Editorial

Jabar, investigasihukumkriminal – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H. memimpin kegiatan doa bersama dengan Yayasan Anak Yatim dan personel Polda Jabar pada Selasa, 2 September 2025. Acara penuh khidmat tersebut digelar di Masjid Al Aman Mapolda Jabar.

Doa bersama ini dilaksanakan sebagai wujud syukur sekaligus memohon perlindungan kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, keselamatan, serta terhindar dari segala bentuk perpecahan. Kehadiran anak-anak yatim bersama jajaran kepolisian turut menambah kekhusyukan suasana.

Dalam sambutannya, Kapolda Jabar menyampaikan bahwa kegiatan spiritual ini menjadi pengingat bagi seluruh personel Polri untuk selalu dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim, serta menjadikan doa sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan keamanan di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.
“Kita semua berharap melalui doa bersama ini, bangsa Indonesia diberikan keberkahan, ketenteraman, dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu persatuan. Semoga doa anak-anak yatim ini menjadi wasilah terkabulnya harapan kita semua,” ujar Irjen Pol. Rudi Setiawan.

Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial, serta ajakan untuk terus mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kedamaian bangsa.

“PLN ULP Mande Disorot: Pemadaman Berulang Tanpa Pemberitahuan, Warga Cianjur Tuntut Transparansi”

Cianjur, 2 September 2025 investigasihukumkriminal – Gelombang keluhan masyarakat Kabupaten Cianjur kembali mencuat terkait pelayanan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Mande. Pasalnya, pemadaman listrik yang terjadi berulang kali tanpa pemberitahuan resmi dinilai tidak wajar dan telah menimbulkan keresahan luas.

Dalam kurun waktu sebulan terakhir, tercatat setidaknya 17 kali pemadaman listrik terjadi di wilayah layanan ULP Mande, dengan durasi dan waktu yang bervariasi. Berikut adalah catatan waktu pemadaman yang dihimpun dari laporan warga:

Tanggal	Waktu Pemadaman
Minggu, 27 Juli 2025	16:00 & 20:42
Senin, 28 Juli 2025	10:09
Senin, 04 Agustus	14:32
Selasa, 05 Agustus	20:40
Rabu, 06 Agustus	16:53
Kamis, 07 Agustus	08:18
Kamis, 14 Agustus	01:37 & 05:47
Jumat, 15 Agustus	12:30
Sabtu, 16 Agustus	12:07
Jumat, 22 Agustus	09:00
Rabu, 27 Agustus	14:00 & 17:30
Sabtu, 30 Agustus	17:52
Senin, 01 September	07:15 & 16:30 (1–3 detik)
Selasa, 02 September	06:52 (1–3 detik)

Warga menyebut pemadaman ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berdampak pada usaha kecil, alat elektronik, dan kenyamanan keluarga. “Kami tidak diberi pemberitahuan, tiba-tiba mati. Ini bukan sekali dua kali, tapi sudah belasan kali dalam sebulan,” ujar Rina, warga Sukaluyu.

Beberapa warga bahkan mulai mengumpulkan bukti dan menyusun pengaduan resmi ke pihak PLN serta lembaga perlindungan konsumen. Mereka menuntut transparansi, kompensasi, dan perbaikan sistem komunikasi dari pihak PLN.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Dalam konteks ini, pelayanan listrik yang tidak stabil dan tanpa pemberitahuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen.

Warga menilai bahwa frekuensi dan pola pemadaman ini tidak wajar dan tidak transparan, serta bertentangan dengan:

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan Pasal 7.
• Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik.
• Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Warga meminta agar

1. Dilakukan investigasi internal dan audit pelayanan oleh PT PLN ULP Mande.
2. Disampaikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab dan rencana perbaikan.
3. Diberikan kompensasi atau bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
4. Diperbaiki sistem pemberitahuan dan komunikasi agar pemadaman tidak terjadi secara mendadak dan berulang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PLN ULP Mande terkait frekuensi pemadaman dan alasan teknis di baliknya. Masyarakat berharap ada klarifikasi dan langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Jabar, investigasihukumkriminal – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, memimpin kegiatan do’a bersama dengan Yayasan Anak Yatim dan personel Polda Jawa Barat pada Senin (1/9/2025).

Kegiatan penuh khidmat tersebut berlangsung di Masjid Al Aman Mapolda Jabar mulai pukul 15.10 WIB hingga selesai.
Turut hadir dalam kegiatan ini, para Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar dan seluruh personel Polda Jabar. Do’a bersama ini digelar sebagai wujud rasa syukur sekaligus memohon perlindungan Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa dilimpahkan kedamaian, persatuan, serta terhindar dari perpecahan.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan seperti ini merupakan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan keimanan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan.

