Imigrasi Perbarui Nama Layanan Di Pademangan Kini Bernama Beranda Imigrasi

investigasihukumkriminal JAKARTA | Masyarakat yang biasa mengurus keperluan keimigrasian di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, perlu mengetahui adanya perubahan nama pada salah satu titik pelayanan. Unit Layanan Paspor (ULP) Pasar Pagi Mangga Dua kini menggunakan nama baru, yakni Beranda Imigrasi Pasar Pagi Mangga Dua.

Perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyeragaman identitas visual unit dan titik layanan keimigrasian yang diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyesuaian ini dilakukan agar identitas pelayanan Imigrasi memiliki penamaan dan tampilan visual yang lebih seragam di berbagai lokasi.

Informasi mengenai perubahan nama tersebut disampaikan melalui kanal informasi Imigrasi Jakarta Utara. Dalam pengumuman itu, masyarakat juga diinformasikan bahwa Immigration Lounge PIK Avenue kini menggunakan nama Beranda Imigrasi PIK Avenue.

Kedua perubahan tersebut mengacu pada Surat Dinas Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01-129 tentang penyeragaman identitas visual unit dan titik layanan keimigrasian.

Penyeragaman Identitas Layanan Keimigrasian
Penggunaan nama Beranda Imigrasi menjadi penanda identitas baru bagi titik pelayanan yang sebelumnya dikenal masyarakat dengan sebutan berbeda-beda.

Di Pasar Pagi Mangga Dua, nama ULP Pasar Pagi Mangga Dua kini disesuaikan menjadi Beranda Imigrasi Pasar Pagi Mangga Dua. Sementara itu, Immigration Lounge PIK Avenue berubah nama menjadi Beranda Imigrasi PIK Avenue.

Penyeragaman ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali titik pelayanan keimigrasian secara lebih mudah. Selain itu, penggunaan identitas yang konsisten juga diharapkan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan layanan Imigrasi.

Meski demikian, perubahan nomenklatur tersebut perlu dibedakan dari perubahan lokasi pelayanan. Pengumuman yang tersedia menjelaskan penyesuaian nama dan identitas visual, bukan pemindahan tempat pelayanan.

Masyarakat Perlu Mengetahui Nama Terbaru
Bagi masyarakat yang berdomisili di Pademangan dan wilayah sekitarnya, informasi ini penting agar tidak terjadi kebingungan ketika mencari lokasi pelayanan paspor di Pasar Pagi Mangga Dua.

Masyarakat yang sebelumnya menggunakan nama ULP Pasar Pagi Mangga Dua kini dapat mengenali titik tersebut melalui nama Beranda Imigrasi Pasar Pagi Mangga Dua.

Namun, sebelum datang untuk mengurus paspor, masyarakat tetap disarankan memastikan jenis pelayanan yang tersedia, persyaratan dokumen, jadwal operasional, serta mekanisme permohonan melalui kanal resmi Imigrasi.

Dengan penyeragaman identitas visual tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan dapat menghadirkan identitas pelayanan yang lebih konsisten sehingga masyarakat lebih mudah mengenali dan memperoleh informasi mengenai titik layanan keimigrasian.

Informasi perubahan nama ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar mulai menggunakan nomenklatur terbaru ketika mencari informasi mengenai layanan Imigrasi di Pasar Pagi Mangga Dua maupun PIK Avenue.

Penyiraman Dan Intimidasi Di PN Pati Dikecam FORSIMEMA-RI Dorong Pengusutan Transparan

investigasihukumkriminal JAKARTA | Sekretaris Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah, mengecam keras peristiwa penyiraman dan intimidasi yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Jawa Tengah. Ia menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan, merendahkan martabat, maupun mengganggu independensi hakim dalam menjalankan tugas peradilan tidak dapat dibenarkan.

Ali Hanafiah menilai, peristiwa tersebut harus ditangani secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan hukum diperlukan agar persoalan dapat diungkap secara objektif, pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

“Peristiwa penyiraman dan intimidasi terhadap hakim maupun aparat peradilan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Kami mengecam tindakan tersebut dan mendorong agar penanganannya dilakukan secara tegas, profesional, transparan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Ali Hanafiah.

