Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli Cipta Kondisi Dan Strongpoint Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pada Dini Hari

investigasihukumkriminal JAKARTA | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan Patroli Cipta Kondisi dan Strongpoint pada Rabu (21/10/2026)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas), mencegah tindak kriminalitas, serta memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas tetap kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli Cipta Kondisi dengan melibatkan 15 personel menggunakan empat unit kendaraan dinas roda empat (KR4). Kegiatan dipimpin oleh IPTU Dwi Dodot, selaku Kepala Seksi Umum (Kasium) Polres Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus Perwira Pengawas (Pawas).

Adapun rute patroli meliputi kawasan Indonesia Power PLTU, Pintu Masuk Pelabuhan Pos 9, Pelabuhan Inggom, Pelabuhan Nusantara, hingga JICT 1.

Dalam pelaksanaannya, personel patroli melakukan dialog dan menyampaikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan (security) Indonesia Power PLTU agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat bertugas pada malam hingga dini hari. Petugas keamanan juga diimbau untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap tamu dan kendaraan, menghindari bertugas seorang diri, serta mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani permasalahan.

Selain itu, personel mengingatkan agar setiap gangguan kamtibmas maupun kejadian menonjol segera dilaporkan kepada pihak kepolisian guna mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat.

Petugas juga melaksanakan pemantauan di sekitar Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok serta berkoordinasi dengan petugas keamanan Pintu Masuk Pelabuhan Pos 9 untuk mengantisipasi penumpukan antrean kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Masyarakat dan petugas di lapangan turut diimbau untuk memanfaatkan layanan kepolisian 110 apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian yang memerlukan penanganan segera.

Selain patroli bergerak, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga melaksanakan kegiatan Strongpoint di sejumlah titik yang dinilai memerlukan perhatian khusus, yakni Jalan Katel Uap, Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di Simpang Pintu Masuk Pos 9, serta Jalan Digul.

Di Jalan Katel Uap, personel melaksanakan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua (KR2) yang melintas sebagai upaya mengantisipasi tindak kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Sementara itu, di Jalan Raya Pelabuhan, khususnya Simpang Pintu Masuk Pos 9, personel melakukan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas guna menjaga kelancaran kendaraan yang keluar-masuk kawasan pelabuhan. Adapun di Jalan Digul, petugas melakukan pemantauan untuk mengantisipasi aksi balap liar dan potensi tawuran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, situasi di Jalan Katel Uap terpantau kondusif. Pemeriksaan dan pemantauan kendaraan roda dua yang melintas tidak menemukan hal-hal mencurigakan. Arus lalu lintas di Jalan Raya Pelabuhan, tepatnya di Simpang Pintu Masuk Pos 9, terpantau ramai lancar. Sementara itu, kondisi di Jalan Digul terlihat sepi dan tidak ditemukan indikasi balap liar maupun potensi tawuran.

Kegiatan Patroli Cipta Kondisi dan Strongpoint ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, mempersempit peluang terjadinya tindak kriminalitas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.

“Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif melalui kegiatan patroli rutin, pengamanan di titik rawan, serta sinergi dengan petugas keamanan dan masyarakat.

Imigrasi DKI Soroti Kerja Ilegal Dan Overstay WNA

investigasihukumkriminal JAKARTA | Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Utara menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Melalui penguatan koordinasi lintas instansi, Imigrasi berupaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal, praktik kerja ilegal, hingga pelanggaran batas waktu tinggal atau overstay.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang digelar pada Selasa (20/10/2026). Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, secara resmi membuka kegiatan yang dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Rendra Mauliansyah, serta perwakilan instansi vertikal terkait.

Rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk bertukar informasi, memetakan potensi kerawanan, dan menyusun langkah pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di Jakarta Utara.

Pamuji Raharja menegaskan, pengawasan WNA di tengah meningkatnya mobilitas internasional tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Sinergi ant instansi dinilai penting, terutama karena Jakarta Utara merupakan kawasan strategis dengan berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas orang dari berbagai negara.

