GEMARINDRA Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Praktik Korupsi dan Mafia di Lingkungan Bea Cukai

investigasihukumkriminal JAKARTA – Kelompok yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Indonesia Raya (GEMARINDRA) merilis maklumat dan siaran pers pada Kamis (1/10/2026) yang mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik korupsi dan jaringan mafia di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam siaran pers tersebut, GEMARINDRA menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo untuk memberantas oknum yang disebut merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kelompok ini bahkan menuntut penerapan sanksi maksimal, termasuk hukuman mati dan perampasan aset, bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut.

GEMARINDRA mengklaim telah melampirkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bukti transaksi valid untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Menurut klaim dalam maklumat tersebut, data transaksi tersebut bersumber dari informasi Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Kash Patel dan jaringan SWIFT internasional, yang disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026 di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta.

​Sorotan terhadap Oknum BPK dan Pejabat Bea Cukai

​Dalam rilis yang sama, GEMARINDRA menyoroti rekam jejak Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana. Kelompok tersebut menuding adanya keterkaitan politik antara Nyoman dengan sejumlah elite partai politik sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Manado.

​Selain itu, GEMARINDRA juga menuding Nyoman sebagai bagian dari kelompok yang mereka juluki “Trio Angkatan X Program Diploma Bea Cukai”, bersama dua pejabat lainnya, yakni Ahmad Dedi dan Hendri Danardi. Kelompok ini dituding memiliki pengaruh besar di internal DJBC dan dikaitkan oleh GEMARINDRA dengan kasus “Mafia Blue Ray” yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kematian seorang saksi mahkota kasus korupsi Bea Cukai bernama Winda Lorenza di Medan.

​Tudingan Pengondisian Audit dan Proses Seleksi

Lebih lanjut, siaran pers tersebut memuat tudingan mengenai adanya dugaan praktik suap sebesar Rp50 miliar dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Nyoman saat mencalonkan diri sebagai Anggota BPK di Komisi XI DPR RI pada tahun 2021.

GEMARINDRA juga menuding adanya pengondisian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di sejumlah lembaga negara dan kementerian, serta menyebut adanya upaya pergeseran posisi pimpinan di internal DJBC maupun BPK.

​Melalui maklumat ini, GEMARINDRA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan serta bukti-bukti yang diklaim telah diserahkan demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan keuangan negara.

About The Author

2 pemikiran pada “GEMARINDRA Desak Presiden Prabowo Usut Dugaan Praktik Korupsi dan Mafia di Lingkungan Bea Cukai”

  1. Sepertinya banyak lagi instansi instansi pemerintahan yg perlu di tangani serius dlm bidang pemberantasan korupsi..dari tingkat pusat hingga tingkat daerah /desa..demi Indonesia bebas dari korupsi..agar kedepan ada perubahan ke hal yg lebih baik..tegakan hukum setengah tegaknya…Audit semua instansi pemerintahan..buat para oknum jera..dan takut dgn korupsi..

    Reply
    • Dalam diskusi mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat beberapa pandangan dan pendekatan yang sering dikemukakan oleh berbagai pihak:
      1. Pandangan yang Mendukung Penindakan Tegas dan Audit Menyeluruh
      Efek Jera dan Penegakan Hukum: Kelompok masyarakat sipil, aktivis antikorupsi, dan akademisi hukum sering menekankan bahwa penindakan yang konsisten—termasuk sanksi berat dan pemiskinan koruptor melalui perampasan aset—sangat diperlukan agar pelaku maupun calon pelaku merasa takut untuk menyalahgunakan wewenang.
      Pengawasan hingga Tingkat Desa: Seiring besarnya alokasi anggaran yang mengalir ke daerah dan dana desa, lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap didorong untuk memperluas jangkauan audit dan pendampingan agar kebocoran anggaran di tingkat akar rumput dapat dicegah.
      2. Pandangan Mengenai Pencegahan dan Perbaikan Sistem
      Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi: Di sisi lain, sejumlah pakar administrasi publik dan pembuat kebijakan berpendapat bahwa penindakan hukum dan audit saja tidak cukup jika celah sistemik masih terbuka. Mereka menilai bahwa digitalisasi layanan publik, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), serta transparansi anggaran secara real-time lebih efektif menutup ruang terjadinya suap dan pungutan liar.
      Kesejahteraan dan Budaya Kerja: Beberapa pengamat juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem penggajian aparatur negara, perlindungan bagi pelapor (whistleblower), serta pendidikan integritas sejak dini sebagai fondasi jangka panjang untuk mengubah budaya birokrasi secara menyeluruh.
      3. Tantangan dalam Implementasi
      Para praktisi hukum dan tata kelola pemerintahan mencatat bahwa pelaksanaan audit menyeluruh di seluruh instansi membutuhkan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, serta koordinasi antarlembaga yang sangat besar. Selain itu, independensi aparat penegak hukum dan lembaga auditor menjadi faktor krusial agar proses pemeriksaan berjalan objektif tanpa intervensi politik maupun kepentingan tertentu.
      Jika Anda membutuhkan balasan untuk menanggapi komentar tersebut (misalnya untuk media sosial, forum diskusi, atau pidato singkat), berikut beberapa opsi yang bisa disesuaikan:
      Nada Mendukung & Tegas:
      “Setuju sekali. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan audit yang transparan dari pusat sampai desa memang kunci utamanya. Selama hukuman belum memberikan efek jera yang nyata dan sistem pengawasan masih longgar, praktik korupsi akan terus berulang.”
      Nada Konstruktif (Menambahkan Aspek Pencegahan):
      “Harapan yang sangat tepat. Selain penindakan hukum yang tegas dan audit menyeluruh agar ada efek jera, digitalisasi sistem keuangan di semua instansi juga perlu dipercepat supaya celah penyalahgunaan anggaran bisa ditutup sejak awal.”

      Reply

Tinggalkan komentar