Menurutnya, pengadilan merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum. Lembaga peradilan menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, memperjuangkan hak-haknya, serta memperoleh kepastian hukum melalui proses yang independen dan tidak memihak.

Karena itu, setiap bentuk intimidasi yang berpotensi memengaruhi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus menjadi perhatian bersama. Hakim harus dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, ancaman, ataupun intervensi dari pihak mana pun.

Ali Hanafiah menegaskan bahwa perlindungan terhadap hakim bukan semata-mata menyangkut keselamatan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan terpeliharanya independensi kekuasaan kehakiman dan hak masyarakat untuk memperoleh peradilan yang adil.

Namun demikian, perlindungan terhadap hakim harus berjalan seiring dengan kewajiban menjaga integritas. Hakim dituntut untuk senantiasa bersikap profesional, independen, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat dibangun melalui perlindungan yang memadai sekaligus penegakan standar etik yang konsisten.

“Integritas hakim dan independensi peradilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hakim harus dilindungi dari intimidasi, tetapi pada saat yang sama wajib menjaga kehormatan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum serta keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali Hanafiah berharap aparat penegak hukum terkait dapat mengusut peristiwa tersebut secara menyeluruh, berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan perkara harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, proses hukum yang adil, serta kepastian bahwa setiap tindakan yang terbukti melanggar hukum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses peradilan dan menyalurkan kritik, keberatan, maupun pengaduan melalui mekanisme yang tersedia. Kritik terhadap putusan atau pelayanan pengadilan merupakan bagian dari kontrol publik, tetapi penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara sah dan tidak disertai ancaman maupun kekerasan.

Bagi FORSIMEMA-RI, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa menjaga marwah peradilan bukan hanya tanggung jawab hakim dan aparat pengadilan, melainkan juga membutuhkan dukungan masyarakat, insan pers, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penegakan hukum.

Pers memiliki peran penting untuk mengawal persoalan tersebut secara independen, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, serta memastikan pemberitaan tetap berimbang dan tidak menghakimi pihak mana pun sebelum proses hukum memberikan kejelasan.

Ali Hanafiah menegaskan, keadilan tidak boleh ditegakkan di bawah tekanan dan independensi hakim tidak boleh dirusak oleh intimidasi. Penegakan hukum yang objektif, perlindungan terhadap aparat peradilan, serta integritas seluruh unsur penegak hukum merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Imigrasi Jakarta Timur Jelaskan Kompensasi Bagi Pemohon Paspor

investigasihukumkriminal JAKARTA | Masyarakat yang mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur perlu mengetahui ketentuan kompensasi apabila proses penerbitan paspor belum selesai dalam empat hari kerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pemohon yang memenuhi ketentuan berhak mendapatkan kompensasi berupa suvenir sebagai bentuk pemenuhan hak penerima layanan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi permohonan paspor baru dan penggantian paspor. Namun, kompensasi tidak diberikan untuk permohonan paspor karena hilang atau rusak. Ketentuan ini juga tidak mencakup keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Kejelasan mengenai standar waktu pelayanan dan kompensasi menjadi informasi penting bagi masyarakat agar memahami haknya selama menjalani proses administrasi keimigrasian.

Pemohon Perlu Menyiapkan Dokumen Persyaratan

Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat perlu memastikan dokumen persyaratan telah lengkap. Persiapan administrasi yang baik dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan dan mengurangi kemungkinan kendala akibat ketidaksesuaian data.

Untuk permohonan paspor baru, dokumen yang umumnya diperlukan meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung identitas seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah atau akta perkawinan. Apabila pernah melakukan penggantian nama, pemohon perlu menyiapkan dokumen penetapan ganti nama sesuai ketentuan.

