investigasihukumkriminal JAKARTA – Aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian apartemen menjadi perhatian jajaran Imigrasi. Kali ini, pengawasan dilakukan di Apartemen Casablanca East Residence, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 12 WNA menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan sekaligus aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Timur.

Bukan tanpa alasan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

12 WNA dengan Beragam Izin Tinggal Diperiksa

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati 12 WNA dengan kategori izin tinggal yang berbeda.

Rinciannya, tujuh orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan aktivitas sebagai remote worker atau pekerja jarak jauh. Kemudian, satu orang pemegang ITAS bekerja, satu pemegang ITAS investor, dan tiga lainnya merupakan pemegang ITAS untuk kegiatan pendidikan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan pendalaman terkait kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas aktual para WNA.

Sebanyak delapan WNA menjalani proses penahanan dokumen paspor disertai penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP). Sementara empat WNA lainnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencocokkan dokumen perjalanan, izin tinggal, aktivitas yang dilakukan, serta keterangan dari masing-masing penjamin.

Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Imigrasi Tekankan Pengawasan Bukan Sekadar Penindakan

Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan deteksi dini.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga membangun kepatuhan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi keimigrasian.

“Pengawasan keimigrasian bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan adanya kepatuhan hukum, tertib administrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab yang perlu didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dan Pengurus RW Dilibatkan

Menariknya, pelaksanaan operasi gabungan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat dan perangkat kewilayahan, khususnya pengurus RW setempat.

Kehadiran petugas Imigrasi dinilai mampu meningkatkan perhatian serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di lingkungan tempat tinggal.

Respons tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, masyarakat, dan pengelola apartemen.

Sinergi tersebut dinilai penting agar pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kegiatan operasi, tetapi juga didukung oleh informasi dan kepedulian masyarakat.

Pemetaan Hunian WNA Akan Ditingkatkan

Kantor Imigrasi Jakarta Timur selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan berbasis informasi masyarakat, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi konsentrasi hunian orang asing.

Pembinaan terhadap pengelola apartemen dan rumah hunian juga akan diperkuat, terutama berkaitan dengan tertib pendataan dan pelaporan keberadaan WNA sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Operasi di Apartemen Casablanca East Residence menjadi bagian dari komitmen Imigrasi untuk memastikan setiap aktivitas orang asing di Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Imigrasi Hadir, Masyarakat Terlindungi, Pengawasan Orang Asing Terjaga.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian apartemen menjadi perhatian jajaran Imigrasi. Kali ini, pengawasan dilakukan di Apartemen Casablanca East Residence, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).

Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 12 WNA menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Operasi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan sekaligus aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Timur.

Bukan tanpa alasan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

12 WNA dengan Beragam Izin Tinggal Diperiksa
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati 12 WNA dengan kategori izin tinggal yang berbeda.
Rinciannya, tujuh orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan aktivitas sebagai remote worker atau pekerja jarak jauh. Kemudian, satu orang pemegang ITAS bekerja, satu pemegang ITAS investor, dan tiga lainnya merupakan pemegang ITAS untuk kegiatan pendidikan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan pendalaman terkait kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas aktual para WNA.

Sebanyak delapan WNA menjalani proses penahanan dokumen paspor disertai penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP). Sementara empat WNA lainnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencocokkan dokumen perjalanan, izin tinggal, aktivitas yang dilakukan, serta keterangan dari masing-masing penjamin.

Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Imigrasi Tekankan Pengawasan Bukan Sekadar Penindakan
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan deteksi dini.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga membangun kepatuhan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi keimigrasian.

“Pengawasan keimigrasian bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan adanya kepatuhan hukum, tertib administrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab yang perlu didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat dan Pengurus RW Dilibatkan
Menariknya, pelaksanaan operasi gabungan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat dan perangkat kewilayahan, khususnya pengurus RW setempat.

Kehadiran petugas Imigrasi dinilai mampu meningkatkan perhatian serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di lingkungan tempat tinggal.

Respons tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, masyarakat, dan pengelola apartemen.

Sinergi tersebut dinilai penting agar pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kegiatan operasi, tetapi juga didukung oleh informasi dan kepedulian masyarakat.

Pemetaan Hunian WNA Akan Ditingkatkan
Kantor Imigrasi Jakarta Timur selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan berbasis informasi masyarakat, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi konsentrasi hunian orang asing.

