PWI Pusat Dan Mahkamah Agung Bahas Pedoman Media Massa Dan Media Sosial Peradilan

Investigasihukumkriminal Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menerima audiensi dari perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia guna membahas penyusunan Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Kamis (7/5/26), di Kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Lantai 4, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pejabat Mahkamah Agung, di antaranya Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI sekaligus Koordinator Tim, Adji Prakoso, Hakim Yustisial Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Irvan Mawardi, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI, M. Khusnul Khuluq, Kepala Subbidang Rekomendasi Kebijakan Hukum Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Novie Kurniawan Witianto, Penerjemah Ahli Muda Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI, Johanes, serta Operator Layanan Operasional Pustrajak Kumdil MA RI, Rakhmat Riyadi.

Sementara dari PWI Pusat hadir Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Kajian dan Litbang, Jimmy Endey, Ketua Departemen Hukum dan HAM, Baren Antonius Siagian, Ketua Departemen Humas PWI Pusat, Hengki Lumban Toruan, serta Tim Humas, Achmad Rizal dan Hersunu.

Dalam pertemuan tersebut, Adji Prakoso menyampaikan Mahkamah Agung ingin memperoleh masukan dari insan pers terkait pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional serta sesuai kaidah jurnalistik.

“Kami hadir untuk belajar sekaligus mencari masukan terkait pengelolaan media massa dan media sosial, khususnya praktik jurnalistik yang ideal,” ujar Adji.

Ia menjelaskan, Mahkamah Agung saat ini telah memiliki sejumlah platform media digital yang memuat informasi kegiatan peradilan, seperti Marinews, suarabsdk.com, dan dandapala.com.

Namun, hingga kini belum terdapat pedoman khusus terkait pengelolaan media massa dan media sosial di lingkungan peradilan.

Menurut Adji, kebutuhan publik terhadap informasi peradilan terus meningkat, mulai dari proses persidangan, tugas hakim dan aparatur pengadilan, hingga isi putusan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

“Pengelolaan media massa dan media sosial menjadi kebutuhan penting dan mendesak bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat sekitar 930 satuan kerja peradilan di seluruh Indonesia yang menjalin hubungan dengan wartawan dan media di daerah, sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan seragam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo menegaskan seluruh aktivitas jurnalistik harus mengacu pada standar pers profesional dan regulasi yang berlaku.

Menurut Agus, praktik jurnalistik wajib berpedoman pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Undang-Undang Penyiaran, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

Ia menyebut ada dua aspek utama yang perlu dimitigasi dalam dunia jurnalistik, yakni produk pemberitaan dan perilaku wartawan.

“Wartawan wajib mematuhi kode etik, menjaga profesionalisme, menghormati narasumber, serta tidak mencari iklan. Hubungan wartawan dan narasumber harus bersifat profesional,” ujar Agus.

Agus juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa pers mengedepankan mekanisme Dewan Pers, bukan langsung membawa persoalan ke ranah pidana.

“Jika ada keberatan terhadap pemberitaan, langkah pertama adalah menggunakan hak jawab kepada media yang bersangkutan, bukan langsung melapor ke polisi,” katanya.

Ia menambahkan, tanggung jawab pemberitaan berada pada institusi media, bukan semata-mata wartawan secara pribadi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penyusunan pedoman pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, transparan, serta sejalan dengan prinsip kebebasan pers di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

PWI Kejari Jaktim Ucapkan Selamat HUT ke-75 PERSAJA Tekankan Sinergi Jaksa Dan Pers

Investigasihukumkriminal Jakarta – Ketua Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Erfan Pratama, bersama Sekretaris Ali Hanafiah dan Bendahara Michael J Manurung, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), yang dilakukan pada Rabu (6/5/2026) di Gedung Prasada Sasana Karya, Lantai 9, Jl. Suryopranoto No. 8, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan terhadap eksistensi PERSAJA dalam memperkuat peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan pengacara negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan di Indonesia.

Erfan Pratama menegaskan, peran kejaksaan sangat strategis dalam sistem hukum nasional dan tidak dapat dipisahkan dari fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada publik. Menurutnya, insan pers memiliki kontribusi penting dalam mengawal transparansi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses hukum yang berjalan.

“Sinergi antara kejaksaan dan pers sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara terbuka, objektif, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar di usia ke-75 ini, PERSAJA semakin solid dan mampu meningkatkan profesionalisme anggotanya dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.

