Editorial

Jabar, investigasihukumkriminal – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H  menegaskan bahwa pelepasan para mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa anarkis merupakan kebijakan langsung dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan.

Keputusan ini, menurutnya, diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Langkah humanis ini menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif ketimbang represif.

Pengeluaran para mahasiswa dari proses hukum pidana ini juga tidak terlepas dari permohonan berbagai pihak. Pimpinan universitas, orang tua, dan keluarga para mahasiswa secara kolektif mengajukan permohonan agar anak-anak mereka diberikan kesempatan kedua.

Permohonan serupa juga datang dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang turut berperan dalam mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

“Pelepasan para mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Kapolda Jabar mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya bahwa para mahasiswa ini masih bisa dibina,” ujar Hendra, Jumat (5/9/2025).

Ia menekankan bahwa status mereka sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk diarahkan kembali ke jalur yang benar.

Selain itu, pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah masa depan para mahasiswa. Mereka adalah generasi muda yang memiliki mimpi dan cita-cita, serta merupakan harapan bangsa.

Memberikan kesempatan kedua berarti membuka kembali pintu bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi positif bagi kemajuan negara. Kombes Pol Hendra juga menambahkan bahwa identitas dan status para mahasiswa tersebut jelas.

“Mereka tidak berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, menunjukkan itikad baik untuk kooperatif dengan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan Kapolda,” kata Hendra,

Para mahasiswa juga telah membuat pernyataan tertulis. Mereka secara tegas menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan anarkis yang melanggar hukum di masa mendatang.

Komitmen ini menjadi jaminan bahwa mereka akan belajar dari kesalahan dan tidak lagi terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Keputusan Kapolda Jabar ini juga bertujuan untuk menjaga kondusifitas daerah.

Dengan mengedepankan pendekatan humanis, diharapkan ketegangan dapat mereda dan situasi kembali normal. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan, kebijakan Kapolda Jabar ini merupakan cerminan dari pendekatan kepolisian yang humanis dan edukatif. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada para pemuda untuk memperbaiki diri.

Hal ini sejalan dengan visi kepolisian modern yang lebih mengedepankan pembinaan daripada penindakan.

Terhitung sejak Jumat 29 Agustus 2025 sampai dengan 2 September 2025 ada Polda Jabar dan Polres Jajaran mengamankan 727 orang. Dari total tersebut, 670 dilakukan pembinaan dan 57 lainnya masih dalam pemeriksaan.

Jabar, investigasihukumkriminal – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan S.I.K., M.H  menegaskan bahwa pelepasan para mahasiswa yang terlibat dalam unjuk rasa anarkis merupakan kebijakan langsung dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan.

Keputusan ini, menurutnya, diambil setelah mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Langkah humanis ini menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif ketimbang represif.

Pengeluaran para mahasiswa dari proses hukum pidana ini juga tidak terlepas dari permohonan berbagai pihak. Pimpinan universitas, orang tua, dan keluarga para mahasiswa secara kolektif mengajukan permohonan agar anak-anak mereka diberikan kesempatan kedua.

Permohonan serupa juga datang dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang turut berperan dalam mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

“Pelepasan para mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Kapolda Jabar mempertimbangkan beberapa hal penting, di antaranya bahwa para mahasiswa ini masih bisa dibina,” ujar Hendra, Jumat (5/9/2025).

Ia menekankan bahwa status mereka sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk diarahkan kembali ke jalur yang benar.

Selain itu, pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah masa depan para mahasiswa. Mereka adalah generasi muda yang memiliki mimpi dan cita-cita, serta merupakan harapan bangsa.

Memberikan kesempatan kedua berarti membuka kembali pintu bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi positif bagi kemajuan negara. Kombes Pol Hendra juga menambahkan bahwa identitas dan status para mahasiswa tersebut jelas.

“Mereka tidak berusaha melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, menunjukkan itikad baik untuk kooperatif dengan aparat penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci dalam pengambilan keputusan Kapolda,” kata Hendra,

Para mahasiswa juga telah membuat pernyataan tertulis. Mereka secara tegas menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan anarkis yang melanggar hukum di masa mendatang.

Komitmen ini menjadi jaminan bahwa mereka akan belajar dari kesalahan dan tidak lagi terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Keputusan Kapolda Jabar ini juga bertujuan untuk menjaga kondusifitas daerah.

Dengan mengedepankan pendekatan humanis, diharapkan ketegangan dapat mereda dan situasi kembali normal. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan, kebijakan Kapolda Jabar ini merupakan cerminan dari pendekatan kepolisian yang humanis dan edukatif. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan memberikan bimbingan dan kesempatan kepada para pemuda untuk memperbaiki diri.

Hal ini sejalan dengan visi kepolisian modern yang lebih mengedepankan pembinaan daripada penindakan.