“Melalui do’a bersama, kita berharap agar situasi bangsa dan negara kita senantiasa aman, damai, dan kondusif. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur, serta menguatkan tekad dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolda Jabar.

Suasana berlangsung penuh khidmat dengan lantunan do’a dari para anak yatim dan seluruh jamaah yang hadir. Usai rangkaian kegiatan, Kapolda Jabar juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Polda Jawa Barat terhadap sesama.

Jakarta, investigasihukumkriminal – Ketua Umum Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (KETUM RAJAWALI, Hadysa Prana, dengan nada berapi-api mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Desakan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol), yang sayangnya, berujung pada jatuhnya korban jiwa. Senin, 01/09/2025

“Cukup sudah! Kita tidak bisa lagi mentolerir para koruptor yang merampok kekayaan negara. RUU Perampasan Aset adalah bukti komitmen kita untuk melawan korupsi sampai titik darah penghabisan. DPR dan Presiden, jangan khianati harapan rakyat!”
tegas Hadysa Prana dalam keterangan rilis yang disampaikan kepada media.

Hady menambahkan, “Kita tidak bisa lagi menunda-nunda pengesahan RUU ini. Korupsi dan kejahatan terorganisir telah merajalela dan merugikan negara serta rakyat kecil. RUU Perampasan Aset adalah senjata ampuh untuk memberantas kejahatan ini sampai ke akar-akarnya.”Imbuhnya

Lebih lanjut,  Hady menyoroti insiden demonstrasi yang menelan korban. “Saya sangat prihatin dengan jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi. Ini adalah bukti bahwa aspirasi masyarakat tidak didengar. Pemerintah dan DPR harus segera bertindak untuk meredam gejolak ini dengan menunjukkan komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi.”Ujarnya

RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk merampas aset-aset hasil tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya. RUU ini mengatur tentang perampasan aset tanpa tuntutan pidana (in absentia) dan perampasan aset sebagai bagian dari proses pidana.

Mekanisme Pengesahan RUU:

1. Penyusunan dan Pengusulan: RUU dapat diusulkan oleh Presiden atau DPR. Dalam hal ini, diasumsikan RUU telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
2. Pembahasan Tingkat I:
– Pembahasan dilakukan oleh komisi terkait di DPR bersama dengan pemerintah.
– Melibatkan rapat dengar pendapat dengan para ahli, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan.
– Pembahasan meliputi substansi RUU, pasal per pasal, serta implikasi hukum dan sosialnya.
3. Pembahasan Tingkat II:
– Setelah disetujui di tingkat komisi, RUU dibawa ke rapat paripurna DPR.
– Rapat paripurna akan meminta persetujuan dari seluruh anggota DPR.
4. Pengesahan:
– Jika disetujui oleh mayoritas anggota DPR, RUU disahkan menjadi Undang-Undang.
– Undang-Undang kemudian dikirimkan kepada Presiden untuk ditandatangani.
5. Pengundangan:
– Setelah ditandatangani Presiden, Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
– Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Tantangan dalam Pengesahan:
Pengesahan RUU Perampasan Aset seringkali menghadapi tantangan karena adanya perbedaan pandangan antar fraksi di DPR, serta kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang intensif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil untuk memastikan RUU ini dapat disahkan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, diharapkan Indonesia dapat memasuki era baru pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan. “Mari kita bersama-sama mengawal proses ini demi terwujudnya Indonesia yang bersih, makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.”  Pungkas orang nomor satu di DPP RAJAWALi

Jabar, investigasihukumkriminal – Polda Jabar menggelar Sholat Ghoib dan doa bersama di Masjid Al Amman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum Affan, seorang pengemudi ojek online (Ojol) yang wafat beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., didampingi  anggota Polda Jabar, Minggu (31/8/2025)

Acara dimulai dengan pelaksanaan Sholat Ghoib yang diikuti jamaah dengan khidmat, dilanjutkan doa bersama memohon agar almarhum Affan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Polda Jabar, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya saudara kita Affan. Semoga almarhum husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran,” ujar Kapolda Jabar.

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan doa bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antara aparat kepolisian dengan masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kepolisian selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam berbagi rasa empati dan kebersamaan,” tambahnya.

Suasana haru menyelimuti acara doa bersama ini. Jamaah yang hadir berharap agar kebaikan almarhum semasa hidupnya menjadi amal jariyah yang terus mengalir, serta menjadi teladan semangat bekerja keras bagi rekan-rekan sesama pengemudi ojek online.