Semarak HUT Kemerdekaan RI PMJ Merdeka Bersama Masyarakat Polres Priok Gelar Donor Darah Untuk Masyarakat

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus menyemarakkan rangkaian kegiatan Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat Tahun 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan donor darah pada Selasa (11/8/2026).

Donor Darah dilaksanakan di Aula Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melibatkan personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama tim Palang Merah Indonesia (PMI).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus wujud nyata semangat kebersamaan dalam memperingati HUT RI ke-81.

“Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi Polres Pelabuhan Tanjung Priok kepada masyarakat. Melalui setetes darah yang kita donorkan, diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar  AKBP Fajri.

Dalam pelaksanaannya, tercatat sebanyak 110 orang calon donor yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari jumlah tersebut hadir sebanyak 88 orang terdaftar sebagai pendonor, sementara 63 orang dinyatakan berhasil melakukan donor darah dan 25 orang batal melakukan donor karena tidak memenuhi persyaratan medis setelah melalui proses pemeriksaan.

Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat, Donor Darah  didukung sejumlah petugas, di antaranya Ipda Sri Puji Astuti, S.Farm., Penata dr. Dewi Lydia Arianna Manullang, Brigadir Yunus Reza H., Briptu Kurnia Wahyu A., Briptu Dinda Puspita Rahardjo, A.Md.Keb., serta Tim PMI DKI Jakarta.

Kapolres menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti donor darah diharapkan dapat terus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk terus membangun kepedulian, kebersamaan, dan semangat membantu sesama,” tambahnya.

JJOS Jaga Kamtibmas Di Muara Angke Bhabinkamtibmas Sambangi Warga Yang Laksanakan Siskamling

Investigasihukumkriminal Jakarta — Dalam rangka JJOS menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Bhabinkamtibmas Muara Angke, Aiptu Moh. Sutiyono, melaksanakan kegiatan kunjungan dan sambang kepada warga yang tengah melaksanakan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di RT 06/RW 01, Muara Angke, wilayah hukum Polsek Kawasan Sunda Kelapa, pada Rabu (12/8/2026) dini hari.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya kepolisian meningkatkan kehadiran dan kedekatan dengan masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Dalam kesempatan tersebut, Aiptu Moh. Sutiyono menyampaikan sejumlah imbauan kepada warga agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

“Kami mengimbau kepada warga agar secara rutin melakukan kontrol dan meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada jam-jam rawan, sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pencurian maupun gangguan kamtibmas lainnya,” ujar Aiptu Moh. Sutiyono.

Selain itu, warga juga diingatkan untuk menjaga kerukunan, kekompakan, serta menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul melalui musyawarah dan mufakat.

“Apabila terjadi permasalahan di lingkungan, mari kita selesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jangan sampai ada tindakan main hakim sendiri yang justru dapat menimbulkan persoalan baru,” imbaunya.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan warga agar menjauhi minuman keras, obat-obatan terlarang, dan narkoba, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan dengan beragam modus yang dapat merugikan masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga keamanan dan kekondusifan wilayah Muara Angke agar tetap aman dan nyaman,” tambahnya.

Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami gangguan kamtibmas.

“Apabila terjadi gangguan kamtibmas, segera hubungi layanan Polisi 110, laporkan ke kantor polisi terdekat, atau dapat menghubungi Bhabinkamtibmas setempat,” pungkas Aiptu Moh. Sutiyono.

Kegiatan sambang dan kunjungan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara kepolisian dan warga dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Muara Angke.

Rokok Ilegal Diamankan Di Pelabuhan Tanjung Priok Negara Berpotensi Rugi Rp.6,68 Miliar

Investigasihukumkriminal Jakarta — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok hadiri Konferensi Pers, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama jajaran terkait berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 8.960.000 batang rokok ilegal yang dikemas dalam dua kontainer berhasil diamankan dalam penindakan tersebut.

