Investigasihukumkriminal Jakarta — Dalam rangka JJOS menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Bhabinkamtibmas Muara Angke, Aiptu Moh. Sutiyono, melaksanakan kegiatan kunjungan dan sambang kepada warga yang tengah melaksanakan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di RT 06/RW 01, Muara Angke, wilayah hukum Polsek Kawasan Sunda Kelapa, pada Rabu (12/8/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kehadiran dan kedekatan dengan masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Moh. Sutiyono menyampaikan sejumlah imbauan kepada warga agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

“Kami mengimbau kepada warga agar secara rutin melakukan kontrol dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pencurian maupun gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Aiptu Moh. Sutiyono.

Selain itu, warga juga diingatkan untuk menjaga kerukunan, kekompakan, serta menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul melalui musyawarah dan mufakat.

“Apabila terjadi permasalahan di lingkungan, mari kita selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jangan sampai ada tindakan main hakim sendiri yang justru dapat menimbulkan persoalan baru,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan warga agar menjauhi minuman keras, obat-obatan terlarang, dan narkoba, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan dengan beragam modus yang dapat merugikan masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga keamanan dan kekondusifan wilayah Muara Angke agar tetap aman dan nyaman,” tambahnya.

Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas.

“Apabila terjadi gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan Polisi 110, laporkan ke kantor polisi terdekat, atau dapat menghubungi Bhabinkamtibmas setempat,” pungkas Aiptu Moh. Sutiyono.

Kegiatan sambang dan kunjungan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Muara Angke.

Investigasihukumkriminal Jakarta — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok hadiri Konferensi Pers, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama jajaran terkait berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 8.960.000 batang rokok ilegal yang dikemas dalam dua kontainer berhasil diamankan dalam penindakan tersebut.

Konferensi pers khasil penindakan tersebut digelar di TPS Multi Terminal Indonesia (CDC Banda), Pelabuhan Tanjung Priok, dan dihadiri sejumlah pejabat serta instansi terkait di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Selasa, 11/08/2026

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok Yandri Trisaputra, serta Sekretaris Perusahaan PT Multi Terminal Indonesia Sucahyo.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

“Penindakan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Djaka Budhi Utama.

Petugas Bea dan Cukai kemudian melakukan pengawasan dan mengidentifikasi dua kontainer yang dalam dokumen pemberitahuannya tercatat mengangkut pipa dan baja ringan. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas melakukan pengamanan dan pemeriksaan menggunakan X-Ray.

Pada 10 Agustus 2026, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan sebanyak 8.960.000 batang rokok yang tidak dilengkapi pita cukai.
Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang diperkirakan mencapai sekitar Rp13,3056 miliar, sementara potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp6,68416 miliar.

Djaka menyebutkan, pengiriman rokok ilegal tersebut menggunakan modus yang relatif baru, yakni memanfaatkan jalur kereta api.
Ini merupakan modus baru. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan karena tugas Bea Cukai adalah mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan target pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, maupun mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal karena selain melanggar ketentuan hukum, peredaran barang tersebut juga berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai dalam memberantas operedaran rokok ilegal.

“Kami siap bersinergi dengan Bea Cukai. Ini sesuai dengan kebijakan nasional, karena pelanggaran seperti ini berpotensi mengganggu penerimaan anggaran negara,” kata Alrasyidin.

Menurutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga siap mendukung upaya penindakan melalui analisis dan pertukaran informasi untuk membantu Bea Cukai dalam mengungkap kasus-kasus serupa.
“Kami siap melakukan berbagai upaya, termasuk analisis, untuk membantu Bea Cukai dalam melakukan penindakan-penindakan selanjutnya,” tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bea Cukai menyampaikan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal melalui modus pengiriman menggunakan jalur kereta api tersebut merupakan temuan pertama dengan modus serupa.

Terkait bagaimana barang ilegal tersebut dapat lolos dalam proses pengiriman, Bea Cukai menyatakan masih akan melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut.
Bea Cukai juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, hampir 1,2 miliar batang rokok ilegal telah berhasil digagalkan peredarannya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah konferensi pers, para tamu undangan bersama awak media melakukan peninjauan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Kegiatan kemudian berakhir dalam keadaan aman, lancar, terkendali, dan kondusif.

Penindakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara di sektor cukai.

Investigasihukumkriminal Jakarta — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si. menggelar kegiatan JJOS Police Goes To School di SMPN 261 Muara Angke, Jakarta Utara,JJOS Police Goes To School menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam membina sekaligus memberikan motivasi kepada para pelajar agar mampu menjaga diri dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Selasa, 11/08/2026

AKBP Fajri hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan rombongan disambut oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN 261 Muara Angke, Abdur Rohman, S.Pd., beserta para guru dan siswa.

Kapolres bersama rombongan kemudian melaksanakan salat Dzuhur berjamaah bersama guru dan siswa SMPN 261 Muara Angke. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian motivasi dan penyuluhan kepada para pelajar.