Sementara itu, untuk penggantian paspor biasa, pemohon pada umumnya perlu menyiapkan KTP elektronik dan paspor lama. Persyaratan tambahan dapat berlaku sesuai kondisi dokumen dan hasil pemeriksaan petugas imigrasi.

Adapun permohonan paspor karena hilang atau rusak memiliki mekanisme tersendiri. Karena itu, pemohon perlu memastikan kategori permohonannya sebelum menjalani proses pelayanan.

Permohonan Paspor Dapat Dimulai Melalui M-Paspor

Masyarakat dapat memulai proses pengajuan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon perlu mengisi data yang diminta, memilih jadwal pelayanan yang tersedia, serta mengikuti petunjuk pembayaran dan ketentuan kedatangan ke kantor imigrasi.

Pada jadwal pelayanan, pemohon menjalani tahapan pemeriksaan dokumen, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, serta verifikasi data oleh petugas.

Kelengkapan dokumen dan kesesuaian identitas menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Pemohon disarankan membawa dokumen asli beserta fotokopinya apabila diperlukan untuk pemeriksaan.

Kompensasi Bukan Pengembalian Biaya Paspor
Apabila penerbitan paspor belum selesai dalam empat hari kerja, pemohon dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menanyakan status permohonan dan mekanisme memperoleh kompensasi sesuai ketentuan.

Kompensasi yang dimaksud berupa suvenir, bukan pengembalian biaya pembuatan paspor maupun uang tunai. Pemberian kompensasi tetap memperhatikan ketentuan dan pengecualian yang telah ditetapkan.

Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan informasi pelayanan terbaru dari pihak imigrasi, terutama terkait persyaratan dokumen, jadwal permohonan, serta ketentuan kompensasi.

Melalui pemahaman prosedur dan hak penerima layanan, masyarakat diharapkan dapat menjalani proses pembuatan paspor dengan lebih tertib. Di sisi lain, kejelasan standar pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kanwil Imigrasi DKI Gandeng Lintas Instansi Awasi Kepulauan Seribu

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta menggelar operasi gabungan pengawasan keimigrasian di wilayah Kepulauan Seribu pada 9–10 Oktober 2026. Kegiatan yang menyasar Pulau Macan dan Pulau Pari tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Operasi gabungan ini melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Polda Metro Jaya, Kesbangpol, serta Kantor Imigrasi Tanjung Priok. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Pemilihan Pulau Macan dan Pulau Pari sebagai lokasi kegiatan merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah Kepulauan Seribu. Berdasarkan publikasi resmi Kanwil Imigrasi DKI Jakarta, kegiatan dilakukan melalui pengawasan lapangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi APOA.

Pengawasan lapangan menjadi salah satu langkah untuk memastikan ketentuan keimigrasian mendapat perhatian di wilayah yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat dan wisatawan. Melalui kegiatan tersebut, pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan dukungan koordinasi antarlembaga.

Selain pengawasan, sosialisasi APOA juga menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Penyampaian informasi mengenai aplikasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pihak terkait terhadap mekanisme pelaporan keberadaan orang asing sesuai ketentuan yang berlaku.

APOA atau Aplikasi Pelaporan Orang Asing berkaitan dengan kewajiban pelaporan keberadaan orang asing oleh pihak yang bertanggung jawab atas tempat penginapan atau akomodasi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur penggunaan aplikasi tersebut diperlukan agar pihak yang memiliki kewajiban pelaporan dapat menjalankan tanggung jawab administratifnya secara benar.

Keterlibatan unsur Imigrasi, kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya menunjukkan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah kepulauan.

Setiap instansi menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung pertukaran informasi serta membantu pelaksanaan tugas di lapangan agar lebih terarah.

Di sisi lain, sosialisasi APOA memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pelaporan orang asing. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki kewajiban pelaporan diharapkan dapat memenuhi ketentuan administratif sesuai aturan yang berlaku.

Melalui kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta bersama instansi terkait mendorong pengawasan keimigrasian yang lebih optimal di wilayah Kepulauan Seribu.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pelaporan orang asing, khususnya bagi pihak yang bertanggung jawab atas tempat penginapan atau akomodasi.

