Kuasa Hukum Layangkan Somasi II kepada Notaris D.Y. Minta Klarifikasi Sertifikat Hingga Proses Balik Nama

investigasihukumkriminal Jakarta | Persoalan pengurusan transaksi jual beli tanah yang melibatkan seorang klien dengan Notaris D.Y., S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara, memasuki babak baru setelah kuasa hukum klien melayangkan Somasi II dan Terakhir. Kamis, 03/09/2026

Somasi tersebut disampaikan SUN LAW & PARTNERS melalui kuasa hukum Amir Minabari, S.H., M.H., C.CL dan Pamela Adelia Sidauruk, S.H., kepada Notaris D.Y. Surat bernomor 091/Som/SL/VIII/2026 itu juga ditembuskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris DKI Jakarta melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Somasi II tersebut merupakan tindak lanjut dari Somasi Pertama Nomor 089/Som/SL/VIII/2026 tertanggal 10 Agustus 2026.

Dalam dokumen somasi yang menjadi dasar pemberitaan, kuasa hukum menyatakan kliennya belum memperoleh tanggapan tertulis yang dianggap memadai maupun langkah konkret penyelesaian terhadap sejumlah persoalan yang sebelumnya telah disampaikan.

Salah satu poin yang dipersoalkan adalah status dan keberadaan sertifikat hak atas tanah.
Kuasa hukum meminta penjelasan mengenai riwayat penguasaan sertifikat, pihak yang saat ini menguasainya, serta dasar dan waktu apabila sertifikat tersebut pernah diserahkan kepada pihak penjual.

Selain itu, status proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diminta diperjelas. Pihak klien disebut sebelumnya memperoleh informasi bahwa sertifikat telah berada di BPN. Namun, berdasarkan isi somasi, masih diperlukan kepastian mengenai tahapan proses, dokumen yang telah diajukan, pekerjaan yang belum selesai, serta alasan proses balik nama belum tuntas.

Persoalan lain menyangkut perubahan luas bidang tanah. Dalam somasi disebutkan bahwa pada awal transaksi tanah dipahami dan disepakati memiliki luas sekitar 185 meter persegi, tetapi kemudian diketahui menjadi kurang lebih 200 meter persegi.

Perubahan tersebut dipertanyakan karena pihak klien menyatakan belum memperoleh penjelasan mengenai dasar pengukuran, dokumen pendukung, maupun proses yang menyebabkan adanya penyesuaian luas bidang tanah.

Kuasa hukum juga meminta rincian seluruh biaya yang telah dibayarkan maupun yang masih diminta dalam proses pengurusan tanah.
Rincian tersebut antara lain mencakup biaya yang menjadi kewajiban pembeli dan penjual, pajak dan penerimaan negara atau daerah, biaya proses pertanahan, biaya pemecahan bidang apabila ada, serta honorarium atau jasa profesional.

Somasi juga meminta penjelasan mengenai penyerahan sertifikat kepada pihak penjual, apabila benar pernah dilakukan.
Menurut dokumen somasi, klien sebelumnya meminta agar sertifikat tidak diserahkan sebelum kewajiban pihak penjual serta proses Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama diselesaikan.

Kuasa hukum juga mempertanyakan alasan pengurusan AJB dan balik nama tidak diselesaikan melalui Notaris yang bersangkutan dan kemudian klien diarahkan melakukan AJB melalui PPAT lain.

Melalui Somasi II dan Terakhir, Notaris D.Y. diminta memberikan jawaban dan klarifikasi tertulis dalam waktu tiga hari kalender sejak surat diterima.

Sedikitnya terdapat sejumlah pokok yang diminta dijelaskan, termasuk status dan keberadaan fisik sertifikat, bukti proses di BPN, dasar perubahan luas tanah, rincian biaya, alasan penyerahan sertifikat apabila benar terjadi, dokumen yang dapat diberikan kepada klien, serta permintaan maaf tertulis atas ucapan yang menurut pihak klien tidak patut dalam komunikasi sebelumnya. Kini Sorotan Bergeser ke Pengawasan Notaris Persoalan tidak berhenti pada hubungan antara klien dan Notaris.

Setelah somasi ditembuskan kepada lembaga pengawasan, perhatian kini tertuju pada respons aparatur yang menerima informasi atau pengaduan tersebut.

Awak media telah mencoba meminta konfirmasi kepada pihak Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, mendatangi kantor Kanwil dan  termasuk menghubungi seseorang bernama Widodo melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.

