Dilema Sampah Liar: Ketika Himbauan Pemerintah Tak Sejalan dengan Fasilitas

investigasihukumkriminal CIANJUR | Tumpukan Sampah, pemandangan menyedihkan yang kini kerap dijumpai di sepanjang jalan di Cianjur. Mulai dari kantong plastik bekas, sisa makanan, hingga limbah rumah tangga lainnya, menumpuk tak beraturan dan menebarkan bau tak sedap.


Ironisnya, tumpukan sampah ini berada tepat di tepi jalan yang ramai dilalui warga. Padahal, seringkali kita melihat atau mendengar himbauan dari pemerintah setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Banyak pihak, terutama pengendara yang melintas seperti Bapak Romi Pengemudi Angkot Jangari – Ciranjang, mengeluhkan kondisi ini. Namun, tak sedikit juga warga yang “terpaksa” membuang sampah di tempat ini karena satu alasan yang sama: tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) yang memadai di sekitar tempat tinggal mereka.

“Ibu Enur, mengapa sampah di sini dibiarkan menumpuk seperti ini? Apakah memang tidak ada tempat pembuangan lain?”

“Niatnya mau buang di TPS yang benar, tapi di mana? Di sini nggak ada TPS. Kalau mau ke TPS resmi, jauh sekali. Daripada sampahnya nimbun di rumah dan bau, ya terpaksa buang di sini, Mas. Pemerintah cuma bisa himbau, tapi nggak nyediain tempatnya. Terus kami harus bagaimana?” Tegas Ibu Enur

“Pak Pandi, sebagai pengendara, bagaimana pendapat Bapak mengenai kondisi tumpukan sampah di pinggir jalan ini?”

“Jelas mengganggu, Mas. Selain bau, pemandangannya juga kotor. Kita yang lewat jadi nggak nyaman. Tapi kalau saya mikir lagi, orang-orang ini juga nggak mungkin buang di sini kalau ada pilihan yang lebih baik.

Harusnya pemerintah, selain buat himbauan, juga kasih solusi nyata, kayak bangun TPS di setiap kelurahan atau sediain bak sampah.

Menyoroti detail tumpukan sampah, termasuk label atau jenis sampah tertentu. Permasalahan sampah di Area Desa Sindangraja ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, perilaku membuang sampah sembarangan tentu tidak dibenarkan.

Namun di sisi lain, pemerintah setempat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dasar, termasuk sistem pengelolaan sampah yang baik dan mudah diakses oleh warganya. Himbauan tanpa adanya fasilitas pendukung tampaknya tidak akan menjadi solusi yang efektif.


Warga berharap, pemerintah setempat segera mengambil langkah konkrit untuk menangani masalah sampah ini. Tidak hanya dengan himbauan, namun dengan menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, sehingga warga dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus merasa “terpaksa” melanggar aturan.

About The Author

Tinggalkan komentar