“Pengawasan Orang Asing harus diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi! Kerja sama yang terintegrasi antar-lembaga merupakan kunci utama dalam mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini,” ujar Pamuji dalam sambutannya.

Penyalahgunaan Izin Tinggal dan Kerja Ilegal Jadi Sorotan
Dalam pembahasan rapat, sejumlah potensi pelanggaran keimigrasian menjadi perhatian bersama. Di antaranya penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, praktik kerja ilegal yang berpotensi merugikan tenaga kerja lokal, serta keberadaan orang asing yang melampaui masa berlaku izin tinggal.

Selain mengawasi kepatuhan administratif, TIMPORA juga memperkuat langkah pencegahan terhadap potensi tindak pidana keimigrasian dan kriminalitas internasional yang melibatkan warga negara asing.

Melalui pertukaran informasi dan pemetaan kerawanan, masing-masing instansi diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat koordinasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengawasan yang lebih terarah, sehingga penanganan terhadap dugaan pelanggaran dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing instansi.

Operasi Gabungan Bakal Digelar Berkala
Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, jajaran Imigrasi bersama unsur TIMPORA Jakarta Utara bersiap menjadwalkan operasi gabungan secara berkala. Pelaksanaan operasi akan disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran dan temuan di lapangan.

Pamuji menjelaskan, apabila pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan ketentuan keimigrasian, penanganan dapat dilakukan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), termasuk deportasi dan penangkalan sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita lihat dari karakteristik kesalahannya. Jika pelanggarannya murni dari sisi keimigrasian, fokus utama kami adalah penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti deportasi dan cekal,” jelas Pamuji.

Sementara itu, apabila dalam operasi ditemukan dugaan tindak pidana umum, Imigrasi akan berkoordinasi dengan Kepolisian maupun instansi penegak hukum terkait untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur.

“Namun, apabila penemuan di lapangan menyangkut ranah hukum pidana umum, tentu kami segera arahkan dan koordinasikan bersama pihak Kepolisian maupun instansi penegak hukum terkait,” lanjutnya.

Perkuat Pengawasan Demi Keamanan Ibu Kota
Penguatan koordinasi TIMPORA diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di Jakarta Utara. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, mencegah penyalahgunaan izin tinggal, dan memastikan setiap WNA mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Melalui pola pengawasan yang modern, responsif, dan terintegrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta berharap stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, serta kedaulatan hukum di wilayah ibu kota dapat terus terjaga.

Rencana operasi gabungan secara berkala menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan demikian, keberadaan orang asing di Jakarta Utara diharapkan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun ketertiban masyarakat.

PN Jaktim Jatuhkan Vonis 6 Tahun Dalam Kasus Narkotika

investigasihukumkriminal JAKARTA  | Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, Tohir bin Sali Sukirno dan Taqwa Mujahiddin bin Suhartono. Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (14/10/2026) dalam perkara Nomor 394/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Buchari Taslim Tuasikal, S.H. bertindak sebagai penuntut umum.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 4 bulan kepada Tohir bin Sali Sukirno dan 6 tahun kepada Taqwa Mujahiddin bin Suhartono. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Barang Bukti Sabu Seberat 24,57 Gram
Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan barang bukti berupa sejumlah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan mencapai 24,57 gram dan berat netto 22,4264 gram.

Barang bukti tersebut terdiri atas 11 plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan rincian berat bruto masing-masing 5,23 gram, 5,21 gram, 5,21 gram, 5,16 gram, 2,48 gram, 0,51 gram, 0,20 gram, 0,21 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, dan 0,17 gram.

Selain narkotika, barang bukti lainnya meliputi satu bungkus plastik klip kosong, satu sendok sabu, satu timbangan elektrik, serta tiga unit telepon genggam.

Ketiga telepon genggam tersebut terdiri atas satu unit Samsung A23 berwarna pink yang dilengkapi kartu SIM, satu unit OPPO A55 berwarna biru dengan kartu SIM, dan satu unit OPPO A31 berwarna putih yang juga dilengkapi kartu SIM.

