Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan di Wilayah PLN ULP Mande dan UP3 Cianjur Resahkan Pelanggan, Kerugian Materiil Meluas

Ilustrasi Kekesalan Pelanggan Saat Listrik Padam

investigasihukumkriminal CIANJUR, JAWA BARAT – Gelombang keluhan pelanggan kembali mengarah pada layanan penyediaan tenaga listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cianjur dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mande. Pemadaman aliran listrik yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi resmi dinilai telah menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, hingga pekerja yang bergantung pada pasokan listrik stabil.

Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat di sejumlah titik layanan ULP Mande termasuk di Kecamatan Sukaluyu dan sekitarnya pemutusan aliran listrik berlangsung tanpa peringatan dini melalui aplikasi PLN Mobile, surat edaran, maupun kanal informasi publik lainnya. Kondisi listrik yang padam tiba-tiba tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas produktif warga, tetapi juga memicu kerusakan perangkat elektronik dan media penyimpanan data vital milik pelanggan.

Salah seorang warga terdampak, YW, menyatakan bahwa pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan telah berulang kali terjadi dan berdampak langsung pada kerugian materiil maupun terhentinya pekerjaan. Bahkan, dalam insiden terbaru pada Minggu (22/11/2026), perangkat komputer kerja dan unit hard disk penyimpanan arsip berkapasitas besar miliknya dilaporkan mengalami kerusakan akibat terputusnya arus listrik secara mendadak saat perangkat sedang beroperasi.

“Pelanggan selalu dituntut disiplin membayar tagihan tepat waktu, bahkan listrik prabayar dibayar di muka sebelum digunakan. Namun saat terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan seperti ini, masyarakat yang menanggung seluruh kerugiannya, mulai dari terhentinya aktivitas usaha hingga rusaknya peralatan elektronik,” ujar YW dalam keterangan pengaduan resminya kepada PT PLN (Persero).

​Tuntutan Transparansi dan Perlindungan Hak Konsumen

​Pola pemadaman tanpa pemberitahuan dini di wilayah layanan PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta standar perlindungan konsumen di sektor ketenagalistrikan.

​Secara regulasi, hak pelanggan serta kewajiban penyedia jasa tenaga listrik telah diatur secara tegas dalam sejumlah ketentuan hukum nasional:

  • ​Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  • ​Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 dan Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanan, serta memberikan kompensasi maupun ganti rugi apabila jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya.
  • ​Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017: Mengatur Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta kewajiban kompensasi atau pengurangan tagihan oleh PT PLN (Persero) apabila realisasi mutu pelayanan melampaui batas toleransi gangguan yang ditetapkan.

​Masyarakat terdampak mendesak manajemen PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande untuk segera melakukan audit internal pelayanan teknis, menyampaikan penjelasan resmi secara terbuka terkait penyebab berulangnya pemadaman mendadak, serta membenahi sistem peringatan dini gangguan maupun pemeliharaan jaringan agar pelanggan dapat mengantisipasi risiko kerugian.

​Selain perbaikan sistem informasi, pelanggan juga meminta adanya mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi yang adil serta transparan bagi warga yang mengalami kerugian nyata akibat kelalaian penyaluran tenaga listrik.

​Hingga berita ini diterbitkan, pelanggan di wilayah layanan ULP Mande dan UP3 Cianjur masih menunggu langkah konkret serta klarifikasi resmi dari jajaran manajemen PT PLN (Persero) setempat guna menjamin keandalan pasokan listrik dan kepastian perlindungan hak konsumen di Kabupaten Cianjur.

​(Redaksi / Investigasi Hukum Kriminal — Biro Cianjur)

BAK SILUMAN, SATGAS PKH TIBA DI JAMBI DAN LANGSUNG SIKAT TAMBANG EMAS ILEGAL DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT

investigasihukumkriminal JAMBI — Bak siluman, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak cepat setibanya di Provinsi Jambi. Tanpa banyak publikasi, tim langsung melancarkan operasi penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), khususnya Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Operasi tersebut merupakan tindak lanjut perintah Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Pertahanan RI, agar seluruh aktivitas ilegal di kawasan hutan ditertibkan secara tegas, terpadu, dan hingga tuntas.

