Jaga Marwah Muktamar NU Peserta Diingatkan Jauhi Politik Uang

Investigasihukumkriminal Jombang – Dinamika menjelang pemilihan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai menjadi perhatian sejumlah peserta. Ketua PCNU Kota Bengkulu, Rahmad Ramdani, mengungkap adanya tawaran berupa sepeda motor Yamaha N-Max hingga mobil Toyota Avanza kepada pihak tertentu dalam proses menjelang pemilihan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad saat Muktamar ke-35 NU berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Di tengah dinamika yang berkembang, Rahmad menegaskan bahwa seluruh peserta Muktamar harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing. Menurutnya, kebebasan memilih merupakan bagian penting dalam menjaga proses organisasi agar tetap berjalan sesuai asas dan aturan yang berlaku.

Ia mengatakan, para peserta sebelumnya telah mendapatkan arahan dari Rois Syuriyah untuk tetap menaati seluruh ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Muktamar.

“Kami sudah dikumpulkan oleh Rois Syuriyah dan sudah diberikan arahan agar taat kepada asas dan aturan main yang ada. Sudah itu saja. Masalah pemilihan, silakan hati nurani masing-masing,” kata Rahmad.

Rahmad kemudian mengungkap adanya tawaran yang disebut berkaitan dengan proses menjelang pemilihan. Tawaran tersebut, menurutnya, berupa sepeda motor Yamaha N-Max atau mobil Toyota Avanza.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang memberikan tawaran tersebut maupun kepada siapa tawaran itu disampaikan. Rahmad juga tidak menyebutkan atas nama siapa tawaran tersebut dilakukan.

Di sisi lain, Rahmad berharap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan bagi organisasi. Menurutnya, kecintaan terhadap NU harus menjadi dasar bagi seluruh peserta dalam menentukan sikap dan mengikuti setiap proses Muktamar.

Ia berharap aspirasi yang datang dari berbagai daerah dapat menjadi perhatian demi terciptanya suasana organisasi yang semakin teduh dan membawa semangat baru bagi warga Nahdlatul Ulama.

“Kita berharap memang ada perbaikan dan perubahan. Kita sayang terhadap PBNU, dan aspirasi kita di bawah ini juga berharap NU bisa lebih teduh dan muktamarnya riang gembira,” ujarnya.

Seruan menjaga marwah Muktamar juga datang dari Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Bangka Barat, KH Ridwan Zahri. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kehormatan forum tertinggi organisasi tersebut dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah.

Menurut KH Ridwan, seluruh rangkaian Muktamar harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan organisasi. Ia menilai keberhasilan Muktamar bukan hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh bagaimana seluruh proses dijalankan secara baik dan bermartabat.

Ia secara khusus mengimbau para peserta untuk menjauhi praktik politik uang, intimidasi, maupun fitnah yang dapat mencederai marwah Muktamar dan merusak persaudaraan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Semoga seluruh peserta dapat menjaga marwah Muktamar dan tidak menodainya dengan tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah NU, seperti politik uang, intimidasi, maupun fitnah,” kata KH Ridwan Zahri.

KH Ridwan berharap seluruh peserta dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, suasana yang teduh sangat diperlukan agar seluruh agenda Muktamar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.

Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi NU untuk menentukan kepemimpinan organisasi periode berikutnya sekaligus membahas berbagai agenda strategis bagi masa depan jam’iyah.

Dengan berbagai dinamika yang muncul menjelang proses pemilihan, para peserta diharapkan tetap mengedepankan hati nurani, mematuhi aturan organisasi, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Hal tersebut menjadi bagian penting agar Muktamar ke-35 NU tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga mampu memperkuat marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, dan kemaslahatan umat.

Proses Balik Nama Tanah Belum Tuntas Kuasa Hukum Minta Penjelasan Tertulis Dari Notaris

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Pengurusan transaksi jual beli tanah antara seorang klien dengan Notaris D.Y., S.H., M.Kn. memasuki tahap Somasi II dan Terakhir. Somasi tersebut disampaikan oleh SUN LAW & PARTNERS melalui kuasa hukum Amir Minabari, S.H., M.H., C.CL dan Pamela Adelia Sidauruk, S.H. Rabu, 26/08/2026

Somasi itu pada pokoknya meminta kejelasan mengenai status sertifikat tanah, proses Akta Jual Beli (AJB), serta tahapan balik nama yang disebut belum memperoleh kepastian penyelesaian.

