investigasihukumkriminal JAKARTA | Upaya membawa emas ke luar negeri tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan kembali digagalkan Bea Cukai. Sepanjang September 2026, petugas melakukan serangkaian penindakan di empat bandara internasional dan mengamankan lebih dari 29 kilogram emas serta barang yang diduga emas.

Total nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp73,3 miliar. Dari pengungkapan tersebut, Bea Cukai menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara sekitar Rp8,5 miliar.
Empat lokasi penindakan tersebut yakni Bandara Kualanamu, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Sam Ratulangi.

Penindakan dilakukan di tengah diperketatnya pengawasan terhadap pengeluaran emas ke luar negeri. Hal ini seiring berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 sejak 17 November 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengatakan perkembangan modus pengeluaran emas secara ilegal menjadi tantangan tersendiri bagi aparat.

Menurut Djaka, Bea Cukai menggunakan analisis informasi dan intelijen untuk mengidentifikasi pola pembawaan emas yang mencurigakan.

“Pengawasan Bea Cukai atas pembawaan emas dilakukan melalui analisis informasi dan intelijen, pemeriksaan penumpang dan barang, serta koordinasi dengan instansi terkait,” kata Djaka.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pengeluaran barang secara ilegal sekaligus memastikan kewajiban kepabeanan dan ketentuan perdagangan luar negeri dipenuhi.

Djaka menambahkan, pengawasan tersebut menjadi bagian dari kontribusi Bea Cukai dalam mendukung Asta Cita melalui penguatan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional di wilayah perbatasan.
Emas Disembunyikan dalam Elektronik hingga Tubuh

Dari seluruh rangkaian penindakan, petugas menemukan berbagai modus yang digunakan untuk membawa emas ke luar negeri.

Modus tersebut antara lain menyembunyikan logam yang diduga emas di dalam peralatan elektronik, memasukkannya ke dalam barang bawaan penumpang, hingga menyembunyikan emas pada tubuh menggunakan modus body strapping.

Penindakan terbaru dilakukan Bea Cukai Kualanamu di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kualanamu pada Senin (14/9/2026).

Berdasarkan hasil analisis terhadap penumpang, petugas mencurigai seorang warga negara India berinisial NU, yang merupakan penumpang penerbangan komersial tujuan Bangkok, Thailand.

Saat dilakukan pemeriksaan bagasi, petugas menemukan citra tidak wajar pada barang elektronik yang dibawa NU.

Pemeriksaan lebih lanjut kemudian menemukan empat keping benda logam yang diduga emas dengan total berat sekitar 1.522 gram.

Barang tersebut diperkirakan bernilai Rp3,95 miliar, dengan potensi kerugian penerimaan negara sekitar Rp383 juta.

Penumpang dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Kualanamu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

10 Kg Emas Diamankan di Soekarno-Hatta
Sementara itu, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penindakan pada Kamis (10/9/2026) di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta.

Petugas mengamankan dua warga negara Tiongkok berinisial MZ dan SL, yang hendak terbang menuju Hong Kong.Keduanya diduga membawa emas ke luar negeri tanpa dokumen.

Bea Cukai kemudian berkoordinasi dengan Avsec, Imigrasi, dan pihak maskapai untuk memantau keberadaan serta status kedua penumpang.

Djaka mengungkapkan, penindakan tersebut berawal dari analisis informasi mengenai pola pembawaan emas ilegal yang berulang.

Pelaku umumnya merupakan WNA dengan penerbangan tujuan Hong Kong. Emas dibawa menggunakan koper kabin dan tas punggung serta dibungkus lakban untuk mengelabui petugas.

Dari pemeriksaan, petugas menemukan lima keping emas cast bar dengan berat bruto 5.026,5 gram dalam tas punggung milik SL.
Lima keping emas cast bar lainnya dengan berat bruto 5.026,5 gram ditemukan dalam koper kabin milik MZ.

Total terdapat 10 keping emas seberat 10.053 gram dengan nilai sekitar Rp25,3 miliar.
Potensi kerugian penerimaan negara dari penindakan tersebut mencapai Rp2,5 miliar.

Berdasarkan hasil gelar perkara, kasus keduanya telah naik ke tahap penyidikan. Bea Cukai Soekarno-Hatta juga masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan adanya keterkaitan dengan jaringan yang lebih luas.