Sementara itu, Ali Hanafiah  menambahkan bahwa hubungan harmonis antara media dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kepercayaan publik. Hal senada disampaikan Bendahara Pokja, Michael J Manurung, yang menilai kolaborasi yang baik akan memperkuat fungsi kontrol sosial serta mendukung penegakan hukum yang berintegritas.

Peringatan HUT ke-75 PERSAJA ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, dengan dukungan penuh dari berbagai elemen, termasuk insan pers.

Jelang PON 2026 Pembinaan Tinju DKI Jakarta Diperkuat

Investigasihukumkriminal Jakarta – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) DKI Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi agenda besar tahun 2026. Salah satunya melalui rapat strategis bersama Gho Sun Iron Camp yang digelar pada Selasa (5/5/2026) pukul 17.00 WIB.

Bertempat di Gho Sun Iron Camp, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengprov PERTINA DKI Jakarta, Brigjen TNI Berty Sumakud, S.H., M.H., dengan melibatkan jajaran pengurus serta unsur
penting dalam pembinaan tinju. Mulai dari wakil ketua, komisi teknik dan kepelatihan, komisi pembinaan prestasi, komisi wasit/hakim, komisi data dan informasi, hingga pelatih dan tim Steering Committee (SC) Liga turut hadir dalam pembahasan tersebut.

Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta serta program Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) sebagai langkah strategis menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2026.

Sekretaris Pengprov PERTINA DKI Jakarta, Maratur APT, menjelaskan bahwa rapat ini menjadi bagian penting dalam menyatukan arah kebijakan dan strategi pembinaan. Ia menilai kesiapan menghadapi PON 2026 harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan.

“Kami menyusun program yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses pembinaan yang berkelanjutan, sehingga atlet benar-benar siap bersaing di tingkat nasional,” ujarnya.

Dalam pembahasan teknis, Komisi Teknik dan Kepelatihan menekankan pentingnya penerapan metode latihan modern berbasis sport science. Hal ini dinilai mampu meningkatkan performa atlet secara signifikan. Sementara itu, Komisi Pembinaan Prestasi (Binpres) memaparkan skema seleksi ketat serta sistem monitoring atlet secara berkelanjutan untuk menjaring talenta terbaik.

Dari sisi perangkat pertandingan, Komisi Wasit dan Hakim menyoroti peningkatan kualitas serta integritas guna menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam setiap pertandingan.

Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari pelatih dan tim SC Liga. Mereka sepakat bahwa kompetisi berjenjang perlu diperkuat sebagai wadah evaluasi sekaligus pembentukan mental tanding atlet sebelum turun di ajang nasional.

Melalui sinergi ini, PERTINA DKI Jakarta bersama Gho Sun Iron Camp optimistis mampu mencetak atlet-atlet unggulan. Selain itu, rangkaian kegiatan HUT Jakarta diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penguatan ekosistem pembinaan tinju di ibu kota.

Perwakilan Gho Sun Iron Camp, Gosu, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam membangun generasi atlet masa depan.

“Kami ingin menghadirkan pembinaan yang berkualitas dan melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga ke tingkat internasional,” katanya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menjalankan seluruh program secara konsisten dan berkelanjutan demi meningkatkan prestasi tinju DKI Jakarta di kancah nasional.

Kapolres Tanjung Priok Beri Kejutan May Day Buruh Dan Sopir Deklarasikan Keselamatan Kerja

Investigasihukumkriminal Jakarta – Suasana peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok berlangsung berbeda. Dalam momentum tersebut, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., memberikan kejutan kepada para buruh dan sopir yang tergabung dalam Aliansi Buruh & Supir Pelabuhan (ABSP) melalui kegiatan deklarasi damai keselamatan kerja.

Kegiatan digelar pada Jumat (1/5/2026) berlangsung di depan Pos 9, Jalan Sulawesi Ujung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekitar 100 peserta hadir, terdiri dari unsur SPPTKI, PSTTP, Aliansi Jakarta Utara Menggugat, serta Bapegesis. Acara ini dipimpin oleh Joko Laras Anjasmoro dan Agung Bangkit, dengan Gito sebagai koordinator lapangan.

Rangkaian kegiatan dimulai dari berkumpulnya buruh di basecamp PSTTP di wilayah Semper Timur, Cilincing. Selanjutnya, peserta bergerak menuju lokasi deklarasi dengan  pengawalan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Polres Metro Jakarta Utara. Setibanya di lokasi, acara dilanjutkan dengan momen kejutan dari Kapolres.

“Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memberikan kue ulang tahun May Day 2026 kepada perwakilan buruh sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Kue kemudian dipotong bersama dan dibagikan, disertai pembagian nasi kotak dan makanan ringan kepada para peserta oleh para Polwan.

Dalam kesempatan itu, Joko Laras Anjasmoro menyampaikan apresiasi atas pelayanan,  pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian sehingga kegiatan berjalan tertib dan kondusif. Ia juga menyoroti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh serta sopir, termasuk kebutuhan fasilitas yang memadai, di Pelabuhan Tanjung Priok.

AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa Deklarasi damai juga diisi dengan pembacaan ikrar keselamatan berkendara. Para peserta menyatakan komitmen untuk menjadi pelopor keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menghindari berkendara dalam kondisi tidak layak seperti mengantuk, sakit, atau di bawah pengaruh alkohol dan narkoba. Mereka juga berjanji meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan sertifikasi.

Kegiatan ditutup dengan kembalinya massa ke basecamp dan pembagian bantuan sembako oleh pihak kepolisian. Secara keseluruhan, rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Seluruh kegiatan berjalan dengan  baik berkat sinergi antara aparat kepolisian dan peserta hari buruh, tutup Kapolres

Kejari Kotabaru Percepat Kasus BOS Tunggu Hasil Resmi BPK

Investigasihukumkriminal Jakarta – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMAN 1 Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus berlanjut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru.

Saat ini, proses perkara memasuki tahap perhitungan kerugian negara oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tim auditor bahkan telah berada di Kotabaru untuk melakukan penghitungan secara menyeluruh sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum berikutnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Taruli Phalti Patuan, menyampaikan bahwa tahapan ini menjadi kunci dalam proses penyidikan.

“Tim BPK RI sudah berada di Kotabaru untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Setelah proses ini selesai, kami akan menyampaikan tahapan berikutnya,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, penetapan tersangka belum dapat dilakukan hingga hasil audit kerugian negara diterbitkan secara resmi oleh BPK RI.
“Saat ini masih tahap perhitungan kerugian negara oleh BPK RI. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasilnya keluar,” katanya.

Kejari Kotabaru memastikan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur dan ditangani secara serius oleh penyidik. Pihaknya juga berharap proses audit dapat segera rampung agar kasus dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya secara transparan dan akuntabel.

Ketum PWI Pusat Akhmad Munir Soroti Pentingnya Keadilan Informasi bagi Masyarakat Adat Di Rakernas AJMAN

Investigasihukumkriminal Bogor — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya membangun ekosistem informasi yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat adat di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) yang berlangsung di Imah Gede, Lembur Nusantara, Kota Bogor, Jawa Barat, pada 29–30 April 2026.

Dalam paparannya bertajuk “Jurnalisme Masyarakat Adat: Dari Representasi Menuju Kedaulatan Informasi di Era Platform Digital,” Akhmad Munir menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya minimnya pemberitaan tentang masyarakat adat, tetapi adanya ketimpangan kuasa dalam proses produksi pengetahuan.

Menurutnya, selama ini media arus utama masih kerap menempatkan masyarakat adat sebagai objek pemberitaan, bukan sebagai subjek yang menyampaikan cerita dan realitasnya sendiri. Hal ini berdampak pada munculnya informasi yang tidak utuh, bahkan cenderung menyederhanakan kompleksitas kehidupan masyarakat adat.

“Selama ini, persoalan utama bukan sekadar minimnya pemberitaan tentang masyarakat adat, tetapi ketimpangan kuasa dalam produksi pengetahuan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa di era transformasi digital, persoalan tersebut tidak serta-merta hilang. Justru, dinamika baru muncul karena ruang digital bekerja berdasarkan logika platform yang digerakkan oleh algoritma, tingkat keterlibatan (engagement), dan ekonomi perhatian.

“Ruang digital bukan ruang netral, melainkan ruang yang dikendalikan oleh logika platform. Ini membuat tantangan jurnalisme masyarakat adat menjadi semakin kompleks,” jelasnya.

Akhmad Munir kemudian menegaskan pentingnya memahami kedaulatan informasi secara lebih utuh, tidak hanya sebatas akses atau produksi informasi semata.