Majelis hakim menetapkan barang bukti narkotika dan barang bukti terkait untuk dirampas dan dimusnahkan sesuai dengan amar putusan.

Masa Penahanan Diperhitungkan
Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kedua terdakwa diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang masa pidana.

Majelis hakim juga memutuskan agar kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian, keduanya tetap menjalani penahanan untuk pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam amar putusan yang sama, masing-masing terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Pemberitahuan Putusan kepada Para Pihak
Pemberitahuan putusan kepada penuntut umum dan kedua terdakwa tercatat pada Rabu (14/10/2026). Adapun informasi mengenai penerimaan salinan putusan serta langkah hukum lanjutan yang mungkin ditempuh para pihak belum dapat dipastikan dari dokumen yang tersedia.

Putusan tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Timur.

Pastikan Keamanan Pangan MBG Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok Laksanakan Pemeriksaan Food Safety

investigasihukumkriminal Jakarta | Dalam rangka memastikan keamanan dan kelayakan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pemeriksaan food safety di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Rawa Badak Utara, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan di bawah penanggung jawab IPDA Sri Puji Astuti, S.Farm., dengan petugas pemeriksa dari Personel Sidokkes Dinda Puspita Raharjo, A.Md.Kep.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang disiapkan dan disajikan dalam program MBG memenuhi aspek keamanan pangan serta layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat.

Adapun menu makanan yang diperiksa meliputi Nasi Putih, Chicken Popcorn Sauce Teriyaki, Tumis Tempe, Tumis Sawi Putih Wortel serta Buah Jeruk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik, makanan diketahui memiliki aroma, rasa, dan warna yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis makanan. Selain itu, tidak ditemukan kontaminan berupa jamur, serangga, maupun kotoran. Makanan juga disajikan menggunakan wadah tertutup dalam kondisi bersih.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji fisik laboratorium terhadap sejumlah parameter keamanan pangan. Hasil pengujian menunjukkan kandungan arsen, sianida, nitrit, dan formalin dinyatakan negatif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan organoleptik dan pengujian yang dilakukan, makanan yang diperiksa dinyatakan layak konsumsi.

Pemeriksaan food safety ini merupakan bagian dari upaya memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis Polri memenuhi aspek keamanan dan kebersihan, sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh para penerima manfaat MBG.

Melalui kegiatan ini, Sidokkes Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus mendukung pelaksanaan program MBG Polri melalui pemeriksaan keamanan pangan secara cermat, guna menjaga kualitas makanan serta mendukung pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Patroli Perintis Bersama Masyarakat Antisipasi Kejahatan Balap Liar Dan Tawuran

investigasihukumkriminal Jakarta | Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Bersama Masyarakat pada Selasa (20/10/2026)

Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi aksi pembegalan, balap liar, tawuran, serta berbagai bentuk kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Patroli tersebut melibatkan lima personel yang dipimpin oleh AIPTU Nurkholis selaku ketua tim patroli. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua guna mendukung mobilitas personel selama patroli kewilayahan.

Adapun rute patroli meliputi Jalan Pelabuhan Nusantara, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Sulawesi, dan Jalan Pombo. Sepanjang pelaksanaan kegiatan, personel melakukan pemantauan situasi keamanan sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Dalam pelaksanaannya, personel terlebih dahulu melaksanakan arahan dan persiapan sebelum bergerak menuju sejumlah titik patroli. Selanjutnya, petugas memberikan imbauan kepada petugas keamanan (security) di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Petugas juga menyampaikan imbauan kepada para pekerja yang sedang beristirahat agar selalu berhati-hati, menjaga barang bawaan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan Patroli Perintis Bersama Masyarakat ini, kami berupaya meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, mencegah potensi tindak kejahatan jalanan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya para pekerja dan pengguna jalan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

Pramono Resmikan Masjid Apung An-Nur Ikon Wisata Religi Baru Di Ancol

investigasihukumkriminal JAKARTA | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Masjid Apung An-Nur Jakarta di kawasan Pantai Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, Jumat (16/10/2026). Masjid yang berdiri di atas laut ini diharapkan menjadi destinasi wisata religi baru sekaligus ikon kebanggaan Jakarta yang memadukan nilai spiritual, sosial, dan arsitektur modern.