Dengan mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta menempatkan kegiatan pengawasan dan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian di wilayah Kepulauan Seribu.

Polres Priok Berikan Trauma Healing Ke 4 ABK Korban Penganiayaan KM Maulana 23

investigasihukumkriminal Jakarta | Empat orang anak buah kapal (ABK) korban penganiayaan di Kapal KM Maulana 23 tiba di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi akan memberikan trauma healing kepada korban.
Keempat ABK itu adalah Ilyas Shalahudin, Syawa Suswono, Johan Saputra, dan Oktavian Makhreza. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., bersyukur keempat korban telah pulang dan kembali bersama keluarga masing-masing. Adapun satu orang atas nama Syawal akan diserahkan ke Dinas Sosial.

“Biiznillah atas pertolongan Yang Maha Kuasa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dibantu dengan Polres Kepulauan Aru dan senior dan rekan-rekan dari KKP, alhamdulillah berhasil memulangkan para korban dugaan tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana TPPO, perdagangan orang ke keluarganya masing-masing,” ungkap Alrasyidin di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (8/10/2026) Malam.

Dia mengatakan, selanjutnya polisi bersama pihak terkait akan memberikan pengobatan fisik maupun mental untuk korban. Katanya ini adalah janjinya kepada keluarga.

“Kami di awal sudah bilang bahwa ada prioritas kami untuk perawatan kesehatan fisik dan mental. Jadi kami pun sudah dibantu oleh rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, dari Biro SDM Bagian Psikologi untuk trauma healing,” imbuhnya.

Selain itu, polisi juga mengusut kasus penganiayaan anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23. Dalam insiden ini ada dua kasus yang terdapat tindak pidana. Pertama tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ada dua tindak pidana yang dilakukan penegakan hukum. Yang pertama, dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polres Kepulauan Aru dan dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 18 tersangka,” kata Alrasyidin.

“Dan yang berikutnya adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang tanggal, hari Rabu, 7 Oktober kemarin kita naikkan ke penyidikan karena ada dugaan kuat terjadinya tindak pidana,” sambungnya.

Polisi Pendamping Kelas Pantau Kehadiran Siswa SMPN 261 Muara Angke Pastikan Kegiatan Belajar Berjalan Aman

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok melalui Polisi Pendamping Kelas melaksanakan pemantauan kegiatan belajar sekaligus pengecekan kehadiran siswa di SMPN 261 Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB tersebut dipimpin Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Hari Prasetyo, bersama Kaurbinops Binmas Iptu Bambang Muharto dan Bhabinkamtibmas Aipda Amin Tapis.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan tertib dan kondusif, sekaligus mendata kehadiran siswa serta melakukan pengecekan terhadap siswa yang tidak hadir.

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah siswa kelas 7 sebanyak 244 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 siswa hadir, sementara 18 siswa tidak hadir dengan rincian 11 siswa sakit dan 7 siswa izin.

Sementara itu, dari 250 siswa kelas 8, sebanyak 229 siswa hadir dan 21 siswa tidak hadir. Rinciannya, 13 siswa sakit dan 8 siswa izin.

Untuk kelas 9 yang berjumlah 251 siswa, tercatat 224 siswa hadir dan 27 siswa tidak hadir. Sebanyak 24 siswa tidak hadir karena sakit dan 3 siswa karena izin.

Secara keseluruhan, jumlah siswa SMPN 261 Muara Angke yang terdata sebanyak 745 siswa, dengan 679 siswa hadir dan 66 siswa tidak hadir. Dari jumlah siswa yang tidak hadir tersebut, sebanyak 48 siswa sakit dan 18 siswa izin, sedangkan tidak terdapat siswa yang tercatat alpa.

Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Hari Prasetyo mengatakan, kehadiran Polisi Pendamping Kelas merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif.