Pembinaan terhadap pengelola apartemen dan rumah hunian juga akan diperkuat, terutama berkaitan dengan tertib pendataan dan pelaporan keberadaan WNA sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui langkah tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Operasi di Apartemen Casablanca East Residence menjadi bagian dari komitmen Imigrasi untuk memastikan setiap aktivitas orang asing di Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Imigrasi Hadir, Masyarakat Terlindungi, Pengawasan Orang Asing Terjaga.

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.

“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS, yang diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Perkara ini berawal dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun waktu 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik. Pada Oktober 2026, penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli, yang terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, serta dokumen dan log aktivitas penyadapan.

Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu, tetapi oleh komitmen untuk menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.

“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan kewenangan kepolisian tetap dijalankan sesuai aturan. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.

“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.

Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri menyampaikan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terhadap dugaan tindak pidana makar. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.

Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menilai, hal yang akan dikenang dari seorang pejabat bukan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan komitmen dalam menjaga kebenaran dan keadilan.

“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Tim Aceh memastikan langkah ke semifinal Santri Championship 2026 atau Liga Santri Nasional setelah menaklukkan Lampung dengan skor telak 4-1 pada pertandingan terakhir fase grup, Kamis (12/11/2026).

Kapten tim Aceh, Fahmi Abdillah, menjadi bintang dalam pertandingan yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pemain Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Langsa itu memborong seluruh gol kemenangan Aceh.

Tambahan empat gol tersebut sekaligus mengantarkan Fahmi ke puncak daftar pencetak gol sementara turnamen dengan koleksi enam gol.

Penampilan gemilang Fahmi menjadi faktor penting keberhasilan Aceh mengamankan tiket empat besar. Selain menunjukkan ketajaman sebagai ujung tombak, ia juga memperlihatkan kapasitasnya sebagai kapten dalam memimpin rekan-rekannya menghadapi pertandingan penentuan.

Perjalanan Aceh menuju semifinal tidak sepenuhnya mulus. Pada pertandingan pertama fase grup, tim berjuluk wakil Tanah Rencong itu berhasil mengalahkan Yogyakarta dengan skor tipis 1-0.

Namun, pada laga kedua, Aceh harus mengakui keunggulan tuan rumah Depok yang mewakili Jawa Barat dengan skor 1-2. Dalam pertandingan tersebut, Fahmi turut menyumbangkan satu gol saat menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Kekalahan itu tidak membuat semangat skuad Aceh surut. Mereka justru bangkit pada pertandingan terakhir dengan tampil lebih agresif saat menghadapi Lampung. Empat gol yang dicetak Fahmi memastikan kemenangan 4-1 sekaligus mengunci posisi Aceh di babak semifinal.

Dengan demikian, enam gol yang telah dikoleksi Fahmi berasal dari satu gol saat menghadapi Yogyakarta, satu gol ketika melawan Depok, dan empat gol dalam pertandingan kontra Lampung.

Ketua KSMI Aceh, Muktarrudin Usman, mengapresiasi perjuangan para pemain MUQ Langsa yang telah membawa nama Aceh menembus semifinal kompetisi tingkat nasional tersebut.

Ia berharap para pemain tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga kekompakan, konsentrasi, serta semangat bertanding dalam menghadapi laga berikutnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua KSMI Langsa yang bertindak sebagai pimpinan tim. Ia mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian para pemain yang dinilai menjadi motivasi untuk terus memberikan hasil terbaik bagi Aceh.

Keberhasilan melaju ke semifinal menjadi kesempatan penting bagi MUQ Langsa untuk menunjukkan kualitas santri Aceh dalam persaingan sepak bola mini tingkat nasional.

Kini, perjuangan Fahmi Abdillah dan kawan-kawan belum berakhir. Dukungan serta doa masyarakat Aceh diharapkan terus mengiringi langkah tim tersebut hingga partai puncak Santri Championship 2026.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Patroli Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan patroli tersebut dipimpin oleh IPTU Suratman, S.H., selaku Perwira Pengawas (Pawas), dengan melibatkan 14 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan didukung empat unit kendaraan dinas roda empat.

Patroli menyasar sejumlah kawasan strategis, di antaranya PT Salim Ivomas, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Operasi 1, serta sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel tidak hanya melakukan patroli dan pemantauan situasi keamanan, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis dengan petugas keamanan (security) di lingkungan PT Salim Ivomas dan Pelabuhan Nusantara.

Petugas memberikan sejumlah imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari. Selain itu, security diingatkan untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap tamu maupun kendaraan yang keluar masuk kawasan, tidak bertugas seorang diri, serta selalu menjalin koordinasi dengan rekan kerja.

