investigasihukumkriminal JAKARTA | Penguatan integritas aparatur menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta. Tidak hanya melalui peningkatan kompetensi dan pengawasan, upaya tersebut juga dilakukan dengan mengenali potensi serta karakter psikologis setiap pegawai.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta Raya (HIMPSI Jaya), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta, Pamuji Raharja.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah kolaboratif dalam pemetaan profil psikologi pegawai, khususnya untuk memproyeksikan psikogram potensi dan memperkuat integritas aparatur di lingkungan keimigrasian.
Melalui kerja sama tersebut, pemetaan psikologi diharapkan mampu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai karakteristik, kemampuan, serta potensi yang dimiliki masing-masing pegawai. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia secara lebih terukur.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengatakan bahwa penguatan kualitas aparatur harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kompetensi sekaligus karakter dan integritas pegawai.
“Penguatan sumber daya manusia tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan teknis. Kita juga perlu mengenali potensi, karakter, dan aspek psikologis setiap pegawai. Melalui kerja sama dengan HIMPSI Jaya ini, kami berharap pemetaan psikologi dapat menjadi dasar dalam mengembangkan pegawai secara lebih terarah, profesional, dan berintegritas,” ujar Pamuji.
Menurut Pamuji, setiap pegawai memiliki potensi dan karakteristik yang perlu dikenali agar pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan pendekatan tersebut, pembinaan pegawai diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas kepribadian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Terlebih, institusi keimigrasian memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan fungsi pengawasan, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Kondisi tersebut menuntut aparatur yang memiliki kemampuan profesional sekaligus menjunjung tinggi etika dan integritas.
Karena itu, pemetaan profil psikologi menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mengenali potensi sumber daya manusia sekaligus memperkuat upaya pembinaan pegawai.
Kolaborasi dengan HIMPSI Jaya juga diharapkan membuka ruang penerapan pendekatan psikologi yang lebih terarah dalam pengelolaan aparatur. Dengan dukungan keilmuan psikologi, pengembangan pegawai diharapkan dapat dilakukan berdasarkan gambaran potensi yang lebih komprehensif.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berharap terbangun sumber daya manusia yang semakin berkualitas, memiliki integritas kuat, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian melalui peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.
About The Author