“Kami melaksanakan pemantauan sekaligus pengecekan kehadiran siswa bersama pihak sekolah. Untuk siswa yang tidak hadir, dilakukan pendataan dan pengecekan oleh wali kelas bersama Polisi Pendamping Kelas,” ujar AKP Hari Prasetyo.

Selain melakukan pemantauan, Polisi Pendamping Kelas juga akan membantu proses kepulangan siswa setelah kegiatan sekolah selesai. Hal tersebut dilakukan sesuai arahan Dinas Pendidikan Jakarta, dengan memastikan para siswa pulang dan dijemput oleh orang tua masing-masing.

“Polisi Pendamping Kelas akan membantu proses kepulangan siswa agar berjalan tertib dan aman. Kami juga berkoordinasi dengan pihak sekolah serta unsur terkait untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, pengamanan dan pendampingan juga akan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kegiatan Polisi Pendamping Kelas di SMPN 261 Muara Angke berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran personel kepolisian di lingkungan sekolah diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, sekolah, orang tua, dan seluruh unsur terkait dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan pendidikan.

Food Safety MBG Polri Di SPPG Rawa Badak Utara Pastikan Makanan Layak Konsumsi

investigasihukumkriminal Jakarta | Dalam rangka memastikan keamanan dan kualitas pangan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan jpemeriksaan food safety terhadap makanan yang akan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Kegiatan pemeriksaan bertempat di SPPG Polri Rawa Badak Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemeriksaan food safety tersebut dilaksanakan oleh Pengatur I Antikah Yunisah, A.Md.Kep., dengan penanggung jawab Ipda Sri Puji Astuti, S.Farm.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap sejumlah menu makanan yang disiapkan untuk kegiatan MBG, yaitu nasi putih, sate ayam, tempe orek, tumis sawi hijau wortel, dan pisang.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode organoleptik, meliputi pemeriksaan aroma, rasa, warna, kebersihan, serta kondisi penyajian makanan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa makanan tidak tercium bau busuk atau bau lain di luar karakteristik makanan, tidak ditemukan rasa yang menyimpang, serta tidak terdapat perubahan warna pada makanan. Petugas juga memastikan tidak ditemukan kontaminan seperti jamur, serangga, maupun kotoran.

Selain itu, makanan dipastikan disajikan dalam wadah tertutup dan dalam kondisi bersih, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan pangan selama proses penyajian dan pendistribusian.

Untuk memastikan keamanan makanan secara lebih menyeluruh, dilakukan pula pemeriksaan uji fisik laboratorium terhadap sejumlah kandungan berbahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin seluruhnya dinyatakan negatif.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan uji fisik laboratorium, makanan yang disiapkan untuk kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinyatakan layak konsumsi,” demikian hasil pemeriksaan Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pelaksanaan pemeriksaan food safety ini merupakan bagian dari upaya memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi aspek keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi, sehingga dapat

Layanan Paspor Hadir Di CFD Wisma KEIAI

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pelayanan publik tidak selalu harus menunggu masyarakat datang ke kantor. Pesan tersebut terlihat dalam kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta bersama Kantor Imigrasi Jakarta Timur yang hadir langsung di tengah masyarakat dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Wisma KEIAI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026.

Sejak pagi, kawasan tersebut dipenuhi warga yang memanfaatkan hari libur untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan. Di tengah keramaian itu, jajaran Imigrasi membuka layanan paspor sekaligus memberikan informasi mengenai berbagai layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Kehadiran layanan tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Warga yang sedang mengikuti aktivitas CFD dapat memperoleh informasi mengenai paspor tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor Imigrasi. Petugas juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan persyaratan pelayanan.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Jakarta Timur menyediakan 70 kuota layanan paspor, dengan rincian 60 kuota melalui aplikasi M-Paspor dan 10 kuota untuk pemohon walk-in.

Penyediaan kuota secara langsung di ruang publik menjadi bentuk pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran petugas juga memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung mengenai kebutuhan dokumen perjalanan, khususnya paspor.

