Jakarta, investigasihukumkriminal – Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pengungkapan tersebut dilakukan oleh Unit II Satresnarkoba.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kampung Bahari Jakarta Utara kemudian dikembangkan di daerah Ujung Menteng,  Jakarta Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba melakukan penyelidikan intensif di lokasi yang dimaksud.

Bertempat di pinggir jalan Jl. Irigasi, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial YF, yang diketahui bernama Y F, lahir di Tasikmalaya pada tahun 1984.

Tersangka YF berstatus kawin, bekerja sebagai buruh, dan berdomisili di daerah Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam penangkapan tersebut, petugas melakukan penggeledahan badan dan menemukan dua klip plastik bening berisi narkotika jenis sabu serta satu unit telepon genggam. Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Selanjutnya, tim opsnal melakukan pengembangan dengan mendatangi kediaman tersangka, ungkap Kasatresnarkoba AKP Habibi, S.I.K., M.H.

Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, petugas kembali menemukan barang bukti berupa satu klip plastik bening berisi sabu, satu unit timbangan digital, satu set alat hisap sabu, satu pak plastik klip bening, satu kantong plastik warna hitam, serta satu lembar kertas tisu yang dibungkus lakban hitam. Total barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 14,32 gram.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, tersangka mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang pria berinisial H alias B yang saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diketahui sedang menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat. Sabu tersebut diperoleh dengan harga Rp 850.000 per gram.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun tindakan kepolisian yang telah dilakukan meliputi pengamanan tersangka dan barang bukti, pemeriksaan urine, pemeriksaan saksi dan tersangka, gelar perkara, serta pembuatan administrasi penyidikan.

Ke depan, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti ke Puslabfor, mengembangkan jaringan pelaku lainnya, serta melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini sebagai bentuk komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam memberantas peredaran gelap narkotika tutup AKP Habibi.

investigasihukumkriminal, Aceh – Anggota Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, resmi dipecat dengan status Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan desersi dan bergabung menjadi tentara Angkatan Bersenjata Rusia. 

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, membenarkan kabar tersebut. “Sementara benar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (17/1). 

Gaji dan Pangkat di Rusia
Dalam pesan yang dikirimkan kepada anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Bripda Rio mengaku menerima gaji sebesar RUB 210 ribu atau sekitar Rp 42 juta per bulan. Ia juga menyebut telah diberi pangkat Letnan Dua (Letda) di militer Rusia. 

Selain itu, Rio mengaku mendapat bonus awal sebesar RUB 2 juta atau senilai Rp 420 juta ketika pertama kali bergabung. 

Riwayat Pelanggaran
Joko menjelaskan, sebelum desersi, Bripda Rio telah dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun akibat pelanggaran kode etik berupa perselingkuhan dan pernikahan siri. Putusan tersebut ditetapkan melalui Sidang KKEP pada 14 Mei 2025 dengan Nomor: PUT KKEP/12/V/2025/KKEPP. 

Sejak 8 Desember 2025, Rio tidak lagi masuk dinas tanpa keterangan. Upaya pencarian dilakukan ke rumah orang tua dan kediaman pribadinya, namun tidak membuahkan hasil. Pemanggilan resmi juga dilakukan pada 24 Desember 2025 dan 6 Januari 2026. 

Pada 7 Januari 2026, Rio tiba-tiba mengirimkan pesan WhatsApp berisi foto dan video yang menunjukkan dirinya telah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia. Pesan itu juga memuat detail proses pendaftaran serta nominal gaji yang diterima. 

Status DPO dan Pemecatan
Sebelum pesan tersebut diterima, Satbrimob Polda Aceh telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/I/HUK.12.10/2026 tanggal 7 Januari 2026. 

Selanjutnya, Bidpropam Polda Aceh menggelar dua Sidang KKEP secara in absentia pada 9 Januari 2026. Dari sidang itu diputuskan Bripda Rio dikenakan sanksi PTDH. 

“Bripda Muhammad Rio dikenakan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 4 huruf a dan e serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a, b, dan c, serta Pasal 8 huruf c angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, dengan putusan sidang berupa sanksi administratif PTDH,” jelas Joko. 

Ia menambahkan, secara akumulatif Rio telah tiga kali menjalani sidang KKEP: satu kali terkait kasus perselingkuhan, serta dua kali atas kasus desersi dan keterkaitan dengan tentara Rusia. Putusan terakhir menjatuhkan sanksi pemecatan. 

investigasihukumkriminal , Jakarta Utara – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Selasa (13/1/2026) sore.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi dan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Jakarta Utara.

Kunjungan kerja yang berlangsung mulai pukul 15.40 WIB hingga 16.40 WIB tersebut disambut langsung oleh Walikota Jakarta Utara, Bapak Hendra Hidayat, di ruang kerja Walikota. Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan ini jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pelabuhan Tanjung Priok, antara lain Wakapolres, Kabagren, Kasatintelkam, Kasatreskrim, Kasipropam, serta pejabat terkait dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam suasana penuh keakraban, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Walikota Jakarta Utara melaksanakan ramah tamah sekaligus diskusi hangat yang membahas berbagai isu strategis. Pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas kamtibmas, mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta menjamin keamanan operasional kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai objek vital nasional dan pintu gerbang utama perdagangan serta logistik nasional.