Tidak adanya respons tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana mekanisme pelayanan dan tindak lanjut pengaduan terkait dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku Notaris ketika laporan atau dokumen pengaduan telah disampaikan secara tertulis?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi pembiaran. Namun, absennya penjelasan dari pihak yang dikonfirmasi membuat publik membutuhkan kejelasan mengenai apakah laporan telah diterima, siapa yang berwenang memeriksa, apakah telah dilakukan verifikasi awal, dan apa tahapan tindak lanjutnya.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut antara lain tercantum dalam Pasal 16.

UU tersebut juga mengatur larangan bagi Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif.
Pasal 85 UU Jabatan Notaris mengatur bahwa pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dapat dikenai sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.
Sementara itu, UU Jabatan Notaris juga mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Untuk kondisi tertentu, pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian, pencabutan atau pemberhentian dari jabatan bukanlah konsekuensi otomatis setiap kali terdapat laporan. Terlebih dahulu harus terdapat proses pemeriksaan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Regulasi mengenai pengawasan Notaris juga telah diatur. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menyebut pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.

Regulasi tersebut juga memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.
Sementara mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Artinya, apabila terdapat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran jabatan atau perilaku Notaris, persoalan tersebut semestinya ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan yang objektif, bukan langsung disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum adanya pemeriksaan.
Kementerian Hukum Diminta Transparan
Atas persoalan tersebut, awak media meminta Kementerian Hukum, khususnya jajaran yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kenotariatan di wilayah DKI Jakarta, memberikan penjelasan secara terbuka.

Sampai berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan tertulis dari Notaris D.Y. yang dapat mengonfirmasi atau membantah seluruh dalil tersebut.

Begitu pula belum terdapat keterangan resmi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris DKI Jakarta maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta mengenai status penanganan persoalan tersebut.

Karena itu, prinsip presumption of innocence, verifikasi dokumen, hak jawab, dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang tetap harus dikedepankan.

Namun, apabila pengaduan memang telah diterima secara resmi, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai status penanganannya.

Sebab, pengawasan profesi Notaris bukan semata persoalan internal organisasi. Jabatan Notaris berkaitan langsung dengan kepastian hukum masyarakat dan kepercayaan publik terhadap dokumen serta perbuatan hukum yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Kini bola berada pada pihak terkait: Notaris D.Y. untuk memberikan klarifikasi, Kantor Pertanahan untuk menjelaskan status proses pertanahan apabila dimintai konfirmasi, dan lembaga pengawas untuk memastikan apakah terdapat dasar pemeriksaan berdasarkan kewenangannya.

Publik menunggu satu hal sederhana: apakah laporan tersebut benar-benar diproses sesuai prosedur, atau justru berhenti.

Bea Cukai, BNN Dan Polri Bongkar Kasus Ketamin 800 Kg

Investigasihukumkriminal Batam – Operasi gabungan Bea Cukai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Bareskrim Polri, dan Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengungkap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Dalam operasi pengawasan di wilayah Kepulauan Riau dan Perairan Natuna tersebut, aparat gabungan mengamankan sekitar 800 kilogram ketamin dari kapal MV Fuchangxing 1.

Selain menyita ratusan kilogram ketamin, operasi gabungan itu juga melibatkan penindakan terhadap kapal MT Ashley yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan hasil analisis pola pelayaran dan informasi intelijen.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengatakan keberhasilan penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama dan pertukaran informasi antarlembaga dalam mengawasi berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Djaka, pengawasan laut membutuhkan koordinasi yang kuat karena jalur perairan dapat dimanfaatkan oleh berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran.

“Pengawasan laut membutuhkan koordinasi yang kuat, karena berbagai bentuk pelanggaran dapat memanfaatkan jalur dan jenis sarana pengangkut yang sama. Informasi dari tiap-tiap instansi kami analisis bersama untuk menentukan target dan langkah operasi penindakan secara tepat. Sinergi ini penting untuk melindungi masyarakat serta menjaga kegiatan pelayaran dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Djaka, Selasa (1/9/2026).

Kapal Berisiko Tinggi Jadi Target Operasi

Penindakan terhadap MV Fuchangxing 1 dilakukan di Perairan Anambas pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Operasi tersebut merupakan hasil joint operation dan joint analysis targeting yang dilakukan Bea Cukai bersama BNN RI, Bareskrim Polri, dan Polda Kepri.

Berdasarkan hasil analisis bersama, MV Fuchangxing 1 teridentifikasi sebagai kapal kargo berisiko tinggi yang beroperasi di kawasan Asia.

Tim gabungan juga menemukan adanya indikasi kegiatan ship-to-ship transfer (STS) berdasarkan analisis terhadap rute pelayaran kapal tersebut dengan kapal MT Ashley.

