Lesdin Sinaga

Investigasihukumkriminal Jakarta – Satuan Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka mengantisipasi tindak kriminalitas 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), balap liar, tawuran, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan patroli dilaksanakan dengan melibatkan lima personel Satsamapta. Patroli menyasar sejumlah jalur dan kawasan yang menjadi perhatian, di antaranya Jalan Pelabuhan Nusantara, Jalan Nusantara I, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Pombo, dan Jalan Jampea.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua untuk melakukan patroli mobile sekaligus menyambangi sejumlah lokasi dan memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan bahwa kegiatan Patroli Perintis Presisi merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada jam-jam rawan.

“Patroli ini kami laksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas, khususnya 3C, serta mengantisipasi balap liar, tawuran, dan gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Kapolres.

Selama patroli, personel menyambangi sejumlah objek dan memberikan imbauan kepada petugas keamanan maupun masyarakat yang berada di kawasan pelabuhan. Personel mengingatkan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan.

Di Jalan Nusantara II, petugas memberikan imbauan kepada pihak PT RPS agar meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi potensi terjadinya tindak kriminalitas.

Sementara itu, di Jalan Raya Pelabuhan, personel menyampaikan imbauan kepada para sopir truk agar tidak mengonsumsi minuman keras, menjauhi aktivitas perjudian online, serta menjaga kebersihan dengan membuang puntung rokok pada tempatnya guna mencegah potensi terjadinya kebakaran di kawasan pelabuhan.

Patroli kemudian dilanjutkan ke Jalan Pombo. Di lokasi tersebut, personel melakukan sambang dan berdialog dengan petugas keamanan (security) kade. Petugas mengingatkan agar keamanan di sekitar area kerja terus ditingkatkan serta melaksanakan patroli secara berkala untuk mencegah terjadinya Curat, Curas, dan Curanmor.

Personel juga mengingatkan apabila terjadi kejadian menonjol agar segera menghubungi dan melaporkannya kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, di Jalan Jampea, personel memberikan imbauan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) agar selalu berhati-hati dalam bekerja, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, serta bersama-sama menjaga keamanan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Kapolres menegaskan bahwa kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga situasi kamtibmas.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, pekerja, petugas keamanan, dan para pengguna jalan untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Jika menemukan potensi gangguan kamtibmas atau kejadian yang menonjol, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditangani dengan cepat,” tegas AKBP Alrasyidin Fajri.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh jalur yang menjadi sasaran patroli terpantau aman, tertib, dan lancar. Kegiatan Patroli Perintis Presisi tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga keamanan serta mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Investigasihukumkriminal Jombang – Dinamika penentuan kandidat Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2026 semakin memanas. Sejumlah nama ulama sepuh kini menjadi sorotan di tengah pembahasan tata tertib yang berlangsung dalam Komisi Organisasi Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Tarik-menarik kepentingan mencuat dalam pembahasan mengenai mekanisme dan komposisi kandidat AHWA. Di tengah proses tersebut, muncul dugaan adanya upaya dari salah satu kubu untuk tidak memasukkan sejumlah ulama dari lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo ke dalam jajaran kandidat AHWA.

Dua nama yang menjadi perhatian dalam dinamika tersebut adalah KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur. Keduanya disebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan agar tetap masuk dalam daftar kandidat AHWA Muktamar NU ke-35.

Informasi mengenai kemungkinan tidak masuknya dua ulama tersebut memicu reaksi dari sejumlah alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua PCNU maupun PCI NU dan hadir dalam arena pembahasan tata tertib.

Mereka disebut secara tegas menolak apabila KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur dikeluarkan dari daftar kandidat AHWA. Selain dua nama tersebut, muncul pula aspirasi agar KH Hasib Wahab turut dipertimbangkan untuk masuk dalam jajaran AHWA.

“Ada upaya untuk tidak memasukkan nama KH Nurul Huda Djazuli dan KH Anwar Mansur. Kami menentang upaya tersebut, karena mereka adalah ulama khos dan sepuh yang banyak berjasa dalam menjaga marwah Nahdlatul Ulama,” ujar salah seorang Ketua PCNU asal Kalimantan yang meminta identitasnya tidak disebutkan di Jombang, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, proses penentuan anggota AHWA seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan kelompok maupun tarik-menarik kekuatan antar-kubu.

Ia menilai para ulama yang memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga tradisi, perjuangan, serta marwah Nahdlatul Ulama harus mendapatkan penghormatan dan tempat yang layak dalam mekanisme pemilihan tersebut.