Menurut kuasa hukum, klien sebelumnya memperoleh informasi bahwa sertifikat tanah telah berada di Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Atas informasi tersebut, klien meminta penjelasan mengenai posisi sertifikat, tahapan administrasi yang telah ditempuh, dokumen yang sudah diajukan, serta kendala yang menyebabkan proses balik nama belum selesai.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah perubahan luas tanah. Luas yang sebelumnya dipahami sekitar 185 meter persegi kemudian disebut menjadi kurang lebih 200 meter persegi. Kuasa hukum meminta penjelasan mengenai dasar pengukuran, proses perubahan data, serta dokumen yang menjadi dasar pencatatan luas tersebut.

Somasi juga meminta rincian penggunaan dan kebutuhan biaya dalam proses pengurusan tanah, termasuk biaya pertanahan, pajak maupun jasa profesional. Selain itu, pihak klien meminta kepastian mengenai keberadaan sertifikat dan informasi terkait kemungkinan penyerahannya kepada pihak penjual.

Melalui Somasi II dan Terakhir tersebut, Notaris D.Y. diminta memberikan jawaban serta klarifikasi tertulis dalam waktu tiga hari kalender sejak surat diterima.

Kuasa hukum menegaskan bahwa penyelesaian secara musyawarah dan profesional masih menjadi pilihan utama. Namun, apabila tidak terdapat tanggapan atau penyelesaian, pihak klien mempertimbangkan langkah lebih lanjut, antara lain meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan/BPN, menempuh mekanisme pengawasan profesi, maupun mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedepankan Hak Jawab dan Berita Berimbang
Perlu ditegaskan bahwa seluruh persoalan yang tercantum dalam somasi merupakan dalil, pertanyaan, dan permintaan klarifikasi dari pihak klien melalui kuasa hukumnya. Hal tersebut belum merupakan putusan pengadilan maupun kesimpulan dari lembaga pengawas atau instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan tertulis dari pihak Notaris D.Y. terkait sejumlah persoalan yang disampaikan dalam Somasi II dan Terakhir tersebut. Karena itu, klarifikasi dari Notaris D.Y., Kantor Pertanahan/BPN, maupun pihak terkait lainnya tetap diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat diperoleh secara utuh, akurat, dan berimbang.

Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Notaris D.Y. serta instansi terkait mengenai pemberitaan dan persoalan yang disampaikan dalam somasi tersebut.

Pihak klien berharap persoalan dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Polri Evakuasi Dua Warga Palue Lewat Jalur Udara Lansia Korban Reruntuhan dan Ibu Hamil

Investigasihukumkriminal Maumere — Polri bersama unsur terkait terus mempercepat penanganan warga terdampak gempa bumi di wilayah Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di tengah keterbatasan akses darat dan laut pascabencana, jalur udara dimanfaatkan untuk mengevakuasi dua warga yang membutuhkan penanganan medis segera, Kamis (20/8/2026).

Dua warga yang dievakuasi yakni Maria Noni (71), warga Cawalo, Desa Rokirole, yang mengalami patah tulang paha kiri bagian bawah akibat tertimpa reruntuhan rumah, serta Maria Angela Ngei (30), warga Desa Rokirole, yang sedang hamil dan dalam kondisi siap bersalin.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses evakuasi dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polri bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan warga terdampak yang membutuhkan pertolongan medis dapat segera mendapatkan penanganan.

“Polri terus melakukan langkah-langkah kemanusiaan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis segera, dapat dievakuasi dengan aman dan cepat. Dalam kondisi akses darat dan laut yang terbatas, jalur udara menjadi salah satu upaya untuk mempercepat korban mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 10.28 WITA di Lapangan Futsal Karang Mas, Dusun Mudemi, Desa Reruwairere, Kecamatan Maumere. Dua armada udara dikerahkan, yakni Helikopter BNPB Airbus H125 9292 dan Helikopter PK-CAY BEII429, untuk mendukung proses pemindahan kedua korban menuju Maumere.

