Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan di Wilayah PLN ULP Mande dan UP3 Cianjur Resahkan Pelanggan, Kerugian Materiil Meluas

Ilustrasi Kekesalan Pelanggan Saat Listrik Padam

investigasihukumkriminal CIANJUR, JAWA BARAT – Gelombang keluhan pelanggan kembali mengarah pada layanan penyediaan tenaga listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cianjur dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mande. Pemadaman aliran listrik yang terjadi secara mendadak tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi resmi dinilai telah menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, hingga pekerja yang bergantung pada pasokan listrik stabil.

Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat di sejumlah titik layanan ULP Mande termasuk di Kecamatan Sukaluyu dan sekitarnya pemutusan aliran listrik berlangsung tanpa peringatan dini melalui aplikasi PLN Mobile, surat edaran, maupun kanal informasi publik lainnya. Kondisi listrik yang padam tiba-tiba tersebut tidak hanya melumpuhkan aktivitas produktif warga, tetapi juga memicu kerusakan perangkat elektronik dan media penyimpanan data vital milik pelanggan.

Salah seorang warga terdampak, YW, menyatakan bahwa pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan telah berulang kali terjadi dan berdampak langsung pada kerugian materiil maupun terhentinya pekerjaan. Bahkan, dalam insiden terbaru pada Minggu (22/11/2026), perangkat komputer kerja dan unit hard disk penyimpanan arsip berkapasitas besar miliknya dilaporkan mengalami kerusakan akibat terputusnya arus listrik secara mendadak saat perangkat sedang beroperasi.

“Pelanggan selalu dituntut disiplin membayar tagihan tepat waktu, bahkan listrik prabayar dibayar di muka sebelum digunakan. Namun saat terjadi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan seperti ini, masyarakat yang menanggung seluruh kerugiannya, mulai dari terhentinya aktivitas usaha hingga rusaknya peralatan elektronik,” ujar YW dalam keterangan pengaduan resminya kepada PT PLN (Persero).

​Tuntutan Transparansi dan Perlindungan Hak Konsumen

​Pola pemadaman tanpa pemberitahuan dini di wilayah layanan PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta standar perlindungan konsumen di sektor ketenagalistrikan.

​Secara regulasi, hak pelanggan serta kewajiban penyedia jasa tenaga listrik telah diatur secara tegas dalam sejumlah ketentuan hukum nasional:

  • ​Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
  • ​Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Pasal 4 dan Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi pelayanan, serta memberikan kompensasi maupun ganti rugi apabila jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan standar pelayanan yang semestinya.
  • ​Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017: Mengatur Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta kewajiban kompensasi atau pengurangan tagihan oleh PT PLN (Persero) apabila realisasi mutu pelayanan melampaui batas toleransi gangguan yang ditetapkan.

​Masyarakat terdampak mendesak manajemen PT PLN (Persero) UP3 Cianjur dan ULP Mande untuk segera melakukan audit internal pelayanan teknis, menyampaikan penjelasan resmi secara terbuka terkait penyebab berulangnya pemadaman mendadak, serta membenahi sistem peringatan dini gangguan maupun pemeliharaan jaringan agar pelanggan dapat mengantisipasi risiko kerugian.

​Selain perbaikan sistem informasi, pelanggan juga meminta adanya mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi yang adil serta transparan bagi warga yang mengalami kerugian nyata akibat kelalaian penyaluran tenaga listrik.

​Hingga berita ini diterbitkan, pelanggan di wilayah layanan ULP Mande dan UP3 Cianjur masih menunggu langkah konkret serta klarifikasi resmi dari jajaran manajemen PT PLN (Persero) setempat guna menjamin keandalan pasokan listrik dan kepastian perlindungan hak konsumen di Kabupaten Cianjur.

​(Redaksi / Investigasi Hukum Kriminal — Biro Cianjur)

About The Author

Tinggalkan komentar