investigasihukumkriminal JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan sentilan keras terhadap sejumlah pihak dan perusahaan asing yang disebut ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, serta pihak-pihak yang kerap mengolok-olok Indonesia terkait isu tersebut.
Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara mengungkapkan kekesalannya terhadap pihak luar maupun korporasi yang menikmati keuntungan besar di Indonesia, namun berulang kali melakukan pelanggaran dalam pengelolaan lahan hingga memicu kebakaran hutan.
”Banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar tiga, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menyatakan tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas korporasi nakal tersebut. Pemerintah, lanjut Prabowo, saat ini tengah mendata dan menyiapkan langkah penutupan bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak efisien, merugikan negara, serta membuat laporan keuangan palsu. Bahkan, dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengumumkan nama-nama perusahaan tersebut secara terbuka kepada publik.
”Siapapun kalau dia melanggar, sudahlah cabut saja. Saya tidak ragu-ragu, saya cabut nanti,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya peran kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, bersama aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat guna mencegah terulangnya bencana karhutla yang merusak kesehatan dan masa depan bangsa.
Rakornas TPID tersebut juga diwarnai dengan peresmian pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional secara merata dari daerah. (86)
About The Author