Berbekal hasil penargetan tersebut, Satgas Kapal Patroli BC 30005 kemudian bergerak dan berhasil menemukan MV Fuchangxing 1 di wilayah Perairan Anambas.

Dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan sebanyak 40 karung ketamin dengan berat total sekitar 800 kilogram.

10 Kru Kapal Diamankan

Selain barang bukti ketamin, aparat gabungan turut mengamankan 10 anak buah kapal (ABK) dari MV Fuchangxing 1.

Kesepuluh kru tersebut terdiri dari sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan.

Mereka diduga memiliki peran dalam pengendalian kargo yang berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional.

Terhadap para kru tersebut, penyidik menduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar.

Pemeriksaan terhadap kapal dan para kru masih terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

MT Ashley Diperiksa, Mesin Vacuum Seal Ditemukan

Dalam pengembangan operasi, aparat juga melakukan pemeriksaan terhadap MT Ashley yang diduga memiliki keterkaitan berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Bea Cukai mengerahkan anjing pelacak K-9 untuk memeriksa seluruh bagian kapal.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan narkoba di dalam MT Ashley.

Namun, aparat menemukan sebuah mesin vacuum seal yang diduga berkaitan dengan informasi dari pengakuan kru kapal.

Berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, kapal tersebut disebut pernah digunakan untuk kegiatan dropping narkoba di wilayah Taiwan dan Malaysia.

Selain itu, kapal tersebut juga diduga pernah digunakan sebagai sarana pengepakan narkoba di tengah laut.

Kasus Diserahkan ke Bareskrim Polri

Saat ini, Bea Cukai telah menyerahkan para pihak yang diamankan beserta seluruh barang bukti kepada Bareskrim Polri untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang diserahkan termasuk kapal MV Fuchangxing 1 dan MT Ashley.

Sepuluh ABK MV Fuchangxing 1, yang terdiri dari sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sementara enam ABK MT Ashley yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Djaka menegaskan Bea Cukai akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi dalam menghadapi pola kejahatan yang memanfaatkan jalur laut Indonesia.

Penguatan tersebut dilakukan melalui joint analysis dan joint operation bersama TNI, BNN, BIN, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya.

Upaya pengawasan juga didukung dengan pertukaran intelijen secara cepat, jaringan kepabeanan internasional, metode controlled delivery, armada patroli laut, teknologi x-ray, hingga unit K-9 yang ditempatkan di berbagai titik rawan.

Pengawasan dilakukan di bandara, pelabuhan, kantor pos, hingga kawasan perbatasan yang memiliki potensi menjadi jalur penyelundupan.

Selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga terus mendorong upaya pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan berbagai indikasi penyelundupan.

Kolaborasi antarlembaga tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden untuk melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai aturan.

“Kami menegaskan bahwa kapan pun dibutuhkan, Bea Cukai siap mendukung BNN, Polri, dan seluruh aparat penegak hukum. Penindakan ini membuktikan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kekuatan nyata untuk melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia,” tutup Djaka.

Sindikat Lintas Negara Diduga Terlibat, 800 Kg Ketamin Diamankan

Kapolres Priok Turun Langsung Cek SPPG Pastikan Food Safety Dan Standar Operasional

Investigasihukumkriminal Jakarta – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan pemeriksaan dan  pengecekan langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029 Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pada Selasa (1/9/2026).

Kegiatan pemeriksaan, pengecekan dan  pemantauan ini dilaksanakan di lokasi SPPG yang berada di wilayah Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan Cibitung Kab. Bekasi, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta memenuhi aspek keamanan pangan (food safety).

Dalam kegiatan tersebut juga tampak hadir Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok Ny. Aurora Fajri, Wakil Ketua Bhayangkari, Pengurus Bhayangkari, Kabag SDM, Kasiwas, Kasihumas, Kasipropam dan Ny. Lenny Dery, Ny. Julie Mukhlis serta Kepala SPPG Rawa Badak Utara, Kepala SPPG Wanasari yang turut mendampingi Kapolres melakukan pengecekan SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029.

Momentum ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung Program Gizi untuk Anak yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan peningkatan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Priok, Kabag SDM, Kasiwas, Kasihumas, Kasipropam didampingi Kepala SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029, melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari proses pengolahan bahan makanan, tahapan memasak, penyajian, pengemasan hingga mekanisme distribusi.