Terhitung sejak Jumat 29 Agustus 2025 sampai dengan 2 September 2025 ada Polda Jabar dan Polres Jajaran mengamankan 727 orang. Dari total tersebut, 670 dilakukan pembinaan dan 57 lainnya masih dalam pemeriksaan.

Nagan Raya, investigasihukumkriminal – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1447 H, Polres Nagan Raya menggelar kegiatan religi yang penuh makna di Aula Presisi Polres Nagan Raya.Jumat, 05/09/2025

Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Bennya Bathara, S.I.K., M.I.K., serta dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU), seluruh personel Polres Nagan Raya, dan Bhayangkari. Kegiatan juga menghadirkan Ustadz Mansyuri sebagai penceramah yang menyampaikan tausiah tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam suasana penuh khidmat, kegiatan diisi dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin Kapolres beserta Bhayangkari, sebagai wujud syukur sekaligus harapan agar seluruh personel senantiasa diberi kekuatan, keberkahan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Nagan Raya bersama Bhayangkari juga memberikan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur, sekaligus meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW yang selalu mengasihi sesama.

“Peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, meneladani akhlak Rasulullah, serta memperkuat kebersamaan dalam melayani masyarakat. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua, khususnya keluarga besar Polres Nagan Raya,” ujar Kapolres.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat, sederhana namun penuh makna, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara personel, Bhayangkari, dan masyarakat yang hadir.

Nagan Raya, investigasihukumkriminal – Kapolres Nagan Raya, AKBP Dr. Bennya Bathara, S.I.K., M.I.K., bersama Ketua Cabang Bhayangkari Nagan Raya, Ny. Yuni Bennya Bathara, melaksanakan kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda (RSUD SIM) Nagan Raya. Kamis, 04/09/2025

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres dan Ketua Bhayangkari menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako serta kebutuhan harian kepada keluarga pasien yang kurang mampu, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi mereka yang sedang menghadapi ujian kesehatan.

Kapolres Nagan Raya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata Polri dan Bhayangkari hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam memberikan perhatian sosial.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga pasien, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap tabah dan kuat menghadapi situasi yang sulit,” ujar Kapolres.
Sementara itu, Ketua Cabang Bhayangkari Nagan Raya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan sosial bersama Polri.

“Kami hadir untuk berbagi dan peduli. Semoga bantuan kecil ini membawa manfaat, keberkahan, dan menumbuhkan semangat kebersamaan,” ungkap Ny. Yuni Bennya Bathara.
Kegiatan bakti sosial ini disambut penuh haru dan rasa syukur oleh keluarga pasien yang menerima bantuan. Mereka mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan jajaran Polres Nagan Raya dan Bhayangkari.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semakin terjalin hubungan yang erat antara Polri, Bhayangkari, dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan serta kepedulian sosial di Kabupaten Nagan Raya.

Kupang,investigasihukumkriminal — Ikatan Keluarga Ngada (IKADA) Kupang menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Komandan Batalyon Resimen 4 Korbrimob Polri, Kompol Kosmas Kaju Gae.Kamis, 04/09/2025

Dalam audiensi yang berlangsung di Mapolda NTT, Ketua IKADA Kupang, Dr. Siprianus Radho Toly, menyampaikan bahwa masyarakat Ngada merasa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan institusional. “Kami menolak keputusan PTDH terhadap anak kami, Kompol Kosmas. Beliau bukan hanya perwira berprestasi, tapi juga simbol pengabdian dari tanah Ngada,” tegas Siprianus.

IKADA menilai bahwa dalam insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi di Jakarta, tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada individu di lapangan. “Jika anak buah dijatuhi sanksi, maka pimpinan yang memberi perintah juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai mereka yang berada di garis depan justru dikorbankan demi meredam tekanan publik,” lanjutnya.

Sebagai bentuk solidaritas, warga Ngada di Kupang menggelar ritual adat Zia Ura Ngana, menyembelih babi dan melantunkan doa dalam bahasa daerah. Aksi ini bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga seruan moral agar institusi Polri meninjau kembali keputusan yang dinilai terburu-buru dan tidak proporsional.

IKADA juga menyerahkan surat pernyataan resmi kepada Polda NTT, Gubernur NTT, dan DPRD NTT, serta menyurati Presiden RI. Dalam surat tersebut, mereka menuntut agar proses banding terhadap Kompol Kosmas dilakukan secara objektif dan transparan, serta meminta agar para komandan tidak lepas tangan atas tindakan anak buahnya.

“Kami tidak membela pelanggaran, tapi kami menuntut keadilan yang menyeluruh. Jangan biarkan anak-anak muda Ngada yang mengabdi untuk negara menjadi korban sistem,” tutup Siprianus.