investigasihukumkriminal JAKARTA | Indonesia memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di pintu perlintasan negara. Polri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi kini mengandalkan sistem Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) untuk mempercepat identifikasi individu yang terindikasi sebagai buronan internasional dari 196 negara anggota Interpol.
Sistem tersebut resmi diluncurkan di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mencegah buronan internasional maupun pelaku kejahatan lintas negara memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai jalur pelarian.
Melalui aplikasi I-GHAS 24/7, petugas imigrasi di tempat pemeriksaan perlintasan dapat melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional. Informasi tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi langsung dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, sistem ini merupakan bentuk penguatan kolaborasi antara Imigrasi dan Polri, terutama dalam pertukaran informasi di wilayah perbatasan.
Menurutnya, teknologi tersebut diharapkan membuat proses komunikasi dan identifikasi menjadi lebih efektif sehingga potensi ancaman kejahatan transnasional dapat diantisipasi sejak awal.
“Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat,” ujar Hendarsam.
Ia menegaskan bahwa pengawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan, tetapi juga membutuhkan kemampuan mendeteksi potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan masyarakat.
Karena itu, kesamaan visi dan komitmen antara aparat kepolisian dan jajaran Imigrasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem tersebut.
“Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menilai pemanfaatan I-GHAS 24/7 merupakan terobosan penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Menurut Kapolri, ancaman kejahatan transnasional tidak hanya berkaitan dengan buronan internasional, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana serius, seperti perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan narkotika.
“Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia,” kata Suyudi.
Peluncuran sistem tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Untung Widyamoko. Kolaborasi ini memungkinkan jajaran Imigrasi memperoleh dukungan informasi dari Divhubinter Polri dalam proses identifikasi dan penanganan individu yang terindikasi terkait kejahatan internasional.
Tidak hanya mengandalkan sistem yang sudah berjalan, pemerintah juga menyiapkan pengembangan I-GHAS 24/7 pada 2027 mendatang. Rencana pengembangan tersebut meliputi pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta integrasi data biometrik.
Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat kemampuan identifikasi individu sekaligus meningkatkan akurasi pengawasan terhadap perlintasan orang di wilayah Indonesia.
Meski demikian, penguatan sistem keamanan tetap harus memperhatikan aspek pelayanan publik. Imigrasi menegaskan bahwa peningkatan pengawasan tidak boleh menghambat kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan secara sah.
“Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat,” tutup Hendarsam.
Dengan terhubungnya sistem pengawasan tersebut ke jaringan Interpol yang mencakup 196 negara, Indonesia berupaya memperkuat posisi pengamanan perbatasan dalam menghadapi ancaman kejahatan internasional sekaligus meningkatkan efektivitas kerja sama penegakan hukum lintas negara.
About The Author