“Ini bukan persoalan kubu. Ini menyangkut penghormatan kepada ulama sepuh dan bagaimana marwah NU tetap dijaga,” katanya.

Nama Rois Aam Masih Menjadi Perdebatan

Dinamika kandidat AHWA tidak hanya berkaitan dengan nama-nama ulama dari lingkungan Lirboyo. Posisi Rois Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar juga disebut masih menjadi bagian dari perdebatan di tengah pembahasan Muktamar NU ke-35.

Sejumlah pihak dikabarkan masih mendorong agar nama KH Miftakhul Akhyar tetap masuk dalam jajaran AHWA. Namun, dorongan tersebut disebut mendapat tanggapan berbeda dari sebagian peserta muktamar.

Perdebatan muncul seiring adanya dinamika kepengurusan PBNU pada periode sebelumnya ketika KH Miftakhul Akhyar berada dalam struktur kepemimpinan bersama KH Yahya Cholil Staquf.

Sebagian muktamirin menilai dinamika tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan figur-figur yang nantinya akan masuk dalam jajaran AHWA.

Meski demikian, seluruh nama yang berkembang hingga Sabtu pagi masih bersifat dinamis dan belum dapat dianggap sebagai daftar resmi maupun keputusan final.

Penetapan kandidat AHWA tetap menunggu mekanisme resmi yang disepakati dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

AHWA Jadi Penentu Strategis

AHWA memiliki posisi yang sangat strategis dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama. Forum para ulama tersebut memiliki peran penting dalam mekanisme penentuan Rois Aam PBNU.

Karena itu, pembentukan dan komposisi anggota AHWA menjadi salah satu tahapan paling krusial dalam seluruh rangkaian Muktamar NU ke-35.

Tarik-menarik nama ulama yang kini terjadi menunjukkan bahwa proses penentuan AHWA tidak sekadar menjadi persoalan administratif. Lebih jauh, proses tersebut berkaitan dengan arah kepemimpinan, legitimasi ulama, serta masa depan organisasi Nahdlatul Ulama.

Dengan semakin intensnya pembahasan di Komisi Organisasi, perhatian para muktamirin kini tertuju pada rumusan tata tertib dan mekanisme pemilihan AHWA yang akan disepakati.

Nama-nama ulama sepuh yang kini menjadi perbincangan diperkirakan masih akan terus mengalami dinamika hingga keputusan resmi Muktamar NU ke-35 ditetapkan.

Pertarungan gagasan dan tarik-menarik kandidat AHWA pun menjadi salah satu isu paling penting yang mewarnai perjalanan Muktamar NU tahun 2026 di Jombang.

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Mewujudkan Insan Peradilan yang Jujur, Amanah, Berintegritas dan Berkeadilan.”

Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan.

Kegiatan dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Subchi Eko Putro, S.H., M.H., Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc., serta jajaran hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Muhamad Arya Ardiansyah dan sari tilawah yang disampaikan Kasmawati, S.H., M.H.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas dan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Dalam suasana penuh kekhidmatan, kegiatan dilanjutkan dengan tausiyah atau siraman rohani yang disampaikan Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc. Tausiyah tersebut menjadi bagian utama kegiatan untuk mengajak seluruh peserta mengambil pelajaran dari akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Nilai jujur, amanah, integritas, dan keadilan menjadi pesan penting dalam peringatan tersebut. Nilai-nilai itu dinilai relevan dengan tugas aparatur peradilan yang memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan pelayanan dan penegakan hukum secara profesional.

Selain tausiyah, kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim. Penyerahan santunan dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama pengurus DKM Mushola Al-Ikhlas dan dilanjutkan dengan foto bersama.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin Al-Ustadz Ridho Fatah, Lc., kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk terus membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, amanah, profesionalitas, dan keadilan.

