Jabar, investigasihukumkriminal – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil memulangkan Reni Rahmawati, WNI asal Jawa Barat yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak di Republik Rakyat Tiongkok. Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Guangzhou, yang menyampaikan penghargaan atas tindakan cepat dan kerja sama solid dari Kapolda Jawa Barat dan jajaran.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jabar, Selasa (18/11/2025)  KJRI Guangzhou, Konsul Konsuler Indah Mekawati mengungkapkan bahwa sejak awal menerima laporan dari pihak kepolisian Indonesia, KJRI langsung melakukan langkah-langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan Reni.
“Terima kasih kepada Polda Jabar, khususnya kepada Bapak Kapolda Jabar. Kami sudah mengikuti kasus ini sejak awal dari pemberitaan dan laporan kepolisian. Begitu menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dengan polisi Guangzhou dan Public Security Bureau Provinsi Fujian,” ujar Indah.

Ia menjelaskan bahwa kerja cepat Polda Jabar memungkinkan KJRI segera melakukan pelacakan melalui aparat keamanan Tiongkok.
“Seperti protap, kami meminta polisi setempat untuk melacak, melokasikan, dan memastikan keamanan warga negara kita. Informasi awal dari Polda Jabar sangat membantu mempercepat proses ini,” jelasnya.

Pada 10 Oktober, Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ben Perkasa Drajat, turut turun langsung untuk melakukan pertemuan dan negosiasi dengan keluarga suami Reni di Tiongkok. Upaya ini didampingi pejabat dari kantor urusan luar negeri Guangzhou, Fujian, dan tokoh daerah setempat.

Namun proses negosiasi dengan beberapa pihak berlangsung cukup sulit, terutama karena Reni secara hukum telah tercatat menikah menurut sistem pernikahan resmi Tiongkok.
“Negosiasinya cukup alot, karena secara resmi Reni memiliki buku nikah merah. Jadi menurut hukum Cina, ia adalah istri sah,” kata Indah.

Ia juga meluruskan sejumlah pemberitaan yang sempat berkembang di Indonesia.
“Reni tidak pernah diperlakukan dengan kekerasan atau menjadi budak seks. Ini penting diluruskan karena pemberitaan tersebut meresahkan masyarakat Guangzhou dan WNI di Tiongkok,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Indah kembali menyampaikan apresiasi besar kepada Polda Jabar atas sinergi lintas negara yang terjalin dalam penanganan ini.
“Kami berterima kasih kepada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sigap, kooperatif, dan terus berkoordinasi dengan kami hingga Reni berhasil dipulangkan dengan selamat.”

Keberhasilan pemulangan Reni Rahmawati menjadi bukti nyata komitmen Polda Jabar dalam memberantas TPPO serta melindungi warga Jawa Barat hingga ke luar negeri. Kasus ini juga menegaskan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri mampu menghasilkan penyelamatan WNI secara cepat dan efektif.

Jabar, investigasihukumkriminal – Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Universitas Pasundan, menyampaikan pandangan akademik dari aspek hukum internasional, ketatanegaraan, dan ilmu perundang- undangan. Ia menegaskan bahwa penafsiran terhadap tugas dan fungsi Polri harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial.

Prof. Pantja menjelaskan bahwa dalam hukum internasional, Tentara (combatant) dan Polisi (non-combatant) memiliki perbedaan mendasar. Polisi merupakan aparat sipil yang dipersenjatai untuk penegakan hukum, bukan untuk berperang. Karena itu, keberadaan Polri di tengah masyarakat adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Menurut Prof. Pantja, legitimasi konstitusional Polri ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Salah satu tugas Polri yang sangat jelas, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu di kementerian, lembaga, maupun badan yang memiliki fungsi pelayanan publik atau penegakan hukum.

Lebih lanjut, Prof. Pantja mengingatkan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah. Penafsiran norma harus dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k dan keseluruhan sistem norma dalam UU Polri. Menurutnya, menafsirkan pasal tersebut secara parsial justru menyimpangi prinsip dasar ilmu perundang-undangan. Ia menilai isu ini merupakan persoalan implementasi norma, bukan semata pengujian konstitusionalitas.