Maria Noni membutuhkan penanganan medis lanjutan akibat patah tulang paha yang dialaminya setelah tertimpa reruntuhan bangunan rumah. Sementara Maria Angela Ngei dievakuasi karena kondisi kehamilannya yang sudah siap bersalin sehingga membutuhkan pemantauan dan pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Jajaran Polres Sikka turut terlibat dalam proses evakuasi untuk memastikan seluruh tahapan pemindahan korban berjalan aman, tertib dan terkendali, sekaligus memberikan pendampingan selama proses menuju armada udara.

Trunoyudo menegaskan, keterlibatan Polri dalam penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga memastikan proses evakuasi dan pelayanan kemanusiaan dapat berjalan optimal.

“Kehadiran personel Polri di lapangan merupakan bagian dari upaya bersama dalam penanganan bencana. Kami membantu memastikan proses evakuasi berlangsung aman, tertib dan lancar, serta memberikan dukungan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menangani warga yang membutuhkan pertolongan,” jelasnya.

Setelah seluruh persiapan selesai, kedua korban kemudian diterbangkan menuju Maumere untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Rangkaian proses evakuasi selesai sekitar pukul 11.35 WITA dan berlangsung aman, lancar serta kondusif.

Evakuasi tersebut menjadi bagian dari respons cepat terhadap masyarakat terdampak gempa di Palue, terutama warga dengan kondisi rentan yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan secara segera.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Polri akan terus bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan seluruh unsur terkait untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan serta penanganan yang dibutuhkan,” pungkas Trunoyudo.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Tanam 20 Pohon Bersama Masyarakat

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan penanaman pohon dan penghijauan bersama masyarakat di Lapangan Asrama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., dan diikuti Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kabagsdm Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Supriyadi, S.H., M.H., personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, masyarakat wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, serta komunitas Ojek Online (Ojol).

Dalam kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama masyarakat dan komunitas Ojol melakukan penanaman sebanyak 20 pohon berkayu sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan penghijauan di lingkungan sekitar.

“Kegiatan penanaman pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri bersama masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara kepolisian, masyarakat, serta komunitas Ojek Online.

Kapolres berharap kegiatan penghijauan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat dilanjutkan dengan menjaga dan merawat pohon-pohon yang telah ditanam.

“Kami berharap pohon-pohon yang telah ditanam dapat dirawat dan dijaga bersama sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan serta generasi yang akan datang,” tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Bela Negara Bukan Soal Seragam Danpusterad Ingatkan Ancaman Di Era Digital

Investigasihukumkriminal Bandung – Kesadaran bela negara menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Danpusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam Forum Kebangsaan bertema “Kesadaran Bela Negara Merupakan Pondasi Dasar Menuju Indonesia Emas”, di Aula Muhammad Toda Kodiklatad, Bandung, Kamis (13/8/2026).

Forum Kebangsaan yang merupakan bagian dari Program Unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Si., tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat persatuan, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa. Kegiatan dihadiri 526 peserta dari berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, LSM, mahasiswa hingga pelajar.

Dalam sambutannya, Danpusterad mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia mencontohkan pecahnya Yugoslavia pada awal 1990-an sebagai pelajaran sejarah bahwa krisis politik, ekonomi, konflik etnis, serta melemahnya figur pemersatu dapat memicu disintegrasi dan kehancuran sebuah negara. “Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi hak dan kewajiban seluruh warga negara,” tegas Danpusterad.

Menurut Letjen TNI Mochamad Syafei, ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga hadir melalui ruang digital, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, serta derasnya arus informasi.

“Karena itu, bela negara harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui integritas, etika digital, kreativitas, kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kebanggaan terhadap identitas bangsa. Bagi TNI Angkatan Darat, upaya tersebut diperkuat melalui Pembinaan Teritorial dan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” ucapnya.

Danpusterad juga menyoroti kekayaan Indonesia yang terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, dan warisan budaya. Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekuatan strategis bangsa yang harus dirawat dengan nasionalisme dan semangat persatuan.

Di tengah tantangan globalisasi, generasi muda menghadapi sejumlah persoalan, seperti pemahaman nasionalisme yang masih simbolik, kesadaran bela negara yang belum merata, meningkatnya individualisme, menurunnya literasi sejarah, hingga pengaruh ideologi transnasional melalui ruang digital.

“Generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia. Kesadaran bela negara bukan hanya tentang senjata dan seragam, tetapi tentang karakter, integritas, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Melalui Forum Kebangsaan, Danpusterad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkokoh nasionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, menyatukan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ia berharap forum tersebut menjadi ruang berbagi gagasan dan inspirasi dalam memperkuat karakter bangsa, menjaga persatuan, serta menyiapkan generasi penerus yang memiliki kecintaan terhadap tanah air dan semangat pengabdian.

Dengan karakter bangsa yang kuat dan persatuan yang kokoh, Indonesia diyakini mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa besar yang berdaulat, maju, dan disegani dunia.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Lomba Permainan Tradisional Di Muara Angke

Investigasihukumkriminal Jakarta — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan JJOS PMJ Merdeka Bersama Masyarakat 2026 melalui lomba permainan tradisional bersama warga di kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan perlombaan digelar Pelabuhan Muara Angke dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat setempat, khususnya anak-anak dan warga dewasa.

Sejumlah pejabat Polres Pelabuhan Tanjung Priok turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kabag SDM Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Supriyadi, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, S.H., M.H., serta Kasat Intelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K.

Beragam permainan tradisional dilombakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba membawa kelereng menggunakan sendok untuk anak-anak, hingga lomba makan kerupuk untuk peserta dewasa.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban. Warga tampak antusias mengikuti setiap perlombaan, sementara jajaran kepolisian turut berbaur dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan PMJ Merdeka Bersama Masyarakat ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, membangun komunikasi yang baik, sekaligus menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan lomba permainan tradisional tersebut diharapkan dapat terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta rasa cinta terhadap budaya dan permainan tradisional Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.

Melalui semangat “Polri untuk Masyarakat”, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.

Perayaan Ulang Tahun Legio Maria Presidium Maria Bunda Penolong Abadi Cipanas

Investigasihukumkriminal Cipanas – Kelompok Legio Maria Presidium Bunda Penolong Abadi Cipanas merayakan hari jadinya yang ke-3 dengan penuh ucapan syukur dan sukacita bersama para anggotanya.
Sebelum acara ucapan syukur terlebih dahulu perayaan Misa yang di pimpin oleh pastor pembimbing yaitu Pastor Bone OFM . Rabu, 12 Agustus 2026


Ketua presidium MBPA menyampaikan dalam sambutannya ” Tanpa kerjasama yang baik anggota Legio kita tidak bisa merayakan ulang tahun ke 3 ini bimbingan dan dukungan dari pastor paroki ( Pastor Bone. OFM ) dan pastor pembimbing rohani ( Pastor Ignatius. OFM dan suster Elisabeth Sinaga. KYM “
Dalam sambutan pastor paroki senjata Legio Maria bukan dengan pedang tetapi dengan Berdevosi dan melayani sesama.

Dalam foto bersama yang diabadikan, terlihat puluhan anggota lintas generasi berkumpul di dalam aula pertemuan dengan latar belakang spanduk perayaan bertuliskan “Legio Maria Presidium Bunda Penolong Abadi Cipanas 3 Tahun Anniversary”. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa biarawan dan biarawati (suster) yang mendampingi jalannya kegiatan rohani tersebut.
Suasana kebersamaan begitu kental terasa saat seluruh anggota berpose senyum ke arah kamera di depan meja yang menyajikan kue ulang tahun perayaan. Kegembiraan ini menandai perjalanan tiga tahun presidium dalam menjalankan pelayanan rohani dan misi sosial mereka di wilayah Cipanas.

Penyelundupan Emas Rp63 Miliar Terbongkar 7 Penumpang Diamankan

Investigasihukumkriminal Tangerang — Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas dalam jumlah besar. Bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, petugas mengungkap dua kasus penyelundupan emas dalam waktu kurang dari 24 jam.

