Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, Dukung Polda Jabar Atas Program Desk Stop Bullying

Jabar, investigasihukumkriminal – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3A/DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Jawa Barat, atas pelaksanaan program Desk Stop Bullying dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perundungan yang digelar hari, Selasa (16/12/2025).

Hal tersebut disampaikan oleh Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Wiba Nurbayati, S.Sos, saat membacakan sambutan Kepala Dinas DP3AKB dalam sebuah kegiatan yang dihadiri Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., kepala sekolah, tenaga pendidik, serta murid.

Dalam sambutannya, Wiba Nurbayati menegaskan bahwa bullying dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh ditoleransi. Menurutnya, perundungan tidak hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi mental, perasaan, serta masa depan anak.

“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar dan berteman. Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, dihargai, serta diterima tanpa diskriminasi,” ujarnya.

DP3AKB Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh unsur pendidikan, mulai dari pihak sekolah, guru, siswa, hingga orang tua, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan dengan menanamkan nilai saling menghormati, empati, dan kepedulian sejak dini.

Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tidak diam apabila melihat atau mengalami tindakan bullying. “Laporkan, bantu, dan lindungi. Keberanian untuk bersuara merupakan langkah awal untuk menghentikan bullying,” tegasnya.

Di akhir sambutan, DP3AKB Provinsi Jawa Barat berharap program Desk Stop Bullying Polda Jawa Barat tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Bersama-sama kita membangun generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, dan saling menghargai,” pungkasnya.

Polres Priok Rakor Lintas Sektoral Cegah Kerawanan Kamtibmas-Macet Natal Dan Tahun Baru

Jakarta, investigasihukumkriminal – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di wilayah hukumnya. Penekanan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Hermindo Tobing dalam rapat ini adalah keselamatan pelayaran, terutama kapal penumpang di Pelabuhan Kali Adem dan Terminal Penumpang Nusantara II Pelabuhan Tanjung Priok.
Ia awalnya menyampaikan, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) diperlukan sinergit lintas sektor. Apalagi kawasan Pelabuhan Tanjung Priok memiliki mobilitas tinggi dalam bidang logistik, trasportasi serta penumpang kapal.

“Pelajaran dari tahun sebelumnya menjadi perhatian kita bersama agar pada tahun ini potensi kemacetan maupun gangguan kamtibmas dapat diantisipasi dengan baik. Sinergi antar instansi sangat diperlukan demi kelancaran arus lalu lintas dan keamanan masyarakat,” kata Martuasah dalam rapat yang digelar Senin (15/12/2025).

Martuasah selanjutnya memberi perhatian khusus terhadap keselamatan pelayaran, terutama kapal penumpang di Pelabuhan Kali Adem dan Terminal Penumpang Nusantara II Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kapal yang mengangkut warga sipil harus benar-benar diperiksa kelayakan dan keamanannya. Jangan sampai kapal diberangkatkan dalam kondisi tidak layak,” tegasnya.

Sementara itu Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, pada kesempatan yang sama, menyampaikan pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan tugas mulia dan harus mengedepankan humanisme

“Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 harus dilakukan dengan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Koordinasi dan sinergitas antarinstansi menjadi kunci utama terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Yudi.

Dalam rapat ini, Paparan situasi kamtibmas disampaikan oleh Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang menjelaskan berbagai potensi kerawanan menjelang Natal dan Tahun Baru, seperti lonjakan penumpang, kemacetan, banjir rob, kebakaran kapal, hingga potensi tindak kriminal seperti penjualan miras, petasan, tawuran, dan penyelundupan narkoba.

Selanjutnya, Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Priok memaparkan rencana Operasi Lilin Jaya 2025 dimulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Namun Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendahului pelaksanaan operasi pada 17 Desember 2025.

Dalam operasi tersebut, akan didirikan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan di titik-titik strategis kawasan. Tujuannya untuk menjamin kamtibmas yang tertib, lancar aman kondusif dan kamseltibcarlantas.