Terakhir Prof. Pantja menegaskan bahwa pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Polri harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip hukum internasional, konstitusi, dan sistem peraturan perundang- undangan nasional.

investigasihukumkriminal – Purbalingga, 17 November 2025 — Pertemuan forum masyarakat yang digelar di kediaman Tenny Juliawati berubah menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap arah pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Acara yang berlangsung dalam suasana serius ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, hingga pegiat sosial.

Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., menegaskan bahwa kondisi pemerintahan saat ini berada pada titik yang tidak ideal. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti sikap Bupati Purbalingga yang dinilai kerap mengabaikan undangan resmi DPRD. Bambang juga menekankan perlunya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta menilai pola komunikasi antara bupati dan sejumlah dinas berjalan buruk. Menurutnya, beberapa kebijakan daerah justru melanggar aturan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Kritik serupa datang dari partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka menyatakan kekecewaan atas performa keduanya selama memimpin, menilai arah kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Suasana forum semakin menguat ketika Abah Slamet Wahidin memberikan pernyataan tegas. Ia mengingatkan seluruh pelaku politik untuk kembali fokus pada pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan Fahmi-Dimas masih dipengaruhi kelompok tertentu yang memecah belah, sehingga menghambat terciptanya persatuan. Abah Slamet menekankan bahwa kemajuan hanya mungkin diraih melalui kebersamaan, serta menyerukan media agar tetap netral demi menjaga objektivitas informasi. Ia bahkan menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawal jalannya pemerintahan dan menimbang opsi pemakzulan jika kinerja tidak menunjukkan perbaikan.

Dari aspek hukum, pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan apabila proses hukum terkait dugaan pelanggaran kepemimpinan Fahmi-Dimas perlu ditempuh lebih jauh. Sementara itu, tuan rumah forum, Tenny Juliawati, menyampaikan pesan bernada ultimatum. Menurutnya, jika Bupati Purbalingga tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka pilihan paling terhormat adalah mengundurkan diri.

Pertemuan yang berlangsung penuh ketegangan itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i, menandai komitmen para peserta untuk terus mengawal arah pemerintahan Purbalingga menuju perubahan yang lebih baik.

Jabar, investigasihukumkriminal – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) resmi menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan “Zebra Lodaya-2025”, yang dimulai pada hari Senin, 17 November 2025. Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Mapolda Jabar  bertujuan untuk mengecek kesiapan seluruh personel sebelum pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Jabar. Operasi ini merupakan upaya Polri, khususnya Polantas, bersama instansi terkait untuk menjaga keamanan, kelancaran arus lalu lintas, serta menurunkan titik kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas, sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan bahwa Operasi “Zebra Lodaya-2025” akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini digelar serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jabar dan Polres jajaran. Secara khusus, operasi ini dilaksanakan dalam rangka Cipta Kondisi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Hari Raya Natal Tahun 2025. Sebanyak 2.088 personel dilibatkan, terdiri dari 520 personel Satgas Polda Jabar dan 1.568 personel Satgasres jajaran.

“Tema yang diusung dalam Operasi “Zebra Lodaya-2025” adalah “Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Ops ‘Lilin Lodaya-2025’”. Target utama operasi ini adalah berkurangnya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) dan pelanggaran lalu lintas, serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Sasaran operasi meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN) yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas.” ujar Kapolda Jabar, Senin (17/11/2025)

Dalam pelaksanaannya, operasi ini mengedepankan kegiatan di bidang Harkamtibmas Lantas dengan perpaduan strategi Preemtif (40%), Preventif (40%), dan Represif (20%) yang humanis. Untuk tindakan represif (penindakan), Kapolda Jabar menekankan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebesar 95% dan hanya 5% penindakan manual. Personel yang bertugas di lapangan juga diminta untuk selalu mengutamakan keselamatan, melaksanakan edukasi tertib berlalu lintas, dan menghindari tindakan kontraproduktif serta sikap arogan, sehingga kehadiran Polantas dapat dirasakan oleh masyarakat.

Di akhir amanatnya, Kapolda Jabar, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., berharap seluruh personel dapat melaksanakan tugas dengan baik demi terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif. Operasi ini mencakup seluruh wilayah hukum Polda Jabar, baik pada ruas jalan tol maupun jalan arteri yang menjadi tanggung jawab fungsi Lalu Lintas Polri. Para perwira juga ditekankan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian yang melekat dan berjenjang di lapangan.