10,4 Kg Emas Digagalkan di Bali
Sebelum penindakan di Kualanamu dan Soekarno-Hatta, Bea Cukai juga menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Minggu (6/9/2026).

Petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG di Terminal Keberangkatan Internasional.

Dari pemeriksaan, ditemukan 14 keping emas batangan atau cast bar dengan berat mencapai 10.418,3 gram.
Emas tersebut dibawa menggunakan modus body strapping.
Nilai emas diperkirakan mencapai Rp26 miliar, sedangkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp3,9 miliar.

Dua Kasus di Bandara Sam Ratulangi
Penindakan juga dilakukan Tim Gabungan Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dan Bea Cukai Manado di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Sam Ratulangi pada Sabtu (5/9/2026).

Dalam penindakan pertama, petugas mengamankan tiga warga negara Tiongkok berinisial JM, ZW, dan TC yang hendak terbang menuju Singapura.

Petugas menemukan 19 bungkus serbuk yang diduga emas dengan berat mencapai 5.721 gram.

Barang tersebut disembunyikan menggunakan modus body strapping. Nilainya diperkirakan Rp14,5 miliar, dengan potensi kerugian penerimaan negara sekitar Rp1,45 miliar.

Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan masih berlangsung.
Dalam penindakan kedua, petugas mengamankan dua warga negara Tiongkok berinisial ZS dan ZH, penumpang penerbangan tujuan Guangzhou.

Keduanya diduga membawa perhiasan emas.
Hasil pemeriksaan menemukan dua rantai kalung dan dua gelang yang dikenakan kedua penumpang. Total berat perhiasan mencapai 1.361 gram, dengan nilai diperkirakan Rp3,6 miliar.

Potensi kerugian penerimaan negara dari penindakan tersebut mencapai Rp360 juta.
Bea Cukai Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan
Atas seluruh rangkaian penindakan tersebut, Bea Cukai telah mengamankan seluruh barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan RI.

Djaka menegaskan, Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas barang, terutama pada jalur keberangkatan internasional.

Pengawasan dilakukan melalui penguatan analisis intelijen, pemanfaatan informasi, pemeriksaan berbasis risiko, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mendeteksi pola pengeluaran barang secara ilegal.

Masyarakat, khususnya penumpang yang membawa emas ke luar negeri, diminta memastikan barang yang dibawa telah dilengkapi dokumen kepabeanan dan perizinan sesuai ketentuan.

Pengeluaran emas yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, apabila memenuhi unsur tindak pidana kepabeanan.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menerima audiensi pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (15/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi antarlembaga dalam menyikapi berbagai dinamika dan kepentingan masyarakat Jakarta.

Pada kesempatan ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin hadir bersama tiga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, yakni Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino. Turut hadir Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono serta sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya.

Pertemuan diisi dengan pertukaran pandangan dan informasi mengenai berbagai hal yang menjadi perhatian bersama. Komunikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing institusi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan hubungan antarlembaga yang terbuka dan konstruktif penting untuk memahami berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

“Polda Metro Jaya terbuka untuk terus membangun sinergi dengan DPRD DKI Jakarta. Harapannya, hubungan yang baik ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta turut menjaga Jakarta tetap aman, tertib, dan nyaman,” ujarnya.

investigasihukumkriminal CIANJUR | Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 400.7/3/2026 tentang Penyesuaian Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Senin, 14/09/2026

Surat edaran yang ditetapkan di Cianjur pada 9 September 2026 ini mencabut Surat Edaran Bupati sebelumnya Nomor 400.7/2/2026 tentang Pemberhentian Pelaksanaan Universal Health Coverage ( UHC ) dan Penonaktifan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan Pemkab Cianjur.

Terhitung mulai 1 Agustus 2026, Pemkab Cianjur melakukan penyesuaian kepesertaan PBPU dan BP yang dibiayai daerah bagi peserta yang memenuhi kriteria berikut:
Meninggal dunia
Memiliki kepesertaan JKN aktif dari segmen lain
Pindah domisili ke luar Kabupaten Cianjur
Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, serta berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Penyesuaian ini merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kesehatan, serta nota kesepakatan dan rencana kerja antara Pemkab Cianjur dengan BPJS Kesehatan.

