YUSWO WIYOTO

investigasihukumkriminal, Kalbar – Suasana penuh kekeluargaan dan kearifan lokal mewarnai kedatangan rombongan Ketua Umum LSM MAUNG beserta jajaran dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Rombongan disambut dengan hangat dan penuh kehormatan oleh Wakil Bupati Landak, Erani, S.T., M.T. di lingkungan Kantor Pemkab Landak. Rabu (06/05/25).

Pertemuan ini diawali dengan sapaan budaya khas “Dayak” yang menggambarkan kebesaran dan keramahan:

“Adil Katalino Bacuramin Ka saruga Basengat Ke jubata, Arus Arus…”

Ucapan salam ini menjadi pembuka yang syahdu, menandakan bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan pertemuan yang didasari oleh keadilan, kebersamaan, dan niat baik untuk melayani rakyat serta Tuhan Yang Maha Esa.

Kunjungan ini mengusung tema “Membangun Sinergi LSM dengan Pemerintah”, dengan tujuan utama untuk mempererat hubungan kerja sama dalam memantau kinerja aparatur negara agar semakin baik, profesional, dan transparan, serta menjadi wadah yang siap mengadvokasi kepentingan seluruh golongan masyarakat tanpa pandang bulu.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LSM MAUNG menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kehadiran MAUNG bukan untuk mencari kesalahan, melainkan hadir sebagai mitra strategis dan kontrol sosial yang konstruktif.

“Terima kasih kepada bapak Wakil Bupati Erani yang telah membuka pintu seluas-luasnya bagi kami. MAUNG hadir dengan hati bersih. Kami hadir bukan untuk merongrong, tapi untuk bersama-sama mengawal roda pemerintahan agar berjalan lurus dan benar,” tegas Hadysa Prana Ketum MAUNG.

“Tema kita hari ini adalah sinergi. Kami ingin memastikan bahwa kinerja aparatur di Landak benar-benar bekerja untuk negara dan rakyat. MAUNG siap menjadi mata dan telinga, serta siap mengadvokasi setiap aspirasi masyarakat agar didengar dan diselesaikan dengan baik. Mari kita bangun Landak yang adil, makmur, dan sejahtera,” tambahnya dengan semangat membara.

Sementara itu, Wakil Bupati Erani menyambut baik kehadiran rombongan LSM MAUNG. Ia menilai kehadiran organisasi masyarakat sangat penting untuk memberikan masukan dan pengawasan demi kemajuan daerah.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kunjungan Ketua Umum LSM MAUNG beserta jajaran. Salam budaya yang disampaikan tadi mengingatkan kita semua bahwa kita hidup dalam kebersamaan dan keadilan,” ujar Erani.

“Pemerintah Kabupaten Landak sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Kehadiran LSM seperti MAUNG sangat kita butuhkan untuk memantau kinerja kami, agar apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita jaga sinergi ini, bekerja sama bahu-membahu memajukan Landak tercinta,” harapnya.

Pertemuan ini ditutup dengan suasana yang sangat akrab dan penuh harapan. Terjalinlah ikatan kuat antara Pemerintah Kabupaten Landak dan LSM MAUNG untuk bekerja sama demi kepentingan yang lebih besar.

Dengan semangat “Adil Katalino”, MAUNG dan Pemkab Landak sepakat untuk terus bergerak maju, menjaga integritas, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati.

investigasihukumkriminal, Bandung – Sejumlah perwakilan masyarakat bersama LSM Garasi menggelar aksi demonstrasi di Kantor Satker PJN Wil IV PROV JABAR. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi jalan provinsi yang dinilai terbengkalai dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dalam orasinya, perwakilan LSM Garasi menegaskan, kerusakan jalan yang terjadi di berbagai wilayah bukan hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Padahal, anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidaklah kecil.

‘Kami hadir membawa suara masyarakat. Jalan rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan dan roda perekonomian warga. Kami meminta Dinas PU Pemprov Jabar segera mengambil langkah konkret,’ tegas salah satu perwakilan LSM Garasi.

Masyarakat yang hadir berharap adanya transparansi dan percepatan realisasi perbaikan jalan, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

LSM Garasi menyampaikan tiga tuntutan utama: segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak berat, menyusun timeline perbaikan yang jelas dan terbuka untuk publik, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat, dan diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. LSM Garasi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata yang dirasakan langsung oleh warga.

investigasihukumkriminal, Jakarta Utara – Seorang calon anak buah kapal (ABK) melaporkan dugaan penyekapan yang dialaminya di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, melalui layanan darurat Polri 110.

Laporan tersebut langsung direspons cepat oleh jajaran kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., mengatakan, laporan diterima melalui sambungan telepon Layanan Polri 110 yang kemudian diteruskan ke pihaknya.

Petugas pun segera menuju lokasi setelah korban mengirimkan titik koordinat keberadaannya.