Salah seorang warga yang memanfaatkan momentum tersebut mengaku terbantu dengan adanya pelayanan Imigrasi di lokasi CFD. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kemudahan karena masyarakat dapat memperoleh informasi sekaligus mengetahui secara langsung prosedur yang harus dipersiapkan sebelum mengurus paspor.

Bagi masyarakat, pola pelayanan seperti itu memberikan kesan bahwa aparatur pemerintah tidak berjarak dengan warga. Pelayanan dapat berlangsung dalam suasana yang lebih santai, namun tetap mengedepankan ketertiban dan profesionalitas.

Tidak hanya membuka layanan paspor, jajaran Imigrasi juga mengajak masyarakat mengikuti senam bersama. Aktivitas tersebut membuat suasana di sekitar lokasi pelayanan semakin hidup dan menciptakan interaksi yang lebih cair antara petugas dengan warga.

Olahraga bersama juga menjadi simbol pentingnya menjaga kesehatan di tengah rutinitas masyarakat perkotaan. Pemerintah dan masyarakat dapat bertemu dalam suasana yang sederhana, sehat, dan penuh kebersamaan.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan apresiasi kepada masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap antusiasme warga yang hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan. Apresiasi tersebut menambah suasana hangat dalam kegiatan pelayanan yang berlangsung pada Minggu pagi.

Bagi jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta dan Kantor Imigrasi Jakarta Timur, kehadiran di CFD merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Ruang publik dipandang sebagai tempat yang efektif untuk menyampaikan informasi sekaligus membangun komunikasi dua arah dengan warga.

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memahami prosedur keimigrasian secara benar. Informasi yang diterima sejak awal diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan dokumen dan mengikuti tahapan pelayanan sesuai ketentuan.

Suasana pelayanan yang dibangun secara humanis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sikap ramah, keterbukaan informasi, dan kemudahan komunikasi menjadi unsur penting dalam memberikan pengalaman pelayanan yang baik.

Minggu pagi di Wisma KEIAI akhirnya menjadi momentum yang mempertemukan tiga hal sekaligus, yakni pelayanan publik, kesehatan, dan silaturahmi. Masyarakat berolahraga, mendapatkan informasi keimigrasian, sekaligus berinteraksi dengan aparatur pemerintah dalam suasana yang lebih dekat.

Kegiatan tersebut juga membawa nilai yang lebih luas bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari pengabdian. Ketika pekerjaan dilakukan dengan keikhlasan, tanggung jawab, dan niat untuk memberikan manfaat, maka pelayanan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama.

Dengan hadirnya layanan paspor di tengah kegiatan CFD, jajaran Imigrasi DKI Jakarta dan Imigrasi Jakarta Timur menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, informatif, profesional, dan humanis.

Semoga ikhtiar menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat tersebut dapat terus dilakukan secara konsisten. Sebab, pelayanan yang diberikan dengan hati, disertai niat baik dan tanggung jawab, bukan hanya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian yang insyaallah membawa manfaat dan keberkahan.

Sea World Ancol 34 Tahun Edukasi Laut Makin Interaktif

investigasihukumkriminal JAKARTA | Sea World Ancol merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-34 dengan mengusung semangat “Menginspirasi dan Menghidupkan Laut”. Perayaan yang digelar pada 2 Oktober 2026 tersebut menjadi momentum bagi Sea World Ancol untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengajak masyarakat semakin dekat dengan dunia kelautan melalui pengalaman rekreasi yang edukatif, inspiratif, dan menyenangkan.

Perayaan HUT ke-34 Sea World Ancol berlangsung secara sederhana dan dihadiri jajaran Direksi serta Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Kegiatan tersebut juga melibatkan ratusan anak yatim, dhuafa, dan anak difabel dari warga sekitar kawasan Ancol.

Dalam perayaan tersebut, manajemen menyampaikan apresiasi atas perjalanan panjang Sea World Ancol yang telah hadir dan berkembang selama lebih dari tiga dekade. Sea World Ancol diharapkan dapat terus berkembang sebagai ruang rekreasi yang inklusif, edukatif, sekaligus memiliki kepedulian terhadap konservasi laut.