Konferensi pers khasil penindakan tersebut digelar di TPS Multi Terminal Indonesia (CDC Banda), Pelabuhan Tanjung Priok, dan dihadiri sejumlah pejabat serta instansi terkait di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Selasa, 11/08/2026

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Tanjung Priok Yandri Trisaputra, serta Sekretaris Perusahaan PT Multi Terminal Indonesia Sucahyo.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

“Penindakan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Djaka Budhi Utama.

Petugas Bea dan Cukai kemudian melakukan pengawasan dan mengidentifikasi dua kontainer yang dalam dokumen pemberitahuannya tercatat mengangkut pipa dan baja ringan. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas melakukan pengamanan dan pemeriksaan menggunakan X-Ray.

Pada 10 Agustus 2026, petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan sebanyak 8.960.000 batang rokok yang tidak dilengkapi pita cukai.
Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang diperkirakan mencapai sekitar Rp13,3056 miliar, sementara potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp6,68416 miliar.

Djaka menyebutkan, pengiriman rokok ilegal tersebut menggunakan modus yang relatif baru, yakni memanfaatkan jalur kereta api.
Ini merupakan modus baru. Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan karena tugas Bea Cukai adalah mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan target pemerintah,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, maupun mendistribusikan produk hasil tembakau ilegal karena selain melanggar ketentuan hukum, peredaran barang tersebut juga berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menegaskan komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk terus memperkuat sinergi dengan Bea Cukai dalam memberantas operedaran rokok ilegal.

“Kami siap bersinergi dengan Bea Cukai. Ini sesuai dengan kebijakan nasional, karena pelanggaran seperti ini berpotensi mengganggu penerimaan anggaran negara,” kata Alrasyidin.

Menurutnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok juga siap mendukung upaya penindakan melalui analisis dan pertukaran informasi untuk membantu Bea Cukai dalam mengungkap kasus-kasus serupa.
“Kami siap melakukan berbagai upaya, termasuk analisis, untuk membantu Bea Cukai dalam melakukan penindakan-penindakan selanjutnya,” tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bea Cukai menyampaikan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal melalui modus pengiriman menggunakan jalur kereta api tersebut merupakan temuan pertama dengan modus serupa.

Terkait bagaimana barang ilegal tersebut dapat lolos dalam proses pengiriman, Bea Cukai menyatakan masih akan melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut.
Bea Cukai juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, hampir 1,2 miliar batang rokok ilegal telah berhasil digagalkan peredarannya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah konferensi pers, para tamu undangan bersama awak media melakukan peninjauan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Kegiatan kemudian berakhir dalam keadaan aman, lancar, terkendali, dan kondusif.

Penindakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bea Cukai dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara di sektor cukai.

JJOS Police Goes To School Kapolres Priok Ajak Pelajar SMPN 261 Muara Angke Jauhi Tawuran Dan Narkoba

Investigasihukumkriminal Jakarta — Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si. menggelar kegiatan JJOS Police Goes To School di SMPN 261 Muara Angke, Jakarta Utara,JJOS Police Goes To School menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam membina sekaligus memberikan motivasi kepada para pelajar agar mampu menjaga diri dan tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Selasa, 11/08/2026

AKBP Fajri hadir bersama sejumlah pejabat utama Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan rombongan disambut oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN 261 Muara Angke, Abdur Rohman, S.Pd., beserta para guru dan siswa.

Kapolres bersama rombongan kemudian melaksanakan salat Dzuhur berjamaah bersama guru dan siswa SMPN 261 Muara Angke. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian motivasi dan penyuluhan kepada para pelajar.

Dalam arahannya, AKBP Alrasyidin Fajri mengingatkan para siswa agar bersungguh-sungguh dalam belajar serta membangun karakter yang baik sejak dini.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa diandalkan dan dikenang dengan baik,” pesan AKBP Alrasyidin Fajri kepada para siswa.