Peresmian Masjid Apung An-Nur bukan sekadar penambahan fasilitas di Ibu Kota, melainkan bagian dari upaya menghadirkan Jakarta sebagai kota yang inklusif, manusiawi, dan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini diharapkan berfungsi sebagai ruang silaturahmi, pendidikan, pembinaan umat, serta penguatan nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Berlokasi di kawasan wisata Ancol, Masjid Apung An-Nur juga diharapkan memperkaya pengalaman spiritual para pengunjung. Kehadirannya menjadi simbol Jakarta yang religius sekaligus modern.

Terinspirasi Bahtera Kapal dan Filosofi Lima Rukun Islam
Masjid Apung An-Nur Jakarta memiliki luas bangunan 2.241 meter persegi dan dirancang oleh arsitek Andra Matin. Arsitekturnya terinspirasi dari siluet bahtera kapal yang merepresentasikan kekayaan maritim Indonesia.

Konsep tersebut diwujudkan melalui tiga elemen utama, yakni badan kapal, layar kapal, dan tiang-tiang kapal. Secara keseluruhan, bangunan masjid dianalogikan sebagai bahtera besar yang membawa dan menyebarkan syiar Islam.

Jika dilihat dari siluet denahnya, bangunan masjid menggambarkan bentuk bulan dan bintang yang menjadi salah satu simbol dalam agama Islam.

Sementara itu, bentuk dasar bangunan yang merepresentasikan bintang memiliki lima sudut, terinspirasi dari lima rukun Islam. Komposisi bangunannya juga dibagi menjadi lima bagian sebagai simbol lima waktu salat dalam sehari.

Masjid ini mulai dibangun pada 1 Mei 2024 dan dinyatakan selesai pada 29 Juli 2026. Bangunannya berada di area pengelolaan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Dari sisi kapasitas, masjid dapat menampung 600 jamaah di area utama, terdiri atas 460 jamaah pria dan 140 jamaah wanita. Ditambah area plaza yang mampu menampung 300 jamaah, total kapasitas Masjid Apung An-Nur mencapai 900 jamaah.

Ancol Gratiskan Akses Masuk hingga 31 Oktober 2026
Kehadiran Masjid Apung An-Nur merupakan bagian dari komitmen manajemen Ancol untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi pengunjung. Masjid ini tidak hanya ditujukan sebagai fasilitas ibadah, tetapi juga diharapkan mempererat hubungan antara masyarakat, wisatawan, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, manajemen Ancol memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengunjungi sekaligus beribadah di masjid tersebut dengan akses masuk gratis ke kawasan Ancol melalui Pintu Gerbang Utama pada 16–31 Oktober 2026.

Kesempatan tersebut berlaku setiap hari pukul 16.00 hingga 23.00 WIB. Namun, fasilitas gratis hanya berlaku untuk tiket masuk orang, tidak termasuk tiket kendaraan maupun tiket unit rekreasi lainnya.

Pengunjung juga dapat melakukan reservasi terlebih dahulu melalui situs resmi ancol.com. Bagi masyarakat yang melakukan reservasi melalui situs tersebut, tersedia voucher diskon untuk layanan makanan dan minuman (FnB) di kawasan Ancol.

Sebagai salah satu BUMD strategis milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ancol berharap pengembangan kawasan wisata tidak hanya menghadirkan daya tarik rekreasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan kota.

Keberadaan Masjid Apung An-Nur diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ruang publik, kehidupan sosial, ekonomi kreatif, budaya, serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan perpaduan fungsi ibadah, nilai sosial, dan arsitektur yang khas, Masjid Apung An-Nur Jakarta kini hadir sebagai destinasi baru yang memperkaya wajah wisata religi di Ibu Kota.

