investigasihukumkriminal, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan restrukturisasi pada organisasi perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil guna memangkas berbagai biaya operasional dan dialihkan untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam keterangannya, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa efisiensi dilakukan dengan menurunkan jumlah lembaga, badan, dinas, hingga biro. Konsep ini menerapkan prinsip “miskin struktur, kaya fungsi” guna merampingkan struktur jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
Dengan adanya restrukturisasi ini, pemprov menargetkan penurunan pada sejumlah pos anggaran operasional rutin. Antara lain tunjangan jabatan, pemeliharaan gedung kantor, pembayaran listrik dan air, perawatan kendaraan dinas, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga pembelian bahan bakar.
Seluruh efisiensi anggaran tersebut nantinya akan dialihkan untuk mendanai sektor pembangunan dan peningkatan layanan dasar bagi warga Jawa Barat.
Tak hanya di tingkat dinas dan lembaga, pembenahan juga menyasar sektor BUMD. Sejumlah BUMD di Jawa Barat akan digabungkan ke dalam satu holding bernama Sangga Buana, kecuali Bank BJB. Sementara itu, BUMD yang dinilai tidak produktif, tidak efektif, dan hanya membebani keuangan daerah ditegaskan akan ditutup.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan publik saat ini dirasa belum sepenuhnya memuaskan, seraya berkomitmen untuk terus berbenah demi kesejahteraan masyarakat secara luas.
#kabarinvestigasi #investigasihukumkriminal #polrestanjungpriok #polri #presisi #newstalk #newsupdate #newstoday
About The Author
