investigasihukumkriminal, JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat menyatakan komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kondusivitas Jakarta melalui Deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia. Deklarasi tersebut menjadi wujud kepedulian bersama untuk menjaga Jakarta sebagai rumah bagi seluruh masyarakat sekaligus etalase Indonesia di mata dunia.

Dalam deklarasi tersebut, segenap elemen masyarakat menyatakan lima sikap bersama. Pertama, menjaga Jakarta tetap aman, tertib, damai, dan nyaman sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Jakarta juga dipandang sebagai etalase Indonesia yang harus terus dijaga citra, keamanan, dan ketertibannya.

Kedua, elemen masyarakat menegaskan komitmen untuk bersatu dalam kebinekaan. Mereka menolak segala bentuk provokasi, intoleransi, kekerasan, dan perpecahan yang berpotensi mengganggu persatuan serta kesatuan bangsa.

Ketiga, deklarasi tersebut mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, komunitas, pemuda, dan masyarakat diharapkan terus bekerja bersama dalam menjaga Jakarta agar tetap kondusif.

Keempat, elemen masyarakat berkomitmen melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari narkoba, kejahatan, radikalisme, serta berbagai pengaruh negatif. Upaya itu dilakukan dengan membangun lingkungan yang sehat, produktif, dan berkarakter.

Kelima, seluruh elemen masyarakat menyatakan siap menjaga Jakarta untuk Indonesia dengan disiplin, kepedulian, toleransi, dan semangat kebangsaan. Komitmen tersebut diarahkan untuk mewujudkan Jakarta yang maju serta Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Perwakilan Pokdarkamtibmas, Yudi Wahyudi, mengatakan menjaga Jakarta membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk warga di lingkungan masing-masing.

“Kami dari Pokdarkamtibmas siap mendukung upaya menjaga Jakarta tetap aman, tertib, damai, dan kondusif. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Semangat Jaga Jakarta harus dimulai dari lingkungan terdekat. Dengan saling menjaga, menghormati, dan bekerja sama, kita bisa ikut menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman untuk semua ,” ujar Yudi.

Melalui semangat Jaga Jakarta untuk Indonesia, seluruh elemen masyarakat diajak mengambil peran untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

“JAKARTA AMAN, INDONESIA KUAT!”

“JAGA JAKARTA UNTUK INDONESIA!”

investigasihukumkriminal, JAKARTA – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Ketua Perjuangan Walisongo Laskar Sabilillah (PWI-LS) DKI Jakarta, KH. Ahmad Muklis Fadil, beserta jajaran pengurus.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Sekretariat PWI-LS Jakarta, Jalan Rorotan 3, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/8/2026) malam, tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), sekaligus memperkuat komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua serta jajaran PWI-LS DKI Jakarta yang telah menerima kunjungan dan membuka ruang komunikasi bersama jajaran kepolisian.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Kapolres juga mengajak seluruh jajaran PWI-LS DKI Jakarta untuk bersama-sama menjaga persatuan dan persaudaraan serta menghindari berbagai tindakan maupun pernyataan yang berpotensi menimbulkan provokasi dan konflik di tengah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen PWI-LS untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Jangan mudah terprovokasi oleh isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Apabila terdapat persoalan, mari kita komunikasikan dan selesaikan melalui dialog serta koordinasi yang baik,” tegasnya.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan salah satu langkah penting dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengimbau agar setiap aspirasi maupun permasalahan yang yang ada saat ini dapat disampaikan melalui mekanisme yang baik dengan mengedepankan musyawarah, dialog, serta koordinasi bersama pihak kepolisian dan instansi terkait.

“Kami ingin seluruh rangkaian kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok nantinya dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan penuh suasana persaudaraan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Selain membahas situasi Kamtibmas, pertemuan tersebut juga diisi dengan ramah tamah serta makan bersama. Ketua dan jajaran PWI-LS DKI Jakarta turut menyampaikan berbagai perkembangan dan dinamika yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Pertemuan juga menjadi sarana bagi jajaran kepolisian untuk mendengarkan aspirasi serta membangun komunikasi yang lebih erat dengan PWI-LS DKI Jakarta.