KH Zamzami Apresiasi Pelayanan Travel Zam Zam Indah Abadi

investigasihukumkriminal BANTEN | Perjalanan ibadah umrah 31 peserta dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah, Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, bersama PT Zam Zam Indah Abadi menyisakan pengalaman spiritual yang mendalam. Selain menjalankan ibadah di Tanah Suci, rombongan juga mengunjungi berbagai lokasi bersejarah di Madinah, Makkah, dan Thaif.

Dalam keterangan kepada awak media, Kamis (15/10/2026), KH. Zamzami selaku Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah sekaligus ketua rombongan menyampaikan rasa syukur atas perjalanan yang penuh pengalaman tersebut. Ia juga mengapresiasi pelayanan PT Zam Zam Indah Abadi di bawah pimpinan H. Iriawan, terutama ketika rombongan menghadapi perubahan jadwal penerbangan.

Program yang semula direncanakan berlangsung selama 20 hari itu mengalami penyesuaian akibat sejumlah kendala perjalanan. Meski demikian, pihak rombongan menyebut pelayanan dan upaya pencarian solusi dari penyelenggara membantu mereka melanjutkan agenda ibadah serta ziarah yang telah direncanakan.

Berdasarkan keterangan pihak rombongan, keberangkatan yang semula dijadwalkan pada 7 September 2026 mengalami perubahan dan dijadwalkan ulang menjadi 23 September 2026. Perubahan tersebut disebut berkaitan dengan kendala akibat erupsi dan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Kendala kembali terjadi saat rombongan hendak pulang ke Indonesia. Pihak rombongan menyebut adanya gangguan penerbangan yang dikaitkan dengan dampak serangan kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh dan dampaknya terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi, termasuk Jeddah dan Madinah.

Jadwal kepulangan yang disebut semula direncanakan pada 13 September kemudian mengalami perubahan menjadi 16 September 2026. Untuk mengatasi situasi tersebut, rute perjalanan disesuaikan dengan menggunakan maskapai Saudia dari Jeddah menuju Dubai, kemudian dilanjutkan dengan Emirates dari Dubai menuju Jakarta.

Di tengah perubahan jadwal dan pembatalan penerbangan, KH. Zamzami menilai PT Zam Zam Indah Abadi telah berupaya memberikan solusi bagi rombongan agar perjalanan tetap dapat dilanjutkan.

Perjalanan rombongan dimulai dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan tiga unit bus dan sejumlah mobil pribadi.

Dari Jakarta, rombongan melakukan penerbangan melalui Dubai sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Setelah tiba di Arab Saudi, para peserta meneruskan perjalanan darat menggunakan bus menuju Madinah.

Selama tujuh hari berada di Madinah, para santri menjalani rangkaian ibadah dan ziarah. Salah satu pengalaman yang paling disyukuri adalah kesempatan memasuki Raudhah sebanyak dua kali.

Rombongan juga mengunjungi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud. Agenda wisata religi kemudian diperluas dengan kunjungan ke kawasan Badar dan Jabal Malaikat.

Kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi para santri untuk mengenal secara langsung sejumlah tempat yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Islam. Pengalaman itu diharapkan memperkuat pemahaman agama sekaligus menambah keimanan para peserta.

Usai menyelesaikan agenda di Madinah, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Makkah menggunakan bus. Para peserta mengambil miqat pertama di Bir Ali untuk memulai rangkaian ibadah umrah sebelum menuju tempat penginapan, Hotel Snood di kawasan Ajyad.

Selama berada di Makkah, rombongan mengikuti city tour ke sejumlah lokasi bersejarah, antara lain Jabal Tsur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Mina, dan kawasan sekitarnya.

Rombongan juga mengambil miqat kedua di Masjid Aisyah, Tan’im, untuk melaksanakan ibadah umrah berikutnya.

Perjalanan dilanjutkan ke Thaif. Di kawasan tersebut, para santri menikmati pengalaman wisata menggunakan kereta gantung dan mencicipi hidangan nasi mandi. Rombongan juga mengambil miqat melalui Qarnul Manazil untuk rangkaian umrah ketiga.