Dari penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026, petugas mengamankan total 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Dua kasus tersebut menggunakan modus berbeda. Emas ditemukan disembunyikan di sejumlah bagian tubuh, pakaian dalam yang telah dimodifikasi, tas handcarry, hingga dibawa melalui jalur khusus karyawan bandara dengan melibatkan staf ground handling.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Bea Cukai terus meningkatkan kemampuan pengawasan untuk menghadapi berbagai modus penyelundupan yang semakin berkembang.

Menurutnya, teknologi pemeriksaan, analisis risiko, analisis data penumpang, pengawasan lapangan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan perbatasan

Pengungkapan kasus pertama bermula dari sinergi Avsec dan petugas Bea Cukai yang menemukan dugaan pembawaan emas dalam tas handcarry milik seorang penumpang WNA China di Terminal 3 Keberangkatan.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan emas berbentuk silinder atau telur di dalam tas handcarry tersebut.

Tidak berhenti di situ, petugas kemudian menemukan penumpang lain berdasarkan anomali hasil pemeriksaan body scanner. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan emas berbentuk silinder yang disembunyikan di dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi.

Tim Bea Cukai kemudian melakukan analisis data penumpang melalui Passenger Analysis Unit (PAU). Hasil analisis menemukan dugaan keterkaitan kedua penumpang tersebut dengan penumpang lainnya yang berada dalam dua penerbangan tujuan Hong Kong, yakni CX798 dan GA860.

Sebanyak lima penumpang yang diduga berkaitan kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam.

Dari pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan emas berbentuk telur dengan modus inserter pada area kemaluan dan dubur. Emas lainnya disembunyikan di dalam celana dalam yang telah dimodifikasi.

Secara keseluruhan, dari penindakan pertama petugas mengamankan tujuh penumpang dan 41 keping emas seberat 17,436 kilogram dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp46 miliar.

Hasil pengujian menggunakan Detektor Mineral XRF menunjukkan seluruh emas tersebut memiliki kadar Au 99,99 persen atau 24 karat.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tujuh penumpang tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Modus Kedua Libatkan Jalur Khusus Karyawan
Kurang dari 24 jam setelah penindakan pertama, Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan emas dengan modus berbeda.

Seorang staf ground handling ditemukan membawa emas melalui jalur khusus karyawan atau loading dock. Barang tersebut rencananya diserahkan kepada seorang penumpang yang akan berangkat menuju Dubai menggunakan penerbangan EK357.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan tujuh keping emas berbentuk cast bar dengan berat 6,357 kilogram.
Emas tersebut diperkirakan memiliki nilai pasar sekitar Rp17 miliar dan disimpan di dalam tas ransel serta koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Menkeu menegaskan pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik.

“Setiap temuan harus dikembangkan, tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat,” tegasnya.

Total 23,793 Kilogram Emas Diamankan
Dari dua penindakan tersebut, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengamankan 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp63 miliar.

Untuk pengembangan perkara dan penelusuran asal emas, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan sinergi dengan Bareskrim Polri dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan kepabeanan dan ketentuan ekspor yang berlaku.

Ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025. Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK Nomor 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan Bea Keluar.

Masyarakat yang akan membawa emas ke luar negeri diimbau menyampaikan pemberitahuan kepada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban Bea Keluar, serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan.

Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat sekaligus memberikan edukasi agar kegiatan ekspor dan pembawaan barang ke luar negeri berlangsung secara legal, transparan, dan sesuai ketentuan.

Prapid Irma Yuliana Menang Kejari Jaktim Hormati Putusan

Investigasihukumkriminal Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur akhirnya angkat bicara setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka tidak sah dalam perkara dugaan pengadaan mesin jahit pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Kejari Jakarta Timur memastikan menghormati putusan tersebut. Namun, institusi penegak hukum tersebut belum menentukan langkah lanjutan dan masih mempelajari putusan hakim.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, S.H., M.H., melalui pesan WhatsApp kepada awak media pada Rabu (12/8/2026).

“Terkait dengan putusan tersebut tim penyidik menghormati putusan tersebut, dan selanjutnya akan mempelajari putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya,” jelas Yogi.

Pernyataan tersebut menjadi respons resmi Kejari Jakarta Timur sehari setelah putusan praperadilan dibacakan pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kejari Belum Tentukan Langkah

Dengan adanya putusan tersebut, Kejari Jakarta Timur kini harus menelaah secara menyeluruh pertimbangan hakim tunggal, terutama terkait penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadapnya.