Masyarakat yang terdampak atau ingin mengecek status kepesertaan dapat memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan, yaitu:
Situs pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek
Aplikasi Mobile JKN
WhatsApp Pandawa di 08118165165
Care Center 165
Layanan BPJS Keliling
Setiap Selasa pukul 9.00 s/d 12.00 WIB terjadwal per desa Setiap Kamis pukul 9.00 s/d 12.00 WIB di Toserba Selamat Cipanas.
Mal Pelayanan Publik di Gedung Creative Center Cianjur (setiap Senin)
Kantor BPJS Kesehatan Cianjur (hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB)

Bupati Cianjur juga menginstruksikan kepala perangkat daerah, direktur fasilitas kesehatan, camat, pimpinan puskesmas, lurah/kepala desa, hingga ketua RW dan RT untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan memberikan pendampingan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain itu, Kepala Puskesmas diminta mengajukan kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan Pemda bagi masyarakat kategori fakir miskin dan/atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pihak terkait agar penyesuaian kepesertaan berjalan tertib dan masyarakat tetap mendapatkan akses informasi serta layanan JKN yang jelas.

investigasihukumkriminal JAKARTA | Sebanyak 35 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur kini memasuki babak baru dalam perjalanan pengabdiannya setelah mengikuti pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelantikan tersebut berlangsung pada Jumat, 11 September 2026, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja.

Sebanyak 35 CPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur mengikuti seluruh rangkaian prosesi pelantikan dan mengucapkan Sumpah/Janji PNS di hadapan pimpinan.

Prosesi tersebut berlangsung secara khidmat dan penuh rasa syukur. Bagi para CPNS, pelantikan ini menjadi momentum penting setelah menyelesaikan masa pengabdian sebagai CPNS sekaligus menjadi awal untuk menjalankan status dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan status baru tersebut, para pegawai diharapkan semakin meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Tampilkan Kekompakan Lewat Yel-Yel
Suasana pelantikan tidak hanya diisi dengan prosesi pengucapan sumpah/janji. Para CPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur juga menunjukkan semangat dan kekompakan melalui persembahan yel-yel di hadapan Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta jajaran manajerial.

Penampilan tersebut menjadi wujud semangat, kekompakan, dan kebersamaan para CPNS dalam mengawali perjalanan sebagai bagian dari keluarga besar Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah resmi menyandang status sebagai PNS, para pegawai yang dilantik diharapkan terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi keimigrasian.

Pelantikan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni perubahan status dari CPNS menjadi PNS, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Selamat kepada 35 CPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang telah resmi menjadi PNS. Terus tumbuh, terus berintegritas, dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

investigasihukumkriminal SOLO | Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir melantik Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta periode 2026-2031 di Hotel Sunan, Solo, Sabtu (12/9) malam.

Pelantikan tersebut memiliki makna historis tersendiri karena Kota Surakarta menjadi bagian penting dalam perjalanan lahirnya PWI. Organisasi wartawan tersebut lahir di Surakarta pada 9 Februari 1946, ketika para wartawan pejuang turut mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Karena itu, keberadaan PWI di Surakarta tidak hanya berkaitan dengan organisasi profesi wartawan, tetapi juga memiliki jejak sejarah perjuangan pers Indonesia.

Dalam pelantikan tersebut, Sri Hartanto resmi memimpin PWI Surakarta untuk masa bakti 2026-2031. Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan tradisi pers yang profesional sekaligus menjaga nilai-nilai perjuangan yang menjadi bagian dari sejarah PWI.

Sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat turut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya Wali Kota Solo Respati Ardi, Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Kota Madiun Kombes Pol Catur Cahyono, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani, serta mantan Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo.

Hadir pula sejumlah pejabat dan tokoh mitra kerja PWI Surakarta.


Momentum pelantikan menjadi kesempatan bagi jajaran PWI Surakarta untuk memperkuat peran organisasi dalam membangun kehidupan pers yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

Di kota tempat PWI dilahirkan, kepengurusan baru tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan perkembangan media dan teknologi, tetapi juga tetap menjaga marwah profesi wartawan.

Sejarah mencatat, PWI lahir dari semangat para wartawan yang tidak hanya menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam perjalanan bangsa. Semangat tersebut menjadi warisan yang perlu terus dirawat oleh generasi wartawan berikutnya.

Dengan kepengurusan baru periode 2026-2031, PWI Surakarta diharapkan semakin hadir sebagai rumah profesi wartawan sekaligus mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun daerah melalui informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.