AKBP Aris Wibowo menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara kepolisian dan pemerintah daerah guna mengantisipasi serta menangani berbagai dinamika dan potensi gangguan keamanan di wilayah Jakarta Utara. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman, kondusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan kunjungan kerja ini berakhir sekitar pukul 16.40 WIB, ditandai dengan kepulangan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok beserta rombongan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh optimisme dalam semangat kebersamaan serta kolaborasi antarinstansi.

investigasihukumkriminal, Jakarta – Dua warga, Didi Supandi yang berprofesi sebagai driver online dan Wahyu Triana Sari seorang penjual online, resmi mengajukan permohonan pengujian Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut menyoroti aturan yang dinilai memberi kewenangan bagi operator telekomunikasi untuk menghapus sisa kuota internet melalui skema tarif dan masa berlaku tertentu.

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai ketentuan tersebut merugikan masyarakat karena kuota yang belum digunakan dapat hangus begitu saja. “Menghanguskan kuota sama artinya dengan menghilangkan modal secara sepihak,” tegas mereka dalam dokumen permohonan.

Menurut para Pemohon, praktik penghapusan kuota jauh dari rasa keadilan. Bagi pekerja online, data internet merupakan modal utama untuk bekerja dan berusaha. Kebijakan tersebut bahkan dianggap sebagai bentuk perampasan hak atas kekayaan yang dilegitimasi oleh norma undang-undang. Oleh karena itu, mereka meminta MK untuk meninjau kembali dan membatalkan ketentuan yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya para pekerja digital dan pelaku usaha daring.

Sidang pengujian ini menjadi sorotan luas karena menyangkut kepentingan masyarakat pengguna internet. Kuota data kini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi sehari-hari, terutama bagi kalangan pekerja digital, pengemudi daring, hingga penjual online yang menggantungkan hidup dari akses internet.

Menariknya, kritik terhadap kebijakan penghapusan kuota juga datang dari tokoh masyarakat. Babeh Faqih memberikan analogi sederhana untuk menggambarkan ketidakadilan tersebut. Ia menyamakan kuota dengan beras yang dibeli konsumen. “Kita beli beras 5 kg untuk keluarga. Ketika sudah 7 hari beras itu tidak habis, lalu pihak toko datang ke rumah dan mengatakan ‘beras anda sudah habis masa berlakunya, kami ambil sisanya. Kalau anda perlu beras maka harus beli lagi di toko kami’,” ujarnya.

Analogi tersebut menegaskan bahwa jika praktik serupa terjadi pada produk beras, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena mengambil barang milik orang lain. “Nah, kalau kejadiannya pada kuota atau pulsa, bagaimana?” tambahnya, menyoroti betapa zholimnya kebijakan yang dianggap merampas hak konsumen.

Dengan adanya permohonan ini, publik menantikan sikap Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja benar-benar mencederai rasa keadilan dan hak masyarakat atas akses internet yang telah mereka bayar penuh.

investigasihukumkriminal, Purbalingga – Kepolisian Republik Indonesia mencatat sejarah baru dengan penunjukan AKBP Anita Indah Setyaningrum, S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Purbalingga. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP/2025 tertanggal 15 Desember 2025, AKBP Anita resmi menggantikan AKBP Achmad Akbar.

Penunjukan ini menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya jabatan Kapolres Purbalingga diemban oleh seorang polisi wanita sejak kesatuan tersebut berdiri.

Profil dan Pendidikan

AKBP Anita lahir di Jakarta pada 1984. Ia menempuh pendidikan kepolisian di Akademi Kepolisian Semarang dan lulus pada 2005. Pendidikan lanjutan ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (2015) serta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (2021).

Selain itu, ia juga mengikuti sejumlah pendidikan pengembangan, di antaranya Pendidikan Pengembangan Inspektur Idik Tindak Pidana Korupsi (2007) dan program Police Woman Leadership and Decision Making (2013).

Karier Kepolisian

Karier Anita dimulai sebagai perwira pertama di Polresta Padang, Polda Sumatera Barat. Sejumlah jabatan operasional pernah diemban, khususnya di bidang reserse dan narkoba. Pada 2011, ia dipercaya menjabat sebagai Kapolsek Harau, Polres Lima Puluh Kota.

Pengalaman di bidang pembinaan dan manajerial juga dijalani, termasuk penugasan di Polda Sumatera Barat serta Akademi Kepolisian sejak 2015, di mana ia mengemban berbagai jabatan strategis dalam pembinaan dan pendidikan siswa.

Pada 2022, AKBP Anita ditugaskan sebagai perwira menengah di Polda Jawa Tengah. Ia sempat menjabat di lingkungan Bidhumas dan Ditbinmas Polda Jateng, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Polres Magelang Kota pada 2024.

Sejarah Baru di Purbalingga

Kini, dengan jabatan barunya sebagai Kapolres Purbalingga, AKBP Anita diharapkan mampu membawa semangat baru dalam kepemimpinan Polri di tingkat daerah. Penunjukan ini tidak hanya menjadi kebanggaan institusi, tetapi juga inspirasi bagi generasi polisi wanita di Indonesia. (junaedi-ihk)