Lesdin Sinaga

Investigasihukumkriminal Jakarta, Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah institusi penegak hukum di wilayah Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pimpinan baru PA Jakarta Pusat dalam membangun komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin bersama rombongan diterima Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana silaturahmi dan membahas pentingnya komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Rombongan PA Jakarta Pusat diterima Kompol Karyono, S.H., Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, yang hadir mewakili Kapolres.

Pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kepemimpinan baru sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara lembaga peradilan dan kepolisian.

Namun, penguatan hubungan antarlembaga tetap harus ditempatkan dalam koridor hukum. Sinergi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai hubungan yang dapat memengaruhi proses peradilan atau mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi.

Prinsip independensi peradilan menjadi salah satu aspek penting yang harus tetap dijaga. Komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk kepentingan pelayanan serta pelaksanaan tugas, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap proses hukum maupun putusan pengadilan.

Di sisi lain, persoalan integritas juga menjadi perhatian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Upaya pencegahan suap dan penyalahgunaan kewenangan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya melalui slogan, tetapi juga melalui sistem pengawasan dan tata kelola yang dapat diuji secara terbuka.

PA Jakarta Pusat diketahui mendorong penerapan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap praktik suap sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam konteks tersebut, kunjungan ke Kejaksaan dan Kepolisian dapat dilihat sebagai upaya membangun komunikasi lintas institusi. Meski demikian, ukuran keberhasilannya bukan semata pada intensitas pertemuan atau hubungan antarpejabat, melainkan pada sejauh mana koordinasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi independensi penegakan hukum.

Penguatan integritas juga menuntut adanya komitmen bersama untuk menutup ruang bagi praktik transaksional, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum sangat bergantung pada sikap profesional dan objektif para aparaturnya.

Silaturahmi antarlembaga pada akhirnya diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Komunikasi yang terbangun perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang profesional, transparan, serta tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi.

Dengan prinsip tersebut, hubungan antara Pengadilan Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian di Jakarta Pusat dapat berjalan secara konstruktif sekaligus tetap menjaga marwah lembaga peradilan dan kepentingan pencari keadilan.

Investigasihukumkriminal Jakarta, – Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta kemampuan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumat, 07/08/2026

Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok tersebut mengacu pada Surat Perintah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 6 Agustus 2026.

Latihan dipimpin oleh Kasatsamapta Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Aries Arianto, S.H., dengan instruktur dari Satsamapta, yaitu Ipda Sahat Mangiring Sihombing, S.H., Aiptu Purwanto, S.H., dan Aipda Kasmito.

Sebanyak 50 personel mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri atas Tim Negosiator Polwan, Tim Dalmas Awal, Tim Dalmas Lanjut, serta massa simulasi (bullsuit). Seluruh peserta mengikuti rangkaian latihan secara serius dan penuh semangat guna meningkatkan kemampuan teknis maupun kerja sama tim.

Adapun materi yang diberikan meliputi kemampuan public speaking bagi Tim Negosiator Polwan dalam menghadapi massa pengunjuk rasa, formasi Dalmas Awal beserta teknik penggunaan tali Dalmas, formasi Dalmas Lanjut menggunakan perlengkapan lengkap berupa tongkat dan tameng, hingga simulasi terpadu pengendalian massa yang melibatkan Negosiator Polwan, Dalmas Awal, dan Dalmas Lanjut.

Melalui latihan ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen membangun personel Dalmas yang profesional, tangguh, disiplin, serta siap digerakkan kapan pun dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa “Latihan peningkatan kemampuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kesiapsiagaan personel Dalmas agar selalu profesional, terampil, dan responsif dalam menghadapi setiap dinamika situasi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, latihan ini juga bertujuan memperkuat jiwa korsa, kekompakan, serta sinergi antarpersonel sehingga pelaksanaan tugas pengamanan dapat berjalan secara efektif, humanis, dan sesuai prosedur.”

Dengan terselenggaranya latihan tersebut, diharapkan seluruh personel Dalmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin siap menjalankan tugas pengamanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal.

Investigasihukumkriminal, Cianjur – Peristiwa tenaga kesehatan (nakes) yang menghina pasien BPJS kembali mencuat dan menuai kecaman dari sejumlah masyarakat. Kasus ini menjadi bukti bahwa masih banyak nakes yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di beberapa daerah, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kamis, 06/08/2026

Salah satu contoh terjadi di puskesmas di Kabupaten Cianjur. Seorang pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan gusi mengaku kecewa atas ucapan, pelayanan dan tutur kata nakes yang dianggap kurang berkenan. Alih-alih memberikan pelayanan, pasien tersebut justru diarahkan untuk segera melakukan rujukan ke salah satu rumah sakit sebelum ada tindakan medis di puskesmas.

