akan ditutup sebelum Ketua Umum PBNU terpilih secara definitif.

Setelah Ketua Umum PBNU ditetapkan, pimpinan sidang akan menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Ketua Umum terpilih untuk melanjutkan tahapan pembentukan formatur.

Di hadapan para muktamirin, pimpinan sidang juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada Nahdlatul Ulama tidak hanya dapat dilakukan melalui jabatan Ketua Umum PBNU.

Berbagai bidang dan posisi lain di lingkungan jam’iyah NU tetap menjadi ruang bagi warga Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat dan memberikan pengabdian terbaik kepada organisasi.