Berdasarkan analisis geospasial, kawasan terdampak pertambangan ilegal di wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, mencapai 119,32 hektare.

Satgas PKH bergerak serentak di tiga lokasi, yakni wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci; Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin; serta Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Operasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi Satgas PKH dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta unsur pemerhati lingkungan hidup.

Polda Jambi dan Kejati Jambi turut menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan pertambangan ilegal.

JARINGAN PELAKU TERIDENTIFIKASI, BACKING TAMBANG TAK BISA BERSEMBUNYI

Satgas PKH bersama unsur terkait telah mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku lapangan, aktor pendukung, pemasok bahan bakar minyak (BBM), hingga pihak yang diduga menjadi backing aktivitas pertambangan ilegal.

Penelusuran terus dikembangkan untuk mendukung proses hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti membiayai, mengendalikan, memfasilitasi, atau melindungi kegiatan ilegal.

Tidak hanya pekerja tambang yang menjadi sasaran. Siapa pun yang terbukti berada di balik aktivitas ilegal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Satgas PKH juga terus menelusuri keberadaan alat-alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan ilegal, sekaligus memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Para pelaku berpotensi dijerat ketentuan UU Perusakan Hutan, UU Minerba, UU Konservasi, UU Lingkungan Hidup, serta ketentuan pidana lainnya sesuai unsur pelanggaran yang terbukti.

OPERASI TAK AKAN BERHENTI SEBELUM TUNTAS

Satgas PKH memastikan operasi akan terus diperluas ke seluruh titik aktivitas pertambangan ilegal di kawasan TNKS wilayah Provinsi Jambi, sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem yang telah rusak.

Pada hari pertama, operasi di wilayah Penetai, Kabupaten Kerinci, dipimpin langsung oleh Brigjen TNI Amrul Huda selaku Wakil Komandan Satgas PKH, sementara tim lainnya bergerak secara bersamaan di Kabupaten Merangin.

Pesan bagi para pelaku dan jaringan pendukungnya tegas: hentikan aktivitas pertambangan ilegal. Jangan merasa aman di balik pemodal, pemasok BBM, ataupun pihak yang memberikan perlindungan. Setiap keterlibatan yang terbukti akan diproses sesuai hukum.

TEGAS! Masyarakat Lahei Serukan Aksi Damai: Minta Bupati Bentuk Tim PKS, Verifikasi Lahan PT NPR & Pastikan Dana Tali Asih ke Pemilik Sah!

investigasihukumkriminal Muara Teweh – Masyarakat wilayah Lahei, Kabupaten Barito Utara akan menggelar aksi damai bertajuk ”Gatang Utus di Bumi Iya Mulik Bengkang Turam” pada Kamis 5 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB. Titik kumpul massa aksi di Bandara Lama Beringin kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Barito Utara untuk menyuarakan lima tuntutan utama terkait sengketa lahan dan dana tali asih PT Nusa Persada Resources (PT NPR). (05/11)

Berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media, masyarakat menegaskan bahwa amanat UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar‑besarnya untuk kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H menjamin hak milik serta hak atas rasa aman. Masyarakat juga mengutip Pasal 135 UU Minerba yang mewajibkan pemegang izin pertambangan mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah sebelum beroperasi.

*Berikut Lima Tuntutan Utama Masyarakat:*
*Tuntutan Pertama:* Meminta Bupati Barito Utara segera membentuk Tim PKS untuk melakukan peninjauan lapangan, validasi, verifikasi serta pengukuran terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak agar dana ganti rugi langsung disalurkan kepada pemilik sah tanpa melewati perantara.

*Tuntutan Kedua:* Meminta tim yang dibentuk Bupati mengambil alih tahapan proses ganti rugi hak kelola masyarakat di PPKH 281 yang sedang berproses agar tepat sasaran langsung kepada pemilik sah secara transparan dan terbuka.