Kejadian ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pasien dan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya mengedepankan sikap ramah, empati, dan profesionalisme.

Masyarakat berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tenaga kesehatan agar pelayanan BPJS benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal tindakan medis, tetapi juga bagaimana nakes menjaga etika komunikasi dengan pasien. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS terkikis akibat perilaku oknum yang tidak mencerminkan semangat pelayanan publik.

Investigasihukumkriminal Johor Bahru – Pengadilan Agama Jakarta Pusat kembali menghadirkan layanan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri melalui penyelenggaraan sidang isbat nikah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia, pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan peradilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang belum memiliki penetapan pengadilan atas perkawinannya.

Sidang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., bersama majelis hakim dengan dukungan KJRI Johor Bahru. Melalui layanan tersebut, para pemohon memperoleh kesempatan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya telah dilangsungkan secara agama sehingga dapat menjadi dasar pencatatan resmi sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

Pada hari pertama, Rabu (5/8), terdapat 15 perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan. Sebanyak 14 pemohon hadir, sementara satu perkara dinyatakan gugur karena ketidakhadiran pemohon. Dari perkara yang diperiksa, sebagian telah diputus pada hari yang sama, sedangkan satu perkara ditunda ke hari berikutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Persidangan berlanjut pada Kamis (6/8) dengan agenda pemeriksaan 13 perkara baru serta satu perkara lanjutan dari hari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, dua perkara kembali dinyatakan gugur karena para pemohon tidak hadir, sementara seluruh perkara yang memenuhi syarat berhasil diperiksa dan diputus oleh majelis hakim.

Secara keseluruhan, selama dua hari pelaksanaan sidang, majelis hakim mengabulkan 25 permohonan isbat nikah. Adapun tiga perkara dinyatakan gugur akibat ketidakhadiran para pemohon dalam persidangan.

Muhammad Aliyuddin mengatakan, penyelenggaraan sidang isbat nikah di luar negeri merupakan bentuk komitmen pengadilan untuk memastikan layanan hukum tetap dapat diakses oleh WNI di mana pun berada. Menurutnya, kehadiran negara melalui pelayanan peradilan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja maupun menetap di luar Indonesia.

Di sela kegiatan, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga mengunjungi sekolah binaan KJRI Johor Bahru. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan motivasi kepada para pelajar Indonesia agar terus bersemangat menempuh pendidikan, menjaga disiplin, serta mempertahankan rasa cinta terhadap tanah air meskipun berada di luar negeri.

Ia menekankan pentingnya peran generasi muda Indonesia sebagai representasi bangsa di kancah internasional. Karena itu, para pelajar diharapkan mampu menunjukkan karakter yang berintegritas, berprestasi, dan membawa citra positif Indonesia.

Pelaksanaan sidang isbat nikah ini sekaligus mencerminkan kolaborasi antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan KJRI Johor Bahru dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui layanan tersebut, para pemohon tidak perlu menempuh perjalanan ke Indonesia untuk memperoleh penetapan pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu maupun biaya.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata peningkatan akses terhadap keadilan bagi WNI di luar negeri. Dengan pelayanan yang lebih mudah dijangkau, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya serta dapat melanjutkan proses administrasi kependudukan sesuai peraturan yang berlaku.

investigasihukumkriminal, Cianjur – Beberapa warga Kabupaten Cianjur mendatangi Dinas Sosial setelah mendapati kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan Setelah Pemerintah Kabupaten Cianjur secara resmi menghentikan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan menonaktifkan sekitar 400.000 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung oleh anggaran daerah, terhitung mulai 1 Agustus 2026. 

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus penyesuaian skema layanan menjadi UHC Cut Off. 

Salah satu warga terdampak, Bapak Rizal dari Bojong, mengaku terkejut saat mendapati kartu BPJS anaknya tidak aktif ketika sedang menjalani perawatan di RS Sayang Cianjur. Hasil pengecekan melalui aplikasi JKN menunjukkan status kepesertaan nonaktif sejak akhir bulan. 

Rizal kemudian meminta klarifikasi ke Dinas Sosial. Pihak dinas menjelaskan bahwa perubahan status kepesertaan terjadi setelah adanya update data sensus ekonomi terbaru, di mana desil ekonomi keluarga Rizal naik dari desil 5 ke desil 8. Dengan demikian, ia tidak lagi masuk kategori penerima bantuan iuran. 