Berbagai kegiatan turut memeriahkan puncak HUT ke-34. Mulai dari pemotongan tumpeng, atraksi kue ikan underwater, pembentangan spanduk raksasa, hingga kehadiran Sharky sebagai maskot Sea World Ancol.

Kemeriahan juga semakin lengkap dengan pembagian doorprize bagi pengunjung yang hadir dalam rangkaian perayaan tersebut.

Tidak berhenti pada puncak perayaan, suasana HUT ke-34 Sea World Ancol berlanjut pada akhir pekan, 3–4 Oktober 2026. Pengunjung dapat menikmati sejumlah pertunjukan spesial yang telah disiapkan untuk menambah keceriaan serta menghadirkan pengalaman rekreasi yang menarik bagi keluarga.

Hadirkan Audio Guide Pinalle

Selain menghadirkan rangkaian kegiatan hiburan dan edukasi, momentum HUT ke-34 juga menjadi kesempatan bagi Sea World Ancol untuk memperkenalkan inovasi baru berupa Audio Guide Pinalle.

Fitur tersebut memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dalam memperoleh informasi mengenai berbagai koleksi biota air yang ada di Sea World Ancol. Audio Guide Pinalle juga memberikan panduan mengenai rute terbaik bagi pengunjung selama berkeliling di kawasan Sea World Ancol.

Informasi tersebut disampaikan melalui narasi audio yang dapat diakses menggunakan perangkat masing-masing pengunjung.

Kehadiran Audio Guide Pinalle menjadi bagian dari upaya Sea World Ancol mengikuti perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung. Fitur tersebut dirancang agar pengunjung dapat memperoleh informasi dengan lebih nyaman, praktis, dan personal selama menikmati berbagai koleksi biota air.

Dengan adanya Audio Guide Pinalle, pengunjung tidak perlu lagi berkerumun di depan papan informasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai koleksi biota yang sedang dilihat.

Fitur tersebut juga dirancang ramah untuk keluarga dan anak-anak serta dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa pengunjung. Dengan demikian, pengalaman berwisata di Sea World Ancol tidak hanya menjadi kegiatan rekreasi, tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai kehidupan laut.

Menariknya, pengunjung tidak perlu mengunduh aplikasi khusus untuk menggunakan Audio Guide Pinalle. Pengunjung cukup memindai kode QR yang tersedia di area Sea World Ancol untuk kemudian mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan selama berada di kawasan tersebut.

Perkuat Edukasi dan Konservasi Laut

Melalui perayaan HUT ke-34, Sea World Ancol kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan berbagai program yang memadukan unsur edukasi, seni, budaya, konservasi, dan hiburan.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

Dengan semangat “Menginspirasi dan Menghidupkan Laut”, Sea World Ancol berharap dapat terus melanjutkan perjalanan sebagai destinasi wisata keluarga yang bukan hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk semakin mengenal, mencintai, dan menjaga laut Indonesia.

Perayaan HUT ke-34 sekaligus peluncuran Audio Guide Pinalle menjadi bagian dari perjalanan Sea World Ancol dalam memperkuat perannya sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi kelautan.

Melalui perpaduan teknologi, edukasi, hiburan, dan konservasi, Sea World Ancol berupaya memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan bagi pengunjung, tetapi juga memberikan pengetahuan mengenai kekayaan biota dan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Imigrasi Jaktim Kedepankan Tabayun Dalam Pemberitaan

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembenahan internal sekaligus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Pungki Handoyo, menegaskan bahwa upaya pembenahan tersebut merupakan proses berkelanjutan dan bukan hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Hal itu menjadi bagian dari komitmen institusi untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, terbuka dan dapat diakses masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sendiri beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya No. 169, Kelurahan cipinang besar Utara, , Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Menurut Pungki, inovasi pelayanan merupakan salah satu cara untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Karena itu, jajaran Imigrasi Jakarta Timur berupaya menghadirkan pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Salah satu program yang menjadi bagian dari upaya tersebut adalah PASPORIA (Paspor Ceria). Program pelayanan paspor ini akan digelar pada Minggu, 4 Oktober 2026, di Wisma KEIAI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, bertepatan dengan kegiatan Car Free Day.