Selain itu, Kapolres juga berinteraksi langsung dengan para petugas untuk memastikan setiap tahapan kerja dilaksanakan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan bahwa kualitas harus menjadi prioritas utama dalam operasional SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan langsung ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam memberikan pelayanan terbaik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses berjalan profesional dan higienis. Pengolahan makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang standar kesehatan, keamanan, serta manfaat gizinya bagi penerima,” ujarnya.

Dengan pengecekan langsung tersebut, SPPG Rawa Badak Utara 04 dan SPPG Wanasari 029, diharapkan operasional SPPG  Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin optimal, profesional, serta mampu mendukung program ketahanan pangan Polri secara berkelanjutan.

Polri Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla Di Seluruh Wilayah

Investigasihukumkriminal Jakarta – Polri memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi masih adanya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Penguatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kapolda. Melalui telegram tersebut, jajaran Polda diperintahkan mengambil sejumlah langkah strategis dan terpadu dalam mencegah serta menanggulangi karhutla di wilayah masing-masing.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dimulai melalui langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.

“Polri memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla dengan mengedepankan kesiapsiagaan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan menjadi langkah utama agar potensi kebakaran dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas,” ujar Trunoyudo.

Dalam telegram tersebut, jajaran Polda diminta menetapkan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melakukan moratorium terhadap peraturan yang masih memberikan ruang terhadap praktik tersebut.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, serta pihak terkait lainnya diperkuat untuk melaksanakan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” katanya.

Langkah pencegahan juga dilakukan melalui pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan, serta mempersiapkan relawan tanggap api yang akan dibina dan dilatih dalam pengendalian karhutla.

Di sisi kesiapsiagaan, Polri menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di masing-masing Polres untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana. Pelatihan bagi anggota Satbrimob dan Samapta juga dilakukan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi karhutla, termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa II maupun pelaksanaan operasi kontinjensi sebagai power on hand Polda.

Trunoyudo menuturkan, upaya penanganan karhutla juga memperhatikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk terhadap aktivitas pendidikan dan kondisi psikologis warga terdampak.

“Polri juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla, pembentukan kelas aman asap bagi pelajar agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan, serta pendampingan psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Penanganan karhutla harus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, patroli terpadu terus dilakukan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polda juga diperintahkan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) guna mencegah, mengantisipasi, dan menanggulangi karhutla.

Terhadap setiap pelanggaran, Polri akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui sanksi administratif, denda, maupun pidana secara tegas dan terukur terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Penegakan hukum tetap menjadi bagian dari upaya Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan. Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, secara profesional, proporsional, dan terukur,” kata Trunoyudo.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memastikan pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu, mulai dari kesiapan personel dan sarana prasarana, pemetaan serta patroli di wilayah rawan, pelibatan masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Efendi Resmi Pimpin PN Jakarta Timur Gantikan Iwan Anggoro Warsita

Investigasihukumkriminal Jakarta, — Kepemimpinan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur Kelas IA Khusus resmi berganti. Efendi, S.H. dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua PN Jakarta Timur, menggantikan Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum. Senin, 31/08/2026

Pelantikan digelar melalui Sidang Luar Biasa Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, dan Serah Terima Jabatan di Aula Ansyahrul/Ruang Auditorium Lantai 6 Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta, Jalan Letjen R. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nugroho Setiadji, S.H.

Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di salah satu pengadilan negeri dengan aktivitas perkara dan pelayanan publik yang cukup tinggi di wilayah DKI Jakarta.

Sebelum dilantik sebagai Ketua PN Jakarta Timur, Efendi tercatat menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan kedinasannya di lingkungan peradilan sebelum menerima amanah memimpin PN Jakarta Timur.

Sementara itu, Iwan Anggoro Warsita sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Timur. Ia dilantik menduduki jabatan tersebut pada 24 Oktober 2025 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nugroho Setiadji.

Dalam perkembangan selanjutnya, Iwan Anggoro Warsita mendapat penugasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar. Pergantian jabatan tersebut kemudian diikuti dengan serah terima kepemimpinan kepada Efendi.

Sebagai ketua baru, Efendi kini memiliki tanggung jawab memastikan penyelenggaraan administrasi peradilan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas aparatur pengadilan berjalan sesuai ketentuan.

Tantangan tersebut mencakup menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, efektivitas administrasi perkara, serta penerapan tata kelola peradilan yang profesional dan akuntabel.

Pergantian kepemimpinan juga menjadi momentum untuk memperkuat prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan independensi peradilan dalam pelaksanaan tugas PN Jakarta Timur.

Serah terima jabatan sekaligus menjadi awal bagi Efendi untuk melanjutkan program yang telah berjalan serta melakukan penguatan terhadap pelayanan dan tata kelola pengadilan sesuai kewenangan dan kebijakan yang berlaku.