*Tuntutan Ketiga:* Meminta PT NPR menyerahkan data overlay PPKH 281 yang telah dijanjikan sebelumnya, serta dilakukan tindih‑tindih, penyelesaian dan diametral berdasarkan legalitas serta hasil tinjauan lapangan.

*Tuntutan Keempat:* Meminta aktivitas PT NPR dihentikan sementara sebelum seluruh tuntutan tersebut terpenuhi.

*Tuntutan Kelima:* Meminta penegakan hukum terhadap oknum Kades beserta Mukti Ali yang telah dilaporkan ke Polres Barito Utara, Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Polda Kalteng, Kejati Kalteng, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ESDM, DPRI Komisi III serta Satgas PPKH agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sengketa ini menyangkut hak kelola sebagian masyarakat di wilayah izin konsesi PT NPR yang mencakup lahan seluas 140 Ha, 190 Ha dan 388 Ha yang hingga saat ini belum terselesaikan pembayarannya.

Seruan aksi ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir secara damai ke Kantor Bupati Barito Utara menyuarakan tuntutan tersebut. Masyarakat berharap Bupati Barito Utara segera merespons agar sengketa lahan tidak semakin meruncing serta hak‑hak masyarakat terpenuhi sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang‑undangan.

Media ini akan terus memantau pelaksanaan aksi damai tanggal 5 November 2026 serta respon resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR dan lembaga penegak hukum terkait tuntutan verifikasi, pengukuran terbuka, penyerahan overlay PPKH 281 serta penanganan laporan terhadap Mukti Ali beserta oknum yang dilaporkan.

Berita ini disusun berdasarkan salinan poster seruan aksi yang diterima media dan belum merupakan pernyataan resmi dari Pemkab Barito Utara, PT NPR maupun lembaga penegak hukum. Penyebutan nama Mukti Ali merupakan isi seruan aksi dan laporan masyarakat, bukan berarti telah terbukti bersalah.

Kami mengharapkan Bupati Barito Utara, BPN, Polri dan Kejaksaan memberikan penjelasan resmi agar sengketa hak kelola lahan diselesaikan secara adil dan transparan. (Red)

Warga Lansia Tinggal di Rumah Nyaris Rubuh Masuk Desil 7 dan Tak Pernah Terima Bansos, Kebijakan Sensus Pemerintah Disorot

Draft Berita: Warga Lansia Tinggal di Rumah Nyaris Rubuh Masuk Desil 7 dan Tak Pernah Terima Bansos

investigasihukumkriminal CIANJUR – Kondisi memprihatinkan kembali ditemukan di Kampung Asem, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Sebuah rumah warga mengalami kerusakan parah dengan lantai bilik bambu yang jebol, rapuh, serta atap yang nyaris ambruk, mengancam keselamatan penghuninya setiap saat.

Di tengah kondisi bangunan yang sangat tidak layak huni tersebut, pemilik rumah yang merupakan seorang wanita lanjut usia (lansia) justru tercatat masuk dalam kategori desil 7. Ironisnya, meski berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan tinggal di tengah ancaman reruntuhan, ia dilaporkan belum pernah mendapatkan bantuan sosial (bansos) sama sekali.

Kritik Tajam Terhadap Validitas Data Sensus

Kasus ini menjadi kritikan pedas bagi pemerintah, khususnya terkait pelaksanaan pendataan sensus ekonomi. Perubahan status desil yang dinilai berubah drastis di lapangan kini banyak dipertanyakan oleh masyarakat.

Publik menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan instansi terkait mengenai bagaimana para petugas mendata di lapangan. Dengan anggaran dan alokasi gaji besar yang diberikan kepada petugas sensus, faktanya masih banyak warga miskin yang luput atau justru salah dikategorikan, yang seolah-olah menunjukkan ketidakbecusan serta lemahnya pengawasan dalam proses validasi data warga yang benar-benar membutuhkan.