Rapat dipimpin AKBP Martuasah dan dihadiri oleh unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, serta para stakeholder pelabuhan. Di antaranya perwakilan Kodim 0502 Jakarta Utara, PT Pelindo, PT PELNI, NPCT 1, KSOP, Dishub, Basarnas, BMKG, Balai Karantina Kesehatan, serta pemangku kebijakan lainnya di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Jabar Apresiasi Polda Jabar Bentuk Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025

Jabar, investigasihukumkriminal – Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Usep Saiful Muchtar, M.M., menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat atas inisiatif dan komitmennya dalam membentuk Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025 sebagai langkah konkret mencegah dan menanggulangi praktik perundungan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Desk Stop Bullying Lodaya 2025 yang digelar di Aula Moeryono Polda Jabar.Menurut Usep, pembentukan satgas ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan Polda Jabar dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif bullying yang dapat merusak karakter, kesehatan mental, serta masa depan anak-anak dan pelajar. Selasa, 16/12/2025

Usep menilai, kehadiran Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara kepolisian, dunia pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Dengan adanya satgas ini, penanganan kasus perundungan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan humanis, sekaligus berorientasi pada pencegahan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya Polda Jabar tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai di madrasah. Menurutnya, kolaborasi antara program kepolisian dan kebijakan pendidikan akan memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak dan berkepribadian luhur.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Jawa Barat yang telah membentuk Satgas Desk Stop Bullying Lodaya 2025. Ini merupakan langkah nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak kita, baik di sekolah maupun di masyarakat,” ujarnya.

Usep berharap, keberadaan satgas tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain serta mendorong meningkatnya kesadaran bersama untuk tidak mentolerir segala bentuk perundungan. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program Desk Stop Bullying Lodaya 2025 demi terwujudnya Jawa Barat yang aman, berkarakter, dan bebas dari bullying.

Polda Jawa Barat Bentuk Desk Stop Bullying, Perkuat Perlindungan Anak Dan Ciptakan Lingkungan Sekolah Aman

Jabar, investigasihukumkriminal – Polda Jawa Barat membentuk Desk Stop Bullying sebagai langkah strategis untuk memperkuat respons cepat, pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Pembentukan desk stop Bulying ini dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Aula Muryono.

Desk Stop Bullying dibentuk sebagai wadah koordinasi terpadu dalam menangani kasus perundungan di lingkungan pendidikan, sekaligus sebagai upaya preventif guna menekan angka bullying di sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa pembentukan Desk Stop Bullying merupakan komitmen nyata Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan perundungan. “Desk Stop Bullying ini dibentuk untuk menciptakan alur penanganan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan pendampingan psikologis secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Desk Stop Bullying melibatkan berbagai satuan kerja internal Polda Jawa Barat, antara lain Direktorat Binmas, Bidang Humas, Biro SDM Bagian Psikologi, Direktorat Siber, Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Unit PPA, serta Biro Operasi.

Selain itu, keterlibatan stakeholder eksternal turut menjadi penguatan utama, meliputi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Balai Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Tidak hanya itu, Desk Stop Bullying juga mengedepankan keterlibatan aktif unsur sekolah, seperti guru bimbingan konseling, OSIS, PMI, Pramuka, serta Patroli Keamanan Sekolah, sebagai garda terdepan pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Adapun tujuan utama pembentukan Desk Stop Bullying meliputi:
1. Membentuk alur penanganan kasus bullying yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses;
2. Menguatkan edukasi anti-bullying di sekolah melalui materi dan kegiatan kolaboratif;
3. Menjalankan fungsi pemantauan, pendampingan psikologis, serta penegakan hukum yang proporsional;
4. Membangun ekosistem pengawasan berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat.

Pencegahan bullying di sekolah dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi dan sosialisasi rutin, penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas, pembentukan tim pencegahan, penguatan iklim sekolah yang aman dan suportif, serta pengembangan keterampilan sosial siswa. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan guru, orang tua, dan mitra eksternal dalam evaluasi serta pemantauan secara berkelanjutan. Dengan dibentuknya Desk Stop Bullying, Polda Jawa Barat berharap dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan, sekaligus memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tetap terlindungi.

Polres Priok Laksanakan Pengamanan Dan Pelayanan Penumpang Kapal Wisata Kepulauan Seribu

investigasihukumkriminal, Jakarta – Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengamanan terhadap penumpang kapal pariwisata tujuan  Kepulauan Seribu melalui Dermaga Dishub Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke, pada Minggu, 14 Desember 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh personel Polsek Kawasan Sunda Kelapa sebanyak 15 (lima) personel yang dipimpin oleh Kasium Polsek Kawasan Sunda Kelapa, AKP Frits. Pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta memastikan kelancaran aktivitas wisata bahari menuju Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaannya, personel Polsek Kawasan Sunda Kelapa melakukan pengaturan lalu lintas dari pintu masuk kawasan Muara Angke hingga Dermaga Dishub Kali Adem. Pengaturan dilakukan oleh personel Lantas, Polsubsektor, dan Samapta guna mencegah terjadinya kemacetan dan penumpukan kendaraan.