Pelayanan PASPORIA akan dimulai pukul 06.00 WIB dengan total 70 kuota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 kuota diperuntukkan bagi pemohon melalui aplikasi M-Paspor, sedangkan 10 kuota lainnya disediakan untuk pelayanan walk-in.

Layanan yang tersedia dalam kegiatan tersebut mencakup pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang telah habis masa berlaku dan/atau halaman paspornya telah penuh.

Sementara itu, penggantian paspor karena hilang, rusak maupun perubahan data tidak termasuk dalam pelayanan PASPORIA yang akan digelar tersebut.

Dengan adanya layanan di ruang publik, masyarakat diharapkan memiliki pilihan lain untuk memperoleh pelayanan paspor tanpa harus datang ke kantor Imigrasi Jakarta Timur pada hari kerja.

Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Pungki kembali menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya jajaran Imigrasi Jakarta Timur untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus melakukan pembenahan. Bukan karena ada persoalan saja, tetapi memang pelayanan harus terus dievaluasi dan ditingkatkan,” ujar Pungki.

Tanggapi Pemberitaan Dugaan Pungli

Di sisi lain, Pungki turut memberikan tanggapan terkait pemberitaan salah satu media mingguan Ibu Kota yang memuat dugaan adanya praktik pungutan liar atau pungli di lingkungan Imigrasi Jakarta Timur.

Pungki menyatakan sangat menyayangkan pemberitaan tersebut apabila informasi yang disampaikan tidak terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada pihak Imigrasi Jakarta Timur.

Menurutnya, apabila terdapat informasi atau dugaan temuan yang berkaitan dengan pelayanan di lingkungan Imigrasi Jakarta Timur, pihaknya siap memberikan klarifikasi dan penjelasan berdasarkan data yang dimiliki.

“Kami tentu sangat menyayangkan apabila ada pemberitaan mengenai dugaan pungutan liar, tetapi pihak kami tidak terlebih dahulu dimintai klarifikasi atau konfirmasi,” kata Pungki.

Ia menegaskan bahwa Imigrasi Jakarta Timur tidak menutup diri terhadap kritik dari masyarakat maupun insan pers. Bahkan, kritik dan pengawasan media dinilai dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi.

Namun demikian, Pungki berharap setiap informasi yang berkaitan dengan institusinya dapat dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada publik dapat menggambarkan persoalan secara utuh.

“Kalau memang ada informasi atau temuan, silakan konfirmasi kepada kami. Kami siap memberikan penjelasan sesuai fakta dan data yang ada,” ujarnya.

Pentingnya Tabayun dan Keberimbangan

Pungki juga menekankan pentingnya komunikasi antara media dan institusi pemerintah dalam proses peliputan.
Menurutnya, prinsip konfirmasi dan keberimbangan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap serta tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu persoalan.

Ia pun mengajak seluruh pihak mengedepankan semangat tabayun, yakni mencari kejelasan dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum sebuah informasi disimpulkan atau disampaikan kepada masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik. Kami juga siap dikonfirmasi kapan pun berkaitan dengan pelayanan kami. Harapannya, semua bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik dan mengedepankan tabayun,” tuturnya.

Pungki memastikan proses pembenahan pelayanan di Imigrasi Jakarta Timur akan terus berjalan. Berbagai inovasi, termasuk PASPORIA, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Melalui pelayanan yang semakin dekat, keterbukaan terhadap kritik serta komunikasi dengan insan pers, Imigrasi Jakarta Timur berupaya membangun pelayanan publik yang semakin baik.

“Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Kami akan terus berbenah dan terbuka terhadap masukan,” pungkas Pungki.