Ia juga menjelaskan bahwa kualitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga pola pikir, keterampilan, serta adab dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

“Manusia dinilai dari tiga aspek, yaitu pola pikirnya, keterampilannya, serta adab dan tingkah lakunya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres turut memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai berbagai ancaman yang dapat mengganggu masa depan mereka, khususnya tawuran dan penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, lingkungan pergaulan dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dan masa depan seorang pelajar. Karena itu, para siswa diminta berani menolak setiap ajakan yang dapat membawa mereka kepada tindakan negatif.

“Akan ada ajakan-ajakan yang tidak baik, seperti tawuran dan menggunakan narkoba. Ajakan tersebut dapat memengaruhi masa depan kalian,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan para siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan dan tetap fokus mengejar cita-cita.

“Jangan rusak masa depanmu dengan perilaku yang kurang terpuji. Jagalah diri, jauhi tawuran dan narkoba, serta fokuslah belajar untuk meraih cita-cita,” pesan AKBP Alrasyidin Fajri.

Kegiatan Police Goes to School ini merupakan salah satu program kepolisian yang bertujuan mendekatkan Polri dengan kalangan pelajar sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi muda.

Selain memberikan motivasi belajar, kegiatan tersebut juga menjadi sarana penyuluhan untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai bentuk kenakalan remaja lainnya.

Kajari Baru Sumbawa Barat Dilantik Mahfuddin Cakra Saputra Dituntut Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Investigasihukumkriminal Sumbawa Barat, – Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., M.H., resmi dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat. Penugasan tersebut merupakan bagian dari mutasi dan promosi pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Penunjukan Mahfuddin sebagai Kajari Sumbawa Barat menandai babak baru dalam perjalanan kariernya di institusi Adhyaksa. Sebelum memperoleh amanah tersebut, ia tercatat menjalankan sejumlah tugas pada bidang yang berkaitan dengan pembinaan maupun penanganan perkara pidana khusus.

Berdasarkan riwayat penugasan yang disampaikan, Mahfuddin sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, ia kemudian mendapat penugasan sebagai Koordinator pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kini, pengalaman yang diperolehnya dari sejumlah penugasan tersebut menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat.

Sementara itu, pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) saat ini dijabat oleh Wahyudi, S.H., M.H. Dalam struktur penegakan hukum di wilayah tersebut, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat berada dalam koordinasi Kejaksaan Tinggi NTB.
Memiliki Tanggung Jawab Strategis

Sebagai Kajari Sumbawa Barat, Mahfuddin tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam aspek penegakan hukum pidana. Jabatan tersebut mencakup berbagai bidang kerja kejaksaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pemerintahan daerah.

Kejaksaan Negeri menjalankan fungsi di bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, serta pembinaan internal. Karena itu, kepemimpinan seorang Kajari dituntut mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pelayanan kepada masyarakat, dan penguatan tata kelola internal.

Di bidang pidana umum, kejaksaan mempunyai kewenangan dalam proses penuntutan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pada bidang pidana khusus, perhatian publik umumnya tertuju pada perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya yang menjadi kewenangan kejaksaan.

Pada sisi lain, bidang intelijen memiliki fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, termasuk kegiatan pengamanan dan penggalangan serta penyelidikan intelijen sesuai ketentuan hukum.
Adapun bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran dalam memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada negara atau pemerintah maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan hukum dari kejaksaan.
Tantangan Penegakan Hukum

Penempatan pejabat baru di daerah tentu membawa tantangan tersendiri. Sumbawa Barat memiliki dinamika pembangunan, pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.

Dalam kondisi tersebut, Kejari Sumbawa Barat dituntut mampu menjalankan penegakan hukum secara profesional sekaligus menjaga agar proses hukum tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan.

Penanganan perkara, khususnya perkara yang berpotensi mendapat perhatian publik, membutuhkan kehati-hatian. Setiap proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang sah serta tetap menghormati hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.

Prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil penindakan, tetapi juga menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Pengawalan Pembangunan dan Pencegahan Korupsi

Selain menjalankan kewenangan penuntutan, Kejaksaan Negeri juga mempunyai peran dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan tertib hukum.

Pendampingan maupun bantuan hukum kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Pendampingan hukum bukan berarti memberikan kekebalan terhadap tindakan yang berpotensi melanggar hukum, melainkan memastikan aspek hukum dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara tepat.

Di sisi lain, upaya pencegahan tindak pidana korupsi tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Pencegahan dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, penguatan kesadaran hukum, serta langkah-langkah lain yang sesuai dengan kewenangan kejaksaan.

Dalam konteks tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting. Setiap penggunaan kewenangan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan kepentingan publik.
Pengalaman di Bidang Pidana Khusus

Pengalaman Mahfuddin dalam menjalankan tugas pada bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi salah satu bagian dari rekam penugasannya sebelum dipercaya memimpin Kejari Sumbawa Barat.

Namun, jabatan Kajari memiliki cakupan tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan tugas pada satu bidang tertentu. Seorang Kajari harus mampu mengkoordinasikan seluruh bidang yang berada dalam struktur kejaksaan sekaligus memastikan setiap jajaran menjalankan tugas sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, tantangan bagi Mahfuddin bukan hanya berkaitan dengan penanganan perkara pidana khusus, tetapi juga bagaimana membangun koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan menjaga hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah tanpa mengurangi independensi dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum.
Kepercayaan Publik Menjadi Ukuran

Pergantian atau mutasi pejabat kejaksaan pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier aparatur kejaksaan. Namun, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan seorang Kajari pada akhirnya akan terlihat dari kinerja institusi yang dipimpinnya.

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses, profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.

Kepercayaan publik juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kejaksaan menangani setiap perkara secara objektif. Tidak boleh ada kesan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan tekanan, kepentingan tertentu, atau perlakuan berbeda terhadap pihak yang berperkara.

Karena itu, integritas aparatur menjadi salah satu fondasi utama. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, baik terhadap perkara yang mendapat perhatian besar maupun perkara yang tidak menjadi sorotan publik.
Menanti Langkah Baru

Dengan pengalaman yang telah diperoleh dari sejumlah penugasan sebelumnya, Mahfuddin Cakra Saputra kini menghadapi tanggung jawab baru sebagai Kajari Sumbawa Barat.

Masyarakat tentunya akan menunggu bagaimana kepemimpinannya diterjemahkan dalam bentuk program dan kinerja nyata. Penanganan perkara, pelayanan hukum, pencegahan korupsi, penguatan internal, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dari tugas yang harus dijalankan.

Di sisi lain, publik juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Kritik dan kontrol masyarakat merupakan bagian dari mekanisme demokratis sepanjang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dengan demikian, penempatan Mahfuddin sebagai Kajari Sumbawa Barat bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga membawa harapan terhadap penguatan institusi penegak hukum di daerah.

Ke depan, kinerja Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat akan menjadi tolok ukur apakah amanah tersebut dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketua PA Jakarta Pusat Perkuat Komunikasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian Marwah Peradilan Tetap Dijaga

Investigasihukumkriminal Jakarta Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili Kapolres.

Pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepemimpinan baru sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara lembaga peradilan dan kepolisian.

Namun, penguatan hubungan antarlembaga tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Sinergi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang dapat memengaruhi proses peradilan atau mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi.

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu aspek penting yang harus tetap dijaga. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk kepentingan pelayanan serta pelaksanaan tugas, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap proses hukum maupun putusan pengadilan.

Di sisi lain, persoalan integritas juga menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Upaya pencegahan suap dan penyalahgunaan kewenangan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya melalui slogan, tetapi juga melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat diuji secara terbuka.

PA Jakarta Pusat diketahui mendorong penerapan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik suap sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat sebagai upaya membangun komunikasi lintas institusi. Meski demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata pada intensitas pertemuan atau hubungan antarpejabat, melainkan pada sejauh mana koordinasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi independensi penegakan hukum.