Dalam arahannya, AKBP Alrasyidin Fajri mengingatkan para siswa agar bersungguh-sungguh dalam belajar serta membangun karakter yang baik sejak dini.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa diandalkan dan dikenang dengan baik,” pesan AKBP Alrasyidin Fajri kepada para siswa.

Ia juga menjelaskan bahwa kualitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga pola pikir, keterampilan, serta adab dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

“Manusia dinilai dari tiga aspek, yaitu pola pikirnya, keterampilannya, serta adab dan tingkah lakunya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres turut memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai berbagai ancaman yang dapat mengganggu masa depan mereka, khususnya tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, lingkungan pergaulan dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dan masa depan seorang pelajar. Karena itu, para siswa diminta berani menolak setiap ajakan yang dapat membawa mereka kepada tindakan negatif.

“Akan ada ajakan-ajakan yang tidak baik, seperti tawuran dan menggunakan narkoba. Ajakan tersebut dapat memengaruhi masa depan kalian,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan para siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tetap fokus mengejar cita-cita.

“Jangan rusak masa depanmu dengan perilaku yang kurang terpuji. Jagalah diri, jauhi tawuran dan narkoba, serta fokuslah belajar untuk meraih cita-cita,” pesan AKBP Alrasyidin Fajri.

Kegiatan Police Goes to School ini merupakan salah satu program kepolisian yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi muda.

Selain memberikan motivasi belajar, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penyuluhan untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya.

Investigasihukumkriminal Jakarta Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili Kapolres.

Pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepemimpinan baru sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara lembaga peradilan dan kepolisian.

Namun, penguatan hubungan antarlembaga tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Sinergi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang dapat memengaruhi proses peradilan atau mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi.

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu aspek penting yang harus tetap dijaga. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk kepentingan pelayanan serta pelaksanaan tugas, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap proses hukum maupun putusan pengadilan.

Di sisi lain, persoalan integritas juga menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Upaya pencegahan suap dan penyalahgunaan kewenangan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya melalui slogan, tetapi juga melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat diuji secara terbuka.

PA Jakarta Pusat diketahui mendorong penerapan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik suap sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat sebagai upaya membangun komunikasi lintas institusi. Meski demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata pada intensitas pertemuan atau hubungan antarpejabat, melainkan pada sejauh mana koordinasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi independensi penegakan hukum.

Penguatan integritas juga menuntut adanya komitmen bersama untuk menutup ruang bagi praktik transaksional, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat bergantung pada sikap profesional dan objektif para aparaturnya.

Silaturahmi antarlembaga pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang terbangun perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang profesional, transparan, serta tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi.

Dengan prinsip tersebut, hubungan antara Pengadilan Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian di Jakarta Pusat dapat berjalan secara konstruktif sekaligus tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan kepentingan pencari keadilan.

Investigasihukumkriminal Jakarta, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili Kapolres.

Pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepemimpinan baru sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara lembaga peradilan dan kepolisian.

Namun, penguatan hubungan antarlembaga tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Sinergi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang dapat memengaruhi proses peradilan atau mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi.

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu aspek penting yang harus tetap dijaga. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk kepentingan pelayanan serta pelaksanaan tugas, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap proses hukum maupun putusan pengadilan.

Di sisi lain, persoalan integritas juga menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Upaya pencegahan suap dan penyalahgunaan kewenangan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya melalui slogan, tetapi juga melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat diuji secara terbuka.

PA Jakarta Pusat diketahui mendorong penerapan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik suap sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat sebagai upaya membangun komunikasi lintas institusi. Meski demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata pada intensitas pertemuan atau hubungan antarpejabat, melainkan pada sejauh mana koordinasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi independensi penegakan hukum.

Penguatan integritas juga menuntut adanya komitmen bersama untuk menutup ruang bagi praktik transaksional, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat bergantung pada sikap profesional dan objektif para aparaturnya.

Silaturahmi antarlembaga pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang terbangun perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang profesional, transparan, serta tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi.

Dengan prinsip tersebut, hubungan antara Pengadilan Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian di Jakarta Pusat dapat berjalan secara konstruktif sekaligus tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan kepentingan pencari keadilan.

investigasihukumkriminal, JAKARTA UTARA — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., turun langsung menemui masyarakat di RW 022, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam kegiatan Jaga Jakarta On The Spot (JJOTS) Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran kepolisian untuk berdialog langsung dengan warga sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari banjir, pembangunan tanggul dan pipanisasi PAM Jaya, rencana pembangunan rumah susun, bedah rumah, hingga persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua RW 022 Muara Angke, Bani Sadar, menyampaikan bahwa wilayahnya masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan sinergi berbagai pihak.

“Wilayah RW 22 ini masih banyak persoalan dan isu yang dapat mengancam keamanan wilayah. Kami berharap apa pun persoalannya dapat diselesaikan dengan kepala dingin sehingga RW 22 ke depannya tetap aman dan kondusif,” ujar Bani Sadar.

Ia juga menyampaikan perkembangan penanganan banjir yang sebelumnya menjadi salah satu persoalan utama warga.

