Gus Ipul Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Sosial di Bojonegoro

investigasihukumkriminal, Bojonegoro, 21 Januari 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa sebagai langkah strategis menjangkau warga miskin dan rentan yang selama ini luput dari intervensi negara, atau yang disebut sebagai the invisible people.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati, Bojonegoro, Jawa Timur, yang dihadiri ratusan kepala desa dan pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro.

Fokus pada Ketepatan Sasaran

Gus Ipul menekankan bahwa persoalan utama perlindungan sosial bukan sekadar program, melainkan ketepatan sasaran.

“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujarnya.

Istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tidak tercatat dalam sistem, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Presiden Prabowo Subianto disebut memberi perhatian serius agar pemerintah bekerja lebih presisi.

Potret Kerentanan Sosial

Dalam paparannya, Gus Ipul mengungkap data penerima manfaat Sekolah Rakyat:

• 60% orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas.
• 67% berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan.
• 65% memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.

Dari sisi pendidikan:

• 454 anak tidak pernah bersekolah.
• 299 anak putus sekolah atau tidak lulus, sebagian sudah bekerja membantu keluarga.

Dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi kerentanan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

DTSEN sebagai Pondasi Kebijaka

DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pemutakhiran data dilakukan melalui:

• Jalur formal: RT/RW, musyawarah desa, diverifikasi pendamping sosial dan dinas sosial.
• Jalur partisipasi masyarakat: melalui aplikasi Cek Bansos untuk usulan atau sanggahan data.

Sekolah Rakyat untuk Anak Rentan

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2, tanpa tes akademik, melainkan berbasis data DTSEN.

“Sekolah Rakyat ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal keadilan. Negara hadir untuk anak-anak dari keluarga paling rentan agar mereka punya masa depan,” tegasnya.

Hingga kini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan hampir 16 ribu siswa, didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan, termasuk di Bojonegoro.

Dukungan Pemerintah Daerah

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan komitmen memperkuat kebijakan berbasis data melalui DTSEN.

“Dengan DTSEN, kita tidak lagi bekerja berdasarkan perkiraan. Data ini menjadi pondasi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan dan membangun kemandirian keluarga.

Kesimpulan: Sosialisasi DTSEN di Bojonegoro menegaskan pentingnya akurasi data sosial sebagai dasar kebijakan perlindungan sosial. Dengan DTSEN, negara diharapkan hadir lebih presisi bagi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memperkuat program Sekolah Rakyat sebagai jalan keluar dari lingkaran kemiskinan.