“Kedaulatan informasi adalah hak kolektif masyarakat adat untuk menentukan bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dimaknai sesuai nilai dan kepentingan mereka sendiri. Ini tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengakses atau memproduksi informasi saja,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa kedaulatan informasi mencakup tiga lapis utama. Pertama, kedaulatan produksi, yakni siapa yang membuat cerita dan dari perspektif siapa cerita itu disampaikan. Dalam hal ini, masyarakat adat harus menjadi produsen narasi yang berpijak pada pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

Kedua, kedaulatan distribusi, yaitu sejauh mana konten yang dihasilkan komunitas dapat menjangkau publik yang lebih luas. Ketiga, kedaulatan makna atau interpretasi, yakni siapa yang menentukan makna dari sebuah peristiwa.

“Tanpa ketiganya, masyarakat adat tetap berada dalam posisi subordinat, meskipun aktif di media digital. Cerita akan tetap dibuat oleh pihak luar dengan perspektif dan kepentingan mereka,” tegasnya.

Dalam penutupnya, Akhmad Munir mengajak semua pihak untuk melakukan reposisi cara pandang terhadap masyarakat adat dalam lanskap media dan informasi.

“Kita perlu menggeser cara pandang: dari masyarakat adat sebagai objek liputan menjadi subjek produksi pengetahuan. Dari sekadar akses informasi menuju kedaulatan informasi, dari partisipasi digital menjadi penguasaan ruang digital,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa jurnalisme masyarakat adat bukan sekadar praktik komunikasi, melainkan bagian dari perjuangan yang lebih luas.

“Jurnalisme masyarakat adat adalah bagian dari perjuangan mempertahankan ruang hidup, identitas, dan masa depan komunitas. Informasi adalah kekuatan. Kedaulatan informasi adalah masa depan. Biarkan narasi tumbuh dari tanah mereka sendiri,” pungkas Akhmad Munir.

Rakernas I AJMAN menjadi ruang strategis untuk memperkuat posisi jurnalis masyarakat adat dalam lanskap media nasional, sekaligus mendorong transformasi menuju kedaulatan informasi.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital Molly Prabawaty, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi, Ketua Umum AJI Nany Afrida, wartawan senior Kompas Ahmad Arif, serta perwakilan jurnalis masyarakat adat Nees Makuba.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Latihan Dalmas Tingkatkan Kesiapsiagaan Jelang Hari Buruh Internasional 2026

Investigasihukumkriminal Jakarta – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Latihan Peningkatan Kemampuan (Lakatpuan) Kompi Kerangka Dalmas pada Selasa pagi (28/4) di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Selasa, 28/04/2026

Latihan dipimpin oleh PS. Kabagops AKP Tri Widayat, S.H. dan Kasatsamapta AKP Aries Arianto, S.H., dengan dukungan tim pelatih dari Satsamapta, yakni AIPTU Purwanto, S.H., AIPTU Purwadi, dan AIPDA Kasmito.

Sebanyak 107 personel terlibat dalam kegiatan ini, yang terdiri dari Tim Negosiator Polwan, pasukan Dalmas awal, serta pasukan Dalmas lanjut.

Dalam latihan tersebut, berbagai materi strategis diberikan guna meningkatkan kemampuan personel di lapangan. Materi meliputi teknik public speaking dan negosiasi oleh Tim Negosiator Polwan, sikap dasar Dalmas awal termasuk penggunaan tali Dalmas, serta penggunaan peralatan Dalmas lanjut seperti tongkat dan tameng beserta formasi pengendalian massa. Selain itu, juga dilatihkan teknik lintas ganti dari Dalmas lanjut ke PHH.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai situasi, baik situasi hijau, kuning, maupun kontinjensi.

“Latihan ini tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memperkuat soliditas, kekompakan, dan kerja sama tim di lapangan,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Dengan dilaksanakannya latihan ini, diharapkan seluruh personel Dalmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok semakin siap dan sigap dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi potensi

Penyelundupan Emas via Pesawat Carter Terbongkar Di Halim

Investigasihukumkriminal Jakarta – Bea Cukai Jakarta berhasil membongkar upaya ekspor ilegal emas dalam jumlah besar melalui Bandara Halim Perdanakusuma pada Senin (27/4). Dari penindakan tersebut, negara berhasil terhindar dari potensi kerugian hingga Rp41 miliar.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi terkait rencana pengiriman enam koli paket berisi emas yang tidak dilaporkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Paket tersebut akan diberangkatkan menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR pada pukul 14.30 WIB.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan intensif di area apron Bandara Halim Perdanakusuma. Hasilnya, ditemukan 611 perhiasan emas berbentuk gelang dengan berat 60,3 kilogram serta 2.971 koin emas dengan berat 130,262 kilogram. Total nilai barang yang diamankan mencapai USD 28,34 juta atau setara Rp502,5 miliar.

