Program Dana RT Rp25 Juta di Cianjur Batal Jalan, DPMD: Tidak Efektif dan Bebani Anggaran

Cianjur , investigasihukumkriminal – Rencana pemberian dana sebesar Rp25 juta per tahun bagi setiap Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Cianjur dipastikan batal direalisasikan. Program yang semula digadang-gadang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat ini dinilai tidak efektif dan berpotensi membebani keuangan daerah.

Plt Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Dendy Kristanto, menegaskan bahwa skema tersebut tidak tercantum dalam dokumen Laporan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (LPJMD), sehingga secara aturan tidak memungkinkan untuk dijalankan.

“Program dana RT sebesar Rp25 juta per tahun itu tidak ada dalam hasil pembahasan LPJMD. Memang tidak memungkinkan untuk dijalankan,” ujar Dendy.

Bukan Dana Tunai, Melainkan Program

Dendy menjelaskan, konsep awal yang beredar di masyarakat adalah pemberian dana tunai langsung kepada setiap RT setiap tahun. Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa bantuan tersebut bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Bentuknya bisa berupa perbaikan jalan lingkungan, drainase, atau fasilitas umum lainnya. Itu pun bukan setiap tahun, melainkan sekali dalam lima tahun,” jelasnya.

Pertimbangan Efektivitas dan Anggaran

Menurut Dendy, jika skema dana tunai Rp25 juta per RT per tahun dijalankan, anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar dan berpotensi mengganggu prioritas pembangunan lain. Dengan jumlah RT di Kabupaten Cianjur yang mencapai ribuan, total kebutuhan dana bisa menembus ratusan miliar rupiah per tahun.

“Kalau dipaksakan, akan menggerus anggaran untuk sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur skala besar,” tambahnya.

Arah Kebijakan

Pemkab Cianjur memilih mengarahkan anggaran ke program yang dinilai lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sesuai prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan lingkungan akan tetap berjalan, namun dengan mekanisme terpusat oleh pemerintah daerah dan jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.