Pergantian pimpinan pengadilan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan penataan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk memastikan informasi mengenai dasar mutasi, nomor keputusan, serta riwayat penugasan pejabat, rujukan utama tetap berasal dari dokumen dan keterangan resmi Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi terkait.

Lima Besar Calon Ketum PBNU Diperiksa Gus Kikin Teratas Dengan 472 Suara

investigasihukumkriminal , Jombang | Lima nama dengan perolehan suara tertinggi dalam aspirasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki tahap pemeriksaan administratif sebelum diajukan kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sekretariat Muktamar terlebih dahulu melakukan tabulasi dan mengurutkan seluruh nama yang memperoleh aspirasi dari muktamirin berdasarkan jumlah suara, mulai dari peraih suara terbanyak hingga paling sedikit.

Dari hasil tersebut, KH Abdul Hakim Mahfuz berada di posisi teratas dengan raihan 472 suara.

Empat nama lainnya yang masuk dalam lima besar adalah KH Mustafa Zulfa Mustafa dengan 262 suara, KH Abdus Salam Suhib dengan 261 suara, KH Yahya Kholil Staquf dengan 258 suara, dan KH Nusron Wahid yang memperoleh 207 suara.

Kelima nama tersebut selanjutnya tidak langsung diajukan kepada AHWA. Panitia terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk memastikan setiap calon memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU tahun 2026.

“Setelah kita tentukan lima besar, kita teliti dan tanyakan kepada yang bersangkutan apakah persyaratannya sesuai dengan Pasal 7 Tata Tertib pemilihan Ketua Umum PBNU,” ujar pimpinan sidang.

Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting sebelum lima nama hasil aspirasi disampaikan secara resmi kepada Rais Aam terpilih dan AHWA.

Dalam ketentuan tata tertib, calon Ketua Umum PBNU harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya pernah menjadi fungsionaris atau pengurus harian PBNU, PWNU, PCNU, ketua badan otonom NU, atau ketua lembaga NU di tingkat pusat.

Selain itu, calon tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga (ART) NU.

Calon juga tidak sedang atau pernah dalam kurun waktu satu tahun terakhir menjabat sebagai pengurus partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Persyaratan lainnya, calon tidak pernah dikenai tindakan organisatoris atau sanksi kepengurusan serta harus memperoleh persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih.

“Yang kita ajukan secara resmi kepada AHWA dan Rais Aam adalah calon yang memenuhi seluruh persyaratan tersebut,” tegas pimpinan sidang.

Setelah hasil tabulasi diumumkan, panitia meminta lima calon dengan perolehan suara tertinggi untuk naik ke panggung. Mereka dimintai keterangan dan memberikan klarifikasi terkait persyaratan pencalonan sebelum tahapan berikutnya dilanjutkan.

Adapun lima besar hasil aspirasi calon Ketua Umum PBNU, yakni KH Abdul Hakim Mahfuz dengan 472 suara, KH Mustafa Zulfa Mustafa 262 suara, KH Abdus Salam Suhib 261 suara, KH Yahya Kholil Staquf 258 suara, dan KH Nusron Wahid 207 suara.

Pimpinan sidang menegaskan seluruh proses pemilihan Ketua Umum PBNU harus diselesaikan pada hari yang sama. Sidang Muktamar ke-35 NU belum akan ditutup sebelum Ketua Umum PBNU terpilih secara definitif.

Setelah Ketua Umum PBNU ditetapkan, pimpinan sidang akan menyerahkan kepemimpinan sidang kepada Ketua Umum terpilih untuk melanjutkan tahapan pembentukan formatur.

Di hadapan para muktamirin, pimpinan sidang juga mengingatkan bahwa pengabdian kepada Nahdlatul Ulama tidak hanya dapat dilakukan melalui jabatan Ketua Umum PBNU.

Berbagai bidang dan posisi lain di lingkungan jam’iyah NU tetap menjadi ruang bagi warga Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat dan memberikan pengabdian terbaik kepada organisasi.

Patroli Perintis Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sasar Titik Rawan 3C Balap Liar dan Tawuran

Investigasihukumkriminal Jakarta – Satuan Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka mengantisipasi tindak kriminalitas 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), balap liar, tawuran, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan patroli dilaksanakan dengan melibatkan lima personel Satsamapta. Patroli menyasar sejumlah jalur dan kawasan yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Pelabuhan Nusantara, Jalan Nusantara I, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Pombo, dan Jalan Jampea.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua untuk melakukan patroli mobile sekaligus menyambangi sejumlah lokasi dan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada jam-jam rawan.

