
investigasihukumkriminal JAKARTA | Aktivitas warga negara asing (WNA) di kawasan hunian apartemen menjadi perhatian jajaran Imigrasi. Kali ini, pengawasan dilakukan di Apartemen Casablanca East Residence, Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).
Dalam operasi gabungan tersebut, sebanyak 12 WNA menjalani pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.
Operasi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB itu merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan sekaligus aktivitas orang asing di wilayah Jakarta Timur.
Bukan tanpa alasan, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.
12 WNA dengan Beragam Izin Tinggal Diperiksa
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mendapati 12 WNA dengan kategori izin tinggal yang berbeda.
Rinciannya, tujuh orang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan aktivitas sebagai remote worker atau pekerja jarak jauh. Kemudian, satu orang pemegang ITAS bekerja, satu pemegang ITAS investor, dan tiga lainnya merupakan pemegang ITAS untuk kegiatan pendidikan.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sejumlah hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan pendalaman terkait kesesuaian izin tinggal dengan aktivitas aktual para WNA.
Sebanyak delapan WNA menjalani proses penahanan dokumen paspor disertai penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP). Sementara empat WNA lainnya dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mencocokkan dokumen perjalanan, izin tinggal, aktivitas yang dilakukan, serta keterangan dari masing-masing penjamin.
Hasil pendalaman tersebut akan menjadi dasar bagi Imigrasi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
Imigrasi Tekankan Pengawasan Bukan Sekadar Penindakan
Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur menegaskan bahwa operasi gabungan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif dan deteksi dini.
Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya bertujuan melakukan penindakan, tetapi juga membangun kepatuhan hukum dan menciptakan ketertiban administrasi keimigrasian.
“Pengawasan keimigrasian bukan semata-mata berorientasi pada penindakan. Lebih dari itu, kami ingin memastikan adanya kepatuhan hukum, tertib administrasi, serta membangun kesadaran bersama bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab yang perlu didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat dan Pengurus RW Dilibatkan
Menariknya, pelaksanaan operasi gabungan tersebut juga mendapat respons positif dari masyarakat dan perangkat kewilayahan, khususnya pengurus RW setempat.
Kehadiran petugas Imigrasi dinilai mampu meningkatkan perhatian serta kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di lingkungan tempat tinggal.
Respons tersebut menjadi salah satu dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah kelurahan, perangkat RT/RW, masyarakat, dan pengelola apartemen.
Sinergi tersebut dinilai penting agar pengawasan keimigrasian tidak hanya bergantung pada kegiatan operasi, tetapi juga didukung oleh informasi dan kepedulian masyarakat.
Pemetaan Hunian WNA Akan Ditingkatkan
Kantor Imigrasi Jakarta Timur selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan berbasis informasi masyarakat, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi konsentrasi hunian orang asing.
Pembinaan terhadap pengelola apartemen dan rumah hunian juga akan diperkuat, terutama berkaitan dengan tertib pendataan dan pelaporan keberadaan WNA sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, Imigrasi berharap pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
Operasi di Apartemen Casablanca East Residence menjadi bagian dari komitmen Imigrasi untuk memastikan setiap aktivitas orang asing di Indonesia berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Imigrasi Hadir, Masyarakat Terlindungi, Pengawasan Orang Asing Terjaga.