Warga dan keluarga korban bersama perangkat setempat sangat berharap adanya evaluasi total terhadap sistem pendataan ini, sekaligus mendesak pemerintah daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga Bupati Cianjur untuk segera turun tangan memberikan bantuan nyata bagi perbaikan rumah warga tersebut.

Milad ke-3 Padepokan Sima Maung Cabang Muara Bakti Bersama Menjaga Warisan Budaya Bangsa

Milad ke-3 Padepokan Sima Maung Muara Bakti

investigasihukumkriminal Bekasi – Ratusan Pendekar Silat Betawi dari berbagai jenjang usia, mulai dari usia dini hingga dewasa berkumpul dalam acara Milad ke-3 Padepokan Silat Simamaung, Cabang Desa Muara Bakti yang digelar di Halaman Kantor Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/10/2026).

Adu keterampilan dan keahlian dari berbagai Cabang Padepokan Simamaung se-Jabodetabek dipertunjukkan bergiliran. Tidak hanya skill silat, tari – tarian daerah hingga drama kolosal turut ditampilkan.

Guru Besar Padepokan Simamaung, Tubagus Lukman Hasan dalam sambutannya menyampaikan terimakasih sebesar – besarnya kepada seluruh santri – santriwati serta para orangtua yang telah berkenan mendukung anak – anak dalam pelestarian budaya.


Padepokan Simamaung, sambung Tubagus Lukman, terhadap para murid sangat ditekankan pendidikan adab, serta mewajibkan para santri untuk bertaqwa kepada Allah SWT.

“Apresiasi sebesar-besarnya kepada Baba Ncik sebagai Pimpinan Padepokan Simamaung Cabang Muara Bakti, sangat istiqomah berjuang mempertahankan budaya,” ungkap Tubagus Lukman.


Penampilan Silat Santri Padepokan Simamaung.
Budaya dalam negeri ini semakin terkikis oleh perkembangan zaman, lanjut Lukman, oleh karena itu, para pegiat harus semangat dalam melestarikannya. Walau, tantangan tentunya semakin beragam.

“Ayo kita semua mencintai budaya negeri ini,” tutupnya.

Masih di tempat yang sama, Pimpinan Padepokan Simamaung Cabang Muara Bakti, Baba Ncik mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah SWT. Dirinya begitu bangga terhadap santri – santriwati terutama untuk usia dini.

“Alhamdulillah acara berjalan lancar, terima kasih kepada seluruh orangtua santri, serta para pengurus yang telah berjuang menyelenggarakan acara ini,” ujar Baba Ncik.

Senada disampaikan Baba Ncik tentang dinamika mempertahankan kebudayaan. Menurutnya harus cermat dalam memberikan pemahaman kepada santri agar mereka nyaman hingga mencintai budayanya.

Napak Tilas Sirnah Gali Gali Cerita Sejarah di Pesarean Tegalsari

investigasihukumkriminal SURABAYA – Sejarah panjang Kerajaan Majapahit menyimpan berbagai kisah yang masih hidup di tengah masyarakat hingga sekarang. Salah satunya adalah kisah Eyang Yudo Kardono, tokoh yang dipercaya sebagai panglima perang Majapahit dan makamnya berada di Jalan Cempaka Nomor 25, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Untuk menggali lebih dalam cerita sejarah tersebut, Tim Napak Tilas Sirnah Gali mengunjungi kompleks pesarean pada Jumat (9/10/2026), sekaligus melakukan wawancara dengan juru kunci dan menelusuri kisah silsilah keluarga yang berkembang secara turun-temurun.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Napak Tilas Sirnah Gali bersama Didik Djatmiko dan Erfan Pratama, yang masing-masing didampingi oleh istri mereka. Dalam kunjungan itu, rombongan menggali keterangan dari Sumali, 86 tahun, yang telah menjaga Pesarean Eyang Yudo Kardono selama hampir 21 tahun. Wawancara membahas asal-usul pesarean, kisah tokoh Majapahit, peninggalan di kompleks makam, serta tradisi masyarakat yang masih berlangsung hingga kini.