“Patroli ini kami laksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya 3C, serta mengantisipasi balap liar, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Kapolres.

Selama patroli, personel menyambangi sejumlah objek dan memberikan imbauan kepada petugas keamanan maupun masyarakat yang berada di kawasan pelabuhan. Personel mengingatkan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan.

Di Jalan Nusantara II, petugas memberikan imbauan kepada pihak PT RPS agar meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi potensi terjadinya tindak kriminalitas.

Sementara itu, di Jalan Raya Pelabuhan, personel menyampaikan imbauan kepada para sopir truk agar tidak mengonsumsi minuman keras, menjauhi aktivitas perjudian online, serta menjaga kebersihan dengan membuang puntung rokok pada tempatnya guna mencegah potensi terjadinya kebakaran di kawasan pelabuhan.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Pombo. Di lokasi tersebut, personel melakukan sambang dan berdialog dengan petugas keamanan (security) kade. Petugas mengingatkan agar keamanan di sekitar area kerja terus ditingkatkan serta melaksanakan patroli secara berkala untuk mencegah terjadinya Curat, Curas, dan Curanmor.

Personel juga mengingatkan apabila terjadi kejadian menonjol agar segera menghubungi dan melaporkannya kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, di Jalan Jampea, personel memberikan imbauan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) agar selalu berhati-hati dalam bekerja, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta bersama-sama menjaga keamanan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Kapolres menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, pekerja, petugas keamanan, dan para pengguna jalan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Jika menemukan potensi gangguan kamtibmas atau kejadian yang menonjol, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani dengan cepat,” tegas AKBP Alrasyidin Fajri.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh jalur yang menjadi sasaran patroli terpantau aman, tertib, dan lancar. Kegiatan Patroli Perintis Presisi tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pertarungan Kandidat AHWA NU Kian Sengit Lirboyo Bergerak

Investigasihukumkriminal Jombang – Dinamika penentuan kandidat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026 semakin memanas. Sejumlah nama ulama sepuh kini menjadi sorotan di tengah pembahasan tata tertib yang berlangsung dalam Komisi Organisasi Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Tarik-menarik kepentingan mencuat dalam pembahasan mengenai mekanisme dan komposisi kandidat AHWA. Di tengah proses tersebut, muncul dugaan adanya upaya dari salah satu kubu untuk tidak memasukkan sejumlah ulama dari lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo ke dalam jajaran kandidat AHWA.

Dua nama yang menjadi perhatian dalam dinamika tersebut adalah KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur. Keduanya disebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan agar tetap masuk dalam daftar kandidat AHWA Muktamar NU ke-35.

Informasi mengenai kemungkinan tidak masuknya dua ulama tersebut memicu reaksi dari sejumlah alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua PCNU maupun PCI NU dan hadir dalam arena pembahasan tata tertib.

Mereka disebut secara tegas menolak apabila KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur dikeluarkan dari daftar kandidat AHWA. Selain dua nama tersebut, muncul pula aspirasi agar KH Hasib Wahab turut dipertimbangkan untuk masuk dalam jajaran AHWA.

“Ada upaya untuk tidak memasukkan nama KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur. Kami menentang upaya tersebut, karena mereka adalah ulama khos dan sepuh yang banyak berjasa dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama,” ujar salah seorang Ketua PCNU asal Kalimantan yang meminta identitasnya tidak disebutkan di Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, proses penentuan anggota AHWA seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan kelompok maupun tarik-menarik kekuatan antar-kubu.

Ia menilai para ulama yang memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga tradisi, perjuangan, serta marwah Nahdlatul Ulama harus mendapatkan penghormatan dan tempat yang layak dalam mekanisme pemilihan tersebut.

“Ini bukan persoalan kubu. Ini menyangkut penghormatan kepada ulama sepuh dan bagaimana marwah NU tetap dijaga,” katanya.

Nama Rois Aam Masih Menjadi Perdebatan

Dinamika kandidat AHWA tidak hanya berkaitan dengan nama-nama ulama dari lingkungan Lirboyo. Posisi Rois Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar juga disebut masih menjadi bagian dari perdebatan di tengah pembahasan Muktamar NU ke-35.

Sejumlah pihak dikabarkan masih mendorong agar nama KH Miftakhul Akhyar tetap masuk dalam jajaran AHWA. Namun, dorongan tersebut disebut mendapat tanggapan berbeda dari sebagian peserta muktamar.

Perdebatan muncul seiring adanya dinamika kepengurusan PBNU pada periode sebelumnya ketika KH Miftakhul Akhyar berada dalam struktur kepemimpinan bersama KH Yahya Cholil Staquf.