“Awalnya korban melaporkan terjadi penyekapan. Personel kami langsung ke lokasi dan bertemu korban, rekan-rekannya, serta pemilik mess,” kata Aris, Selasa (5/5/2026).

Setelah dilakukan penanganan di tempat kejadian perkara, polisi kemudian membawa seluruh pihak ke Polsubsektor Muara Angke Polsek Kawasan Sunda Kelapa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Nyatanya, hasil interogasi, apa yang terjadi adalah kesalahpahaman antara pelapor dengan pemilik mess.

“Setelah kami pertemukan dan lakukan mediasi, ternyata permasalahan ini hanya kesalahpahaman antara korban dengan pemilik mess,” ujar Aris.

Ia menjelaskan, korban merasa disekap karena tidak diperbolehkan meninggalkan mess tempatnya menunggu pekerjaan sebagai ABK.

Namun, dari hasil pendalaman, larangan tersebut berkaitan dengan proses perekrutan dan penempatan kerja yang belum berjalan.

“Korban ingin segera bekerja atau kembali pulang, sementara kapal yang ditunggu belum datang. Jadi ada ketidaksabaran dari korban,” jelasnya.

Aris memastikan tidak ditemukan unsur kekerasan, ancaman, maupun penyekapan seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Bahkan, korban disebut tetap dapat berkomunikasi menggunakan ponselnya.

“Tidak ada pengancaman ataupun penganiayaan. Korban juga bebas menggunakan handphone untuk berkomunikasi maupun melapor,” tegasnya.

Dalam kasus ini, hanya satu orang yang melapor ke layanan 110.

Namun, di lokasi mess terdapat beberapa calon ABK lain yang juga tengah menunggu pekerjaan.

“Yang lain memang datang atas kemauan sendiri untuk bekerja sebagai ABK. Hanya saja kapal belum tersedia,” ucap Aris.

Ia menambahkan, selama berada di mess, para calon ABK tidak dikenakan biaya.

Bahkan, kebutuhan makan sehari-hari turut disediakan oleh pihak pemilik mess.

Diketahui, pelapor baru dua hari berada di lokasi sebelum akhirnya melapor ke polisi.

Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Pelapor pun diperbolehkan kembali ke daerah asalnya tanpa dibebani biaya apa pun.

“Permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Korban ingin kembali ke rumah dan pihak mess juga tidak membebankan biaya,” ujar Aris.

Di akhir keterangannya, Aris mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan Polri 110 sebagai sarana pengaduan darurat yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa.

“Layanan ini untuk respon cepat terhadap berbagai gangguan kamtibmas. Silakan masyarakat memanfaatkannya,” tutup Aris.

investigasihukumkriminal, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur akhirnya angkat bicara terkait insiden cekcok yang melibatkan wartawan Warta Kota saat pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Mualim Aminudin, Cibubur, Ciracas, Kamis (23/4/2026).

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, menegaskan bahwa berdasarkan laporan tim di lapangan, tidak terjadi kekerasan fisik terhadap wartawan sebagaimana yang beredar. Menurutnya, insiden yang terjadi hanyalah adu mulut di tengah situasi yang memanas.

“Terkait insiden wartawan Warta Kota kemarin, menurut tim kami di lapangan tidak ada kekerasan fisik. Yang terjadi hanya adu mulut antara petugas keamanan dan massa, yang kemudian mengaku sebagai wartawan. Jadi, bukan dengan petugas dari pengadilan,” ujar Immanuel kepada MJNEWS, Jumat (24/4/2026).

Immanuel juga menjelaskan, dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, PN Jakarta Timur tidak melakukan pelibatan khusus terhadap wartawan yang tergabung dalam Pokja PWI.

“Terkait pelibatan wartawan Pokja PWI dalam eksekusi yang dilakukan PN, menegaskan tidak ada pelibatan secara khusus, terhadap wartawan manapun,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pena Timur, Rio Manik, memandang insiden tersebut sebagai bentuk kesalahpahaman di lapangan. Menurutnya, situasi yang tegang saat eksekusi kerap memicu miskomunikasi antara petugas dan jurnalis.

“Kami memohon kepada juru sita maupun petugas di lapangan untuk memahami bahwa kejadian itu adalah kesalahpahaman. Seorang wartawan dianggap sebagai bagian dari massa, padahal korban sudah mengaku sebagai wartawan dan hendak menunjukkan identitasnya,” kata Rio Manik.

Meski demikian, Rio menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan oknum petugas terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

“Sangat disayangkan sikap arogansi terhadap wartawan. Sama wartawan saja seperti itu, bagaimana dengan warga,” tegas Rio.

Rio berharap insiden serupa tidak kembali terjadi, baik terhadap insan pers maupun masyarakat yang berada di lokasi kegiatan penegakan hukum.

“Untuk selanjutnya saya berharap hal seperti itu tidak terjadi lagi, terhadap wartawan maupun warga. Semoga ke depannya petugas dapat bertindak lebih persuasif agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” harapnya.