Forum Masyarakat Purbalingga Jadi Ajang Evaluasi Pemerintahan
investigasihukumkriminal – Purbalingga, 17 November 2025 — Pertemuan forum masyarakat yang digelar di kediaman Tenny Juliawati berubah menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap arah pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Acara yang berlangsung dalam suasana serius ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, hingga pegiat sosial.
Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, S.H., menegaskan bahwa kondisi pemerintahan saat ini berada pada titik yang tidak ideal. Dalam penyampaiannya, ia menyoroti sikap Bupati Purbalingga yang dinilai kerap mengabaikan undangan resmi DPRD. Bambang juga menekankan perlunya transparansi dalam penyusunan RAPBD serta menilai pola komunikasi antara bupati dan sejumlah dinas berjalan buruk. Menurutnya, beberapa kebijakan daerah justru melanggar aturan dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Kritik serupa datang dari partai-partai pengusung pasangan Fahmi-Dimas. Mereka menyatakan kekecewaan atas performa keduanya selama memimpin, menilai arah kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Suasana forum semakin menguat ketika Abah Slamet Wahidin memberikan pernyataan tegas. Ia mengingatkan seluruh pelaku politik untuk kembali fokus pada pembangunan dan kemakmuran masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan Fahmi-Dimas masih dipengaruhi kelompok tertentu yang memecah belah, sehingga menghambat terciptanya persatuan. Abah Slamet menekankan bahwa kemajuan hanya mungkin diraih melalui kebersamaan, serta menyerukan media agar tetap netral demi menjaga objektivitas informasi. Ia bahkan menegaskan bahwa masyarakat berhak mengawal jalannya pemerintahan dan menimbang opsi pemakzulan jika kinerja tidak menunjukkan perbaikan.
Dari aspek hukum, pakar hukum Abdy Warsono, S.H., menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan apabila proses hukum terkait dugaan pelanggaran kepemimpinan Fahmi-Dimas perlu ditempuh lebih jauh. Sementara itu, tuan rumah forum, Tenny Juliawati, menyampaikan pesan bernada ultimatum. Menurutnya, jika Bupati Purbalingga tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, maka pilihan paling terhormat adalah mengundurkan diri.
Pertemuan yang berlangsung penuh ketegangan itu ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Romo Kyai Syafi’i, menandai komitmen para peserta untuk terus mengawal arah pemerintahan Purbalingga menuju perubahan yang lebih baik.