Belum ada penjelasan resmi apakah Kejari Jakarta Timur akan melakukan pendalaman alat bukti, memperbaiki konstruksi perkara, menempuh langkah hukum tertentu, atau kembali melakukan penetapan tersangka apabila persyaratan alat bukti telah terpenuhi.

Yogi hanya menegaskan bahwa tim penyidik akan mempelajari putusan terlebih dahulu.

Sikap tersebut menunjukkan Kejari Jakarta Timur belum membuka secara rinci strategi penanganan perkara setelah putusan praperadilan.

Alat Bukti Dinilai Belum Berkualitas

Sebelumnya, Juru Bicara 2 PN Jakarta Timur, Hakim Arief Yudiarto, S.H., M.H., menjelaskan kepada awak media mengenai dasar pertimbangan hakim tunggal mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Irma Yuliana.

Menurut Arief, persoalan yang menjadi perhatian hakim bukan berarti tidak ada dugaan peristiwa pidana.

Namun, alat bukti yang tersedia ketika Irma Yuliana ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Mei 2026 dinilai belum mempunyai kualitas dan relevansi yang cukup untuk menunjuk dirinya sebagai tersangka.

“Alat-alat bukti yang ada pada waktu ditetapkan tersangka itu belum punya kualitas untuk menunjukkan bahwa ini orangnya,” jelas Arief.

Menurutnya, alat bukti yang ada bisa saja menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana.

Namun, alat bukti tersebut belum cukup kuat untuk menghubungkan peristiwa pidana tersebut dengan Irma Yuliana secara objektif.

Proses Hukum 18 Mei Jadi Sorotan

Salah satu hal yang dijelaskan Arief adalah rangkaian proses hukum yang berlangsung pada 18 Mei 2026.

Berdasarkan dokumen yang menjadi pertimbangan hakim tunggal, pada tanggal tersebut terdapat rangkaian proses mulai dari surat perintah penyidikan, pemeriksaan lanjutan, pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga penetapan tersangka.

Menurut Arief, proses yang berlangsung dalam waktu sangat singkat tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas alat bukti.

“Pelaksanaan penyidikan dilakukan dalam waktu satu hari,” ujarnya.

Arief juga menjelaskan bahwa Irma Yuliana pada tanggal tersebut sebelumnya berada dalam kapasitas sebagai saksi.

Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari penilaian hakim tunggal mengenai apakah alat bukti yang tersedia sudah cukup untuk menaikkan status hukum seseorang dari saksi menjadi tersangka.

Kerugian Negara Juga Dinilai

Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian negara juga menjadi bagian yang diperhatikan.

Namun, Arief menjelaskan bahwa keberadaan dugaan kerugian negara tidak secara otomatis membuat seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Tetap diperlukan alat bukti yang memiliki kualitas dan relevansi untuk menghubungkan orang tersebut dengan dugaan tindak pidana.

“Kerugian negara juga ada di sini. Mungkin alat bukti itu termasuk kerugian negara. Tapi alat-alat bukti yang ada pada waktu ditetapkan tersangka itu belum punya kualitas untuk menunjukkan orangnya,” jelas Arief.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian hakim tunggal bukan hanya mengenai ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi apakah alat bukti tersebut telah mampu menunjuk Irma Yuliana sebagai tersangka.

Penahanan Irma Ikut Dinyatakan Tidak Sah

Dampak putusan praperadilan tersebut tidak berhenti pada penetapan tersangka.

Hakim tunggal juga menyatakan tindakan penahanan terhadap Irma Yuliana berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 18 Mei 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perpanjangan penahanan berdasarkan surat perintah tertanggal 4 Juni 2026 juga dinyatakan tidak sah.

Demikian pula perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan Wakil Ketua PN Jakarta Timur tertanggal 9 Juli 2026, termasuk Penetapan Nomor 377 tanggal 9 Juli 2026.

Pengadilan kemudian memerintahkan agar Irma Yuliana dibebaskan dari tahanan negara segera setelah putusan diucapkan.

Bukan Berarti Perkara Otomatis Berakhir

Juru Bicara 2 PN Jakarta Timur, Arief Yudiarto, menegaskan bahwa putusan praperadilan tersebut tidak otomatis menghentikan penyidikan perkara pokok.