Selama perjalanan, para peserta didampingi mutawif PT Zam Zam Indah Abadi, Ustaz Enjang. Menurut pihak rombongan, ia dikenal ramah, rendah hati, dan setia mendampingi para jemaah selama beribadah maupun mengunjungi tempat-tempat bersejarah.

Pendampingan juga mencakup kunjungan ke Gua Hira dan Jabal Khandamah. Pihak rombongan turut mengatur waktu agar para santri dapat berdoa di Multazam dan Hijir Ismail serta berupaya memperoleh kesempatan mencium kiswah Ka’bah.

Selain menjalankan ibadah dan wisata religi, para santri melaksanakan kegiatan kultum secara langsung dari Madinah dan Makkah.

Kegiatan tersebut menjadi pengalaman tersendiri karena para santri berkesempatan menyampaikan pesan-pesan keagamaan dari dua kota suci umat Islam. Selain memperkaya dokumentasi perjalanan, kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kepercayaan diri serta semangat para santri dalam menyampaikan nilai-nilai Islam.

Bagi keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah, perjalanan ini tidak hanya menjadi sarana menunaikan ibadah, tetapi juga pembelajaran langsung mengenai sejarah Islam, kebersamaan, dan pentingnya rasa syukur.

KH. Zamzami menyampaikan terima kasih kepada PT Zam Zam Indah Abadi, khususnya H. Iriawan dan Ustaz Enjang, yang telah mendampingi rombongan selama perjalanan.

“Alhamdulillah, perjalanan umrah kami penuh berkah, amanah, dan sangat memuaskan. Terima kasih kepada PT Zam Zam Indah Abadi, khususnya Bapak H. Iriawan dan Ustaz Enjang, yang telah mendampingi rombongan kami. Semoga seluruh kebaikan ini menjadi amal ibadah dan PT Zam Zam semakin sukses serta berkah,” ungkap KH. Zamzami.

Ia berharap PT Zam Zam Indah Abadi terus berkembang sebagai penyelenggara perjalanan umrah yang amanah dan profesional serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci.

Pihak rombongan juga mengajak masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah untuk mengenal layanan PT Zam Zam Indah Abadi.

Perjalanan 31 peserta tersebut menjadi kenangan berharga bagi keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Al-Malikiyyah. Berbagai pengalaman selama berada di Madinah, Makkah, dan Thaif diharapkan semakin memperkuat keimanan serta mendorong para santri untuk memperdalam ilmu agama dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Badilag MA Perkuat Pelayanan Bagi WNI Di Arab Saudi melalui Sidang Isbat Nikah

investigasihukumkriminal JEDDAH | Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) bersama Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mempersiapkan pelaksanaan sidang isbat nikah bagi 77 pasangan warga negara Indonesia (WNI) di Jeddah, Arab Saudi, pada 16–17 Oktober 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan peradilan bagi WNI di luar negeri, khususnya pasangan yang membutuhkan kepastian hukum atas status perkawinan mereka. Kepastian tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil, administrasi kependudukan, dan dokumen keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal jauh dari tanah air.

Pelaksanaan sidang isbat nikah di Jeddah diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap proses hukum yang diperlukan tanpa harus menghadapi seluruh kendala yang mungkin timbul apabila penyelesaian perkara dilakukan di Indonesia.

Dukungan terhadap program tersebut turut disampaikan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Reza Faraby Eddy Haryadi. Ia mengapresiasi keterlibatan Mahkamah Agung, Badilag, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan layanan hukum bagi WNI di luar negeri.

Menurutnya, program isbat nikah yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan keadilan bagi masyarakat yang menghadapi kendala dalam memperoleh kepastian status perkawinan.