Selain itu, petugas juga melaksanakan pelayanan dan pengamanan di area dermaga, termasuk pengawasan tiket serta pemeriksaan barang bawaan para wisatawan yang akan melakukan perjalanan laut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan keselamatan.

Personel Bhabinkamtibmas Muara Angke, Aipda Afandi, turut memberikan imbauan kepada para wisatawan agar selalu menggunakan life jacket selama perjalanan, mengawasi anak-anak, serta mematuhi larangan merokok di dalam maupun di atas kapal. Ia juga mengingatkan agar seluruh penumpang tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan hingga tiba di tujuan.

Selain kepada wisatawan, imbauan juga diberikan kepada para nahkoda dan kru kapal yang berada di Dermaga Dishub Kali Adem untuk melakukan pengecekan peralatan keselamatan dan memastikan jumlah penumpang tidak melebihi kapasitas kapal.

AKP Frits bersama Iptu Mashudi dan Iptu Aguk juga secara langsung membantu para wisatawan saat menaiki kapal yang akan berangkat menuju Kepulauan Seribu.

Kapolsek Kawasan Sunda Kelapa AKP Hitler Napitupulu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengamanan dan pelayanan penumpang kapal ke Kepulauan Seribu, berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Situasi di Dermaga Kali Adem Pelabuhan Muara Angke terkendali aman, tanpa adanya gangguan kamtibmas

Polisi Buru Pelaku Ujaran Kebencian

Jabar, investigasihukumkriminal – Direktorat Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat, tengah melakukan pengejaran terhadap seorang konten kreator bernama Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbob kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Infirmasi dan Transaksi Elekteonik (UU ITE) atas konten bermuatan rasis.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochmawan S.I K., M.H  mengatakan, sejauh ini telah menerima bebarapa aduan dari masyarakat terkait adanya konten yang menghina salah satu suku.

“Ditressiber Polda Jabar Telah menerima Laporan dan aduan terkait video viral tersebut, Kelompok Pendukung Persib dan Rumah Aliansi Sunda Ngahiji,”ujarnya  Minggu (14/12/2025).

Ia menjelaskan, Laporan Polisi Pendukung Persib: LP/B/ 674 /XII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tanggal  11 Desember 2025 a.n. Pelapor FERDY RIZKY ADILYA. terkait Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU Nomor 1/2024 tentang perubahan kedua UU Nomor 11/2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat(2) dan atau pasal 28 Ayat (2), dan atau pasal 34 jo psl 50 UU ITE, dan atau pasal 55 & 56 KUHP.

“Ada juga dari Elemen Masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan Laporan Pengaduan Nomor : 2021 / XII / RES.2.5./2025/ Ditressiber a.n. DENI SUWARDI,”ungkapnya.

Resbob terancam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pidana bagi penyebar konten elektronik yang berisi hasutan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

“Dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024,” tutup Kabid Humas.

Polisi Sita 96 Botol Miras Hasil Razia Pekat

Jabar, investigasihukumkriminal – Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Jajaran Polresta Cirebon menggelar razia minuman keras (miras) di wilayah Kabupaten Cirebon pada Minggu (14/12/2025). Dalam razia pekat tersebut petugas berhasil mengamankan 96 botol miras pabrikan berbagai merek dan miras tradisional ciu.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, miras yang berhasil disita jumlahnya mencapai 96 botol miras pabrikan berbagai merek dan miras tradisional ciu. Miras tersebut disita dari wilayah Kecamatan Arjawinangun dan Susukan Kabupaten Cirebon.

“Dalam razia ini, kami berhasil mengamankan 36 botol miras pabrikan berbagai merek dan 60 botol miras tradisional ciu dari di wilayah Kecamatan Arjawinangun dan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kemudian penjual miras tersebut juga langsung diproses tipiring,” ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

Ia mengatakan, razia tersebut dilaksanakan intensif Polresta Cirebon hingga Polsek jajaran. Pihaknya pun meminta peran aktif masyarakat untuk segera melaporkan berbagai tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Dipastikan setiap laporan atau aduan yang diterima bakal langsung ditindaklanjuti dan petugas berada di lokasi dalam waktu singkat. Pasalnya, laporan maupun aduan masyarakat akan sangat membantu kepolisian dalam menjaga kondusivitas kamtibmas.

“Peran seluruh elemen masyarakat sangat besar untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga keamanan lingkungan dan sangat berarti bagi kepolisian,” kata Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

Stop Bullying, Cegah Perekrutan Terorisme Pada Anak, Polda Jabar Bentuk Satgas Khusus Di Lingkungan Sekolah

Jabar, investigasihukumkriminal – Sebanyak 110 anak di Indonesia teridentifikasi direkrut kelompok terorisme, menurut temuan Densus 88 belum lama ini. Jawa Barat terdata menempati posisi teratas sebagai daerah dengan kasus keterpaparan radikalisme anak melalui dunia digital.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melalui Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan tak memungkiri adanya pergeseran metode perekrutan anak oleh kelompok radikal di era saat ini. Sebab kini perekrutan dilakukan melalui media sosial, berbeda dengan dulu yang dilakukan salah satunya dengan membentuk pengajian untuk menyisipkan paham radikal.

“Tetapi metode terbaru dan sebenarnya sudah lama juga dan lebih efektif itu lewat media sosial,” kata Kombes Henda, Minggu (14/12/2025).

Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan, kelompok radikalisme salah satunya menyasar generasi Z dengan memanfaatkan teknologi. Menurutnya ini sangat mengkhawatirkan lantaran anak-anak dan remaja di zaman sekarang tak lepas dari penggunaan gadget.

“Ini pengguna gadget di Indonesia kalangan gen z sangat masif tentu saja yang dilakukan oleh terorisme memanfaatkan teknologi untuk bisa direkrut,” ucapnya.

Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang dapat membuat anak lebih rentan terhadap upaya perekrutan kelompok terorisme, mulai dari kondisi lingkungan hingga persoalan pendidikan dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut, menurutnya, membuka celah bagi kelompok tertentu mempengaruhi target yang dianggap mudah direkrut.

“Karena di samping pendidikan, kemiskinan, sulitnya pekerjaan, persaingan kerja ketat, ini memudahkan mereka direkrut dengan berbagai cara lah,” ujar Kabid Humas Polda Jabar.

Sebagai bentuk pencegahan, Polda Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di daerah dan Da’i Kamtibmas.

Selain itu, Kombes Pol. Hendra menyampaikan bahwa kepolisian juga tengah merancang pembentukan satuan tugas di sekolah- sekolah dengan melibatkan siswa. Langkah ini dipandang penting sebagai upaya antisipasi, khususnya setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta yang pelakunya diketahui merupakan korban perundungan. Dengan mekanisme ini, deteksi dini diharapkan bisa dilakukan lebih efektif.

“Dengan ada fenomena baru yaitu ada bullying di sekolah-sekolah, Kapolda Jabar telah memerintahkan Humas, binmas, dan unit PPA akan kita bentuk satgas untuk kita libatkan dari PKS atau polisi keamanan sekolah yang di OSIS dan organisasi di sekolahan itu kita ajak untuk edukasi agar jadi pelapor dari tindakan bullying yang dilakukan di sekolah,” katanya.

“Karena ternyata akibat bullying sangat besar dampaknya,” tutup Kombes Pol. Hendra Rochmawan.

Polisi Musnahkan Ribuan Miras Berbagai Merek Dan Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis

Jabar, investigasihukumkriminal – Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H  mengatakan bahwa Jajaran Polresta Cirebon memusnahkan ribuan minuman keras (miras) berbagai merek dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, Sabtu (13/12/2025). Miras yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil KRYD dan Operasi Pekat Polresta Cirebon serta Polsek jajaran selama Oktober – Desember 2025.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang dimusnahkan tersebut hasil merupakan hasil KRYD dan operasi pekat di wilayah Kabupaten Cirebon untuk menjaga kondusivitas kamtibmas. Bahkan, pemusnahan miras dan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut merupakan sinergitas penegak hukum dari mulai Polresta Cirebon, Kejaksaan Kabupaten Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon.