Penguatan integritas juga menuntut adanya komitmen bersama untuk menutup ruang bagi praktik transaksional, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat bergantung pada sikap profesional dan objektif para aparaturnya.

Silaturahmi antarlembaga pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang terbangun perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang profesional, transparan, serta tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi.

Dengan prinsip tersebut, hubungan antara Pengadilan Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian di Jakarta Pusat dapat berjalan secara konstruktif sekaligus tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan kepentingan pencari keadilan.

Ketua PA Jakarta Pusat Bangun Komunikasi Dengan Kejari Dan Polres Integritas Jadi Fondasi Sinergi

Investigasihukumkriminal Jakarta, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili Kapolres.

Pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepemimpinan baru sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara lembaga peradilan dan kepolisian.

Namun, penguatan hubungan antarlembaga tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Sinergi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang dapat memengaruhi proses peradilan atau mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi.

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu aspek penting yang harus tetap dijaga. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk kepentingan pelayanan serta pelaksanaan tugas, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap proses hukum maupun putusan pengadilan.

Di sisi lain, persoalan integritas juga menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Upaya pencegahan suap dan penyalahgunaan kewenangan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya melalui slogan, tetapi juga melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat diuji secara terbuka.

PA Jakarta Pusat diketahui mendorong penerapan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik suap sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat sebagai upaya membangun komunikasi lintas institusi. Meski demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata pada intensitas pertemuan atau hubungan antarpejabat, melainkan pada sejauh mana koordinasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi independensi penegakan hukum.

Penguatan integritas juga menuntut adanya komitmen bersama untuk menutup ruang bagi praktik transaksional, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat bergantung pada sikap profesional dan objektif para aparaturnya.

Silaturahmi antarlembaga pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang terbangun perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang profesional, transparan, serta tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi.

Dengan prinsip tersebut, hubungan antara Pengadilan Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian di Jakarta Pusat dapat berjalan secara konstruktif sekaligus tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan kepentingan pencari keadilan.

Tingkatkan Kesiapsiagaan Personel Melalui Latihan Peningkatan Kemampuan Dalmas

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta kemampuan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumat, 07/08/2026

Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut mengacu pada Surat Perintah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 6 Agustus 2026.

Latihan dipimpin oleh Kasatsamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Aries Arianto, S.H., dengan instruktur dari Satsamapta, yaitu Ipda Sahat Mangiring Sihombing, S.H., Aiptu Purwanto, S.H., dan Aipda Kasmito.

Sebanyak 50 personel mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri atas Tim Negosiator Polwan, Tim Dalmas Awal, Tim Dalmas Lanjut, serta massa simulasi (bullsuit). Seluruh peserta mengikuti rangkaian latihan secara serius dan penuh semangat guna meningkatkan kemampuan teknis maupun kerja sama tim.

Adapun materi yang diberikan meliputi kemampuan public speaking bagi Tim Negosiator Polwan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, formasi Dalmas Awal beserta teknik penggunaan tali Dalmas, formasi Dalmas Lanjut menggunakan perlengkapan lengkap berupa tongkat dan tameng, hingga simulasi terpadu pengendalian massa yang melibatkan Negosiator Polwan, Dalmas Awal, dan Dalmas Lanjut.

Melalui latihan ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen membangun personel Dalmas yang profesional, tangguh, disiplin, serta siap digerakkan kapan pun dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa “Latihan peningkatan kemampuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kesiapsiagaan personel Dalmas agar selalu profesional, terampil, dan responsif dalam menghadapi setiap dinamika situasi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan ini juga bertujuan memperkuat jiwa korsa, kekompakan, serta sinergi antarpersonel sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara efektif, humanis, dan sesuai prosedur.”