Menggali Kisah Panglima Perang Majapahit
Berdasarkan informasi pada portal cagar budaya Pemerintah Kota Surabaya, Eyang Yudo Kardono juga dikenal dengan nama Kudo Karjono atau Kuda Karjana. Ia dipercaya sebagai panglima perang pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, yang memerintah Majapahit pada 1309–1328 Masehi.

Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, Kudo Kardono mendapat tugas menjaga wilayah pesisir utara, termasuk Surabaya, Gresik, dan sekitarnya. Namanya juga dikaitkan dengan peristiwa pemberontakan Ra Kuti dan Nambi pada masa pemerintahan Jayanegara. Setelah menjalankan tugasnya, ia disebut memperoleh wilayah yang kemudian dikenal sebagai Tegal Bobot Sari, yang sekarang menjadi kawasan Tegalsari.

Kisah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran Tim Napak Tilas Sirnah Gali. Melalui wawancara langsung dengan juru kunci, rombongan berupaya menghimpun cerita yang masih dipelihara masyarakat sekaligus mengenal lebih jauh sejarah lokal Surabaya.

Meski demikian, kisah mengenai perjalanan hidup dan perjuangan Eyang Yudo Kardono perlu dipahami dengan membedakan tradisi lisan dari fakta sejarah yang telah terverifikasi melalui sumber tertulis.

Silsilah Keluarga Menjadi Bagian Penelusuran
Selain menggali sejarah perjuangan, Tim Napak Tilas Sirnah Gali turut menelusuri cerita mengenai silsilah keluarga Eyang Yudo Kardono.

Dalam keterangan yang berkembang di lingkungan pesarean, Eyang Wahyu disebut sebagai ayah Eyang Yudo Kardono. Sementara itu, informasi cagar budaya Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan bahwa Kudo Kardono dipercaya memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara sepupu Mahapatih Gajah Mada.

Pemberitaan terdahulu mengenai pesarean tersebut juga menyebutkan bahwa Eyang Yudo Kardono dimakamkan bersama istri dan tiga anaknya. Salah satu nama anak perempuan yang pernah disebut dalam keterangan juru kunci adalah Pandan Wangi.

Informasi tersebut menjadi bahan penelusuran lebih lanjut bagi rombongan. Pendokumentasian silsilah dinilai penting untuk membantu masyarakat mengenali cerita keluarga tokoh yang dikaitkan dengan sejarah Majapahit.

Namun, nama lengkap istri, seluruh anak, serta urutan keturunan masih perlu dipastikan melalui keterangan lanjutan dari juru kunci atau dokumen pendukung. Dengan demikian, informasi mengenai silsilah dapat disampaikan secara lebih akurat dan tidak bercampur dengan dugaan yang belum terverifikasi.

Sumali Ceritakan Aktivitas Peziarah

Dalam wawancara tersebut, Sumali juga menceritakan aktivitas pengunjung yang datang ke pesarean. Menurut keterangannya, jumlah peziarah biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu dalam penanggalan Jawa, termasuk malam Jumat dan Selasa Kliwon.

Para pengunjung datang dari berbagai daerah dengan tujuan beragam. Sebagian ingin mengetahui sejarah Eyang Yudo Kardono, sedangkan lainnya datang untuk berdoa, melakukan refleksi diri, atau menjalankan tradisi sesuai keyakinan masing-masing.

Ada pula masyarakat yang datang dengan harapan memperoleh kelancaran usaha, pekerjaan, jabatan, jodoh, maupun rezeki. Harapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat, bukan hasil yang dapat dijamin oleh keberadaan pesarean.

Selain area makam, kompleks ini juga memiliki sumur yang dianggap memiliki nilai khusus oleh sebagian pengunjung. Berdasarkan penuturan yang disampaikan dalam wawancara, air sumur tersebut digunakan untuk keperluan tertentu dan tidak diperuntukkan sebagai air minum.