“Kegiatan ini merupakan pemusnahan bersama barang bukti miras hasil KRYD dan tipiring Polresta Cirebon, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Cirebon sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan razia yang dilaksanakan untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Cirebon,” ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H

Ia mengatakan, jumlah miras yang dimusnahkan dalam kegiatan kali ini terdiri dari berbagai merek minuman keras pabrikan sebanyak 2.599 Botol, minuman keras tradisional jenis ciu sebanyak 8.730 botol, minuman keras 0tradisional jenis tuak sebanyak 842 Liter, dan 2.456 knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kabid Humas Polda Jabar mengungkapkan bahwa  Pemusnahan tersebut bertujuan agar Kabupaten Cirebon tetap aman dan nyaman tanpa adanya gangguan tindak kriminal akibat mengonsumsi miras. Sehingga kondusivitas wilayah tetap terjaga dan masyarakat merasa aman serta nyaman.

Pihaknya menegaskan Polresta Cirebon dan Polsek jajaran tidak akan pernah berhenti menggelar razia miras. Bahkan, kegiatan operasi pekat semacam itu bakal dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polresta Cirebon.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memberantas peredaran miras karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Kami juga meminta kerja sama dari semua pihak dalam menindak peredaran miras agar ada efek jera bagi pengedar miras di wilayah Kabupaten Cirebon, dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak kejahatan di lingkungannya melalui layanan Call Center 110 Polresta Cirebon atau hubungi Pelayanan Informasi dan pengaduan Polresta Cirebon di nomor WA 08112497497.,” kata Kombes Pol Sumarni, Minggu (14/12/2025)

Ia memastikan, Polresta Cirebon tak akan henti-hentinya menggelar operasi pekat dengan mendatangi warung-warung yang nekat menjual miras. Pasalnya, selama ini miras menjadi sumber atau pemicu terjadinya berbagai tindak kriminalitas di Kabupaten Cirebon.

“Karena kejahatan konvensional yang diawali dari mengkonsumsi miras sering kali terjadi di wilayah hukum Polresta Cirebon, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk memberantasnya, sehingga Kabupaten Cirebon selalu kondusif,” tuturnya.

Respon Cepat Polisi Di Purwakarta Lakukan Penanganan Longsor Yang Menutupi Jalan

Jabar, investigasihukumkriminal – Personel Polres Purwakarta bersama TNI, Dinas terkait dan masyarakat melakukan pembersihan badan jalan Cantayan, Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta. Marerial Tanah dan Pohon tumbang yang menutupi badan jalan itu diduga akibat curah hujan yang tinggi, pada Kamis, 11 Desember 2025, sore.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengatakan bahwa Material yang menutup jalan tersebut terbawa aliran air dari sisi perbukitan, sehingga sempat menghambat arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, personel Polsek Maniis, Polres Purwakarta langsung turun ke lokasi melakukan pembersihan agar akses jalan dapat segera difungsikan kembali.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya  mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam situasi darurat akibat cuaca ekstrem.

usai mendapatkan laporan dari masyarakat, kata dia, personel Polsek Maniis langsung mengambil tindakan cepat bergerak ke lokasi terdampak guna mendukung percepatan penanganan.

“Personel Polsek Maniis langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk bantu percepatan pembersihan longsoran. Supaya tidak menghabat aktivitas warga setempat,” ungkapnya 12 Desember 2025.

Personel  Polsek maniis sampai di lokasi kejadian kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan evakuasi, sambil di bantu warga untuk mengevakuasi material longsor dengan cara manual.

Kabid Humas menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Ia berharap sinergi antara aparat dan masyarakat bisa mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Langkah proaktif yang ditunjukkan pihak kepolisian menuai tanggapan positif dari warga setempat. Masyarakat menyambut baik kehadiran aparat yang langsung turun tangan, di tengah harapan agar kehidupan bisa segera kembali normal.

“Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak,  jalan sudah bisa dilalui dan arus lalin sudah lancar,” jelas Kapolres.

Polres Purwakarta akan terus meningkatkan kewaspadaan dan patroli pada titik-titik rawan longsor dan genangan, mengingat curah hujan di wilayah Kabupaten Purwakarta masih berpotensi tinggi dalam beberapa waktu ke depan.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada musim hujan yang saat ini terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purwakarta.

“Bagi warga yang tinggal di daerah rawan longsor, saya imbau untuk selalu waspada dan memantau kondisi lingkungan sekitar. Segera hubungi petugas jika melihat tanda-tanda longsor atau bencana alam lainnya,” ungkapnya.