Keberlanjutan program ini memerlukan koordinasi antarlembaga, termasuk dalam perencanaan dan dukungan pelaksanaannya, agar pelayanan hukum dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan serupa disampaikan perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Wahyu Permana, dari Direktorat Perlindungan WNI (PWNI). Kerja sama antara lembaga peradilan dan perwakilan diplomatik dinilai penting untuk memfasilitasi kebutuhan hukum warga negara Indonesia di wilayah kerja perwakilan RI di Arab Saudi.

Sementara itu, Arief Hidayat, Sesditjen/Plt. Dirbit Ganis Badilag MA RI, menyampaikan apresiasi atas koordinasi Mahkamah Agung dengan KJRI Jeddah dan Direktorat PWNI dalam mempersiapkan persidangan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari tersebut.
Ia berharap seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap 77 perkara permohonan isbat nikah dapat berlangsung tertib dan lancar.

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., menyampaikan terima kasih atas dukungan Mahkamah Agung, Badilag, Bappenas, dan KJRI Jeddah dalam mempersiapkan pelaksanaan sidang isbat nikah tahun 2026.

Ia menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menyiapkan tim yang terdiri atas hakim dan tenaga kepaniteraan untuk menangani persidangan tersebut.

Pengalaman pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap perkara ditangani secara cermat, terlebih dengan jumlah permohonan yang mencapai 77 perkara.

Kesiapan personel, kelengkapan dokumen, serta ketelitian dalam memeriksa keterangan para pemohon menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas proses peradilan.

Di balik perluasan akses pelayanan hukum tersebut, prinsip kehati-hatian dan independensi hakim tetap menjadi aspek mendasar. Sidang isbat nikah bukan sekadar proses administratif, melainkan pemeriksaan yudisial untuk menilai apakah suatu perkawinan memenuhi persyaratan hukum untuk ditetapkan oleh pengadilan.

Karena itu, keikutsertaan dalam program tidak serta-merta menjamin permohonan dikabulkan. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan dokumen, keterangan, fakta yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penetapan pengadilan selanjutnya menjadi dasar bagi proses administrasi yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sidang isbat nikah bagi 77 pasangan WNI di Jeddah pada 16–17 Oktober 2026 diharapkan memperkuat pelayanan peradilan yang inklusif dan menjangkau masyarakat Indonesia di luar negeri.
Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga oleh ketepatan pemeriksaan, kepastian hukum, akuntabilitas proses, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Awak media menegaskan bahwa pelayanan peradilan yang berintegritas harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum, transparansi proses, serta penghormatan terhadap independensi hakim dalam memutus setiap perkara.

PNBP Imigrasi Lampaui Target 5.310 WNA Telah Dideportasi

investigasihukumkriminal JAKARTA | Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, berhasil mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,68 triliun hingga 12 Oktober 2026 pukul 07.30 WIB. Angka tersebut mencapai 101,88 persen dari target PNBP tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah.

Capaian tersebut sekaligus menghasilkan surplus sebesar Rp510 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025. Di tengah tahun anggaran yang masih berjalan, Imigrasi optimistis penerimaan negara dapat terus meningkat hingga akhir tahun.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP/IMI/10/2026/06 tertanggal 12 Oktober 2026, sektor visa dan izin keimigrasian menjadi sumber penerimaan terbesar yang menopang capaian tersebut.

Pendapatan dari visa tercatat mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 55 persen dari total penerimaan. Sementara itu, sektor paspor menyumbang Rp2,1 triliun, izin keimigrasian dan re-entry permit sebesar Rp1,52 triliun, serta layanan keimigrasian lainnya mencapai Rp270 miliar.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kebijakan keimigrasian yang mendukung kedatangan wisatawan berkualitas turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia juga tercatat masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi versi majalah CEO World.

“Kami mensyukuri bahwa kebijakan keimigrasian mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi terhadap ekonomi negara. Kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan negara menjadi salah satu indikator kualitas layanan yang diselenggarakan pemerintah,” kata Hendarsam.