Seluruh barang bukti langsung ditegah dan dibawa ke kantor Bea Cukai Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam kasus ini, empat pihak turut terlibat, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Perhitungan sementara menunjukkan nilai pabean komoditas tersebut mencapai Rp486 miliar. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil dicegah, khususnya dari bea keluar koin emas sebesar 12,5 persen, diperkirakan mencapai Rp41,19 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa pengawasan terhadap ekspor barang bernilai tinggi seperti emas terus diperketat guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025 untuk mengatur tarif bea keluar emas berdasarkan jenis dan tingkat pengolahannya. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri dan mendorong peningkatan nilai tambah industri.

Melalui penindakan ini, Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam menciptakan perdagangan ekspor yang transparan, adil, dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional.

CAJ Gelar Sidang Umum ke-21 Di Kuala Lumpur Tegaskan Solidaritas Jurnalis ASEAN

Investigasihukumkriminal Malaysia – Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) menggelar Sidang Umum ke-21 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan komitmen jurnalis di kawasan Asia Tenggara.

Dalam sambutannya, Presiden CAJ Atal S Depari menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga wujud keberlanjutan komitmen bersama dalam menjaga profesionalisme dan tanggung jawab jurnalisme di tengah dinamika zaman.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy Minister of Communication Malaysia YB Madam Teo Nie Ching, Ketua PWI Ahmad Munir, pimpinan delegasi negara-negara anggota CAJ, serta para undangan lainnya.

“Atas rasa syukur, seluruh rangkaian Sidang Umum CAJ telah berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa organisasi kita tidak hanya hidup secara struktural, tetapi juga kuat secara nilai, solidaritas, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap masa depan jurnalisme,” ujar Atal, Senin 27/04/2026

Dalam sidang tersebut, CAJ resmi menetapkan Low Boon Tat dari National Union of Journalists Malaysia sebagai Presiden CAJ yang baru. Atal menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Low, organisasi akan semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk disrupsi digital, ancaman disinformasi, serta upaya menjaga integritas profesi jurnalis.

Atal juga mengajak seluruh anggota CAJ untuk terus memperkuat kolaborasi lintas negara. Menurutnya, ASEAN membutuhkan jurnalisme yang tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga solid secara regional.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia, khususnya Kementerian Komunikasi, atas dukungan dan sambutan hangat dalam penyelenggaraan Sidang Umum ke-21 CAJ.

Mengakhiri sambutannya, Atal mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama masa jabatannya, seraya menegaskan bahwa pengabdian terhadap dunia jurnalistik akan terus berlanjut.

“Selamat kepada Presiden CAJ yang baru, Low Boon Tat. Semoga CAJ semakin kuat dan berwibawa sebagai pilar penting jurnalisme ASEAN,” tutupnya.

Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah HPN Dan Porwanas 2027

Investigasihukumkriminal Jakarta – Lampung resmi menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027.

Penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 diputuskan dalam rapat pleno bersama pengurus PWI Pusat dan PWI Lampung di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir atau Cak Munir mengungkapkan pelaksanaan HPN dan Porwanas di Lampung digelar serempak pada pekan kedua April 2027.

“HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pada pekan kedua April 2027,” katanya saat memimpin rapat pleno di kantor PWI Pusat.

Cak Munir mengatakan perayaan HPN tahun depan tidak dilaksanakan pada 9 Februari 2027 karena mengingat berbarengan dengan bulan suci Ramadan 1448 H.

“Untuk peringatannya (HPN 2027) tetap ada, tapi hanya potong tumpeng bersama seluruh PWI provinsi setelah salat tarawih. Kemudian perayaannya di pekan kedua April 2027 bersamaan dengan Porwanas,” ungkapnya.

Cak Munir menambahkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 akan dituangkan dalam surat keputusan untuk selanjutnya diserahkan ke PWI Lampung.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah membenarkan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas digelar pada pekan kedua April 2027 di Lampung.

“Alhamdulillah, PWI Pusat sudah resmi mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Lampung menjadi tuan rumah HPN dan Porwanas 2027,” katanya usai menerima SK PWI Pusat Nomor: 077-PLP/PP-PWI/IV/2026 tentang penetapan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027.

Wira menambahkan bahwa SK PWI Pusat akan diserahkan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam waktu dekat ini.

“Selanjutnya, SK PWI Pusat ini akan kami laporkan dan serahkan kepada Bapak Gubernur Lampung,” ujarnya.