Semangat keteladanan Rasulullah SAW diharapkan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga insan peradilan mampu memberikan pelayanan hukum yang berintegritas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Ini bahwa kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk meneladani akhlak karena berkaitan dengan nilai-nilai yang harus kita laksanakan di pegawai negeri yaitu nilai-nilai kejujuran kemudian amanah kemudian berintegritas dan perkadilan sehingga diharapkan dengan mencontoh dari suri tauladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita dapat melaksanakan nilai-nilai apa saja pelaksanaan berikutnya atau seperti apa ini Kebetulan kita dari mushola Al Ikhlas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kita juga memberikan sambungan kepada anak yatim juga kemudian kita ada agenda untuk Jumat barokah dan setiap 2 minggu pengajian secara rutin di mushola yang mengundang ustad anak yatimnya ada berapa Pak ada  dari Yayasan yasaber Bekasi, ungakp Subchi Eko Putro, S.H., M.H.,

Dan di tambahkan Dr. Syofia Marlianti Tambunan. S.H.M.H.menyampaikan agar semua warga pernah Pengadilan Negeri Bekasi juga dapat mencontoh Suri teladan dan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad sehingga kita dapat menjadi sebagai insan peradilan yang punya amanah punya keadilan berintegritas sehingga diharapkan bagi seluruh pencari keadilan di pengadilan negeri Jakarta Timur ini dapat mendapatkan yang menjadi haknya seperti itu Jadi kami akan berusaha dengan momentum Maulid Nabi ini kami berusaha untuk menaladani sikap-sikap Nabi Muhammad sehingga kedepannya Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan merasa nyaman dan mendapatkan haknya sesuai dengan yang memang hadiah seperti itu itu ke depannya kami berusaha semakin lebih baik untuk dalam melayani dan lebih baik dalam memberikan keadilan bagi seluruh warga pencari keadilan di pengadilan negeri Jakarta timur seperti itu.

Investigasihukumkriminal Jombang — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa besarnya kekuatan Nahdlatul Ulama (NU) harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pesan tersebut disampaikan KH Yahya dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Kamis (27/8/2026).

Di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet, para ulama, serta ribuan delegasi NU dari berbagai daerah, KH Yahya menekankan bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda organisasi. Forum tertinggi NU tersebut menjadi momentum penting untuk meneguhkan arah perjuangan organisasi di tengah tantangan kehidupan bangsa yang semakin kompleks.

Menurut KH Yahya, kekuatan sosial Nahdlatul Ulama yang besar merupakan sebuah modal penting bagi bangsa. Namun, pada saat yang sama, besarnya jumlah warga NU juga melahirkan tanggung jawab yang tidak kecil.

Ia menyebut warga Nahdlatul Ulama di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 57 persen dari seluruh penduduk muslim Indonesia.

“Warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 57 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia,” kata KH Yahya.

Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai sekitar 244 juta jiwa, ia memperkirakan warga NU berjumlah lebih dari 120 juta orang.

Bagi KH Yahya, angka tersebut bukan sekadar gambaran besarnya sebuah organisasi. Lebih dari itu, jumlah tersebut merupakan amanah yang harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Ini adalah konstituensi yang sangat besar dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar,” ujarnya.

Atas dasar itulah, PBNU memandang NU harus membangun ikhtiar yang lebih kuat untuk menjalankan peran sosial dan kebangsaannya. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat kerja sama dengan pemerintah.

KH Yahya menegaskan, NU tidak dapat berjalan sendiri apabila ingin memastikan berbagai ikhtiar yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Tidak ada jalan lain bahwa organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.

Namun, kerja sama yang dimaksud bukan sekadar hubungan formal antara organisasi dan kekuasaan. KH Yahya menekankan bahwa sinergi tersebut harus dibangun dalam kerangka menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

NU, kata dia, harus mampu mengoordinasikan berbagai ikhtiarnya dengan agenda pembangunan dan program pemerintah, sehingga kekuatan jaringan organisasi yang luas dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menjangkau masyarakat hingga ke lapisan bawah.

Karena itu, peningkatan kapasitas para pengurus dan kader NU menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan tersebut.

“Bagaimana ke depan para pengurus NU dapat dikembangkan kinerjanya, dikembangkan kapasitasnya, sehingga akan menjadi penghantar yang lebih efektif dalam membantu membawakan manfaat dari program-program dan agenda pemerintah untuk rakyat kepada rakyat,” tuturnya.

Meski menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah, KH Yahya juga mengingatkan bahwa NU memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan bangsa.

NU, menurutnya, harus ikut menjadi penyangga kehidupan sosial masyarakat dan memperkuat fondasi negara-bangsa melalui semangat ta’awun atau saling tolong-menolong.

Prinsip tersebut, kata KH Yahya, merupakan bagian penting dari warisan pemikiran para pendiri Nahdlatul Ulama.

Ia mengutip pemikiran KH Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi NU yang menempatkan semangat tolong-menolong sebagai salah satu dasar penting dalam membangun kehidupan bersama.