Sebagian muktamirin menilai dinamika tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan figur-figur yang nantinya akan masuk dalam jajaran AHWA.

Meski demikian, seluruh nama yang berkembang hingga Sabtu pagi masih bersifat dinamis dan belum dapat dianggap sebagai daftar resmi maupun keputusan final.

Penetapan kandidat AHWA tetap menunggu mekanisme resmi yang disepakati dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

AHWA Jadi Penentu Strategis

AHWA memiliki posisi yang sangat strategis dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. Forum para ulama tersebut memiliki peran penting dalam mekanisme penentuan Rois Aam PBNU.

Karena itu, pembentukan dan komposisi anggota AHWA menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam seluruh rangkaian Muktamar NU ke-35.

Tarik-menarik nama ulama yang kini terjadi menunjukkan bahwa proses penentuan AHWA tidak sekadar menjadi persoalan administratif. Lebih jauh, proses tersebut berkaitan dengan arah kepemimpinan, legitimasi ulama, serta masa depan organisasi Nahdlatul Ulama.

Dengan semakin intensnya pembahasan di Komisi Organisasi, perhatian para muktamirin kini tertuju pada rumusan tata tertib dan mekanisme pemilihan AHWA yang akan disepakati.

Nama-nama ulama sepuh yang kini menjadi perbincangan diperkirakan masih akan terus mengalami dinamika hingga keputusan resmi Muktamar NU ke-35 ditetapkan.

Pertarungan gagasan dan tarik-menarik kandidat AHWA pun menjadi salah satu isu paling penting yang mewarnai perjalanan Muktamar NU tahun 2026 di Jombang.

Maulid Nabi Di PN Jakarta Timur Diisi Tausiyah Dan Santunan Anak Yatim

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Insan Peradilan yang Jujur, Amanah, Berintegritas dan Berkeadilan.”

Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan.

Kegiatan dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc., serta jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Muhamad Arya Ardiansyah dan sari tilawah yang disampaikan Kasmawati, S.H., M.H.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Dalam suasana penuh kekhidmatan, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah atau siraman rohani yang disampaikan Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc. Tausiyah tersebut menjadi bagian utama kegiatan untuk mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran dari akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Nilai jujur, amanah, integritas, dan keadilan menjadi pesan penting dalam peringatan tersebut. Nilai-nilai itu dinilai relevan dengan tugas aparatur peradilan yang memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan pelayanan dan penegakan hukum secara profesional.

Selain tausiyah, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim. Penyerahan santunan dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan foto bersama.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc., kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk terus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, amanah, profesionalitas, dan keadilan.

Semangat keteladanan Rasulullah SAW diharapkan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga insan peradilan mampu memberikan pelayanan hukum yang berintegritas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Ini bahwa kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk meneladani akhlak karena berkaitan dengan nilai-nilai yang harus kita laksanakan di pegawai negeri yaitu nilai-nilai kejujuran kemudian amanah kemudian berintegritas dan perkadilan sehingga diharapkan dengan mencontoh dari suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat melaksanakan nilai-nilai apa saja pelaksanaan berikutnya atau seperti apa ini Kebetulan kita dari mushola Al Ikhlas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kita juga memberikan sambungan kepada anak yatim juga kemudian kita ada agenda untuk Jumat barokah dan setiap 2 minggu pengajian secara rutin di mushola yang mengundang ustad anak yatimnya ada berapa Pak ada  dari Yayasan yasaber Bekasi, ungakp Subchi Eko Putro, S.H., M.H.,

Dan di tambahkan Dr. Syofia Marlianti Tambunan. S.H.M.H.menyampaikan agar semua warga pernah Pengadilan Negeri Bekasi juga dapat mencontoh Suri teladan dan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad sehingga kita dapat menjadi sebagai insan peradilan yang punya amanah punya keadilan berintegritas sehingga diharapkan bagi seluruh pencari keadilan di pengadilan negeri Jakarta Timur ini dapat mendapatkan yang menjadi haknya seperti itu Jadi kami akan berusaha dengan momentum Maulid Nabi ini kami berusaha untuk menaladani sikap-sikap Nabi Muhammad sehingga kedepannya Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan merasa nyaman dan mendapatkan haknya sesuai dengan yang memang hadiah seperti itu itu ke depannya kami berusaha semakin lebih baik untuk dalam melayani dan lebih baik dalam memberikan keadilan bagi seluruh warga pencari keadilan di pengadilan negeri Jakarta timur seperti itu.