Pengawasan WNA Diperketat, Ribuan Orang Dikenai Tindakan
Di balik peningkatan penerimaan negara, Imigrasi menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) tetap menjadi prioritas. Sepanjang 2026, pengawasan keimigrasian terus ditingkatkan untuk memastikan setiap orang asing yang masuk dan beraktivitas di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan, sekitar 5.310 WNA telah dideportasi, sedangkan 3.950 WNA dimasukkan ke dalam daftar cegah.

Hendarsam mengatakan, tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan tidak menyurutkan minat pelancong internasional untuk berkunjung ke Indonesia.

“Di tahun 2026 ini, pengawasan keimigrasian terus kami gencarkan. Sekitar 5.310 WNA telah kami deportasi dan 3.950 di antaranya kami masukkan dalam daftar cegah. Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia,” ujarnya.

Digitalisasi Jadi Strategi Peningkatan Pelayanan
Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, Imigrasi terus mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satunya melalui platform evisa.imigrasi.go.id, yang memungkinkan pemohon melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit secara langsung tanpa melalui agen atau penjamin.

Selain itu, Imigrasi menambah fasilitas autogate di sejumlah tempat pemeriksaan imigrasi utama. Hingga Oktober 2026, sebanyak 298 unit autogate tercatat telah beroperasi untuk mendukung kelancaran pemeriksaan serta membangun ekosistem perlintasan yang terintegrasi.

Menurut Hendarsam, kemudahan dan kecepatan layanan menjadi kebutuhan penting bagi pelintas internasional yang datang ke Indonesia.

“Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi. Kami menghadirkan kemudahan tersebut melalui ekosistem yang seamless, dari penerbitan visa/izin tinggal hingga sistem perlintasan yang terintegrasi,” tuturnya.

Layanan Paspor Menjangkau Masyarakat
Di sektor pelayanan paspor, Imigrasi memperluas akses masyarakat melalui program jemput bola Paspor Ceria yang diselenggarakan di ruang publik, termasuk pada kegiatan Car Free Day (CFD) di akhir pekan.

Imigrasi juga menambah kantor imigrasi baru di berbagai daerah serta mengoperasikan unit pelayanan keimigrasian baru. Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, termasuk melalui pelayanan di luar hari dan jam kerja reguler.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Hendarsam menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan akan terus berjalan beriringan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penjagaan kedaulatan negara.

“Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang seamless namun tetap memiliki marwah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan,” tegasnya.

Ia memperkirakan realisasi PNBP Imigrasi pada akhir 2026 dapat mencapai Rp10,9 triliun hingga Rp11 triliun.
Dengan realisasi Rp8,68 triliun per 12 Oktober 2026, Ditjen Imigrasi menargetkan peningkatan penerimaan negara melalui optimalisasi layanan visa, paspor, izin keimigrasian, serta layanan lainnya. Di saat bersamaan, digitalisasi pelayanan, perluasan akses layanan paspor, dan pengawasan terhadap orang asing akan terus diperkuat.

Kapolri Silaturahmi Dengan Pimpinan MUI Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Dan Kerukunan

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung kemajuan bangsa.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan kepolisian. Menurutnya, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Situasi yang aman dan stabil memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, mendidik generasi muda, serta bekerja mencari nafkah dengan baik.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) merupakan tanggung jawab Polri. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan para ulama. Semangat ini sejalan dengan prinsip Polisi Bersama Masyarakat, yang menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Kami menyadari bahwa harkamtibmas adalah tanggung jawab kami. Namun, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari segenap elemen masyarakat, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di tengah masyarakat,” ujar Suyudi, Selasa (13/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menjelaskan peran MUI sebagai pengayom umat melalui misi himayatul ummah serta sebagai mitra strategis pemerintah melalui shodiqul hukumah. Ia juga mendorong penguatan kerja sama antara Polri dan pesantren, termasuk membuka kesempatan bagi santri dan santriwati untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

Anwar turut menyampaikan harapan agar kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Polri dapat menghadirkan kesejukan dalam penegakan hukum serta membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menilai hubungan yang erat antara ulama dan kepolisian diperlukan untuk mendukung kehidupan bangsa yang aman dan harmonis.