Dengan terselenggaranya latihan tersebut, diharapkan seluruh personel Dalmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin siap menjalankan tugas pengamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal.

Nakes Puskesmas Cianjur Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Pantas Terhadap Pasien

Investigasihukumkriminal, Cianjur – Peristiwa tenaga kesehatan (nakes) yang menghina pasien BPJS kembali mencuat dan menuai kecaman dari sejumlah masyarakat. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak nakes yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di beberapa daerah, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kamis, 06/08/2026

Salah satu contoh terjadi di puskesmas di Kabupaten Cianjur. Seorang pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan gusi mengaku kecewa atas ucapan, pelayanan dan tutur kata nakes yang dianggap kurang berkenan. Alih-alih memberikan pelayanan, pasien tersebut justru diarahkan untuk segera melakukan rujukan ke salah satu rumah sakit sebelum ada tindakan medis di puskesmas.

Kejadian ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien dan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya mengedepankan sikap ramah, empati, dan profesionalisme.

Masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar pelayanan BPJS benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga bagaimana nakes menjaga etika komunikasi dengan pasien. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS terkikis akibat perilaku oknum yang tidak mencerminkan semangat pelayanan publik.

Kolaborasi PA Jakarta Pusat dan KJRI Johor Bahru Permudah Layanan Isbat Nikah Bagi WNI

Investigasihukumkriminal Johor Bahru – Pengadilan Agama Jakarta Pusat kembali menghadirkan layanan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri melalui penyelenggaraan sidang isbat nikah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan peradilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum memiliki penetapan pengadilan atas perkawinannya.

Sidang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., bersama majelis hakim dengan dukungan KJRI Johor Bahru. Melalui layanan tersebut, para pemohon memperoleh kesempatan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan secara agama sehingga dapat menjadi dasar pencatatan resmi sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Pada hari pertama, Rabu (5/8), terdapat 15 perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan. Sebanyak 14 pemohon hadir, sementara satu perkara dinyatakan gugur karena ketidakhadiran pemohon. Dari perkara yang diperiksa, sebagian telah diputus pada hari yang sama, sedangkan satu perkara ditunda ke hari berikutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Persidangan berlanjut pada Kamis (6/8) dengan agenda pemeriksaan 13 perkara baru serta satu perkara lanjutan dari hari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, dua perkara kembali dinyatakan gugur karena para pemohon tidak hadir, sementara seluruh perkara yang memenuhi syarat berhasil diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

Secara keseluruhan, selama dua hari pelaksanaan sidang, majelis hakim mengabulkan 25 permohonan isbat nikah. Adapun tiga perkara dinyatakan gugur akibat ketidakhadiran para pemohon dalam persidangan.

Muhammad Aliyuddin mengatakan, penyelenggaraan sidang isbat nikah di luar negeri merupakan bentuk komitmen pengadilan untuk memastikan layanan hukum tetap dapat diakses oleh WNI di mana pun berada. Menurutnya, kehadiran negara melalui pelayanan peradilan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja maupun menetap di luar Indonesia.

Di sela kegiatan, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga mengunjungi sekolah binaan KJRI Johor Bahru. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar terus bersemangat menempuh pendidikan, menjaga disiplin, serta mempertahankan rasa cinta terhadap tanah air meskipun berada di luar negeri.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia sebagai representasi bangsa di kancah internasional. Karena itu, para pelajar diharapkan mampu menunjukkan karakter yang berintegritas, berprestasi, dan membawa citra positif Indonesia.

Pelaksanaan sidang isbat nikah ini sekaligus mencerminkan kolaborasi antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan KJRI Johor Bahru dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui layanan tersebut, para pemohon tidak perlu menempuh perjalanan ke Indonesia untuk memperoleh penetapan pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu maupun biaya.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata peningkatan akses terhadap keadilan bagi WNI di luar negeri. Dengan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya serta dapat melanjutkan proses administrasi kependudukan sesuai peraturan yang berlaku.