Menurutnya, yang dinyatakan tidak sah adalah penetapan Irma Yuliana sebagai tersangka berdasarkan kondisi alat bukti pada saat penetapan dilakukan.

Penyidikan perkara pokok tetap dapat berjalan.

Bahkan, apabila penyidik memperoleh alat bukti tambahan yang memenuhi ketentuan hukum, penetapan tersangka kembali masih dimungkinkan.

“Tidak menutup kemungkinan nanti ditetapkan kembali sebagai tersangka. Penyidikannya tetap jalan,” kata Arief.

Dengan demikian, putusan praperadilan bukan merupakan putusan yang menyatakan Irma Yuliana terbukti tidak melakukan tindak pidana.

Putusan tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan upaya paksa yang dilakukan berdasarkan kondisi hukum ketika penetapan tersebut diterbitkan.

Pengadaan Mesin Jahit Jadi Pokok Perkara

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengadaan mesin jahit Singer tipe M1115 dan M1255 pada lingkungan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024.

Nama PT Selaras Cipta Sempurna turut dikaitkan dengan pengadaan mesin jahit tersebut.

Perkara tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik dalam proses penanganan aparat penegak hukum.

Kini, setelah penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, Kejari Jakarta Timur harus menentukan arah penanganan perkara berdasarkan isi putusan dan perkembangan alat bukti.

Kejari: Hormati Putusan, Pelajari Langkah Selanjutnya

Respons Yogi Sudharsono menjadi penegasan bahwa Kejari Jakarta Timur tidak mengambil sikap terburu-buru setelah putusan dibacakan.

Tim penyidik terlebih dahulu akan mempelajari pertimbangan dan amar putusan sebelum menentukan langkah berikutnya.

Sikap ini sekaligus membuka kemungkinan adanya perkembangan baru dalam perkara tersebut.

Jika ditemukan alat bukti tambahan yang memenuhi ketentuan, proses hukum terhadap perkara pokok masih dapat dilanjutkan.

Namun, apabila terdapat aspek hukum yang harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan hakim, Kejaksaan tentu harus menyesuaikan langkahnya dengan putusan tersebut.

Untuk saat ini, Kejari Jakarta Timur hanya memastikan satu hal: putusan dihormati dan sedang dipelajari untuk menentukan langkah selanjutnya.

Publik pun masih menunggu apa keputusan berikutnya dari penyidik dalam perkara pengadaan mesin jahit tersebut.

Pemberitaan ini membuka ruang hak jawab dan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, PN Jakarta Timur, Irma Yuliana, PT Selaras Cipta Sempurna, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan dan akurasi jurnalistik.

JJOS Semarak HUT ke-81 Republik Indonesia Polres Priok Gelar Festival UMKM Dan Libatkan Masyarakat

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar JJOS Festival Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lobby Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu, 12/08/2026

Festival UMKM dihadiri Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Ketua Bhayangkari Cabang Pelabuhan Tanjung Priok beserta jajaran pengurus, personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, serta perwakilan masyarakat.

Kegiatan Festival UMKM merupakan bentuk kolaborasi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan para pelaku UMKM di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Beragam kuliner khas masyarakat turut disajikan, di antaranya bakso, soto ayam, coto Makassar, es kelapa, bubur kacang hijau, hingga aneka gorengan.

Festival semakin meriah dengan kehadiran perwakilan masyarakat dari Komunitas Driver Ojek Online (Ojol) Jakarta Utara, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta tenaga keamanan yang beraktivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri mengatakan, kegiatan Festival UMKM tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kepolisian, pelaku UMKM, dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin turut mendukung pelaku UMKM sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan dengan masyarakat di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.”

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam menyambut momentum kemerdekaan.

“Semangat kemerdekaan harus terus kita jaga melalui kebersamaan, kepedulian, dan kolaborasi. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Selain menjadi ajang promosi dan pemberdayaan UMKM, Festival UMKM tersebut juga menjadi ruang interaksi antara jajaran kepolisian dengan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam membangun kedekatan dengan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, sejalan dengan semangat kemerdekaan dan gotong royong.