Bu Maya Turut Menjaga Kompleks Pesarean

Selain Sumali, Bu Maya juga disebut turut membantu menjaga kompleks pesarean pada siang hari. Para penjaga memiliki peran dalam membantu pengunjung, menjaga ketertiban, serta menyampaikan informasi mengenai sejarah dan tradisi yang berkembang di lokasi tersebut.

Keterangan dari para penjaga menjadi bagian penting dalam memahami perjalanan pesarean dari waktu ke waktu. Melalui cerita yang disampaikan secara turun-temurun, masyarakat dapat mengenal berbagai aspek kehidupan di kompleks makam, mulai dari sejarah tokoh yang dimakamkan hingga tradisi yang masih dipertahankan.

Bagi Tim Napak Tilas Sirnah Gali, wawancara tersebut menjadi kesempatan untuk menghimpun informasi langsung dari orang-orang yang selama bertahun-tahun berinteraksi dengan lingkungan pesarean.

Peninggalan Budaya yang Perlu Dijaga

Pesarean Eyang Yudo Kardono tidak hanya dikenal sebagai tempat ziarah, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Data Pemerintah Kota Surabaya mencatat keberadaan simbol Surya Majapahit di atas makam, sejumlah bangunan pendukung, arca, serta ruang yang berkaitan dengan tradisi masyarakat.

Kompleks tersebut juga pernah mengalami pemugaran pada 1959–1960. Di kawasan yang sama terdapat Pesarean Eyang Wahyu, yang dalam keterangan cagar budaya disebut sebagai penasihat Eyang Kudo Kardono.

Keberadaan bangunan dan berbagai unsur peninggalan tersebut memperlihatkan pentingnya upaya pelestarian agar situs bersejarah tetap terawat dan dapat dipelajari generasi mendatang.

Pelestarian tidak hanya dilakukan dengan merawat bangunan, tetapi juga melalui pendokumentasian cerita masyarakat, penelusuran silsilah, serta pengumpulan sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Napak Tilas untuk Mengenal Warisan Sejarah
Kunjungan Bapak Tulas Sirnah Gali, Didik Djatmiko, dan Erfan Pratama, yang masing-masing didampingi oleh istri mereka, menjadi bagian dari kegiatan penelusuran sejarah melalui wawancara langsung dengan juru kunci.

Melalui kegiatan tersebut, Tim Napak Tilas Sirnah Gali menggali informasi mengenai sosok Eyang Yudo Kardono, kisah silsilah keluarga, peninggalan di kompleks pesarean, serta tradisi yang masih berlangsung di tengah masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa warisan sejarah tidak hanya tersimpan dalam dokumen tertulis, tetapi turut hidup melalui cerita masyarakat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat yang berkunjung diharapkan turut menjaga kebersihan, menghormati perbedaan keyakinan, serta tidak merusak bangunan maupun benda yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

Pesarean Eyang Yudo Kardono di Jalan Cempaka Nomor 25, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, menjadi salah satu pengingat akan jejak sejarah yang dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit. Melalui penelusuran Tim Napak Tilas Sirnah Gali, kisah masa lalu tersebut kembali digali agar semakin dikenal masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menjaga warisan sejarah bangsa.(86)

Bentuk Penghormatan Kepada  Insan Pers, Kabid Humas Polda Jabar Bertakziah dan Salat Jenazah untuk Almarhum Rudi Agus Mulyana


investigasihukumkriminal Bandung Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., bertakziah ke rumah duka almarhum Rudi Agus Mulyana di kawasan Arcamanik, Kota Bandung. Rabu (7/10/2026).  Kehadiran Kabid Humas Polda Jabar tersebut di kediaman almarhum yang berlokasi dekat Masjid Al Barokah LDII, RT 07 RW 08, Gg. Silih Asih 2 No. menjadi wujud simpati, belasungkawa, dan ikatan kekeluargaan yang mendalam antara Polda Jabar dengan insan pers.