Menjelang akhir kegiatan, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada jajaran PWI-LS DKI Jakarta. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Sinergitas antara Polri dan masyarakat harus terus kita rawat. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini,” kata AKBP Alrasyidin.

Seluruh rangkaian kegiatan silaturahmi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergitas antara Polri dan PWI-LS DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta kemampuan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumat, 07/08/2026

Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut mengacu pada Surat Perintah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 6 Agustus 2026.

Latihan dipimpin oleh Kasatsamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Aries Arianto, S.H., dengan instruktur dari Satsamapta, yaitu Ipda Sahat Mangiring Sihombing, S.H., Aiptu Purwanto, S.H., dan Aipda Kasmito.

Sebanyak 50 personel mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri atas Tim Negosiator Polwan, Tim Dalmas Awal, Tim Dalmas Lanjut, serta massa simulasi (bullsuit). Seluruh peserta mengikuti rangkaian latihan secara serius dan penuh semangat guna meningkatkan kemampuan teknis maupun kerja sama tim.

Adapun materi yang diberikan meliputi kemampuan public speaking bagi Tim Negosiator Polwan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, formasi Dalmas Awal beserta teknik penggunaan tali Dalmas, formasi Dalmas Lanjut menggunakan perlengkapan lengkap berupa tongkat dan tameng, hingga simulasi terpadu pengendalian massa yang melibatkan Negosiator Polwan, Dalmas Awal, dan Dalmas Lanjut.

Melalui latihan ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen membangun personel Dalmas yang profesional, tangguh, disiplin, serta siap digerakkan kapan pun dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa “Latihan peningkatan kemampuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kesiapsiagaan personel Dalmas agar selalu profesional, terampil, dan responsif dalam menghadapi setiap dinamika situasi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan ini juga bertujuan memperkuat jiwa korsa, kekompakan, serta sinergi antarpersonel sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara efektif, humanis, dan sesuai prosedur.”

Dengan terselenggaranya latihan tersebut, diharapkan seluruh personel Dalmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin siap menjalankan tugas pengamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal.

Investigasihukumkriminal, Cianjur – Peristiwa tenaga kesehatan (nakes) yang menghina pasien BPJS kembali mencuat dan menuai kecaman dari sejumlah masyarakat. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak nakes yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di beberapa daerah, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kamis, 06/08/2026

Salah satu contoh terjadi di puskesmas di Kabupaten Cianjur. Seorang pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan gusi mengaku kecewa atas ucapan, pelayanan dan tutur kata nakes yang dianggap kurang berkenan. Alih-alih memberikan pelayanan, pasien tersebut justru diarahkan untuk segera melakukan rujukan ke salah satu rumah sakit sebelum ada tindakan medis di puskesmas.

Kejadian ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien dan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya mengedepankan sikap ramah, empati, dan profesionalisme.

Masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar pelayanan BPJS benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga bagaimana nakes menjaga etika komunikasi dengan pasien. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS terkikis akibat perilaku oknum yang tidak mencerminkan semangat pelayanan publik.

Investigasihukumkriminal Johor Bahru – Pengadilan Agama Jakarta Pusat kembali menghadirkan layanan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri melalui penyelenggaraan sidang isbat nikah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan peradilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum memiliki penetapan pengadilan atas perkawinannya.