KH Yahya Dorong NU Hadirkan Manfaat Nyata Bagi Rakyat Dan Negara

Investigasihukumkriminal Jombang — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa besarnya kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pesan tersebut disampaikan KH Yahya dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Kamis (27/8/2026).

Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet, para ulama, serta ribuan delegasi NU dari berbagai daerah, KH Yahya menekankan bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda organisasi. Forum tertinggi NU tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah perjuangan organisasi di tengah tantangan kehidupan bangsa yang semakin kompleks.

Menurut KH Yahya, kekuatan sosial Nahdlatul Ulama yang besar merupakan sebuah modal penting bagi bangsa. Namun, pada saat yang sama, besarnya jumlah warga NU juga melahirkan tanggung jawab yang tidak kecil.

Ia menyebut warga Nahdlatul Ulama di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 57 persen dari seluruh penduduk muslim Indonesia.

“Warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 57 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia,” kata KH Yahya.

Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai sekitar 244 juta jiwa, ia memperkirakan warga NU berjumlah lebih dari 120 juta orang.

Bagi KH Yahya, angka tersebut bukan sekadar gambaran besarnya sebuah organisasi. Lebih dari itu, jumlah tersebut merupakan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Ini adalah konstituensi yang sangat besar dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar,” ujarnya.

Atas dasar itulah, PBNU memandang NU harus membangun ikhtiar yang lebih kuat untuk menjalankan peran sosial dan kebangsaannya. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah.

KH Yahya menegaskan, NU tidak dapat berjalan sendiri apabila ingin memastikan berbagai ikhtiar yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Tidak ada jalan lain bahwa organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.

Namun, kerja sama yang dimaksud bukan sekadar hubungan formal antara organisasi dan kekuasaan. KH Yahya menekankan bahwa sinergi tersebut harus dibangun dalam kerangka menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

NU, kata dia, harus mampu mengoordinasikan berbagai ikhtiarnya dengan agenda pembangunan dan program pemerintah, sehingga kekuatan jaringan organisasi yang luas dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menjangkau masyarakat hingga ke lapisan bawah.

Karena itu, peningkatan kapasitas para pengurus dan kader NU menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Bagaimana ke depan para pengurus NU dapat dikembangkan kinerjanya, dikembangkan kapasitasnya, sehingga akan menjadi penghantar yang lebih efektif dalam membantu membawakan manfaat dari program-program dan agenda pemerintah untuk rakyat kepada rakyat,” tuturnya.

Meski menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah, KH Yahya juga mengingatkan bahwa NU memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan bangsa.

NU, menurutnya, harus ikut menjadi penyangga kehidupan sosial masyarakat dan memperkuat fondasi negara-bangsa melalui semangat ta’awun atau saling tolong-menolong.

Prinsip tersebut, kata KH Yahya, merupakan bagian penting dari warisan pemikiran para pendiri Nahdlatul Ulama.

Ia mengutip pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi NU yang menempatkan semangat tolong-menolong sebagai salah satu dasar penting dalam membangun kehidupan bersama.

Dalam masyarakat yang berlandaskan ta’awun, setiap orang tidak lagi semata-mata memikirkan siapa yang paling kuat atau siapa yang memiliki kedudukan tertinggi.

Sebaliknya, seluruh elemen diarahkan untuk membangun kerja sama demi kepentingan, kekuatan, dan kemuliaan bersama.

“Semua orang berpikir tentang kerja sama, tolong-menolong untuk kepentingan bersama, untuk kekuatan bersama, untuk kemuliaan bersama,” kata KH Yahya.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi titik tolak bagi penguatan kembali semangat ta’awun di tengah kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Ta’awun harus berkembang menjadi kekuatan sosial yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja,” ujarnya.

KH Yahya berharap nilai kebersamaan, kerja sama, dan saling membantu dapat menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan di masa depan.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia juga menyampaikan harapan agar pembukaan Muktamar ke-35 NU membawa keberkahan bagi perjalanan organisasi, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami berharap Bapak Presiden membuka Muktamar ini dan mudah-mudahan menjadi berkah kita semua,” pungkasnya.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, menjadi salah satu momentum strategis dalam menentukan arah perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut ke depan.

Di tengah kekuatan sosial yang begitu besar dan jaringan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, NU dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga semakin kuat dalam menghadirkan manfaat.

Pesan KH Yahya Cholil Staquf tentang sinergi dengan pemerintah dan penguatan semangat ta’awun menjadi penegasan arah tersebut: bahwa kebesaran NU harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab, kerja sama, serta pengabdian nyata untuk rakyat, bangsa, dan negara.