Personel juga mengingatkan agar setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari tindakan kekerasan.

“Kami mengimbau kepada seluruh petugas keamanan agar selalu meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas, khususnya pada malam hari. Apabila menemukan adanya potensi gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, kemacetan lalu lintas, maupun kejadian menonjol lainnya, segera laporkan kepada pihak Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti,” demikian imbauan personel saat melaksanakan patroli dialogis.

Selain menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, personel juga melakukan pemantauan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok guna mengantisipasi penumpukan kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan di kawasan pelabuhan.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pengelola kawasan dan petugas keamanan, untuk terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kegiatan Patroli Cipta Kondisi ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta para pengguna jasa pelabuhan.

“Dengan kehadiran personel Kepolisian melalui kegiatan patroli secara rutin, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok senantiasa terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif,”.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan preventif dan patroli rutin guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pelayanan, pengamanan dan pengawasan kegiatan embarkasi penumpang Kapal Motor (KM) Kelimutu di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan untuk memastikan proses keberangkatan penumpang menuju Tanjung Pandan berjalan aman, tertib, dan lancar. Berdasarkan data, sebanyak 465 penumpang tercatat naik ke KM Kelimutu.

Dalam pelaksanaannya, personel Polsubsektor Pelni secara aktif melakukan pengamanan di area terminal, khususnya saat para penumpang mulai memasuki ruang tunggu. Petugas juga memberikan imbauan keselamatan serta mengarahkan penumpang agar memasuki area terminal secara tertib dengan mengantre satu baris.

Selain itu, petugas mengingatkan seluruh penumpang untuk memasukkan barang bawaan ke dalam mesin pemindai X-Ray guna memastikan tidak ada barang terlarang yang dibawa ke dalam kapal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang selama proses embarkasi berlangsung.

“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan embarkasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Personel di lapangan juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar mematuhi prosedur keselamatan serta mengikuti arahan petugas,” demikian upaya pengamanan yang dilaksanakan oleh personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Berkat kesiapsiagaan dan pengawasan personel di lapangan, seluruh rangkaian kegiatan embarkasi dan pemeriksaan penumpang KM Kelimutu berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif. Hingga kegiatan selesai, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol atau temuan nihil.

KM Kelimutu dijadwalkan bertolak pada pukul 10.00 WIB dengan tujuan Blinyu.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

investigasihukumkriminal JAKARTA UTARA | Dalam rangka memastikan kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan Food Safety di SPPG Polri Rawa Badak Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan pemeriksaan tersebut dipimpin oleh IPDA drg. Laras Dwi Ayuningrum selaku penanggung jawab, dengan petugas pemeriksa BRIGPOL Yunus Reza Hammami, A.M.K.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui metode organoleptik, meliputi pengamatan terhadap aroma, rasa, warna, serta kondisi fisik makanan. Selain itu, petugas juga memastikan tidak terdapat kontaminasi berupa jamur, serangga, maupun kotoran, serta memastikan makanan dikemas menggunakan wadah yang bersih dan tertutup.

Adapun menu makanan yang diperiksa terdiri dari nasi gurih, ayam bakar sambal bawang, tempe orek, tumis wortel garlic, dan buah melon.

Tidak hanya pemeriksaan secara organoleptik, petugas juga melaksanakan pemeriksaan uji fisik laboratorium terhadap sejumlah kandungan berbahaya pada makanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh parameter menunjukkan hasil negatif, meliputi kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin.

IPDA drg. Laras Dwi Ayuningrum menyampaikan bahwa pemeriksaan Food Safety merupakan langkah penting untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

“Dengan dilaksanakannya pemeriksaan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap makanan yang didistribusikan dalam Program Makan Bergizi Gratis Polri memenuhi aspek kebersihan dan keamanan pangan, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan uji laboratorium tersebut, makanan yang disiapkan di SPPG Polri Rawa Badak Utara dinyatakan layak konsumsi.

Melalui kegiatan ini, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berkomitmen mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis Polri dengan mengedepankan aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan dan kepedulian Polri dalam memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan memenuhi standar kelayakan konsumsi.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama proses hukum dan pemulihan.

Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing, mulai dari pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada korban, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian menangani proses hukum, sementara kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait.

“Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya.

Polda Metro Jaya mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan perdagangan orang dapat melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110.