Sidang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., bersama majelis hakim dengan dukungan KJRI Johor Bahru. Melalui layanan tersebut, para pemohon memperoleh kesempatan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan secara agama sehingga dapat menjadi dasar pencatatan resmi sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Pada hari pertama, Rabu (5/8), terdapat 15 perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan. Sebanyak 14 pemohon hadir, sementara satu perkara dinyatakan gugur karena ketidakhadiran pemohon. Dari perkara yang diperiksa, sebagian telah diputus pada hari yang sama, sedangkan satu perkara ditunda ke hari berikutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Persidangan berlanjut pada Kamis (6/8) dengan agenda pemeriksaan 13 perkara baru serta satu perkara lanjutan dari hari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, dua perkara kembali dinyatakan gugur karena para pemohon tidak hadir, sementara seluruh perkara yang memenuhi syarat berhasil diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

Secara keseluruhan, selama dua hari pelaksanaan sidang, majelis hakim mengabulkan 25 permohonan isbat nikah. Adapun tiga perkara dinyatakan gugur akibat ketidakhadiran para pemohon dalam persidangan.

Muhammad Aliyuddin mengatakan, penyelenggaraan sidang isbat nikah di luar negeri merupakan bentuk komitmen pengadilan untuk memastikan layanan hukum tetap dapat diakses oleh WNI di mana pun berada. Menurutnya, kehadiran negara melalui pelayanan peradilan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja maupun menetap di luar Indonesia.

Di sela kegiatan, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga mengunjungi sekolah binaan KJRI Johor Bahru. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar terus bersemangat menempuh pendidikan, menjaga disiplin, serta mempertahankan rasa cinta terhadap tanah air meskipun berada di luar negeri.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia sebagai representasi bangsa di kancah internasional. Karena itu, para pelajar diharapkan mampu menunjukkan karakter yang berintegritas, berprestasi, dan membawa citra positif Indonesia.

Pelaksanaan sidang isbat nikah ini sekaligus mencerminkan kolaborasi antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan KJRI Johor Bahru dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui layanan tersebut, para pemohon tidak perlu menempuh perjalanan ke Indonesia untuk memperoleh penetapan pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu maupun biaya.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata peningkatan akses terhadap keadilan bagi WNI di luar negeri. Dengan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya serta dapat melanjutkan proses administrasi kependudukan sesuai peraturan yang berlaku.

investigasihukumkriminal, Cianjur – Beberapa warga Kabupaten Cianjur mendatangi Dinas Sosial setelah mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan Setelah Pemerintah Kabupaten Cianjur secara resmi menghentikan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan menonaktifkan sekitar 400.000 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung oleh anggaran daerah, terhitung mulai 1 Agustus 2026. 

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian skema layanan menjadi UHC Cut Off. 

Salah satu warga terdampak, Bapak Rizal dari Bojong, mengaku terkejut saat mendapati kartu BPJS anaknya tidak aktif ketika sedang menjalani perawatan di RS Sayang Cianjur. Hasil pengecekan melalui aplikasi JKN menunjukkan status kepesertaan nonaktif sejak akhir bulan. 

Rizal kemudian meminta klarifikasi ke Dinas Sosial. Pihak dinas menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan terjadi setelah adanya update data sensus ekonomi terbaru, di mana desil ekonomi keluarga Rizal naik dari desil 5 ke desil 8. Dengan demikian, ia tidak lagi masuk kategori penerima bantuan iuran. 

Namun, Rizal menilai data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam catatan dinas, ia disebut memiliki lahan dan rumah di luar tempat tinggalnya. Padahal, menurut pengakuannya, selama ini ia hanya menyewa rumah kontrakan dan tidak memiliki aset sebagaimana tercatat. 

Kasus Rizal menambah daftar panjang keluhan warga Cianjur yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian data dalam sistem. Masyarakat berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang data secara lebih teliti, agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas layanan kesehatan. 

Dalam wawancara dengan tim investigasi, Rizal menyampaikan: “Lebih baik program bansos dialihkan menjadi layanan BPJS Nasional. Dengan demikian, setiap rakyat Indonesia yang memiliki NIK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sebagaimana halnya pendidikan gratis.” 

Kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi kebutuhan pemerintah daerah, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terabaikan hanya karena kesalahan data atau ketidaktepatan verifikasi.

Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.