Namun, Rizal menilai data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam catatan dinas, ia disebut memiliki lahan dan rumah di luar tempat tinggalnya. Padahal, menurut pengakuannya, selama ini ia hanya menyewa rumah kontrakan dan tidak memiliki aset sebagaimana tercatat. 

Kasus Rizal menambah daftar panjang keluhan warga Cianjur yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian data dalam sistem. Masyarakat berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang data secara lebih teliti, agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak atas layanan kesehatan. 

Dalam wawancara dengan tim investigasi, Rizal menyampaikan: “Lebih baik program bansos dialihkan menjadi layanan BPJS Nasional. Dengan demikian, setiap rakyat Indonesia yang memiliki NIK berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, sebagaimana halnya pendidikan gratis.” 

Kebijakan efisiensi anggaran memang menjadi kebutuhan pemerintah daerah, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Hak atas kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh terabaikan hanya karena kesalahan data atau ketidaktepatan verifikasi.

Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Johor Baru Malaysia – Ketua Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Aliyuddin, S.Ag., M.H., memanfaatkan kunjungannya ke Johor Bahru, Malaysia, tidak hanya untuk melaksanakan agenda sidang isbat nikah bagi warga negara Indonesia (WNI), tetapi juga menyempatkan diri mengunjungi sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, 5 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Aliyuddin memberikan motivasi serta semangat kepada para siswa agar terus mencintai tanah air meskipun sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menekankan bahwa identitas sebagai bangsa Indonesia harus tetap dijaga dan menjadi kebanggaan di mana pun berada.

“Kalian harus selalu bangga menjadi anak Indonesia. Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, karena kelak kalian adalah generasi penerus yang akan membawa nama baik bangsa dan negara. Raihlah cita-cita setinggi mungkin agar menjadi kebanggaan keluarga dan Indonesia,” ujar Aliyuddin di hadapan para siswa.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri tetap harus memperoleh motivasi agar memiliki semangat belajar, disiplin, dan karakter yang kuat.

Aliyuddin mengatakan perhatian terhadap generasi muda tidak boleh berhenti hanya karena mereka berada di luar wilayah Indonesia. Justru, mereka merupakan bagian penting dari masa depan bangsa yang harus terus mendapatkan dukungan, pembinaan, dan dorongan untuk berkembang.

“Kita sebagai anak bangsa harus memperhatikan regenerasi muda sejak dini. Mereka perlu terus dimotivasi agar memiliki rasa percaya diri, semangat belajar, dan kecintaan terhadap Indonesia. Generasi muda inilah yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa,” katanya.

Selain memberikan motivasi kepada para pelajar, Aliyuddin juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke Johor Bahru memiliki misi yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan sidang isbat nikah. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Indonesia di luar negeri sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi negara dan kepatuhan terhadap hukum.

Ia menilai, legalitas dokumen perkawinan melalui sidang isbat nikah memiliki arti penting bagi perlindungan hak-hak warga negara, termasuk kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun anak-anak mereka.

“Fokus kami bukan hanya melaksanakan sidang isbat nikah. Kami juga ingin mendorong warga negara Indonesia yang berada di luar negeri agar selalu taat dan patuh terhadap administrasi negara serta hukum syariat. Dengan demikian, mereka memiliki kepastian hukum dan dapat menjadi contoh yang baik di lingkungan tempat mereka tinggal,” ungkap Aliyuddin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan cerminan karakter bangsa. Menurutnya, WNI di luar negeri membawa nama Indonesia sehingga perilaku yang tertib dan menghormati hukum akan memberikan citra positif di mata masyarakat internasional.

“Jangan sampai bangsa lain memandang rendah Indonesia hanya karena masih ada warga negara yang mengabaikan administrasi maupun aturan hukum. Sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah bangsa yang tertib, taat hukum, serta memiliki akhlak yang baik,” tuturnya.

Kunjungan ke sekolah KJRI Johor Bahru tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para siswa tampak antusias mengikuti arahan serta motivasi yang disampaikan. Kehadiran Ketua PA Jakarta Pusat diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia di Malaysia untuk terus berprestasi, menjaga identitas kebangsaan, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Agenda kunjungan ini sekaligus mencerminkan sinergi pelayanan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian aspek hukum keluarga melalui sidang isbat nikah, tetapi juga pada pembinaan karakter, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan rasa nasionalisme bagi generasi muda Indonesia.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya, AKBP Alrasydin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin pelaksanaan apel pagi sekaligus pengecekan personel piket fungsi operasional di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu, 05/06/2026

Kegiatan apel pagi tersebut diikuti oleh personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bagian dari upaya pembinaan disiplin, pengecekan kesiapan personel, serta penguatan komitmen dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam arahannya, Kapolres mengawali apel dengan mengajak seluruh personel untuk bersyukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga dapat mengikuti apel pagi dalam keadaan baik.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang hadir tepat waktu dan menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

AKBP Fajri mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah hadir tepat waktu. Kehadiran dalam apel pagi merupakan wujud nyata kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesiapan personel dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, AKBP Alrasydin Fajri mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta nama baik institusi Polri dengan menghindari segala bentuk pelanggaran.