Tak sekadar melayat dan menyampaikan ucapan duka cita, Kabid Humas Polda Jabar beserta anggota Bid Humas Polda Jabar  juga turut menyolatkan jenazah almarhum Rudi Agus Mulyana di masjid setempat. Pelaksanaan salat jenazah ini dilakukan sebagai bentuk  penghormatan terakhir Kepolisian kepada almarhum yang selama hidupnya telah mendedikasikan diri serta bermitra erat dengan Polda Jabar melalui insan media.

Dalam suasana yang penuh keharuan, Kombes Pol. Hendra Rochmawan menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Atas nama pribadi dan seluruh jajaran Bidang Humas Polda Jabar, beliau memanjatkan doa terbaik agar almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kehilafannya, serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan lahir batin.

Di mata jajaran kehumasan Kepolisian, almarhum Rudi Agus Mulyana dikenal sebagai sosok jurnalis mitra polda yang berintegritas tinggi, santun, dan sangat mendedikasikan dirinya dalam menyajikan berita-berita berkualitas. Kehadiran almarhum bukan sekadar mencari berita, melainkan juga membangun komunikasi dan kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat melalui pemberitaan yang objektif, menyejukkan, serta bertanggung jawab.

Melalui momentum takziah dan doa bersama ini, Polda Jabar menegaskan bahwa para insan pers mitra polda bukan hanya sekadar rekan kerja, melainkan bagian dari keluarga besar yang saling menjaga dan menguatkan. Kepergian almarhum Rudi Agus Mulyana menyisakan duka mendalam, namun jejak kebaikan serta dedikasi almarhum selama bermitra dengan kepolisian akan senantiasa dikenang dan dihormati.

Terbantu Becak Listrik dari Presiden Prabowo, Pengemudi Becak di Cianjur: “Sekarang Tidak Capek Lagi Mengayuh”

investigasihukumkriminal CIANJUR – Senyum sumringah terpancar dari wajah para pengemudi becak tradisional di Kabupaten Cianjur hari ini. Pasalnya, mereka secara resmi menerima bantuan unit becak listrik langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara langsung di Pendopo Kabupaten Cianjur dengan suasana penuh haru dan kebahagiaan. Di antara para penerima manfaat, terdapat dua pengemudi becak asal Kecamatan Ciranjang, yaitu Bapak Eman dan Bapak Junaedi.

Bagi Bapak Eman, bantuan ini menjadi sebuah anugerah yang sangat berarti dalam menjalani hari-hari sebagai pencari nafkah. Dengan becak konvensional yang digunakannya selama ini, ia kerap merasakan kelelahan yang luar biasa akibat harus mengayuh jarak jauh demi mendapatkan penumpang.

“Perasaan saya tentu sangat senang campur bahagia. Kalau dulu pakai becak biasa, badan terasa sangat capek dan pegal-pegal karena harus terus mengayuh. Alhamdulillah, dengan adanya becak listrik dari Bapak Presiden Prabowo ini, beban kerja saya sekarang jauh lebih terbantu dan ringan,” ungkap Bapak Eman dengan nada haru usai menerima kunci becak listrik di Pendopo Cianjur.

Hal senada juga dirasakan oleh Bapak Junaedi. Rekan seprofesi Bapak Eman asal Ciranjang ini mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap nasib para pengemudi becak tradisional. Menurutnya, kehadiran becak ramah lingkungan ini tidak hanya meringankan tenaga fisik mereka saat bekerja, tetapi juga berpotensi menghemat tenaga untuk menempuh rute perjalanan yang lebih jauh di wilayah Cianjur.

Bantuan becak listrik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor informal, sekaligus mendorong transisi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan di tingkat lokal.

Dengan beralih menggunakan becak listrik, para pengemudi seperti Bapak Eman dan Bapak Junaedi kini dapat menarik penumpang dengan lebih efisien, tanpa harus khawatir kelelahan fisik di tengah jalan.

Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu memberikan secercah harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup para pengemudi becak tradisional di Kabupaten Cianjur.