Siswa SD Meninggal di NTT, Aparatur Publik Dikritik Terlalu Prosedural
investigasihukumkriminal, JAKARTA, 6 Februari 2026 – Kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) memunculkan sorotan tajam terhadap etika aparatur pelayanan publik. Pengamat pelayanan publik, Dr. Genius Umar, menilai banyak aparatur terlalu terjebak pada prosedur administratif sehingga mengabaikan aspek kemanusiaan.
“Banyak aparatur takut salah administrasi, takut temuan audit, sehingga diskresi kemanusiaan hilang,” ujar Genius, Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang (UNP), kepada investigasihukumkriminal.com, Jumat (6/2).
Menurutnya, kondisi ini kerap terjadi di level pelaksana lapangan. Aparatur garis depan seharusnya berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah sosial. “Perubahan perilaku anak dan penurunan semangat belajar adalah sinyal sosial. Sinyal tersebut tidak boleh diabaikan oleh guru maupun aparat desa,” tegasnya.
Namun dalam praktiknya, sinyal itu sering tidak tertangkap oleh sistem data. “Pelayanan publik gagal bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena mekanisme deteksi dini tidak berjalan,” tambah Genius. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang etis tidak bisa bersikap netral, melainkan harus berpihak pada kelompok paling rentan.
Genius juga mengkritisi kecenderungan negara menunggu laporan warga. “Negara seharusnya aktif menjemput kerentanan sosial,” ucapnya. Ia menilai pendekatan prosedural semata justru memperlemah perlindungan warga miskin. Aparatur, menurutnya, memiliki mandat etis untuk memberi perlakuan berbeda pada kondisi yang tidak setara.
Pemerintah Akui Keterbatasan
Menanggapi kritik tersebut, pemerintah daerah mengakui masih ada keterbatasan kapasitas aparatur. Pendamping sosial dan tenaga lapangan dinilai belum merata, namun pemerintah berkomitmen meningkatkan pelatihan aparatur agar lebih responsif terhadap kerentanan sosial.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah provinsi maupun Kabupaten Ngada gagal dalam mengurus warganya. “Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi peranata sosial kita berarti gagal urus model beginian. Pemerintahan kita juga gagal, provinsi sama, Kabupaten Ngada juga sama,” ujarnya saat peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, Rabu (4/2).
Alarm Serius
Peristiwa tragis ini disebut menjadi alarm serius bagi jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik. Kritik para pengamat dan pengakuan pemerintah diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat etika aparatur, agar pelayanan publik tidak sekadar administratif, tetapi juga berpihak pada kemanusiaan.