“Kapolres berperan dan mengingatkan kepada seluruh personel agar selalu menjaga disiplin, integritas, dan kehormatan institusi Polri. Hindari segala bentuk pelanggaran, baik pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun tindak pidana sekecil apa pun dan tidak boleh ada personel yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dalam bentuk apa pun.

Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personel untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Laksanakan setiap tugas dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, jaga kekompakan, saling mengingatkan antar rekan, serta selalu utamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.”

Pelaksanaan apel pagi berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar serta menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, soliditas, dan profesionalisme personel dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si. melaksanakan JJOS kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Selasa (4/8/2026).

Kunjungan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H., beserta jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi, S.S., S.I.K., Kasat Resnarkoba AKP Trendy Habibi Aryanto, S.Tr.K., S.I.K., M.H., Kasat Intelkam AKP Mix Dimas Respati, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Reskrim AKP A.A. Ngurah Made Pandu Prabawa, S.Tr.K., S.I.K., M.H.Li., serta Kasie Propam AKP Stephanus Sukoco, S.H.

Sementara itu, dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara turut hadir Kasubagbin Fajar Muttaqien, S.H., M.H., Kasi Intel Sudi Haryansyah, S.H., M.H., Kasi Pidum Dr. Anggara Hendra Setya Ali, S.H., M.H., Kasi Pidsus Daniel Simanjuntak, S.H., M.H., Kasi Datun Dr. Wahyu Oktaviandi, S.H., M.H., serta Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Fajar Hidayat, S.H., M.H.

Kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan Kapolres di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di ruang rapat kerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Alrasyidin Fajri memperkenalkan diri sebagai pejabat baru Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat dengan seluruh unsur penegak hukum.

“Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk mempererat koordinasi dan memperkuat sinergi antara Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dengan komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas penegakan hukum diharapkan dapat berjalan semakin efektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Selain memperkenalkan diri, Kapolres juga memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok serta berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam pembahasannya, ditekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan pelabuhan yang memiliki peran strategis sebagai salah satu pintu gerbang utama perekonomian nasional.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan ramah tamah sebagai wujud komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan kelembagaan.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi yang semakin solid antara Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Prioɓk.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar Untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Untuk Perlindungan Publik”.

Workshop tersebut akan diselenggarakan pada Kamis, 6 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Hotel Aryaduta (Tugu Tani) Jalan Prajurit KKO Usman Harun, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi insan pers untuk memperdalam pemahaman mengenai industri pendanaan digital (Pindar), perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional, sekaligus memperkuat kapasitas jurnalis dalam menghadirkan informasi yang akurat.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, mengatakan perkembangan industri keuangan digital menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahamannya agar mampu menyajikan informasi yang benar, berimbang, serta mudah dipahami masyarakat.

“Melalui workshop ini kami berharap wartawan dapat memahami literasi dan inklusi keuangan secara lebih mendalam. Dengan begitu, pemberitaan yang dihasilkan dapat memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital,” ujar Marthen.

Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital. Karena itu, peningkatan kompetensi jurnalis dalam memahami isu-isu keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

Kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia pers dan industri pendanaan digital dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, jurnalisme yang berkualitas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai informasi menyesatkan di bidang literasi keuangan.

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka mendukung rangkaian kegiatan Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan kerja bakti lingkungan dan pengecatan fasilitas umum di Masjid Baitul Latief KBN, Pelabuhan Tanjung Priok, pada Selasa (4/8/2026).

Kegiatan dipimpin oleh AKP Budi Hernawan, S.H., selaku PS. Kabaglog Polres Pelabuhan Tanjung Priok, serta diikuti oleh personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan kerja bakti dengan membersihkan area lingkungan masjid serta melaksanakan pengecatan pada berbagai fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, rapi, nyaman, dan indah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui kegiatan sosial ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap fasilitas umum, serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam mendukung program Polda Metro Jaya Merdeka Bersama Masyarakat 2026, sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai pengabdian Polri yang Presisi melalui aksi sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.