
investigasihukumkriminal CIANJUR | Ketua Korwil Wargi Kang Haji Dedi Mulyadi (WKHDM) Kabupaten Cianjur, Rasul Hamidi bersama Ketua DPC Front Bodyguard Independen (FBI) Kabupaten Cianjur, Dody Sadewa, melakukan kunjungan kerja mendadak ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur pada pagi hari ini (21/26)
Kedatangan gabungan elemen organisasi masyarakat dan media kontrol sosial ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta mempertanyakan secara langsung efektivitas dan kualitas pelayanan publik sektor pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur.
Namun, kehadiran perwakilan masyarakat tersebut menyisakan catatan kritis terhadap standar penerimaan tamu dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Disdikpora Cianjur. Rombongan tidak diperkenalkan maupun difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Ketua DPC FBI Kabupaten Cianjur, Dody Sadewa, menyayangkan sikap dan pola pelayanan staf Disdikpora yang terkesan kaku dan membatasi ruang dialog antara masyarakat dengan pimpinan dinas.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan bagaimana sejatinya pelayanan serta tata kelola pendidikan di Kabupaten Cianjur saat ini. Sangat disayangkan, pelayanan yang kami terima terkesan tidak terbuka dan pihak dinas tidak memperkenalkan atau menghubungkan kami kepada Kepala Dinas,” ujar Dody Sadewa.
Senada dengan hal tersebut, Ketua WKHDM Korwil Kabupaten Cianjur, Rasul Hamidi, menegaskan bahwa transparansi dan aksesibilitas pejabat publik merupakan kunci utama dalam membangun mutu pendidikan yang akuntabel.
“Fungsi kontrol sosial ada untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan masyarakat terpenuhi dengan baik. Keterbukaan pejabat publik dalam menerima masukan dan evaluasi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada warga Cianjur,” tegas Rasul Hamidi.
Atas kejadian tersebut, DPC FBI Cianjur bersama WKHDM Korwil Cianjur menyatakan sikap akan terus mengawal dan menuntaskan persoalan transparansi pelayanan di Disdikpora Cianjur demi dorongan perbaikan mutu pendidikan di daerah.