Dalam masyarakat yang berlandaskan ta’awun, setiap orang tidak lagi semata-mata memikirkan siapa yang paling kuat atau siapa yang memiliki kedudukan tertinggi.

Sebaliknya, seluruh elemen diarahkan untuk membangun kerja sama demi kepentingan, kekuatan, dan kemuliaan bersama.

“Semua orang berpikir tentang kerja sama, tolong-menolong untuk kepentingan bersama, untuk kekuatan bersama, untuk kemuliaan bersama,” kata KH Yahya.

Karena itu, ia berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi titik tolak bagi penguatan kembali semangat ta’awun di tengah kehidupan masyarakat.

Semangat tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya di lingkungan warga Nahdlatul Ulama. Ta’awun harus berkembang menjadi kekuatan sosial yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja,” ujarnya.

KH Yahya berharap nilai kebersamaan, kerja sama, dan saling membantu dapat menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan di masa depan.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia juga menyampaikan harapan agar pembukaan Muktamar ke-35 NU membawa keberkahan bagi perjalanan organisasi, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami berharap Bapak Presiden membuka Muktamar ini dan mudah-mudahan menjadi berkah kita semua,” pungkasnya.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, menjadi salah satu momentum strategis dalam menentukan arah perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut ke depan.

Di tengah kekuatan sosial yang begitu besar dan jaringan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, NU dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga semakin kuat dalam menghadirkan manfaat.

Pesan KH Yahya Cholil Staquf tentang sinergi dengan pemerintah dan penguatan semangat ta’awun menjadi penegasan arah tersebut: bahwa kebesaran NU harus diterjemahkan menjadi tanggung jawab, kerja sama, serta pengabdian nyata untuk rakyat, bangsa, dan negara.

Investigasihukumkriminal Jombang – Dinamika menjelang pemilihan dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai menjadi perhatian sejumlah peserta. Ketua PCNU Kota Bengkulu, Rahmad Ramdani, mengungkap adanya tawaran berupa sepeda motor Yamaha N-Max hingga mobil Toyota Avanza kepada pihak tertentu dalam proses menjelang pemilihan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad saat Muktamar ke-35 NU berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Di tengah dinamika yang berkembang, Rahmad menegaskan bahwa seluruh peserta Muktamar harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing. Menurutnya, kebebasan memilih merupakan bagian penting dalam menjaga proses organisasi agar tetap berjalan sesuai asas dan aturan yang berlaku.

Ia mengatakan, para peserta sebelumnya telah mendapatkan arahan dari Rois Syuriyah untuk tetap menaati seluruh ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Muktamar.

“Kami sudah dikumpulkan oleh Rois Syuriyah dan sudah diberikan arahan agar taat kepada asas dan aturan main yang ada. Sudah itu saja. Masalah pemilihan, silakan hati nurani masing-masing,” kata Rahmad.

Rahmad kemudian mengungkap adanya tawaran yang disebut berkaitan dengan proses menjelang pemilihan. Tawaran tersebut, menurutnya, berupa sepeda motor Yamaha N-Max atau mobil Toyota Avanza.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang memberikan tawaran tersebut maupun kepada siapa tawaran itu disampaikan. Rahmad juga tidak menyebutkan atas nama siapa tawaran tersebut dilakukan.

Di sisi lain, Rahmad berharap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan bagi organisasi. Menurutnya, kecintaan terhadap NU harus menjadi dasar bagi seluruh peserta dalam menentukan sikap dan mengikuti setiap proses Muktamar.

Ia berharap aspirasi yang datang dari berbagai daerah dapat menjadi perhatian demi terciptanya suasana organisasi yang semakin teduh dan membawa semangat baru bagi warga Nahdlatul Ulama.

“Kita berharap memang ada perbaikan dan perubahan. Kita sayang terhadap PBNU, dan aspirasi kita di bawah ini juga berharap NU bisa lebih teduh dan muktamarnya riang gembira,” ujarnya.

Seruan menjaga marwah Muktamar juga datang dari Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Bangka Barat, KH Ridwan Zahri. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kehormatan forum tertinggi organisasi tersebut dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah.

Menurut KH Ridwan, seluruh rangkaian Muktamar harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan organisasi. Ia menilai keberhasilan Muktamar bukan hanya ditentukan oleh hasil pemilihan, tetapi juga oleh bagaimana seluruh proses dijalankan secara baik dan bermartabat.

