
investigasihukumkriminal JAKARTA | Persoalan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak hanya menyangkut pencatatan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan keluarga, hingga pemenuhan hak-hak keperdataan.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dengan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis, Malaysia, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum pertukaran pengalaman tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., memaparkan tata kelola dan implementasi Sidang Isbat Nikah (SIN) di luar negeri.
Paparan itu menjadi bagian dari pembahasan yang lebih luas mengenai tantangan peradilan agama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara.
Delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis dipimpin Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad. Rombongan diterima langsung Ketua PTA Jakarta, Yang Mulia Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan dan aparatur peradilan agama wilayah Jakarta.
Pertemuan berlangsung di lingkungan PTA Jakarta dengan agenda utama pertukaran informasi mengenai penyelenggaraan peradilan, penguatan administrasi, transformasi digital, serta penyelesaian persoalan hukum keluarga.
Dalam paparannya, Muhammad Aliyuddin menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas WNI sebagai pekerja migran, pelajar, maupun diaspora turut menghadirkan persoalan hukum keluarga yang membutuhkan perhatian lembaga peradilan.
Salah satu persoalan yang muncul adalah perkawinan yang belum tercatat sesuai ketentuan administrasi hukum Indonesia.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan lanjutan ketika pasangan membutuhkan dokumen kependudukan, pengurusan akta kelahiran anak, pembuktian hubungan keluarga, hingga penyelesaian persoalan hak waris.
Dalam konteks tersebut, Sidang Isbat Nikah menjadi salah satu mekanisme hukum bagi pasangan yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama.
Namun, Aliyuddin menekankan bahwa mekanisme tersebut bukan sekadar jalan pintas untuk memperoleh dokumen administrasi.
Hakim harus tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap identitas para pemohon, bukti perkawinan, keberadaan wali dan saksi, terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, termasuk kemungkinan adanya halangan hukum.
Dengan demikian, setiap permohonan harus didasarkan pada fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aliyuddin juga menguraikan sejumlah ketentuan yang menjadi landasan hukum dalam penanganan perkara perkawinan dan pelaksanaan isbat nikah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, serta Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 mengenai izin penyelenggaraan sidang pengesahan perkawinan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Rujukan lainnya adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan isbat nikah atas perkawinan WNI di luar negeri, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
Berbagai ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kewenangan pengadilan dan prosedur administrasi dalam penyelesaian persoalan perkawinan lintas negara.
Sebab, perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat berwenang memiliki kedudukan administratif yang berbeda dengan perkawinan yang belum tercatat dan membutuhkan pemeriksaan melalui mekanisme isbat nikah.
Kunjungan delegasi Negeri Perlis tidak hanya membahas persoalan hukum keluarga. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang membangun hubungan kelembagaan antara institusi peradilan Indonesia dan Malaysia.
Ketua PTA Jakarta, Muh. Abduh Sulaeman, menyampaikan penghargaan atas kedatangan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis.
Ia menilai pertukaran pengalaman menjadi kesempatan penting untuk memperkuat komunikasi dan memperluas pemahaman mengenai penyelenggaraan peradilan di masing-masing negara.
Sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui hubungan tersebut meliputi teknis yudisial, administrasi perkara, digitalisasi pelayanan, serta pengelolaan organisasi peradilan.
Dalam kesempatan itu, Abduh Sulaeman turut menjelaskan struktur kelembagaan peradilan agama di Indonesia yang memiliki 34 Pengadilan Tinggi Agama dan 446 Pengadilan Agama di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dikembangkan melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman yang memberikan manfaat bagi kedua pihak.
Sementara itu, Ketua Hakim Syarie Negeri Perlis, Yang Amat Arif H. Jaidi bin Ahmad, menyampaikan terima kasih atas sambutan dan kesempatan berdialog dengan jajaran PTA Jakarta.
Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan ruang untuk memahami praktik administrasi dan pelaksanaan tugas kehakiman di Indonesia. Ia juga memandang pertukaran pengalaman sebagai hal penting, terutama dalam menghadapi persoalan hukum keluarga yang semakin beragam.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah modernisasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Wakil Ketua PTA Jakarta, Dr. Drs. Abdul Ghofur, S.H., M.H., menyampaikan materi bertajuk Digitalisasi Peradilan Agama: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Paparan tersebut dimoderatori Hakim Tinggi Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Pembahasan menekankan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas administrasi, transparansi, akses informasi perkara, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi atau penerapan sistem elektronik.
Kesiapan sumber daya manusia, keamanan informasi, tata kelola organisasi, dan pengawasan tetap menjadi faktor penting dalam memastikan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Transformasi digital harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Dalam konteks pelayanan hukum lintas negara, koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Agama, serta instansi administrasi kependudukan memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam mendukung pelayanan kepada WNI.
Transparansi persyaratan, kepastian biaya berdasarkan ketentuan, perlindungan data pribadi, serta pengawasan kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian.
Kemudahan akses hukum harus tetap berjalan seiring dengan prinsip independensi hakim, profesionalitas, dan kehati-hatian dalam memeriksa perkara.
Hal ini penting agar inovasi pelayanan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan maupun membuka peluang penyalahgunaan prosedur.
Setelah pemaparan materi dan diskusi, rangkaian kunjungan delegasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis ditutup dengan penyerahan cenderamata antara kedua institusi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi kunjungan.
Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan peradilan modern tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknologi, tetapi juga kemampuan lembaga hukum menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.
Pertukaran pengalaman antara PTA Jakarta dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis menjadi kesempatan untuk memperkuat wawasan mengenai administrasi peradilan, digitalisasi, dan penanganan perkara hukum keluarga.
Pada akhirnya, kemajuan lembaga peradilan tidak cukup dinilai dari kecanggihan teknologi maupun banyaknya inovasi yang diterapkan.
Lebih dari itu, peradilan harus mampu menjaga independensi, menegakkan integritas, memberikan kepastian hukum, dan memastikan masyarakat memperoleh keadilan.
Sebab, teknologi dapat mempercepat proses pelayanan, tetapi integritas dan tanggung jawab aparatur tetap menjadi penentu utama kualitas penegakan hukum.