“Pada tahun 2024 terjadi banjir bandang yang datang pada waktu subuh. Alhamdulillah, permasalahan banjir sudah sekitar 80 persen teratasi dengan adanya tanggul mitigasi, meskipun masih ada sekitar 20 persen persoalan banjir di beberapa RT,” katanya.

Selain persoalan banjir, warga turut menyoroti isu pertanahan serta rencana pembangunan hunian di kawasan Muara Angke. Warga berharap setiap kebijakan pembangunan dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan bahwa kehadiran kepolisian di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan kemitraan yang kuat.

“Polisi itu tercipta karena adanya masyarakat. Kami adalah operator masyarakat, pelaksana dari apa yang diinginkan masyarakat, khususnya dalam ranah keamanan,” ujar AKBP Alrasyidin.

Menurutnya, terciptanya keamanan dan ketertiban tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Diperlukan kerja sama antara polisi, masyarakat, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya keamanan itu tidak bisa tercipta dari pihak tunggal. Polisi bukan Superman. Kami membutuhkan bantuan masyarakat dan stakeholder. Kami akan mengupayakan yang terbaik,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian apabila menghadapi persoalan di lingkungan masing-masing.

“Kita sebagai teman harus saling berbagi. Kalau bukan masalah keamanan tetapi masih bisa dikomunikasikan, insyaallah akan kami bantu dan kami laksanakan sesuai dengan kewenangan kami,” tuturnya.

Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat dan warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Muslimin selaku LMK RW 022 menyoroti rencana pembangunan tanggul serta wacana pembangunan rumah susun yang telah berkembang sejak beberapa tahun lalu.

Sementara itu, tokoh agama RW 022, Ustad Suleni, berharap komunikasi antara tokoh agama, masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin secara berkelanjutan.

“Kalau bisa, tokoh agama jangan hanya dilibatkan ketika mendekati tahun-tahun politik saja. Kami berharap komunikasi dan silaturahmi dengan kepolisian dapat terus berjalan,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 digelar kegiatan istighosah untuk mendoakan para pejuang bangsa.

Aspirasi lain disampaikan Ibu Imas, Ketua RT 09 RW 022, yang mengusulkan program bedah rumah bagi keluarga yang membutuhkan.

“Kalau ada acara lagi, saya ingin mengusulkan keluarga saya untuk mendapatkan program bedah rumah. Saya berharap bisa di-ACC,” katanya.

Ia juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang dinilai berhasil membantu menekan aksi tawuran di wilayah Muara Angke.

“Alhamdulillah, tawuran di RW 22 sudah berkurang. Terima kasih kepada Pospol Muara Angke yang sudah membantu mengurangi kegiatan tawuran tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh nelayan Suherman menyampaikan persoalan yang kerap dihadapi kelompok masyarakat pengawas ketika menemukan jenazah di wilayah perairan.

“Kalau ada kejadian seperti menemukan mayat di wilayah kami, kami sebagai pokmaswas sering bingung. Kalau kami mengambil atau mengevakuasi, kami takut justru menjadi saksi. Kami mohon solusinya,” ungkapnya.

Kapolres menjelaskan bahwa apabila masyarakat menemukan jenazah atau kejadian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, masyarakat dapat segera menghubungi kepolisian melalui layanan 110 agar proses penanganan dapat dilakukan sesuai prosedur.

“Kalau menemukan mayat, bisa telepon 110. Kalau sebagai saksi, memang harus diperiksa karena harus ada proses hukum. Kita tidak boleh menutup kemungkinan apabila kejadian tersebut berkaitan dengan tindak pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian memahami kekhawatiran masyarakat dan akan berupaya mempercepat proses sesuai prosedur apabila terdapat laporan maupun temuan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan komitmennya untuk membantu meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak terkait, termasuk mengenai program bedah rumah.

“Semoga seiring berjalannya waktu, keinginan masyarakat ini dapat Allah jaga dan kabulkan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Untuk bedah rumah, nanti akan kami upayakan untuk disegerakan,” katanya.

Kapolres menegaskan bahwa jabatannya bukanlah ajang untuk menunjukkan kehebatan, melainkan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kesempatan menjadi Kapolres ini bukan ajang hebat-hebatan. Saya ingin kesempatan ini menjadi jalan untuk membuat pahala jariyah yang terus mengalir. Pada akhirnya, sehebat apa pun manusia, kita semua akan kembali ke tanah,” tutur AKBP Alrasyidin.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang selama ini dinilai aktif membangun kedekatan dengan masyarakat Muara Angke.

“Terima kasih kepada IPTU Sardi dan AKP Yudi yang sudah dekat dengan masyarakat di Muara Angke. Kedekatan seperti ini harus terus dijaga,” ujarnya.

Kegiatan JJOTS kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako secara simbolis kepada masyarakat serta peninjauan Rumah Apung Muara Angke oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Program Jaga Jakarta On The Spot (JJOTS) Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026 merupakan bagian dari upaya menghadirkan polisi secara langsung di tengah masyarakat melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan kolaboratif.

Melalui kegiatan tersebut, kepolisian tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membuka ruang dialog agar berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan dicarikan solusi bersama.