Ia secara khusus mengimbau para peserta untuk menjauhi praktik politik uang, intimidasi, maupun fitnah yang dapat mencederai marwah Muktamar dan merusak persaudaraan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Semoga seluruh peserta dapat menjaga marwah Muktamar dan tidak menodainya dengan tindakan yang bertentangan dengan akhlakul karimah NU, seperti politik uang, intimidasi, maupun fitnah,” kata KH Ridwan Zahri.

KH Ridwan berharap seluruh peserta dapat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, suasana yang teduh sangat diperlukan agar seluruh agenda Muktamar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi.

Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi NU untuk menentukan kepemimpinan organisasi periode berikutnya sekaligus membahas berbagai agenda strategis bagi masa depan jam’iyah.

Dengan berbagai dinamika yang muncul menjelang proses pemilihan, para peserta diharapkan tetap mengedepankan hati nurani, mematuhi aturan organisasi, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah.

Hal tersebut menjadi bagian penting agar Muktamar ke-35 NU tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga mampu memperkuat marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, musyawarah, dan kemaslahatan umat.

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Pengurusan transaksi jual beli tanah antara seorang klien dengan Notaris D.Y., S.H., M.Kn. memasuki tahap Somasi II dan Terakhir. Somasi tersebut disampaikan oleh SUN LAW & PARTNERS melalui kuasa hukum Amir Minabari, S.H., M.H., C.CL dan Pamela Adelia Sidauruk, S.H. Rabu, 26/08/2026

Somasi itu pada pokoknya meminta kejelasan mengenai status sertifikat tanah, proses Akta Jual Beli (AJB), serta tahapan balik nama yang disebut belum memperoleh kepastian penyelesaian.

Menurut kuasa hukum, klien sebelumnya memperoleh informasi bahwa sertifikat tanah telah berada di Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Atas informasi tersebut, klien meminta penjelasan mengenai posisi sertifikat, tahapan administrasi yang telah ditempuh, dokumen yang sudah diajukan, serta kendala yang menyebabkan proses balik nama belum selesai.

Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah perubahan luas tanah. Luas yang sebelumnya dipahami sekitar 185 meter persegi kemudian disebut menjadi kurang lebih 200 meter persegi. Kuasa hukum meminta penjelasan mengenai dasar pengukuran, proses perubahan data, serta dokumen yang menjadi dasar pencatatan luas tersebut.

Somasi juga meminta rincian penggunaan dan kebutuhan biaya dalam proses pengurusan tanah, termasuk biaya pertanahan, pajak maupun jasa profesional. Selain itu, pihak klien meminta kepastian mengenai keberadaan sertifikat dan informasi terkait kemungkinan penyerahannya kepada pihak penjual.

Melalui Somasi II dan Terakhir tersebut, Notaris D.Y. diminta memberikan jawaban serta klarifikasi tertulis dalam waktu tiga hari kalender sejak surat diterima.

Kuasa hukum menegaskan bahwa penyelesaian secara musyawarah dan profesional masih menjadi pilihan utama. Namun, apabila tidak terdapat tanggapan atau penyelesaian, pihak klien mempertimbangkan langkah lebih lanjut, antara lain meminta klarifikasi kepada Kantor Pertanahan/BPN, menempuh mekanisme pengawasan profesi, maupun mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedepankan Hak Jawab dan Berita Berimbang
Perlu ditegaskan bahwa seluruh persoalan yang tercantum dalam somasi merupakan dalil, pertanyaan, dan permintaan klarifikasi dari pihak klien melalui kuasa hukumnya. Hal tersebut belum merupakan putusan pengadilan maupun kesimpulan dari lembaga pengawas atau instansi berwenang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan tertulis dari pihak Notaris D.Y. terkait sejumlah persoalan yang disampaikan dalam Somasi II dan Terakhir tersebut. Karena itu, klarifikasi dari Notaris D.Y., Kantor Pertanahan/BPN, maupun pihak terkait lainnya tetap diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat diperoleh secara utuh, akurat, dan berimbang.

Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Notaris D.Y. serta instansi terkait mengenai pemberitaan dan persoalan yang disampaikan dalam somasi tersebut.

Pihak klien berharap persoalan dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan penanaman pohon dan penghijauan bersama masyarakat di Lapangan Asrama Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., dan diikuti Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kabagsdm Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Supriyadi, S.H., M.H., personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok, masyarakat wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, serta komunitas Ojek Online (Ojol).

Dalam kegiatan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama masyarakat dan komunitas Ojol melakukan penanaman sebanyak 20 pohon berkayu sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan penghijauan di lingkungan sekitar.

“Kegiatan penanaman pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri bersama masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara kepolisian, masyarakat, serta komunitas Ojek Online.

Kapolres berharap kegiatan penghijauan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat dilanjutkan dengan menjaga dan merawat pohon-pohon yang telah ditanam.

“Kami berharap pohon-pohon yang telah ditanam dapat dirawat dan dijaga bersama sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan serta generasi yang akan datang,” tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh rangkaian berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Investigasihukumkriminal Bandung – Kesadaran bela negara menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Danpusterad Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno dalam Forum Kebangsaan bertema “Kesadaran Bela Negara Merupakan Pondasi Dasar Menuju Indonesia Emas”, di Aula Muhammad Toda Kodiklatad, Bandung, Kamis (13/8/2026).

Forum Kebangsaan yang merupakan bagian dari Program Unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Si., tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat persatuan, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa. Kegiatan dihadiri 526 peserta dari berbagai unsur, mulai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, LSM, mahasiswa hingga pelajar.

Dalam sambutannya, Danpusterad mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia mencontohkan pecahnya Yugoslavia pada awal 1990-an sebagai pelajaran sejarah bahwa krisis politik, ekonomi, konflik etnis, serta melemahnya figur pemersatu dapat memicu disintegrasi dan kehancuran sebuah negara. “Bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi hak dan kewajiban seluruh warga negara,” tegas Danpusterad.

Menurut Letjen TNI Mochamad Syafei, ancaman terhadap negara saat ini tidak lagi hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga hadir melalui ruang digital, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, serta derasnya arus informasi.

“Karena itu, bela negara harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui integritas, etika digital, kreativitas, kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kebanggaan terhadap identitas bangsa. Bagi TNI Angkatan Darat, upaya tersebut diperkuat melalui Pembinaan Teritorial dan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” ucapnya.

Danpusterad juga menyoroti kekayaan Indonesia yang terdiri atas beragam suku, bahasa, agama, dan warisan budaya. Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekuatan strategis bangsa yang harus dirawat dengan nasionalisme dan semangat persatuan.

Di tengah tantangan globalisasi, generasi muda menghadapi sejumlah persoalan, seperti pemahaman nasionalisme yang masih simbolik, kesadaran bela negara yang belum merata, meningkatnya individualisme, menurunnya literasi sejarah, hingga pengaruh ideologi transnasional melalui ruang digital.

“Generasi muda adalah penentu masa depan Indonesia. Kesadaran bela negara bukan hanya tentang senjata dan seragam, tetapi tentang karakter, integritas, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.

Melalui Forum Kebangsaan, Danpusterad mengajak seluruh elemen masyarakat memperkokoh nasionalisme, memperluas wawasan kebangsaan, menyatukan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Ia berharap forum tersebut menjadi ruang berbagi gagasan dan inspirasi dalam memperkuat karakter bangsa, menjaga persatuan, serta menyiapkan generasi penerus yang memiliki kecintaan terhadap tanah air dan semangat pengabdian.

Dengan karakter bangsa yang kuat dan persatuan yang kokoh, Indonesia diyakini mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bangsa besar yang berdaulat, maju, dan disegani dunia.

Investigasihukumkriminal Jakarta — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan JJOS PMJ Merdeka Bersama Masyarakat 2026 melalui lomba permainan tradisional bersama warga di kawasan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan perlombaan digelar Pelabuhan Muara Angke dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat setempat, khususnya anak-anak dan warga dewasa.

Sejumlah pejabat Polres Pelabuhan Tanjung Priok turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kabag SDM Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Supriyadi, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, S.H., M.H., serta Kasat Intelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K.

Beragam permainan tradisional dilombakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari lomba makan kerupuk untuk anak-anak, lomba membawa kelereng menggunakan sendok untuk anak-anak, hingga lomba makan kerupuk untuk peserta dewasa.

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban. Warga tampak antusias mengikuti setiap perlombaan, sementara jajaran kepolisian turut berbaur dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan PMJ Merdeka Bersama Masyarakat ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, membangun komunikasi yang baik, sekaligus menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan lomba permainan tradisional tersebut diharapkan dapat terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta rasa cinta terhadap budaya dan permainan tradisional Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat.

Melalui semangat “Polri untuk Masyarakat”, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif.